Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3657 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — YAZID MARZUKI, S.E VS BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEGAL, DKK
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelesaian oleh Penggugat sematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya Penggugat dibebaskan dari sangsi;46.Bahwa tindakan Tergugat Ill dengan melakukan blacklist terhadapperusahaan Penggugat dengan Surat Keputusan adanya blacklist denganSK Nomor 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena:a.
    Penerapan sangsi Blacklist Karena ada kondisi diluar kendali adalahperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan SyaratSyaratHalaman 15 dari 53 hal. Put. Nomor 3657 K/Pdt/2016Umum Kontrak angka 39.1;47.Bahwa tindakan Tergugat Ill dan Tergugat IV dengan tetap melakukanpenagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan Melawan Hukum dantindakan sewenangwenang karena:a.
    perdata;Sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapiKewenangan Pengadilan Negeri:3) Bahwa kedudukan Tergugat III (Termohon Kasasi Ill) dalam mengeluarkankeputusan Blacklist dan Penetapan kelebihan bayar adalah dalamkedudukannya sebagai Pengguna Anggaran dan masuk dalam struktursebagai Pengguna Jasa dimana keputusan Penetapan masuk dalam daftarBlacklist dan Penetapan kelebihan bayar mendasarkan pada Ketentuandalam Kontrak Pemborongan Nomor 050/PJKG05/SP/BM/IX/2013 Pasal 22perinal Sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
  • Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.2. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.Hal 48 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PNSmg3.
    Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5.
    Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4) Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5) Merekomenadikan kepada Bupati untuk memerintahkan CamatBayat menginstruksikan Kepala Desa Jotangan dan Kepala DesaTalang untuk segera menyetor penerimaan PPN dan PPH darikegiatan
    Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.b. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.c.
    Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.d. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.Hal 56 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid.
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TONDANO Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.TD0
Tanggal 2 September 2014 — HENGKI MANALIP.S.Th J.S.SIHOMBING,dkk
89 — 12
  • PadaTahun 2011 diupayakan lagi perdamaian oleh Dirjen Bimas Kristendengan mengundang keduabelah pihak ke Kantor Dirjen Bimas KristenKementerian Agama di Jakarta tetapi hal ini juga tidak berhasil.Kemudian keluar lagi surat dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agamauntuk dilakukan lagi Munas ke XI Tahun 2011 di Soe Nusa TenggaraTimur namun Pimpinan Pusat Gereja Pantekosta versi Munaslub II hanyasebagai undangan dan tidak dilibatkan dalam kepanitiaan sehingga tidakhadir dalam Munas tersebut.Bahwa sangsi
    anggotajemaat diatur dalam pasal 12 PembaharuanAnggaran Dasar Rumah Tangga Gereja Pantekosta.45Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2007,Gereja Pantekosta sudah ada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Gereja atau belum.Bahwa dalam pelaksanaan Munas XI di NTT Tahun2012 ada pembaharuan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta.Bahwa pembaharuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Gereja Pantekosta dapat dilakukanmenurut situasi.Bahwa sangsi
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 25-08-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1852/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 1 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
  • Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, untukmengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yang berwenang,namun Penggugat belum memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraiantersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara denganmenyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sangsi tertanggal 28 Agustus2015 dan bermeterai cukup;Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduabelah pihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/PID/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — DAHLIA ZEIN, SH., MH. Binti AMIRUDIN ZEIN
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON KASASI mengajukan permohonon kasasi karenaJudex Facti dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telahsalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagaiberikut ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harusdikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 838/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
83 — 19
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-07-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 141-K/PM.II-09/AD/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005 — Serka SUKIMAN
24 — 17
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit INI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama
Register : 13-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mbl
Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
  • Bahwa Tergugat pernah dijatuhi sangsi adat oleh masyarakat sekitar karenaTergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Maret 2016 — ABU HASAN, VS PT. INDOLAMPUNG PERKASA
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 59 K/Pdt.SusPHI/2016yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkananjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakimmenyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/Il.12/TB/2015tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004,Mediator akan terkena sangsi apabila tidak menyelesaian Mediasidalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akanmengeluarkan anjuran apabila ada buktibukti upaya perundinganBipartite
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 24-10-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017
Tanggal 23 Nopember 2017 — SUGIONO Kopka, NRP 31940578441175;
128 — 54
  • Tingkat Bandingyang saya muliakan.Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, demikebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan PengadilanMiliter Ill 12 Surabaya Nomor : 131K/PM.II12/AD/V1V/2017 tanggal18 Oktober 2017 dengan putusan membebaskan pembanding darisegala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila tetap menjatuhkansanksi pidana kepada diri pembanding mohon agar kiranya MajelisHakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 7-K/PM.II-09/AD/I/2020
Tanggal 24 Maret 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
101 — 51
  • meninggalkandinas sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25September 2019 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secaraberturutturut dan sampai dibuka sidang belum kembali di satuan halini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagimenjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7K/PM.II09/AD/I/2020Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlainnya dan merusak pola pembinaan disatuannya maka Terdakwaharus diberikan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2005 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 15-K/PM.II-09/AD/II/2005
Tanggal 16 Februari 2005 — Kapten Cba ROMADHON
34 — 14
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Bms
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
  • Soal yang lain tergugat harus ada surat dari BUPATI yangbelum turun.UNTUK MENANGGULANG SANGSI DARIPEMERINTAH.3. Beban biaya, tergugat tidak mengetahui siapa yangdibebani.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 03-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
215 — 106
  • tersebut tidak pernah dilakukan teguran atau peringatanterhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak tahu dan tidakmengerti tentang pelanggaran dan/atau kesalahan yang telah dilakukan olehPENGGUGAT;Sehingga dari uraian diatas, menurut hemat PENGGUGAT, tindakanTERGUGAT telah melanggar dan/atau melalaikan ketentuan yang termuatdalam pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desayang berbunyi : "perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. MILMILAH, S.Pd vs. BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab Pemberhentian seseorang dari jabatannya merupakansuatu sangsi atau hukuman, jadi pemberhentian terhadap Penggugattersebut harus melalui peringatan atau teguran baik lisan ataupun tertulis.Dan Pemohon Kasasi/Penggugat langsung Menerima Surat KeputusanNomor 821.29/130/BKD.PM/2015 dari Tergugat/Termohon Kasasi TentangPemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari Tugas dan Jabatannyasebagai Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa KabupatenBanyuasin dan untuk selanjutnya Penggugat/Pemohon
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 183/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Februari 2019 — -. ALFONSIUS GILBERTUS NITU vs -. IRWAN CUNDAWAN, DKK
64 — 24
  • melawanhukum yang dilakukan para Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengansekarang, walaupun dilakukan larangan larangan dari Penggugatsecara lisan, namun tidak dihiraukan oleh para tergugat denganmembangun Kios dan kos kosan untuk kepentingan diri sendiri danorang lain tanpa seijin penggugat;Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasjelas jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan denganhukum dan hal ini merugikan Penggugat, sehingga para Tergugatsepantasnya dikenakan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 305/Pid/2021/PT SMG
Tanggal 12 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ENDANG SETYOWATI binti HARUN ALm
Terbanding/Terdakwa II : EKO PRAYITNO bin Ir. SUGITO Alm
81 — 59
  • yangtinggal bersama dengan saksi korban kedua (CICIK SULISTYOWATI) dengantujuan untuk meminta Cap Jempol guna mengurus harta warisan, namun kejadiantersebut sesunguhnya tidak sampai memicu terjadinya tindak pidanapenganiayaan, sehingga sangat tidak tepat apabila kejadian sebagaimana terbuktipada persidangan tersebut Para Terdakwa dihukum dengan pidana badan 5 (lima)bulan penjara dari tuntutan Penuntut umum 1 Tahun 6 bulan pidana penjara, namunkami sebagai Penasihat hukum juga memberikan jalan tengah atas sangsi
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Putus : 16-08-2011 — Upload : 07-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 156-K/PM II-08/AD/VI/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — Ahmad Husyamah,PRATU
27 — 16
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana tersebutdan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mentaldisiplin yang jelek.2.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Khusus Parpol
Putus : 21-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 09/Pdt.Sus/Parpol/2017/PN Lbj
Tanggal 21 Juli 2017 — AGUSTINUS GALUT melawan DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,,Dkk
232 — 167
  • Bahwa usulan memPAWkan penggugat oleh Tergugat dan Tergugat Ildengan alasan penggugat melalaikan kewajibannya dilakukan oleh tergugatdengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sangsi yang diatur dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai BulanBintang.
    Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintangtentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewandalam ayat 1,2,3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakanproses pemeberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melaluitahapantahapan pemberian sangsi berupa teguran secara lisan atau tulisandilanjutkan dengan skorsing dan terakir pemeberhentian, dimana mengenaipemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pempinan partai padasetiap tingkatannya
    Sedangakan ayat 8 ARTmengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sangsi ataudiberhentikan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan BadanKehormatan.10.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-07-2010 — Putus : 10-12-2010 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 10 Desember 2010 — PT. KANEFUSA INDONESIA; LAWAN; AGUNG WAHYONO' PIPIN ARIP MUHARAM; SUWANDY; MARDI UTOMO; ENAN ABDUL MANAN, DKK;
272 — 96
  • Bahwa selama berlangsungnya perundingan upah yang belum selesai penggugat telahmenjatuhkan sangsi berupa Surat Peringatan (SP II) kepada dua orang pengurus ketuadan sekretaris bidang pembelaan (sdr Sumpono dan Mardi Utomo) ( Bukti P. 1 ) ;3.
    Bahwa besaran alpha bagian yang tidak terpisahkan dari kenaikan upah tahun 2010,oleh karenanya perundingan kenaikan upah tahun 2010 belum ada kesepakatan ;10.11.12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 diadakan perundingan mengenai SP dan distribusialpha akan tetapi tidak ada kesepakatan ;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 kembali diadakan perundingan antara Tergugatdengan Penggugat mengenai pemberian sangsi surat peringatan kepada dua orangpengurus (ketua dan sekretaris bidang pembelaan) dan distribuisi