Ditemukan 11433 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009 Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
Register : 29-11-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
265 — 80
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
265 — 80
SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.Plw/2016/PN.Kds Tanggal 23 Juni 2016 —
30 — 5
30 — 5
Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
287 — 70
287 — 70
/XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E. binSUTIKNO
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan Susunan MajelisPendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah MuhammadiyahJawa TengahUang sebesar Rp60.000.000,00
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNANMAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH;Uang sebesar Rp60.000.000,00
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PengesahanPengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasioal JawaTengah Periode 20052010 Beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP / 11.0 / D / 2007tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan SusunanMajelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan WilayahMuhammadiyah Jawa Tengah;Uang sebesar Rp60.000.000,00
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. SaâÂÂabun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............â¦â¦PEMOHON ;
M E L A W A N
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........â¦â¦â¦â¦TERMOHON;
496 — 280
496 — 280
antara lain :1) Saksi mengalami fitnah dimana banyak orang terutama wargaDKI Jakarta menganggap saksi menista agama.2) Saksi juga merasa terancam karena sampai ada seseorangyang ingin membunuh saksi dengan imbalan uang sejumlah 1Milyar karena saksiahli telah menistakan agama.3) Saksi merasa Jakarta dan seluruh warga Jakarta menjaditerancam dan mengalami terror atas demonstrasi tanggal 04November 2016.4) Dalam hal pencalonan saksi sebagai Gubernur DKI Jakartadalam pilkada tahun 2017 adalah salah satu partai
Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah melihat postingan Buni Yani ; bahwa saksi ini sebagai pelapor untuk kasus Ahok ; Bahwa saksi yang melaporkan ini, pelaporan yang pertama sebelumnyakasus ini kami saksi juga sebagai Advokat sudah melaporkan kejadianrekaman di Partai Nasdem pertanggal 21 September 2016 kita ada buktinyadiBawaslu saya sebagai Nasehat Hukum dari pada pelapor Gustiar itu sayadapatkan , kemudian pada tanggal seminggu sebelum
kerjaannya udahpenyakitnya Ahok untuk menyerang Al Maidah jadi bukan hal yang barusekali ;Bahwasaksi melaporkan ke Bawaslu , saksi dapat dari Jamaah saksi kasihke Bawaslu , yang memang sudah di ambil yang intinya saja yang utuhnyakita punya dari Pemprov DKI kita ambil kita laporkan ke Bawaslu kemudianpotongan inti dari pada penghinaan Agama itu kita berikan sebagai bukti ;Bahwa saksi melaporkan kasus video ke Bawaslu itu pertanggal 25 Oktoberkalau September itu laporan yang pertama ketika Ahok di Partai
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
857 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap
857 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
Register : 02-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 2276/Pdt.G/2020/PA.Clp Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 24
78 — 24
Sedangkan corak gugatancontentiosa, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannyabersifat condemnatoir yakni permintaan dalam Petitum gugat agartergugat dihukum (M.Yahya Harahap, 2009;190192)Setelah pengadilan agama memeriksa perkara baik yang bersifatvolunter maupun contentiosa sejak berlakunya Undang undang notahun 1989 terdapat 2 macam produk, yakni putusan dan penetapan,Putusan juga disebut vonis (bahasa belanda) atau al qadau (bahasaarab), yang berarti produk pengadilan Agama karena
Register : 13-04-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tanggal 11 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 3
42 — 3
angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013 Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...
Register : 25-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 647/PDT/2019/PT SMG Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DANAO FURNITURE INTERNATIONAL Diwakili Oleh : BOB HORO & Partners
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
211 — 92
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
211 — 92
Asuransi Harta Aman Pratama, Toksebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata.Alasan Hukumnya adalah :e Perjanian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat ,sebagai mana Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nmor : 27 tanggal 23Maret 2015 yang dibuat dihadapan Tuan Djoni Priatko, SH Notaris dikabupaten Demak, Tergugat II sama sekali tidak menjadi pihak dalamperjanjian a quo, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajibanhukum
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013 Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan,;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Vana Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 848/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
264 — 105
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
264 — 105
Tim,nanti ketahuan kemudian ROSYID dan AZAM sempat berganti pakaian,yang mana saat itu ROSYID mengenakan kaos partai dan celna jeanspendek selutut yang diberikan oleh orang yang tinggi dan memakai topi,sedangkan AZAM Terdakwa tidak terlalu perhatikan namun memakalkaos biasa dan celana boxer (3/4) miliknya sendiri.
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.Pyh Tanggal 29 Desember 2016 — - ASRIZAL Pgl. ZAL Bin ZULKARNAIN
- FENDRI Pgl.PEN Bin SAWALUDIN
232 — 43
232 — 43
dan / atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Register : 10-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2016/PTUN-SMD Tanggal 20 September 2016 — HERY ALAMSYAH, ST;
melawan
Walikota Samarinda;
206 — 94
206 — 94
Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai