No.4148/Pdt.G/2020/PA.CmsPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat untuk sidang ke 1 dan ke 2meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datangmenghadap dan ketidakhadirannya Penggugat tersebut ternyata tidakdisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan karenanya permohonanPenggugat harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar ia dibebaskan daribiaya perkara,

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut:Bahwa di samping permohonan sebagaimana pokok perkara,Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara CcumaCuma (prodeo) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telahmelampirkan surat keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa Banjar Anyar;Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari PeniteraPengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Penggugat benar tidakmampu secara ekonomi dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan daribiaya

Tbnan.Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yangberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 24 Mei 2018 Pemohon dibebaskan daribiaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggungnegara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkaraputusan ini;Mengingat dan

Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga tidakmampu sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Putat Jaya nomor470/06/436.9.6.4/19 tertanggal 23012019, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Surabaya untuk membebaskan Penggugat daribiaya perkara;8.

Membebaskan Pemohon dan Pemohon II daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2019;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap diPersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas Panggilannya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KelurahanKelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabuapten Lombok Timur nomor:400/951/PKR/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telahdiberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan daribiaya

Membebaskan pemohon daribiaya perkara;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan Pemohon danPemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 16September 2019, Pemohon dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi danpatut, namun ternyata Pemohon dan Pemohon II tidak hadir dipersidangandan

yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepadaberita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untukdibebaskan dari biaya perkara karena alasan miskin, akan tetapi Pemohon tidak dapatmengajukan alatalat bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk dibebaskan daribiaya

;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor0082/Padt.P/2016/PA.Tlg tanggal 15 Maret 2016, para Pemohon telah diberi izin untukberperkara secara prodeo sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan daribiaya perkara dapat dikabulkan;Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;2.

bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,Pemohon telah hadir dipersidangan dan menyatakan mau mencabutpermohonannya karena ingin mencari alamat lengkap ibu dari AuliaRahaman ;Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangandengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini bebas daribiaya

Pemohon memberikan nafkah anak termasuk biaya pengasuhananak perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar daribiaya pendidikan dan kesehatan;Bahwa selanjutnya Pemohon membaca Permohonan Talaknya tanpamengajukan perubahan;Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab secaralisan membenarkan dalildalil permohonan Pemohon dan tidak keberatanbercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Talaknya, Pemohonmengajukan buktibukti sebagai berikut;A.

Pemohon memberikan nafkah anak termasuk biaya pengasuhananak perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar daribiaya pendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajibanMajelis untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 130 ayat 1 HIR, dankewajiban Majelis untuk memerintahkan para pihak mengikuti mediasi sebelummemeriksa dan memutus perkara sesuai dengan pasal 7 ayat 1 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi, karena itupemeriksaan

Membebaskan Pemohon dan Pemohon Il daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2020;Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan,Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangandan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;Menimbang

suatu halangan yang sah, olehkarenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguhsungguh dalammengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.permohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:218/2006/SKTM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggoli,Kecamatan Sibabangun tertanggal 09 Juni 2020, para Pemohon adalahkeluarga kurang mampu/miskin, maka kepada para Pemohon dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/265/Kesra/IX/2021, tanggal 23 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/245/Kesra/IX/2021, tanggal 24 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/207/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/242/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KelurahanKelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabuapten Lombok Timur nomor:400/948/PKR/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/197/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

Pihak Ketiga ataupun pihak lainnya yang bertanggung jawab ataskerugiankerugian yang telah timbul, maka PIHAK KEDUA sepakat untukmelibatkan diri termasuk dalam memberikan kontribusi guna memberikansegala informasiinformasi, keteranganketerangan dan/atau buktibuktiyang dianggap perlu dalam proses pelaksanaan upaya hukum yang sedangdan/atau akan ditempuh oleh PIHAK PERTAMA baik menurut ketentuanhukum Perdata.PASAL 5PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAKPARA PIHAK sepakat untuk membebaskan masingmasing PIHAK daribiaya

timbulterhadap pihak lainnya yang bertanggung jawab atas kerugiankerugianyang telah timbul, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sepakat untukmelibatkan diri termasuk dalam memberikan kontribusi guna memberikansegala informasiinformasi, keteranganketerangan dan/atau buktibuktiyang dianggap perlu dalam proses pelaksanaan upaya hukum yang sedangdan/atau akan ditempuh oleh PIHAK PERTAMA baik menurut ketentuanhukum Perdata.PASAL 5PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAKPARA PIHAK sepakat untuk membebaskan masingmasing PIHAK daribiaya