tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

strong>Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

KabupatenBarito UtaraAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten BaritoUtaraPendidikan : SI;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 02 Juli 2014sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejak tanggal 08Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

No.06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.Juli5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2014 Nomor : 39PP I/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04November 2014;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :RAHMADI G.LENTAM,

Bangas Nomor 11 Lt.IJ 323 B Telp.Fax. : (+ 62536)3230192, 3234510, 3233576 Palangka Raya, Kalimantan Tengah INDONESIA ; baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 12 Agustus 2014 dibawah No. 222/VITI/2014/SK/TIPIKOR/PN.PLK;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Membebankan biaya perkara kepada Negara;ATAU apabila Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayanberpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilanyang baik ( naar geode justitie rechtdoen);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yangpada pokoknya tetap dengan tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;Menimbang,

MHWakil Ketua Pengadilan Tipikor, sebagai Hakim Ketua, YARNA DEWITA, SH.MM danDARLINA DARWIS, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaHal.193 dari 183 hal. Put.

(Persero) Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggalHal 1 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk 26 April 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ; Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 13

Juni 2014sampai dengan 11 Agustus 2014. ; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014sampai dengan 10 September2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan10Oktober 2014;Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTOBinMADWITANOM dan Terdakwa 2.

, tidak ikut menanganiperkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan danpenyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkapsaksi masih di Tipikor ; Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;Bahwa saksi tidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di PolresBantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ; Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya dia ketemu saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah menerima

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa, 30September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang,RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI, S.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala

PUTUSAN SELA NOMOR : 16/PIDSUS/TIPIKOR /2013/PN.PL.RDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yangmengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut; Nama lengkap : Ir.MARCONI STENLY Bin A.BOEKIT; Tempat Lahir : Bintangninggt; .~..~..Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 24 Maret 1957; Jenis Kelamin Ae eg eee rn rnKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Mei 2013 s/dtanggal 29 Juni 2013 ;n Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WIKARYAF.DIRUN,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor AdvokatPengacara WIKARYAF.DIRUN,SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.23 Telp. (0536)3224394 Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 97/V1/2013/SK/TIPIKOR

., tanggal : 28 September 2012 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 01 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannyaterhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukanMemori Banding tertanggal 25 Oktober 2012 kepada PLI.Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang padahari dan tanggal itu juga, serta pada hari dan tanggaltersebut Memori Banding disampaikan dengan patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap

Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 22 Nopember 2012 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012Sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 sebagaimanasurat Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas Nomor :W26U1/2491/HN.01.10/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan KerugianHim 29 dari 51 him .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKSkeuangan Negara yaitu

,MM...dst; adalah tidak benar sebab putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03Februari 2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo,sehingga kesalahan pencantuman tanggal Putusan pada SK Bupatitersebut adalah cacat Yuridis, karena mengandung ketidakbenaran;2.

Artinya PENGGUGAT tidak dapatdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS menurut Pasal 9 huruf aPP Nomor 32 Tahun 1979 karena pasal ini mengatur delik pidana biasaHalaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara No. 29/G/2019/PTUN.GTO1.2.dalam KUHP (belum ada UU Tipikor), sedangkan PENGGUGAT melakukanperbuatan tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus).Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB).Bahwa dasar hukum yang digunakan TERGUGAT untuk memberhentikanPENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg., Pemohon hanya dikenai pidanapokok dan tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik. (Bukti P5);4.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 Juncto Surat Penyerahan Terpidana anLucianty kepada Lp Wanita Klas Il Palembang NomorB30/Han/Eks/26/05/2016 Juncto Berita Acara Penerimaan UangDenda Nomor BA12/26.Ek.2a/05/2016 Juncto Berita AcaraPenerimaan Biaya Perkara Nomor BA31/26.Ek.5a/05/2016 Junctosurat Keputusan LP Wanita Klas Il A Palembang NomorW6.Pas3.PK.01.05.03892 Tahun 2016 Juncto Surat PengakhiranBimbingan Nomor W6.PAS.20.PK.01.05.10789/2017, yangberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg (Bukti P5);6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan)Nomor BA31/26Ek.1/05/2016 (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 (Bukti P7);8. Fotokopi Surat Penyerahan Terpidana an Lucianty kepada Lp WanitaKlas I Palembang Nomor B30/Han/Eks/26/05/2016 (Bukti P8);9.

PUTUSANNo. 1240 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMAR HAMZAH ;Tempat lahir : Padang Sidempuan;Umur/Tanggallahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Simpang V Pasar Il Jalan Mesjid GangSedulur, Kelurahan Helvetia, KecamatanMedan Helvetia, Kotamadya Medan;Agama : Islam ;Pekerjaan

Mohamad Askin, S.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Oleh karennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yangmengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telahtepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkan buktibukti dan saksisaksi.2.

mengajukanpembuktian dalam perkara a quo.14.Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telahmenerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 4/Pdt.G/2019/PNJth, tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yangdimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas,maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesarRp. 5.000.000.000, (Lima

Tanggal 17 Nopember 2001;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;" Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa serta BarangBukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana

MARPAUNG, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga KAMIS, tanggal 1 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Maijelis tersebut,dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JAHYA AMUJADI, SH., selakuPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota tsb, Hakim Ketua Majelis tsb,1. MARSIDIN NAWAWI, SH. MH.

tanggal 4 Maret2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan13 April 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 April2017 sampai dengan 13 Mei 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei2017 ;Majelis Hakim sejak tanggal23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Juni2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan danmembacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan,sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.NO.REG.PERKARA : PDS02/RP9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal danhari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor

Tipikor/2015/PN.Kdi:TuntutanHal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/20161. Menyatakan Terdakwa Drs.

PUTUSANNO. 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehyang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADMAN, SH.M.Si;Tempat lahir : Pidie;Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 07 Agustus 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Cot Rheng Kec.

PRINT490/N.1.12/Fd.2/09/2012 dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 13 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 September 2012 No.24/Pen.Pid. Sus/2012/PNBNA, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2016,Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggaltanggal 26 Mei 2016, Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 Mei 20 Mei2016Nomor :10/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.

IsmailHasan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, akan tetapi dalam Putusan Ketua Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan

Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan dalam penjelasan Pasal 2UndangUndang Tipikor adalah disebutkan yang dimaksud dengan*secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangUndangannamun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;2.