Ditemukan 17962 data
12 — 5
ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 12
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pembanding/Tergugat II : Hj.Nurhayati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Kurniati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Juni Astuti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Juniwati. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Ida Susianti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Heriyan. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H
149 — 70
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau KecamatanSingkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddi;2.
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang KelurahanSedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin,sah menurut hukum;4.
;Menyatakan menurut hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugatadalah Pemilik sah atas bidang Tanah seluas 9.560 m2 yang terletak di JalanRaya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, KotaSingkawang sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 Hal 51 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTKdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat
berbatasan dengan tanah Syarifudain.Sah menurut hukum.4.Menyatakan menurut hukum jual beli antara Para Pembandingdahulu Para Tergugat dengan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II atasbidang Tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang,Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawangdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat berbatasan
Tergugat
26 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 2
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
30 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
9 — 7
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
21 — 10
yang telah memenuhi syarat material;Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 halamanPenetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.PwIlArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
37 — 18
memberikanpandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang halhal yang berhubungandengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undangundang Nomor 03 Tahun 2006atas perubahan pertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang PeradilanAgama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
63 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana saat initelah dibebani hak tanggungan atas nama PI Bank PanIndonesia, Tok. dan SHM Nomor 2076/Kelurahan SukarasaGambar situasi Nomor 00058/Sukarasa/2009 luas 130 meterpersegi atas nama Nyonya Sriwulandari Teguhsaputra (dh TheUsan Hoa);Sertifikat Hak Milik Nomor 917/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi tanggal 19111982 Nomor 6019/1982 luas 822 meterpersegi yang kemudian dimatikan karena penggantian Sertifikatmenjadi SHM Nomor 2094/Wakaf/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi Nomor 5207/1993 luas 816
SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;3.
Setiawan, kemudian SHMNomor 418 sisa/Sukarasa, dipecahpecah sampai habismenjadi 8 (delapan) bidang tanah SHM, yaitu:(1) SHM Nomor 704/Kel.Sukarasa, luas 823 meter persegi,yang dipecah menjadi SHM Nomor 2075/Kel.Sukarasa,luas 693 meter persegii dan SHM Nomor2076/Kel.Sukarasa, luas 130meter persegi;(2) SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;(3) SHM Nomor 932/Kel.Sukarasa, luas 1100 meter persegi,yang
13 — 4
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
82 — 15
Osmaniardipergunakan untuk Sadaqah/Infaq & Wakaf atas nama keduanyaVi. Uang Kontan yang tersimpan di Bank BNI Syariah Cabang Pasar JambiSebanyak Rp. 390.000.000 + Bunga Tabungan Sebesar Sejumlah RP.19.000.000 = Rp. 409.000.000 (Terbilang : Empat Ratus Sembilan PuluhJuta Rupiah).1.
Terbanding/Penggugat : MANSUR Bin MENDENG
54 — 49
alasan pembenar sebagaidasar yang menyatakan bahwa putusan a quo adalah kelirukarena seharusnya perkara a quio diadili oleh PengadilanAgama.Bahwa alasan tersebut sangat tidak dapat diterima karenaberdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tentang Kompetensi absolutPengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Mengadili...Scanned with CamScannerMengadili tentang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
14 — 9
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Tergugat
18 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
28 — 11
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
40 — 8
eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili absolute (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMAmenyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 5
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf