Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 595/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Fahrul Syahfawi
17 — 3
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Fahrul Syahfawi
17 — 3
dakwaantunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 12-12-2005 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 243-K/PM.II-09/AD/XII/2005 Tanggal 12 Desember 2005 — Prada PIPIT SLAMET.
27 — 22
27 — 22
pangkat yang samamenunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan lagi hukuman danpembinaan yang dilakukan Dansat.a Pelanggaran menikah tanpa ijin Dansat dan penggelapan sepedamotor merupakan pelanggaran yang prinsip bagi seorang prajurit ITNIsehingga Terdakwa dinilai tidak patut lagi berada dandipertahankan dalam lingkungan dinas~ militer, karena telahmelakukan pelanggaran sedemikian beratnya, oleh karena itu agarperbuatan yang demikian tidak ditiru oleh prajurit yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi
Register : 04-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 76/PDT/2021/PT TJK Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : JUWADI
Terbanding/Tergugat I : PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
Terbanding/Tergugat II : PT. BUDI BERLIAN MOTOR
94 — 37
Terbanding/Tergugat I : PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
Terbanding/Tergugat II : PT. BUDI BERLIAN MOTOR
94 — 37
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 21-K/PM.III-13/AD/VI/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 — Oditur:
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Subandrio
78 — 40
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Subandrio
78 — 40
1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulandan nafkah batin setiap Terdakwa pulang.Bahwa tindakan dari Satuan setelan mengetahuiTerdakwa melakukan nikah siri adalah Terdakwadipanggil Dandim dan memerintahkan kepada Pasiintel kapten Inf Imam untuk diinterogasi, selanjutnyaTerdakwa menjalani hukuman Disiplin selama 14(empat belas) hari.Bahwa pendapat Terdakwa sebagai Prajurit salah telahmelakukan nikah siri, dan tindakan tersebut telahmelanggar hukum dan disiplin Prajurit dan Terdakwasiap menerima sangsi
Bahwa benar pendapat Terdakwa sebagai Prajuritsalah telah melakukan nikah siri, dan tindakan tersebuttelah melanggar hukum dan disiplin Prajurit danTerdakwa siap menerima sangsi hukum yang berlaku.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamTuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidanayang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yangdikemukakan dalam Tuntutannya, maka Majelis
Putus : 04-12-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 104/Pid.B/2013/PN Bky Tanggal 4 Desember 2013 — Pidana
- HENDRO ANAK TONO
101 — 26
101 — 26
lalu ditampar olehsaksi DALON, akhirnya saksi AJUDIN BIN PEPEN bilang jika tabunggasnya diambil oleh terdakwa ; Bahwa keesokan harinya saksi AJUDIN BIN PEPEN dibawa oleh saksiDALON ke Polsek dan akhirnya saksi AJUDIN BIN PEPEN mengakuijika saksi AJUDIN BIN PEPEN bersama terdakwala yang mengambiltabung gas milik saksi DALON;Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri dihukum selama 2(dua) bulan di pengadilan selainnya terdakwa juga pernah mencuribensin, karet, dan sahang milik warga hingga di sangsi
Putus : 15-09-2005 — Upload : 23-04-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 190-K/PM.II-09/AD/IX/2005 Tanggal 15 September 2005 — Serda ISKANDAR
49 — 21
49 — 21
Bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaranmaka Majelis perlu. memberikan kesempatan Terdakwa terakhir untukmemperbaiki diri namun demikian agar perbuatan ini tidak terulang dan ditiruoleh prajurit TNI AD yang lain, maka Majelis perlu memberikan sangsi yangtegas kepada kejahatan militer ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf
Register : 05-01-2016 — Putus : 29-01-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PT PALU Nomor 9/Pid.Sus/2016/PT PAL Tanggal 29 Januari 2016 — KARIM RODA ALS.KAâÃÂÃÂI
74 — 40
74 — 40
diikuti oleh orang lain sehingga dengan demikian sangatlah tepatpara terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana badan;Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti para terdakwa melanggarpasal 19 ayat (1 ) yo pasal 40 ayat(1) Undangundang No.5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Yo pasal 55 ayat(1)KUHP,dimana menurut pasal 40 ayat (5) Undangundang No.5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya perbuatan paraterdakwa tersebut adalah termasuk kejahatan, maka sangsi
Register : 24-07-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 10-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1433/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tanggal 30 Nopember 2017 — Penggugat:
Sri Hastuti binti Bambang Sudjoko
Tergugat:
Probo Mubagjo Bin Waluyo
15 — 26
Sri Hastuti binti Bambang Sudjoko
Tergugat:
Probo Mubagjo Bin Waluyo
15 — 26
Di tanggal 2 Mei 2017 ibu Jaenah juga sudahmelaporkan hubungan antara penggugat dengan Saefudin Juhri danminta diselesaikan dan diberi sangsi. Padahal perjalanan antaraBekasi Slawi Kab. Tegal memakan waktu antara 5 6 jam dan yang5datang ke Slawi pihak penggugat dan dilakukan kurang dariseminggu sekali dan sering tidak masuk kerja.
Register : 12-02-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.SUS/2016/PT.PBR. Tanggal 29 Februari 2016 — TRAN CUONG.
183 — 63
183 — 63
atau mengunakan SIUP, SIPI , dan SIKPI Palsu melanggarpasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkan barang bukti kapalKM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkarasebesar Rp 5.000, (lima ribu tupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakandalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2015;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi
Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 5 Juli 2011 — TJUI A HWAT alias ASUN anak LO CHIANG
371 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Jalan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri(SATSDN) yang diterbitkan oleh Balai atau Kepala KonservasiWilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA;Bila ke 2 (dua) surat tersebut tidak teroenuhi maka terhadap Ikan Arwanatersebut dapat dilakukan penyitaan dan dikenakan ancaman pidanaterdakwa dikenakan sangsi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c(Sesuai dengan keterangan Ahli Ir.
Putus : 27-07-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/MIL/2016 Tanggal 27 Juli 2016 — SUTRISNO
79 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiatdan/atau perbuatan yang nyatanyata dapat merugikan disiplin keprajuritanTNI.12.Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga akibat perbuatannyatersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.13.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan olehseorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnyaapabila Terdakwa tidak mendapatkan sangsi
Register : 15-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 335/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 15 Mei 2019 — ADI PURNOMO, DKK >< PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA
224 — 56
224 — 56
Priok danmengantar ke Industri rekanan Tergugat maka Tergugat menawarkan kepada ParaPenggugat selaku mitra kerja siapa yang mau dan atau berminat menerima kerjaan maka .dia bisa mengerjakan orderan tarikan LPG tersebut dan jika Para Tergugat tidak bersediamaka tidak ada sangsi apapun dari Tergugat.Bahwa menanggapi dalil Gugatan pada poin 13 (tiga belas) Tergugat menanggapisebagai berikut : bahwa hubungan kemitraan antara Tergugat dengan Para Penggugatyang terjadi maka tidak ada perhitungan jam kerja
Sadikun; Bahwa saksijika tidak bekerja maka tidak dapat upah; Bahwa jika Saksi Menolak kerjaan Tidak ada sangsi dari PT. Sadikun,Hal. 30 dari 34 hal.
Tidak ada Sangsi dari Tergugat; Bahwa Penggugat Boleh untuk menolak kerjaan/tidak mau narik: Bahwa yang mendistribusikan kerjaan dan menawarkan orderan untuk sopir narikadalah ibu Laras selaku bagian Distribusi: .
Register : 26-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — DRS. EEP HIDAYAT, M.Si VS 1. BUPATI SUBANG., 2. KETUA DPRD SUBANG;
113 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yang berdiritanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zona peruntukkansebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usaha yang melakukankegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdaganganyang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidanadenda paling banyak
Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yangberdiri tanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zonaperuntukkan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usahayang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakRp10.000.000.000,00
karenanyaPeraturan Daerah a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demihukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan jumlah pasar tradisional, pusatperbelanjaan dan toko swalayan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2016 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, makaPeraturan Daerah a quo tidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan karenanya Peraturan daerah a quoharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan pelanggaran sangsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA BATAM Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Btm Tanggal 30 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
22 — 13
22 — 13
tersebut diatas, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan menunda sidang sesuaidengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, agarPenggugat mengurus dan mendapatkan izin melakukan percerai daripejabat berwenang, namun izin dimaksu tidak diperoleh olen Penggugat;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tetap ingin melanjutnyaperkara ini tanpa ada izin tertulis dari atasannya dengan membuat suratpernyataan tertanggal 30 September 2014 yang isi bahwa Penggugat siapdengan segala resiko atau menerima sangsi
Putus : 21-06-2006 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VI/2006 Tanggal 21 Juni 2006 — Sertu MAMAT RAHMAT
25 — 14
25 — 14
Bahwa dari catatan pelanggaran' diatas, Majelis menilaisesungguhnya Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagaimiliter, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuan setelahmenjalani pidana nya ini, maka dikhawatirkan bagi prajurit TNI AUlainnya akan menilai bahwa pelanggaran yang berulang ulang tidakmendapat sangsi yang tegas dan keras, namun demikian Majelis perludengan bijaksana memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwauntuk memperbaiki prilakunya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah
Register : 16-02-2011 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 14-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/G/2011/PHI.PN.BDG Tanggal 31 Mei 2011 — PT. FRAMAS PLASTIC TECHNOLOGY; LAWAN; ALI SAID; ERNI LISNAWATI; MARKUS TRIHARYANTO; SAJIMAN; YADI ROHMAN;
169 — 13
169 — 13
Framas Plastic Technology Pasal 54 ayat 1 (e) dengan sangsiPemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan selanjutnya para tergugatdiputuskan Hubungan Kerja terhitung tanggal 20 Februari 2010 setelahsebelumnya dikenakan sangsi skorsing sejak tanggal 30 Oktober 2009 danupah para tergugat terakhir dibayarkan pada bulan Februari 2010.2. Bahwa di Perusahaan penggugat telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersamayang dibuat antara PUK SPSI PT. Framas Plastic Technology dengan pihakpengusaha PT.
Framas Plastic Technology yang mengatur hak dankewajiban serta sangsi terhadap pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yangmengikat baik pengusaha maupun pekerja merupakan hukum otonom / LexSpesialis Derogat Lex Generalis.3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 pukul 12.40 WIB para Tergugatberkumpul, tepatnya di area depan pintu masuk gudang Ware House danberada tidak jauh dan kantin tempat karyawan makan siang.4.
mesin yang seharusnya 20 detik, Umi 40 detik sehingga36menyebabkan output berkurang dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalahoperator dan leader;Bahwa kemudian kepada Operator Sdr Umi dan Leader Sdr Uyo diberikanperingatan secara tertulis yang sebelumnya sudah diberi peringatan secara lisan;Bahwa jarak peringatan secara lisan dengan peringatan secara tertulis adalah 1(satu) hari;Bahwa setelah diberi peringatan lisan dan diperbaiki setting mesin dari 40 menjadi20 tetap diberi SP lagi untuk sangsi
Putus : 17-07-2006 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 125-K/PM.II-09/AD/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006 — Kopka INSAN RIKA
56 — 40
56 — 40
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplindan tata tertiob di kesatuan dan termasuk' kejahatan terhadappengabdian oleh karena itu) agar perbuatan Terdakwa tidak ditiruoleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegasterhadap perbuatan yang demikian namun Majelis masih memberikankesempatan terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap danprilakunya serta kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit INIAD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana
Upload : 08-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 45 /PDT/2020/PT DPS NI WAYAN JULIATI,S.Pd.,
melawan
I NYOMAN WINAYA DALEM,
53 — 27
53 — 27
Keberatan mengenai dalil putusnya perkawinan karena sudah adaijin melakukan perceraian:Bahwa pemberian ijin melakukan perceraian merupakan prosesadministrasi dan bukan menjadi dasar alasan putusnya ikatanperkawinan karena perceraian, selain itu sangsi adat sebagai daliilalasan Terbanding tidak melanjutkan kehidupan rumah tanggadengan Pembanding sangat tidak masuk akal;.
Register : 14-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 04-02-2016
Putusan PA BOGOR Nomor 452/Pdt.G/2014/PA.Bgr Tanggal 27 Agustus 2014 — PENGGUGAT
TERGUGAT
31 — 10
31 — 10
anak;e Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu sudah tidakrukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;Bahwa, penyebabnya karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepadaPenggugat;Bahwa masalah ekonomi saksi tidak tahu kurang atau lebih namun selamaini yang saksi lihat mereka hidup paspasan;Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menggoda wanita lain malahsudah ada sangsi
Putus : 05-06-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — PT. FOCON INDO BETON VS EKA MAIZUHARDI
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
membengkak menjadi 1437 m* sehingga Pemohon Kasasi yangharus menanggung pembengkakan volume sirdam tersebut dan ituartinya Pemohon Kasasi mengalami kerugian dalam perusahaannya;Atas kejadian tersebut Termohon Kasasi telah membuat SuratPernyataan yang menyatakan kelalaiannya atas prosedur penerimaanmaterial dengan tanpa tekanan dan disaksikan oleh staf sertabawahannya, serta Termohon Kasasi siap menerima sangsi danPimpinannya pada tanggal 25 April 2013;Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Kasasi memberhentikanTermohon