Ditemukan 51518 data
80 — 35
Dalam Persidangan Penggugat Pembanding mengajukan duaorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwasaksi mengetahui pengukuran Tanah sengketa sewaktu akan dibuatkansertifikatnya.Menimbang bahwa, dengan mendasari pada beberapa Petunjuk tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwatanah sengketa yang dikuasai Oleh Terbanding dan II/semula Tergugat!
yang semula sebagai orang yangdiberi ijin tingggal ditanah sengketa oleh Almarhum Pemilik tanah, namunselanjutnya malah mengajukan pensertifikatan tanah sengketa tanpa seijin dariahli waris Almahum, yakni Pembanding/semula Penggugat;Menimbang, bahwa tindakan para Terbanding/semula Para Tergugatdengan menguasai tanah sengketa dan adanya upaya upaya akanmensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli warisAlmarhum Otniel Amtaran adalah perbuatan Melawan hukum;Menimbang bahwa, mendasari
PDT/2019/PT KPGMenimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mengabulkan semua petitumyang dimintakan oleh Pembanding/ semula Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan masing masing Petitum dalam gugatan Pembanding/Penggugat;Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat mohon majelis Hakimmenyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sahdari almarhum Bapak Atnial Amtaran Alm.Menimbang bahwa, terhadap Petitum Point Kedua Penggugat/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari
16 — 1
pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari
yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti
H. FADLI HASAN, ST. M.Si
Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
206 — 106
Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.
Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten
Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
10 — 0
XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
24 — 3
FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking
HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar
31 — 11
Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.
14 — 2
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :
7 — 0
Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
11 — 0
Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
51 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadaankeadaan tersebutmerupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak turutdipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu, sehinggaputusan Judex Facti tersebut haruslah diperbaiki dengan menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak tetapberada dalam Dinas Keprajuritan TNI ;Demikian pula karena perobuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu incasu sudah berlangsung lama dalam kurun wakitu
Keadaankeadaan tersebut mengindikasikan keadaan pada diri Terdakwa yakniketergantungan pada Narkotika ;Mendasari keadaankeadaan tersebut dan sesuai ketentuan perundangundangan, kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melaluirehabilitasi terlebih in casu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandari Dinas Militer, supaya dikemudian hari sekembalinya Terdakwa kelingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidakmenimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkanpenyembuhan
81 — 35
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/118
31 — 13
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/145/AD/K/I02
39 — 22
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yangmenyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dankesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02 MedanNomor : Sdak/56
87 — 6
;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan Duplik secara lisan tetappada Gugatan dan Jawaban, maka terhadap jawaban pihak para Tergugattersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta
112 — 45
:Bahwa mengenai keberatankebertan yang diajukan OditurMiliter dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingdengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidanganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.
Steven, saksi 3 juga memberikan komisi kepadaterdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200 .000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulangke Lanal Mataram.Menimbang :Bahwa dengan mendasari fakta hukum diatas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanMenimbangMenimbangMenimbang10Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 13K/PM.III14/AL/II/2014tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
16 — 16
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.
21 — 4
tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama Sang PutriPesona binti Sri Harjanto dibawah perwalian Pemohon sebagai ibukandungnya ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
19 — 9
kali diberi kesempatan,Pemohon tidak hadir mengajukan bukti dimaksud.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjukhalhal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
16 — 3
Demikian juga Tergugattinggal di dusun Dawe Wetan, RT 04 RW 07 desa Sumberdawesari, kecamatan Grati, KabupatenPasuruan, sehingga keduanya bukan wilayah hokum Pengadilan Agama Lumajang.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya mohon agareksepsi Tergugat ditolak, namun tidak memberikan alas an jelas yang mendasari penolakantersebut.
Haryono bin Manto
Termohon:
Herlinawati binti Afifuddin
18 — 17
SATRIAAR RAYYAN lahir di Bontang tanggal 23 November 2010.Bahwa adapun alasan atau halhal yang mendasari atau saya bersediadengan ikhlas dan ridho menceraikan atau menTalak istri Saya yangbernama HERLINAWATI binti AFIFUDDIN, lahir di Balikpapan 13 Juli 1974,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal /alamat di Jalan Pattimura Gg Atletik 17, RT 33, Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, PropinsiKalimantan Timur, NIK 6474015307740005 di kerenakan