• Menetapkan agar Terdakwa masingmasing membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . Effendy Komala, dan Terdakwa II. Teddy Muliawanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dan berlanjut;2.

  Teddy Muliawan masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta No. 40/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 17 Desember 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum paraTerdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08Oktober 2013 yang dimintakan banding ; Memerintahkan TerdakwaTerdakwa

  TEDDY MULIAWAN, tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta No. 40/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 17 Desember2013, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/PID.SUS/TPK/2013/PN. JKT.PSTtanggal 08 Oktober 2013;MENGADILI SENDIRI1.

  Oleh sebab itu atas dasar kebenaran dankeadilan, Majelis Hakim Peninjauan Kembali sudah seharusnya membatalkanPutusan Kasasi tersebut karena tidak cukup pertimbangan.PENGAKUAN PERMINTAAN UANG DARI PENYIDIK PAJAKPerihal pengakuan permintaaan uang turut pula dijadikan pertimbanganhukum oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor :47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Effendy Komala danTerdakwa Teddy Muliawan, tertanggal 08 Oktober 2013.

  TEDDYMULIAWAN tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 392 K/Pid.Sus/2014tanggal 21 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 40/PID/TPK/2013/PT.DKItanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08Oktober 2013;MENGADILI SENDIRI :1.

• BAKUSU tertanggal 13 November 2019 untuk operasional TPK.

• Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.700.000.00,. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Desa ke Lk. SAMRUN SINGKE tertanggal 14 November 2019 untuk pembayaran administrasi perusahaan.
• Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.900.000.00,. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari bendahara Desa ke Lk. AIDIN YS. BAKUSU tertanggal 17 November 2019 untuk operasional TPK.

  SUHARJO tertanggal 19 November 2019 untuk operasional TPK

• 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp 4.385.600,-.
• 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp 26.565.000,-.
• 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp 2.500.000,-.
• 1 (Satu) Lembar Kwitansi penerimaan dana tanggal 28 September 2019 sebesar Rp 37.662.500,-.

  3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

• Indragiri Hulu dan telah dikaruniai 3 orang anak;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rengatselama 3 bulan, kemudian pindah ke Kecamatan Ukui;Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon selamakurun waktu 1998 sampai 2000 di Perumahan TPK di Kec.

• TPK/2014/PN.Makassar tanggal 1 Juni 2015:MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI,, S.H., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair,3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;.

• Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkanbahwa pada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari PenuntutUmum

• Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2015Nomor : 18/Pen.Pid/TPK/KPAT/2015/PT.MKS. sejak tanggal 11 Februari2015 s/d tanggal 11 AprilTerdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi PenasihatHukum : 1. Irwan Muin, S.H.,IM IRA jenn nnn nnn enn nnn nnn nnnninnnnn nnn nmnnninnmemnsZz. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H., j 2222222 noon nn nnn nnn nnn nee3.

• . / TPK / 2013 / PN.TK.

  . / TPK / 2013 / PN.TK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IATanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HASBULLAH, S.Pd Bin MUHAMMAD HASANTempat/ tanggal lahir: Mataram Udik/01 Januari 1972Umur : 38 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat

  No. : PRINT03/N.8.18/Ft.1/02/2013 sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19Maret 2013 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 06 Maret 2013 Nomor:16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal. 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013 ;4 Ketua Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 05 April 2013 s/d 03 Juni 2013 ;5 Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding Pada Pengadilan TinggiTanjungkarang (perpanjangan I) tanggal 22 Mei 2013, No.18/Pen.Pid/TPK

  TPK/ 2013/PN.TK tanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Paniterauntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 16/Pid/TPK/2013/PN.TK tanggal 06 Maret 2013 tentang penetapan hari dan tanggalpersidangan serta perintah pemanggilan saksisaksi ;Surat Dakwaan dan berkas perkara serta suratsurat lain yang diajukan dandiperiksa selama persidangan perkara ini.Setelah mendengar :Pembacaan surat dakwaan penuntut

  UsulanRencana Kegiatan (DURK) Anggaran Dana Kampung (ADK) dariKampung Mataram Udik, selanjutnya DURK ADK tersebut diajukanoleh Kantor Bagian Bina Pemerintahan Kampung/Kelurahan (PMK)Pemkab Lampung Tengah melalui Kantor Kecamatan Bandar Mataram;Saksi menerangkan bahwa benar DURK ADK Kampung Mataram UdikTahun 2011 merupakan hasil Musyawarah Perangkat KampungMataram Udik yang dituangkan dalam Satu Surat Berita Acara HasilMusyawarah Kampung yang kemudian ditandatangani oleh KetuaLPMK, Sekretaris BPK, TPK

  Lampung Tengah, pengucurantersebut dalam dua tahap, Tahap I tanggal 12 September 2011 sebesar60 % atau senilai Rp. 92.274.600, dan tahap II tanggal 12 Desember2011 sebesar 40% atau senilai Rp. 61.516.400, sehingga total DanaADK yang diterima Kampung Mataram Udik sebesar Rp. 153.791.000,Bahwa yang mengelola dana ADK adalah terdakwa sendiri selakuPJOK/TPK ADK;Bahwa anggaran ADK dikucurkan dari kantor Badan PM dan BPKKKab.

• Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018Pemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenailamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya,sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;1.Menyatakan Terdakwa Nur Alam teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 27 Juli 2018, Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DK!

  Jakarta tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 30 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atasnama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;Membaca Akta Pencabutan Permohonan

  Kasasi yang diajukan olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2018;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dari PenasihatHukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta

  Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018Nomor 12/Akta.Pid.Sus/ TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2018.Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secaraformal tidak dapat diterima sehingga terhadap permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 19 Juli 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatersebut mengajukan

• melaukan tindak pidana pengeroyokan tersebutdengan cara memukulkan bongkahan batu bekas coran semen yang adadi TKP, kemudian batu tersebut terdakwa genggam di tangan kananHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1403/Pid.B/2018/PN Plqterdakwa dan saat dekan dengan korban dari arah belakang terdakwalangsung pukulkan di kepala bagian belakang korban tersebut sebanyak 1(satu) kali; Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung lari namun korbanmengejar terdakwa sambil berteriak JAMBRET sehingga masyarakatsekitar TPK

• Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK.,tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair,2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO,Sp.PK., dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK.

• PengadilanNegeri Samarinda, sedangkan Pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara tersebut masingmasing kepada Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sangatta serta Terdakwa pada tanggal 25 April 2012,sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara terkait yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarindadengan Nomor Surat : W18U1/44/Pid.01.6/IV/2012 ; Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No.08/Pid/Tpk

• M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasa Hukum ;- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid.Sus-TPK/2015 / PN Jap tanggal 13 Januari 2016 , yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;1.

  14/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

• M E N G A D I L I :

  1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal Nomor 31/Pid.Sus-TPK

  4/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

• MENGADILI

  • Menerima permintaan banding dari para pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum dari para terdakwa tertanggal 17 Juni 2019 ;
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

• Ruang IIl/d PNS Pemerintah Kota Bandung,tertanggal 1 Maret 2017 (foto copi sesuai dengan fotocopi);Bukti P4 : Foto copi Putusan No. 38/Pid.Sus/TPK/2017PN.BDG,tertanggal 23 Oktober 2017 (foto copi sesuai denganSalinan) ;Bukti P5 : Foto copi Surat No. 800/Kep.353BKPP/2018, tentangPengaktifan Kembali Dalam Jabatan Negeri Atas NamaDadam Dambhuri, S.H NIP 19671109 199003 1 012 PangkatPenata Tk Gol.

  Surat No. 862/Kep.103BKPP tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Dadam Damhuri,S.H, tertanggal 31 Desember 2018 Dadam Damhuri, S.H(foto copi sesuai dengan asli);Bukti T2 : Foto copi Putusan No. 38/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BDG,tertanggal 23 Oktober 2017 (foto copi Sesuai denganSalinan);Bukti T3 : Foto copi Rekomendasi Tim Pertimbangan DanPenyelesaian Pelanggaran Disiplin Kasus Tindak PidanaKorupsi Pegawai

• disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juni 2016dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27Juni 2016 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Mei 2016 NomorW3.U1/1617/HK.07/TPK

  TPK/2016/PN. Pdg., tanggal 24Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KANI,SKM,MPH Pg! KANI. tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAKPIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH Pgl KANI.dari dakwaan Primair;Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG3.

• Negara antara Impran Ashadi dkk (Penggugat)melawan Kepala Daerah Operasi (Kadaop) Jakarta PT Kereta ApiIndonesia (Persero) sebagai Tergugat, dimana yang menjadi objekgugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara berupa Surat Nomor D1/PAM/01/I /2013perihal Pengosongan Pembongkaran Bangunan/Kios;Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2005 tanggal 6Desember 2006 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negaraantara Aries Adhi Widodo (Penggugat) melawan TimPertimbangan Kepegawaian (TPK

  TPK A/SK/06/2003 tanggal11 Agustus 2003;Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaraberwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara;Halaman 6 dari 34 halaman.

• Munginsidi Komplek TPK 53 Rt 29 Rw 07 Desa Sukorejo Kec. Kota Kab. Bojonegoro;

dikembalikan pada saksi Emi Susilowati;

• 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dari SUTRISNO;
• 1 (satu) lembar kuitansi sewa;

• 2 (dua) lembar surat pernyataan;

tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 92/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Mks tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

  5.

• M E N G A D I L I :

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
  • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.

  8/PID.SUS-TPK/2023/PT PLK