terhadap sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu Pembanding mengajukan Permohonan Banding melalui KuasaPembanding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon,dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukanmenurut Undangundang, maka oleh karena itu Permohonan Banding tersebutdiatasdinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tipikor/2013/PT.BNA tanggal 26Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA.tanggal 14 Februari 2013 harus diperbaiki mengenai Pasal Dakwaan yangterbukti dan lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Suriani, S.Si., M.Kes. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Penuntut Umum ;Hal. 7 dari 15 hal. Put.

,M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bna

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015; 6. Diperpanjang penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16Februari 2015 ;7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 Maret8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/dtanggal 04 Mei 2015 ; Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi para Penasehat Hukumnya LeslyAnderson Lay, S.H., Victor U. Hukapati, S.H., dan Ishak Lalang Sir, S.H.,Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl.

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

2013 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 07 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :l PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

PUTUSANPENGADILAN' TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH SALAHMENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKANPERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.Adapun alasanalasannya sebagai berikut :LA. TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG MENGATUR BAHWA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNGCAWANG KENCANA ADALAH MERUPAKAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);1.

No. 1504 K/Pid.Sus/2013permasalahan Gedung Cawang Kencana merupakan sengketahak kepemilikan dalam ruang lingkup hukum privat/ perdatasehingga tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara yangdimaksud dalam UU Tipikor;Berdasarkan alasan tersebut Romawi huruf B butir 1 s/d. 4 diatas,maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yangdibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyimpulkanbahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milikNegara cq.

Citra Satya Utama (CSU) untukdikomersilkan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan,maka perobuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidakterbukti memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR KI JAKARTA dan PENGADILAN TIPIKORJAKARTA PUSAT TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYAKARENA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA HAK KEPEMILIKANMENYANGKUT HAK ATAS TANAH CAWANG DAN GEDUNG CAWANGKENCANA YANG MERUPAKAN SENGKETA

No. 1504 K/Pid.Sus/2013Dengan demikian selama belum ada keputusan Pengadilan perdatayang mempunyai ketentuan hukum yang tetap mengenai status hakkepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka PengadilanTinggi Tipikor DKI Jakarta dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidakberwenang menyatakan dan memutuskan bahwa tanah Cawang danGedung Cawang Kencana adalah asset atau kekayaan milik Negaracq.

., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

Panitera Muda Tipikor pada hariRabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sehingga Para Termohon mohon agarpermohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halterebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukumKuasa Termohon I, Il dan Ill, sebagaimana disebutkan Pemohon dalamkesimpulannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam konklusinya mendalilkan bahwaseharusnya ada surat kuasa khusus yang dimiliki oleh Kuasa Para Termohon,bukan hanya surat perintah/surat

Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Anwari kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ;3. Tanda terima memori banding dari Terdakwa Anwari yang diterima olehPanitera tanggal 7 September 2015 ;4.

LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;: Sungai Penuh ;: 42 Tahun / 24 Mei 1976;> Laki laki ;: Indonesia;: RT. 05, Desa Koto Renah, Kecamatan PesisirBukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;Islam;: Swasta ( Anggota LSM TIPIKOR SungaiPenuh );: S1IAIN Imam Bonjol Padang ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember2018;2.

tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor

., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Didik Tri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olehPemohon kasasi/T erdakwa dan Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd./ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Timur P. Manurung, S.H.,MM.Panitera Pengganti :ttd.

TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DJEFRI LAALA membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal16 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan

Fakta membuktikan bahwa kedalaman tiang pancang dalamdesain perencanaan adalah belum mencapai lapisan tanah keras,sehingga terjadi penurunan tiang pancang yang mengakibatkan terjadinyakerusakan Dermaga Liang ;Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL., dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari2015 (yang dimohonkan kasasi) sama

Fakta hukum dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu,Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Palu, serta putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yangdimohonkan kasasi) adalah telah menciderai rasa keadilan bagimasyarakat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan

TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUPARLI Bin HARJO SUYITNOTempat lahir : Seputin BanyakUmur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1968Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016.Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tnggi Tipikor sejak tanggal 10Maret sampai dengan tanggal 8 April 2016Page 1 of 178Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah ditanyakanoleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak bersedia

Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik serjak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus2017;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal15 September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 1 Nopember 2017;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggalHalaman 1 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;Perpanjangan ke (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak

tanggal 9 Pebruari 2018 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 Mei 2018.Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama YulianaHeriantiningsih, S.H., M.H., Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama,S.H. yang berkantor di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi