Ditemukan 367858 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2830/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
684
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:ge Y MS 5b st AB abel ABS ve SE goArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 20-09-2013
Putusan PA PELAIHARI Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Plh
Tanggal 3 April 2013 —
64
  • Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dariKitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:sIYl WSs co!
    dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang No. 3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang No. 3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 sertasegala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 07-11-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 402/Pdt.P/2016/PA.Po
Tanggal 21 Nopember 2016 — PEMOHON
364
  • usiabelum genap 19 tahun, namun bila dilihat dari fisik dan cara berfikirnyaternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan bila dilihat dari segihubungan dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian erat, dan sulitdipisahkan, maka untuk menghindarkan mafsadah yang akan timbuldikemudian hari dan akan lebih maslahah bagi calon mempelai dankeluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, danternyata pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak adahalangan menurut ketentuan Syar'i
    anaknya yang bernama ANAKKANDUNG PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERIANAK KANDUNG PEMOHON, dapat diterima dan dikabulkan ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;10Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
Register : 19-01-2012 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 90/Pdt.G/2012/PA.Skg.
Tanggal 23 Mei 2012 —
46
  • tergugat telah pecah sedemikian rupa , sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974) dan ataukeluaga yang sakinah , penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi HukumIslam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dantergugat , karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan tergugat diputuskan saja.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    UndangUndang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang nomor 50perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989.. baiaya perkara dibebankankepada penggugat;Mengingat Pasal 39 UndangUndang Nomor tahun 1974.Mengingat Pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 14-04-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 13-09-2014
Putusan PA PINRANG Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Prg.
Tanggal 13 Mei 2014 — Nasra binti Mansyur Aisar bin Muh. Yusuf
137
  • Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satubain shugraa Tergugat kepada Penggugat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrinulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:1.
    kepada Pembantu PencatatNikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultrapetita, karena merupakan perintah undangundang yang harus dilaksanakan dan demiterlaksananya administrasi yang tertib dan baik.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 03-01-2011 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PA WATAMPONE Nomor 14/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Tanggal 1 Februari 2011 — Gusti binti Lajji melawan Ancu bin Ramma
103
  • untuk dapat rukun kembalidalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yangtelah pecah sedemikian rupa adalah sia sia belaka, bahkanapabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan ataudibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapatdipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakandalil syar'i
    dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatanPenggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu. bain shughraa Tergugat kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum = syar'i
Register : 22-07-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 08-06-2014
Putusan PA JEPARA Nomor 1373/Pdt.G/2013/PA.Jpr
Tanggal 18 September 2013 —
141
  • sehingga sudah tidak bisa dirukunkan/didamaikanMenimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melanggar taklik talak ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat denganalasan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat pada petitum primer dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelisberpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumMenimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i
    tahun 2008 makakepada Panitera diperintahkan muntuk mengirimkan salinan putusan kepada Pejabat PencatatNikah yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat sebagaimana dalam diktum amar putusanIN 5Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, jo UU No. 3 tahun 2008jo UU No, 50 tahun 2009 biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
Register : 09-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.GM
Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
107
  • Supardi;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadipendapat Majelis Hakim yang berbunyi:awSsS aidnuo dlyol clSu Jol! gJLJ!
    Hlm. 8selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sahabudin bin H.Baharudin) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti H.
Register : 25-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0291/Pdt.G/2017/PA.Lmg.
Tanggal 5 Juni 2017 — P DAN T
92
  • (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tanpaketerangan tersebut harus dianggap bahwa Tergugat sebagai mengakui dalildalil gugatan dan buktibukti yang diajukan Penggugat, maka karenanyaberdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Penggugat tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa gugatan a quo termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang UndangNomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 09-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 469/Pdt.P/2021/PA.GM
Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
159
  • Aminullah;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadipendapat Majelis Hakim yang berbunyi:awSsS aidnuo dlyol clSu Jol! gJLJ!
    Hlm. 8selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (H. Muhajirin bin Musanip)dengan Pemohon II (Raehanun binti H. M.
Register : 05-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0098/Pdt.P/2019/PA.RAP
Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
121
  • Pemohon II menikah padatahun 27 Desember 2011 di Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang,Kabupaten Labuhanbatu Selatan, wali nikah adik kandung Pemohon IIyang bernama Abdul Karim Lubis bin Agus Salim Lubis dan yangmenjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SutanPenetapan Register Nomor 0098/Pdt.P/2019/PA.Rap.Halaman 4 dari 11 halaman.Parlagutan dan Rasidin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayartunal; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i
    Pemohon IIkarena saksi adalah tetangga keduanya; Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Pemohon Ilmenikah pada tahun 27 Desember 2011 di Desa Simatahari,Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, wali nikahadik kandung Pemohon II yang bernama Abdul Karim Lubis bin AgusSalim Lubis dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebutadalah Sutan Parlagutan dan Rasidin dengan mahar seperangkat alatsholat dibayar tuna; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i
Register : 10-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2417/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:dl a> Ab eb AB poll SS 2 So SI Lg?Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    dijatuhkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danDalil Syar'i
Register : 13-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 09-10-2015
Putusan PA KENDARI Nomor 227/Pdt.G/2015/PA Kdi.
Tanggal 21 Mei 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
104
  • untuk dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) UndangUndang nomor 50 tahun2009 perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahuni989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i
Register : 02-01-2015 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Pwd
Tanggal 12 Februari 2015 — penggugat vs tergugat
40
  • Sebagaimana ketentuan pasal 125ayat (1) HIR dan dalil syar'i : A) 56> Y elle 999 ar ald prolurell plS> Yo pSl> J o> voArtinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II : 405).
    putusan dibebankan kepada Pemohon, (vide Pasal 89 ayat(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
Register : 14-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Dp
Tanggal 4 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
117
  • Juwari, umur 6 tahune Nur Putri Aflaha, uamur 4 tahunMenimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkanoleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Y cls VI We 9 soabs JoeArtinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dandua orang saksi yang adil,Hal. 8dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali AlJalal dalam Kitabl'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadipendapat
    yang dilaksanakan pada tanggal 19Agustus 1994 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dapatditetapbkan keabsahannya, dan olehkarenanya permohonan Pemohon danPemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanAgama Dompu tertanggal 13 Maret 2019 tentang Pembebasan Biaya BagiPara Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada Dipa PengadilanAgama Dompu Tahun Anggaran 2019;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
Register : 11-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2653/Pdt.G/2019/PA.Pwt
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2653/Padt.G/2019/PA. Pwt4 ae Yb ge st do ule! SS 3 SE Ig?Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
    dijatuhkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danDalil Syar'i
Register : 25-11-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PA KENDARI Nomor 620/Pdt.G/2014/PA Kdi.
Tanggal 1 April 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
123
  • Tergugat telah pecah sedemikianrupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah , penuh mawaddah danrahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat , karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugatdan Tergugat diputuskan saja.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat Pasal 39 UndangUndang Nomor tahun 1974.Mengingat Pasal 19 huruf ( b ) dan (f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 116 Huruf (b) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 10-02-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA PINRANG Nomor 100/Pdt.G/2014/PA.Prg.
Tanggal 24 Juni 2014 — Risma binti La Biding Suparman bin La Telleng
101
  • Pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satubain shugraa Tergugat kepada Penggugat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrinulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:1.
    kepada Pembantu PencatatNikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultrapetita, karena merupakan perintah undangundang yang harus dilaksanakan dan demiterlaksananya administrasi yang tertib dan baik.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 08-09-2011 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PA WATAMPONE Nomor 725/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Tanggal 11 Januari 2012 — Sumiati binti H. Rafi melawan Musliyadi bin Sale
154
  • bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapanuntuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
    /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 01-11-2011 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 21-05-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 757/Pdt.G/2011PA.Jb
Tanggal 29 Nopember 2011 — Penggugat vs Tergugat
90
  • terdapat tandatanda bagi kaumyang berfikir .Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahseperti tersebut di atas adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat danpenderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat , sehingga oleh karenanyaMajelis Hakim berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahtidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
    Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i