Ad Hoc;Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil

UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor : 49/G/2011/PTUNPLG6624.25.26.21sHK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil

No. 99 PK/Pid.Sus/2015Bukti T4 ;Bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku maka pemberian insentif upah pungut IHH atau PSDH kepadaAparatur telah berlangsung setiap tahun di Departemen Kehutanandan di Daerah penghasil (Pemda Tingkat dan Il) Seluruh Indonesiasejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005.

SOTK) maka Pemohon Peninjauan Kembali ditetapbkan sebagaiKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawaiberdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor821 .2/022/BKM/VI2004 tanggal 26 Juni 2004 ;Bukti T12 ;Bahwa tahun 2003 dan 2004 di Kabupaten Kepulauan Mentawaiterdapat 3 buah Izin Usaha Pengelolaan Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPPHK), 20 buah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan 5 buahizin pemungutan hasil hutan rotan sehingga Kabupaten KepulauanMentawai berperan sebagai Daerah Kabupaten penghasil

99 PK/Pid.Sus/2015Laporan Hasil Produksi sampai dengan wajib bayar melunasitunggakan PSDH dan atau DR ;Penertiban tersebut berdampak positif karena seluruh tunggakanPSDH dan DR dilunasi oleh wajib bayar, sehingga pada tahun 2003dan 2004 Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memungut danaPSDH ke kas Negara sebesar Rp49.172.340.750,00 (empat puluhsembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluhribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga Kabupaten KepulauanMentawai sebagai daerah penghasil

No. 99 PK/Pid.Sus/2015secara hukum tercantum dalam Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Mentawai TA. 2005 yang termasuk jenis dan hierarkhiperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu :a.Beratnya tugas dan tanggungjawab pengawasan, monitoring danevaluasi secara insentif terhadap pemungutan hasil hutan danpemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari danaReboisasi (DR) maka pemberian insentif upah pungut PSDH telahberlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005didaerah penghasil seluruh

REKONVESI1.2:Tergugat dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat RekonvensiPara Penggugat dalam konvensi sekarang menjadi para TergugatrekonvensiBahwa pada awal bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi mencobakeberuntungan di Jayapura dengan membuka warung untuk berjualanberupa Kuekue, makanan ringan lainnya, bensin, pinang, dan pakaianjadi.Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi memperolehhasil bersih setiap hari Rp 400,000, samapai dengan Rp. 500,000,Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil

Karena penyerahan dariunit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, makaPajak Masukan dalam rangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidakdikreditkan;Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikantor Pelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinyaKPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai denganketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporan kewajiban PajakPertambahan Nilai adalah tersentralisasi.

semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah kebenaran sisa uangdiposito yang belum dikembalikannya kepada Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.288.190.300,00 (satu milyar duaratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)tersebut, akan tetapi tidak dapat dikembalikannya jumlah uang sisa deposito itubukan didasari niat buruknya sebagaimana dituduhkan, tapi karena jumlah uangitu telah diserahkan kepada para petani tebu penghasil

Selama Pemohon Bandingmemproduksi Cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar internasional,penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yangHalaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 187/B/PK/PJK/2013dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar didunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.

Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh

tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuaTermohon dan Termohon menceriteraka kepada saksi bahwa dia adamasalah rumah tangga ;bahwa, sejak kepulangannya tersebut, sejak itu pula antara Pemohondengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan tinggal dipondok pinang, 2 lantai yang ukurannya sekitar 90 m2, dan saksi seringdatang jika ada acara ;bahwa, Termohon menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon ituseorang kontraktor, namun saksi tidak mengetahui penghasil

dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;27Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil

Bahwa, Pemohon menolak memberikan nafkah anak masingmasingsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut: Penghasil Pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000,/bulan; Pemohon mempunyai kewajiban angsuran pada Bank SumselBabel;Oleh karena itu, Pemohon hanya sangup membayarkan minimal sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk masingmasinganak di luar biaya kesehatan dan pendidikan;3.

CV PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALIST sebagai penghasil limbah B3wajib memliki MOU atau kerjasama dengan pihak ketiga.Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan;7. Saksi SIT SAIDAKH, S.E.Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Accounting dan Perizinan CV.PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALISTS sejak tahun 2016. Bahwa CV.

Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/2016Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahunit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isidari Pasal 2 ayat (1) huruf

Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam RisalahPemeriksaan Tanahnya tanggal 21081985 No.46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonatersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas+ 1.863,86 Ha, selebinnya seluast+t 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan daripermohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan

dandalil no. 24 (Seharusny urut 26) juga dalil yang tidak benar padahalupaya damai oleh pihak Tergugat sudah sering dilakukan dengan dialogdan memberi tawaran Kerja Sama Usaha (KSU) di areal Perkebunanmilik Tergugat namun tawaran tersebut tidak dihiraukan dan denganterangterangan bahwa para Penggugat menginginkan tanahperkebunan milik Tergugat dengan berbagai dalih yang menggiringOpini, padahal sudah jelas dan nyata tanah perkebunan milik Tergugat adalah tanah milik Pemerintah RI/Negara sebagai penghasil

PersentaseIndustri pajak kontribusipajak1 Badan Usaha Milik 1.890 triliun 160 triliun 8,5 %Negara2 Real Estate dan 907 triliun 142 triliun 15,7 %Konstruksi3 Kesehatan dan Farmasi 307 triliun 3 triliun 0.9%4 Rokok 248 triliun 131 triliun 52,7 %5 Telekomunikasi 114 triliun 3 triliun 3% Industri Hasil Tembakau juga berkontribusi langsung terhadappenerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT yang nilainya sama dengan 2% dari jumlahcukai, yang didistribusikan ke daerah daerah penghasil

Pada tahun 2007 Indonesia menempati urutankeenam negara produsen daun tembakau di dunia (setelah China,Brazil, India, Amerika Serikat dan Argentina).Daerahdaerah penghasil tembakau tersebar di banyak daerah diIndonesia.

/dlh/ 2020 tangal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;

Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT I.

November2013 setiap tahunnya terus menerus diperpanjang hingga saat ini sebagaimanaHalaman 74 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrterusannya dalam surat perjanjian jualbeli limbah tertanggal 15 Mei 2017 dansurat perjanjian nomor: 50/SGI/PD/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 jo.surat pernyataan Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P8 berupa suratperjanjian jual beli limbah non B3 antara Penggugat selaku pembeli limbahdengan Tergugat selaku penghasil

Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575

(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan

(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil

Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.

dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil

Wajib pajak mengisi formulir SPtPD yang di dalamnya terdapat jumlahomset penghasil kotor wajab pajak dan jumlah pajak terhutangsebesar 10 persen dari omset.d. pembayaran pajak restoran tersebut secara tunai atau manuallangsung ke Bank BPRS Kota Ternate setelah ada penetapan darikepala Bidang penetapan BP2RD Kota Ternate.e.