(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

Nomor 1435 K/Padt.SusParpol/201716.17.0132/Kpts/DPPGERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentangPemberhentian keanggotaan Eveready Sitorus adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum tetap, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;Bahwa demikian juga, karena surat Tergugat sebagaimana dimaksuddiatas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, maka secara hukumsural Tergugat II DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/NDPDGERINDRA SUMUT/2015, tanggal 15 Agustus 2015 tentangusulan PAW anggota

EvereadySitorus sebagai Anggota Partai Gerindra; Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGER/NDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus; Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sadr.Eveready Sitorus;Halaman 10 dari 18 hal. Put.

Anggaran Rumah Tangga Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) (Pasal 4 ayat (5));Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat :Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (Gerindra) Nomor: 080132/Kpts/DPPGERINDRNA/2015tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian KeanggotaanEveready Sitorus;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat II:(1) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW

Eveready Sitorus;(2) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggola Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr.

Kedudukannnya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong olehDPRD Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanpelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaankewenangan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;Menyatakan, usulan/pengajuan PAW

Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atasdiri Penggugat/Pemohon Kasasi dari kedudukannya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebongberdasarkan Surat Nomor 240SE/DPPNasDem/VI/2017 tanggal 15 Junitersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Kabupaten Lembata Jabatan Tahun 2014 2019 Daerah Pemilihan Lembata 1 (Satu) ; Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :117 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 ; Surat Ketua Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Lembata Nomor :106/SD/KPU.KAB.53,5313/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 PerihalPengiriman Nama Pengganti Antar Waktu) Anggota DPRDKabupaten Lembata ; Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLembata Nomor : ISTIMEWA, tanggal 25 Mei 2018, Perihal UsulanPemberhentian dan Pengangkatan PAW

) ; Foto kopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLembata ditujukan Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lembata Nomor106/SD/KPU.KAB.53.5313/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018,Perihal : Pengiriman Nama Pengganti Antarwaktu AnggotaDPRD Kabupaten Lembata (foto kopi dari foto kopl) ; Foto kopi surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Nusa Tenggara Timur yang ditujukankepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Nomor071/B/DPWNTT/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 Perihal :Pergantian Antar Waktu (PAW

Anggota DPRDKabupaten Lembata atas nama Yeremias Hurak adalah GubernurNusa Tenggara TimU~ ; Bahwa PAW Anggota DPRD Kabupaten Lembata atas nama YeremiasHurak ada usulan dari Ketua DPRD Kabupaten Lembata ke BupatiLembata, kemudian Bupati Lembata mengusulkan ke Gubernur NTT ; Bahwa berdasarkan indeks perihal pengusulan pemberhentian danpengangkatan PAW anggota DPRD nomor surat harus melalui bagianlegislasi dan persidangan ; Bahwa ada buku register untuk surat masuk dan surat keluar di DPRDKabupaten

pemeriksaan terhadap Muhidin Haji Syamsudin karenaharus melalui mekanisme ada yang di DPRD ; Halaman 55 dari 109 Halaman Putusan No. 31/G/2018/PTUNKPGBahwa saksi mengetahui permasalahan Muhidin Haji Syamsudin dariMuhidin Haji Syamsudin dan dari berkas bekas yang dibaca oleh saksi ;Bahwa selama saksi menjadi Anggota BKD, belum ada persoalan yangsudah diselesaikan oleh SakSi ; 2 222 n enn nen e en ne neeBahwa paripurna yang lain tidak sama dengan paripurna PergantianAntar Waktu, karena paripurna PAW

Artinya bahwa, sejakproses awal di partai politik, mereka pasti sudah memiliki alasan untukmengusulkan terjadinya PAW. Kemudian sampai pada pimpinan DPRD,mereka juga perlu meneliti apakah prosedur ini sudah sesuai denganperaturan perundangundangan atau belum. Lalu setelah dari pimpinanDPRD, lalu disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati atau walikota.Kemudian Bupati atau Walikota juga perlu meneliti dan memeriksa.

Bahwa Penggugat pada awalnya mendapat informasi bahwa dirinyaakan di PAW (pergantian antar waktu) dari beberapa temanPenggugat di DPRD Kota Tegal, Selanjutnya Penggugatmenanyakan hal tentang rencana PAW terhadap dirinya pada KetuaDPRD Kota Tegal yaitu Saudara EdiSUTIPNO,S.H. j~ =~ enn nnn nnnn nen nenPutusan Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUNSMG.Halaman 7 dari 49Halaman4.Bahwa Kemudian Ketua DPRD Kota Tegal membenarkan adanyarencana PAW terhadap diri Penggugat, hal tersebut dibuktikandengan adanya Surat

B.A :RESOR TULUNGAGUNGPRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPATTINDAK PIDANA RINGANNomor:BP/ tSal 25.800 7 OP Rp BOS PELAKSANAAN HUKUMAN : MerahPutih= Tersangka Biru= Pengadilan= Kejaksaan Denda = diBarang bukti STINK Motor ~Tih as Sen ae naaBo eaeDea Paw VK.PERHATIAN :Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan Undangundang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya

LANA tersebut, di hari yangsama TERGUGAT memerintahkan TURUT TERGUGAT untukmengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT Il sebagaimanaSurat TERGUGAT No. 020025/A/DPPGERINDRA/2020 tanggal28 Februari 2020 ;Bahwa dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAIGERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 020052/Kpts/DPPGERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A.

Afrizal A.Lana dan Surat DPP Partai GerindraNomor: 020025/A/ DPPGERINDRA/2020Perihal PAW Anggota DPRD. Kota Depok Atas NamaSdr. H. Afrizal A.

Hal ini terlinat dari Permohonan GUGATANPROVISI yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut pokokperkara yaitu mengenai Pemberhentian Keanggotaan Penggugatdan PAW Penggugatselaku anggota DPRD Kota Depok.

Lanadan Surat DPPPartai Gerindra Nomor 020025/A/DPPGERINDRA/2020 tanggal28 Februari tentang Penggantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kota Depok atas nama sdr. H. Afrizal A.

LanaBerdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra tanggal 14 April2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Dinas KPU Kota DepokNomor 187/PL.03SD/3276/KPUKot/IV/2010 tanggal 25 April 2020Perihal Penjelasan Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten/Kota;5.

AlasanAlasan (Posita)3.1.3.2.Bahwa surat dari DPP Partai Hanura (Tergugat), Nomor A/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 Apri 2011 perihal PersetujuanPemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n.

Tergugat maka denganini Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya(Penggugat) tidak diberikan yang layak/sepatutnya untuk melakukanpembelaan diri terhadap sanksi Hanura (in casu : Tergugat) berkaitsurat peringatan yang didalilkan telah diterbitkan oleh Tergugatkepada Penggugat ;Bahwa Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegorobertentangan dengan surat dari DPP Partai Hanura DPP NomorA/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 Apri 2011 perihalPersetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW

PetitumBerdasarkan argumentargument tersebut diatas maka penggugat,memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusgugatan ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;Menyatakan Surat DPP Partai Hanura, (Tergugat), Nomor A/442/ DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal PersetujuanPemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n.

tanggal 17 Juli 2009 oleh Soetrisno Bachir selaku KetuaUmum dan Zulkifli Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DewanPimpinan Partai Amanat Nasional ;Bahwa perbuatan Tergugat I yang demikian jelas dan nyata merupakan perbuatanmelawan Hukum, karena bertentangan dengan UndangUndang Partai Politik,Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Rapat KerjaPartai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnya, artinya Tergugat I telahmelakukan penggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW

Padahaldengan nyata Pasal 50 menyangkut dengan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DRPD Kabupaten/Kota yang tidak ada hubungan denganPAW ;Sedangkan syarat PAW dalam Pasal 218 (saat penerbitan SK dimaksud) yangmenyatakan bahwa:Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DRPD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:a Meninggal Dunia ;b Mengundurkan Diri ;c Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRProvinsi atau DPRD Kabupaten

politik sesuai denganketentuan perundangundangan ; ataui Menjadi anggota partai politik lain ;10 Bahwa sebagaimana pada posita 6 di atas, Penggugat mengetahui dan menerima SKPAW dimaksud pada tanggal 26 Maret 2012, ternyata disamping SK dimaksud,Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat If (DPWPAN Aceh) tanggal 22Pebruari 2012, Nomor PAN/A/KWSJ/O67/II/ 2012, Tentang Pergantian Antarwaktu DPR Aceh Dapil IV dari PAN, yang pada intinya Tergugat I memintakepada Tergugat II untuk melakukan proses PAW

Tergugat I jugamenerbitkan dan mengirim surat kepada DPRA Aceh tanggal yang sama danNomor PAN/B/KUSJ/035/VII/2012 dengan redaksi yang sama sebagaimana suratyang ditujukan kepada Tergugat II, akan tetapi surat yang ditujukan kepada ketuaDPRAAceh sedikit penambahan dan mencantumkan Pasal 336, 337 dan 338 dariUU Nomor 27/2009 dan Pasal 105, 107 dari PP Nomor 16/2010 tentang pedomanpenyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ;Padahal sangat jelas dasar yang disebutkan dalam kedua surat dimaksud PAW

Karena syaratsyaratsebagaimana termaktub dalam perundangundangan, AD/ART, Platform Partai,Pedoman Organisasi, Ketetapan Kerja Nasional Partai PAN Nomor 7 Tahun 2007tentang pergantian antar waktu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/kabupaten Kota(aturan saat penerbitan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/ 059/V1/2009tanggal 17 Juli 2009) maupun Ketetapan kerja tahun 2011 tidak terpenuhi untukmelakukan PAW terhadap Penggugat (saat penerbitan surat Nomor PAN/A/KWSJ/067/I1/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Jo

ayat 2 huruf e, h dan iUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102ayat 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo pasal 102ayat 2 huruf e, h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun5 KEBERATAN KELIMABahwa judex factie tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksiyang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :e Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PDS sampaisaat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanyapengajuan PAW

MahkamahKonstitusi Nomor:39/PUUXI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan padatanggal 31 Juli 2013, mengenai pengujian pasal 16 ayat 3 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik;Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telahmengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan dasarpertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa dari bukti T4, T6 dan T7, maka proses Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu ( PAW

Utaradan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD KabupatenMinahasa Utara ( vide T.5 ) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide3 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3, dan T.4 terbukti DPC Partai DamaiSejahtera (PDS ) Kabupaten Minahasa Utara masih ada/mempunyai kaderyang diusulkan untuk menggantikan Penggugat/Terbanding sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Selfran Wungouw,4 Bahwa berdasar bukti P.4 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRDKabupaten Minahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW

No. 27/B/2014/PTTUN.MKSkonstitusionalnya, walaupun seandainya quod non para Anggota DPRDKabupaten Minahasa Utara yang5 (lima ) orang tersebut di PAW tanpaada penggantinya karena sudah tidak ada kader lagi dari Partai Politiknyamasingmasing;Menimbang, bahwa berdasar pada faktafakta hukum tersebut MAJELISberpendapat bahwa kenyataan dan keadaan hukum yang ada dalam sengketa a quotidak perlu dan tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 39/PUUXI/2013 yang diumumkan

Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan untukmenjatuhkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapTerlapor kepada Pelapor;4.

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Dengan demikian maka dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatassangat keliru, tidak cermat bahkan menyesatkan, oleh karena tidak adasatu anak kalimat pun dalam Pasal 239 atay (2) huruf d yang mengatursoal Pemberhentian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.Akan tetapi sebenarnya Pasal 239 ayat (2) huruf d mengatur soalPemberhentian Antarwaktua (PAW) anggota DPR ditingkat PemerintahPusat atau yang dikenal dengan

Tangerang dari PDI Perjuangan (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Komisi Pemilu Umum Kabupaten Tangerang Berita acara Nomor037/BA/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 tentang PemenuhanPersyaratan Calon PAW anggota DPRD Kab.

Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan untukmenjatuhkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap terlaporkepada Pelapor;4.

eeoe Sees: %eoN& +o Paw eneog emg

Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat KabupatenBanyuasin telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua Umum DPPPartai Demokrat untuk melaksakan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD kabupaten Banyuasin atas nama Penggugat dan Sdr. AA.

Rizal Friady, SH) masih melakukan upaya hukum diMahkamah Agung Republik Indonesia.Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka DPC partai Demokrat baru akanmemproses/menindaklanjuti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) mana kalaKeputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan oleh dewan Pimpinan Pusat partaiDemokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

T..Int.12 :: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0018/A.2/PD/DPDSS/IV/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0011/A.2/PD/DPDSS/V/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPDPHPU/2014Pemberhentian Sdr. H.

dengan usulan dari DPP PartaiDemokrat adalah tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai Demokrat;Bahwa pengganti Penggugat yang di PAW sudah dilantik;2.

Banyuasin dengan suratnyaNomor: 0018/A.2/PD/DPDSSS/IV/2016 perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat tanggal 04 April 2016 (vide bukti T3=T.II.Intv6), olehkarena surat Nomor: 0011/A.2/PD/DPDSSA/II/2016 belum ditindaklanjuti oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab.

*OA Paw &AVeQUEIbH? b8QigUOuP)9? 1 gy Mel?

Bali bukan sematamatamewakili PKPB, akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah mewakilirakyat atau masyarakat (konstituen) pemilih, sehingga Partai Politik apapuntidak dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotanyayang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;Bahwa Penggugat disamping sebagai anggota DPRD Prov. Bali jugamenduduki jabatan sebagai Ketua DPD PKPB Prov.

Menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukanPenggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali ;Bahwa Tergugat (DPP PKPB) telah menerbitkan Surat No. B49/DPPPKPB/IX/2007, tanggal 28 September 2007, tentang : PersetujuanPemberhentian Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST (Penggugat) darikeanggotaan PKPB. Selanjutnya Tergugat meneruskan Surat tersebut kepadaTergugat Il (DPD PKPB Prov. Bali) dan selanjutnya Tergugat Il mengeluarkanKeputusan. No.

dan atau menjabatsebagai anggota DPR/DPRD ;Bahwa usul pemberhentian Anggota DPRD oleh Partai Politik yangbersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c, harusdidasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanWilayah/Daerah partai poltik sesuai dengan mekanisme yang berlaku padaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ;Bahwa sebagai contoh kasus sama yang terjadi di DPRD Kota Denpasar,dimana Tergugat Il sebagai anggota DPRD Kota Denpasar, PAW

atas duaanggota DPRD Kota Denpasar yakni Nanang Saputra dan Yos Indra Wardana,urung di recaling (diganti antar waktu), karena Pimpinan Dewan tetapberpenilaian bahwa kondisi internal harus kondusif terlebin dahulu dalammengambil keputusan PAW, artinyva DPRD Kota Denpasar berkesimpulanbahwa dalam paradigma baru otonomi daerah tidak dikenal adanya rezimrecalling/penggantian antar waktu ;Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Rapat PKPB Provinsi Bali, tertanggal18 September 2007 yang isinya merekomendasi

suatukekuasaan yang berperan sebagai pencerminan kedaulatan anggota belum adadan belum mengambil sikap terhadap persoalan yang timbul dalam organisasiselama ini pula pengadilan negeri belum berwenang untuk memeriksa danmengadili persoalan yang ada pada partai tersebut "Bahwa dari pertimbangan berdasarkan fakta yang ada para Tergugat telahmengambil sikap yaitu Penggugat diberhentikan dari kKeanggotaan Partai KaryaPeduli Bangsa dan menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukanPergantian Antara Waktu (PAW

Notaris dan PPAT Depok dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalodengan register Nomor 52/SK/KP/PAW/2013 tanggal 3 Juni2013 bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri danpemberi kuasa masingmasing :1. Arie Dexi Sumaila, lahir tanggal 04 Februari 1943, pekerjaan PensiunanABRI, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 11, Kompleks Dephan,Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;2.

Notaris dan PPAT Depok dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 52/SK/KP/PAW/2013 tanggal 3 Juni 2013 bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri danpemberi kuasa yang namanya secara lengkap sebagaimana pada duduk perkarabagian identitas penetapan ini;Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita permohonan bahwaPemohon adalah saudara kandung dari seorang yang bernama Sony Katili yang telahmeninggal dunia tanggal 05 Desember 2007 dengan meninggalkan

(PAW)AMAR PENETAPANNomor Perkara : 0110/Pdt.P/2015/PA.BjbTanggal putus : 28 Januari 2016 MasehiBertepatan dengan tanggal : 18 Rabiulakhir 1437 HijriyahJenis Putusan : DIKABULKANMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan:2.1. Norhayah binti Nafiah (istri)2.2. Muchtada Saputra bin Jasman (anak lakilaki kandung)2.3. Siti Dahlia binti Jasman (anak perempuan kandung)2.4. Masliani binti Jasman (anak perempuan kandung)2.5.

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

Fotokopi Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor :0133/Pdt.P/2015/PA. TNG tertanggal, 14 Juli 2015 dari PengadilanAgama Kota Tangerang, sesuai aslinya dan telah dinazagelen, diberitanda P.3;Bukti ini membuktikan bahwa para Tergugat telah mengajukanPermohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada tanggal, 21 Mei 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang denganRegister perkara Nomor : 0133/Pdt.P/2015/PA. Tng. yang mana denganHal. 20 dari 65 hal. Put.

Almarhumah KasPEWARIS' dan dimana dalamPenetaapan Ahli Waris (PAW) tersebut tidak ada buktibukti sama sekalliyang membuktikan bahwa rumah yang berada di JI, Sampan Raya No. 25itu sebagai harta warisan para Tergugat;.

Fotokopi Salinan PAW No. 0133/Pdt.P/2015, yang dijatuhnkan olehPengadilan Agama Kota Tangerang, pada tanggal 14 Juli 2015, olehPanitera Pengadilan Agama Tangerang, sesuai aslinya dan telahdinazegelen diberi kode bukti T.35;36.

No. 1148/Pdt.G/2016/PA.TngPenetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tangerang Nomor :0133/Pdt. G/2016/PA. TNG telah menabrak atas larangan adanya Hakimyang memberikan Penetapan melebihi apa yang dimohonkan (Petitum) olehpara Pemohon, yang sekarang menjadi Para Tergugat;.

28Mei 1994 kedalam harta warisan para Tergugat, sehinggaPenggugat merasa sangat amat dirugikan, yang mana pada waktu ParaTergugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) hal initidak dimohonkan, karena hal ini bukanya harta waris dari orang tuaPara Tergugat, melainkan Harta Bersama antara Penggugat(PENGGUGAT) dengan TERGUGAT II (Tergugat II) yang diperolehselama perkawinanya;10.