Cahaya Cerah bersamasama dengan MARTINUS KONTAKULIANOTUMANGGOR, ST selaku konsultan pengawas dan RUSLI EFFENDI selaku PejabatPembuat Komitment (PPK) (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah) memperkayadiri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara CqDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satumilyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluhtujuh rupiah)

keuangan Negara dalam hal ini tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa walaupun unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini tidak terpenuhi, Majelis menilai perlu untukmempertimbangkan, apakah terdakwa sebagai pimpinan PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut : 20222222222 222 2a nnn nn anne ==1 Setiap orang ;2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;5 Dilakukan secara bersamasama ;n Menimbang, bahwa setelah mencermati unsurunsur dakwaan Subsidair diatas, ternyatajuga terdapat unsur merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal manaunsur tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan dakwaan Primair,karenanya tentang unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebutMajelis mengambil alih semua pertimbangan terhadap dakwan Primair sebagaimana telahdiuraikan diatas ; == 2 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2011 telah mengajukannota pembelaan dan pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan replik tertanggal 26 Mei2011,serta duplik atas replik tertanggal 1 Juni 2011 menurut hemat Majelis, tidak perlumempertimbangkan secara terpisah karena merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusanini; Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telahdinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka unsur tersebut juga harus dinyatakantidak terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara

No. 1192 K/Pid.Sus/2012perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SekretariatDPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan belanjaperjalanan dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan StafSekretariat PRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanismepenggunaannya bagi Anggota

Abdullah Silondae diKendari atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRDProvinsi Sulawesi

AMIR PIDANI, Sm.HK, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yakni dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud di Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 8 dari 13 hal. Put.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungankan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsiadalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukupapabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara itu sendiriadalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikianhalaman 21 dari 28 halamanyang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadiruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja PengembanganPenyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Jawa Barat telah dirugikan sebesar Rp.3.170.411.377,18 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuhpuluh tujuh rupiah, delapan belas sen);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telahmenghubungkan dengan Pasal

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesar Rp. 41.316. 450. 000, ( Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas JutaEmpat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembangan pendidikankeaksaraan sebagaimana tertuang dalam Surat pengesahan Daftar IsiPelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0651.0 / 2305.1 /XXI / 2007 tanggal 31 Desember

keuangan negara sebesar13Rp.42.560.000, (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; SUBSIDIAIR :o Bahwa Terdakwa SEMUDIN BIN MUNAHAR selaku Ketua PKBMAlamandaberdasarkan akta pendirian PKBM Alamanda No.05 yang diterbitkan

keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBN sebesarRp.41.316.450.000,(empat puluh satu milyar tiga ratus enambelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untukpengembangan pendidikan Keaksaraan sebagaimana tertuangdalam Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2007 Nomor : 0651.0/2305.1/XXI/2007 tanggal 31Desember 2006 dan dari

perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Menimbang, bahwa secara sederhana, pemberlakuan ajaran sifatmelawan hukum secara materiil memungkinkan orang dijatuhi hukumanjika dilakukan yang tidak patut dan menusuk rasa keadilan dalammasyarakat, meski perbuatan itu tidak dilarang UndangUndang.

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Untuk unsur kesatu yaitu setiap orang tidak perlu diuraikan lagi,karena sudah terbukti sebagaimana dalam uraian dakwaan primair padaunsur kesatu ; Unsur kedua :Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara =; Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebagai pengelola PKBMAlamanda

ASNAWIMANSYUR pada bulan Desember tahun 2008 atau ssetidaktidaknya pada waktu lainmasih termasuk di dalam tahun 2006 bertempat di Masjid AlTaqwa KelurahanPodorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaktidaknya disuatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

ASNAWIMANSYUR pada bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lainmasih termasuk di dalam tahun 2008 bertempat di Masjid AlTaqwa kelurahan Podorejo,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2 Membebaskan Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID Bin ASNAWIMANSYUR dari dakwaan primair;3 Menyatakan Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID Bin ASNAWI MANSYURterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanWyang dapat merugikan

keuangan Negara ", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;4Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID BinASNAWI MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;5Menyatakan barang bukti

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian NegaraBahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, karena dari faktafakta di persidangansama sekali tidak terbukti akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.

Keuangan Negara atau KeuanganDaerah sebesar Rp.96.595.000, (sembilan puluh enam lima ratussembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor:700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;w Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Keuangan Negara atau KeuanganDaerah sebesar Rp.96.595.000, (Sembilan puluh enam lima ratussembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahHalaman 13 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palutersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor:700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;n Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Halaman 35 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu5.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapatdijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibanitu;Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/Daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU.

keuangan negara/daerah danKampus II UNTAD Morowali yang tidak bisa menikmati fasilitas koneksijaringan internet VSat sebagaimana yangdirencanakan;2.Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintahdalam upaya pemberantasan tindak pidanaKOrupSI ;Halaman 48 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,PaluHalhal yangmeringankan ; 27222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 1.Terdakwa belum pernahdihukum ;52.

KepalaKampung/Kapitalaung Nahepese, Kecamatan Manganitu, Kabupeten KepulauanSangihe telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.420.248.200,00 (empatratus dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer didasarkan padapertimbangan adanya unsur yang tidak terbukti, yaitu memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi.

Hasil penghitunganatau hasil audit kerugian keuangan Negara itulah yang dinilai oleh Pengadilanuntuk menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan terbukti bahwa perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan Negara i.c.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Dilakukan secara berlanjut;Ad 1) Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dalam rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkansifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku.

Oleh karena itu, unsur ke3 dakwaan primer(memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUNo.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU No.20 tahun 2001, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformal, yaitu adanya tindak

KepalaKampung/Kapitalaung Nahepese, Kecamatan Manganitu, Kabupeten KepulauanSangihe telan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.420.248.200,00 (empatratus dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke4 dakwaanprimer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur dapat merugikan keuangannegara maka unsur dapat merugikan perekonomian negara tidak perlu dibuktikanlagi;Ad 5) Dilakukan

keuangan negara atauperekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan program pemerintah melalui PerumBulog Sub Divisi Regional Makassar telah mengalokasikan pagu beras miskin(Raskin) untuk periode Januari sampai dengan periode April 2011 yangbersumber dari APBN pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan sesuaidengan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan PallanggaKabupaten Gowa untuk Tahun 2011 berhak mendapatkan Beras Miskinsebanyak

keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 ( seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah ) atau sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairtersebut di atas, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang

keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah) atau sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo.

No2446 K/Pid.Sus/2013Distribusi Raskin dari RTSPM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskinatau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat olehPelaksana Distribusi Raskin, dan Pelaksana Distribusi Raskin tidakdibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin ataurekening HPB BULOG di Bank;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 ( seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah ) atau sekitar jumlah

Akibat perbuatan Terdakwa, dengan saksi FIRMAN dan saksi DhanaWidyatmika tersebut telah merugikan keuangan negara sebesarRp.967.116.443,00, (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratusHal 11 dari 44 hal Put.

No.15/PID/TPK/2013/PT.DKIenam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bungasebesar Rp.241.677.040, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratustujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah ) sehingga secarakeseluruhan merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.208.783.483,(satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribuempat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sebesarRp.241.677.040, (duaratus empat puluh satu juta enam ratus tujuhpuluh tujuh ribu empat

MT Haryono Kav. 29 30 Jakarta Selatan dan di StarbucksCoffeeTebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 TebetJakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat. dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atauHal

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;5. Turut serta melakukan (dilakukan secara bersamasama) ;Ad 1) UnsurAd 1) Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menentukan subjekhukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian setiap orangmenurut Pasal 1 butir 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah perseorangantermasuk korporasi.

keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa unsur tersebut telahterpenuhi ;Ad 4) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara:MenimbangMenimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUNo.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan

keuangan negara atauperekonomian negara bersifat alternatif , sehingga jika salah satunya telahterbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

pertimbanganpertimbangan di atasmaka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berkesimpulan bahwa unsurdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;Ad 5) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh orang lain melakukanatau turut serta melakukan :Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulahada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaanperbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil.Untuk dapat dipidana

Oleh62karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjaradan pidana denda, yang akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini ;MenimbangMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: setiap orang yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana

Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPRIYADI sebesarRp98.065.091 ,00;Akibat Perobuatan Terdakwa SUPRIYADI bersamasama denganTerdakwa MUSLICH tersebut, telah menguntungkan diri para Terdakwa danorang lain dan telah merugikan keuangan negara cq.

keuangan Negara atasperekonomian negara sebagaimana terurai pada halaman 136 putusan a quo,yang berbunyi:...

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga terdiri dari beberapa sub unsuryang bersifat alternatif yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara samaHal. 55 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013artinya dengan membuat keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negaramenjadi berkurang.

Wiyono, SH, menimbang dengan asaskepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungankata dapat dengan merugikan keuangan negara tergambar dalam duahubungan yang ekstrim, (1) nyatanyata merugikan keuangan negara atau (2)kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal terakhirinilebih dekat denganmaksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil.

keuangan negara;Halhal yang meringankan:a.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;72Menimbang,bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkanunsurunsur sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap Orang ;Menimbang,bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diaturdalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang No.3!

keuangan negara/keuangan daerahKabupaten Lamandau TA.2004;Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanTerdakwa yang telah merugikan keuangan negara pada tahun 2004 diKabupaten Lamandau,tidak ada buktibukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang membuktikanTerdakwa telah menjadi kaya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannyaselaku Pimpinan Proyek (Pimpro) Pengadaan 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda 2(dua) Dinas Kesehatan Lamandau TA.2004 yaitu

sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukumselanjutnya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;Ad.4.Unsur Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ;99Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 dinyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formilyaitu adanya tindak

keuangan negara/daerahLamandau ,dalam arti Terdakwa telah melanggar peraturan yang berlaku diantaranya :1.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah KabupatenLamandau dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanatyang diberikan kepada Pimpinan Proyek dalam pengadaan diDinas Kesehatan KabupatenLamandau ;Hal Hal Yang Meringankan : 1101. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

No. 477 K/Pid.Sus/2012Pammana, Kabupaten Wajo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Serifidayat bin H. Abd.

Salam Masudsebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara Cq. PemkabWajo sebesar Rp 48.753.594,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus limapuluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) atau sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa Serifidayat bin H. Abd.

Salam Masudsebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara Cq. PemkabWajo sebesar Rp 48.753.594,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus limaHal. 9 dari 16 hal. Put. No. 477 K/Pid.Sus/2012puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) atau sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa Serifidayat bin H. Abd.

Karena tidak terbukti unsur :e Menyalahgunakan kewenangan.e Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal tersebut di atas,dakwaan Subsidair. Maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaanPenuntut Umum.

Keuangan Negara/Daerah karenaBerdasarkan UndangUndang R.I.

Saksi KETUTSUAMIARSA, yaitu) Rp. 6.534.000, ( enam juta lima ratus tigapuluh empat ribu rupiah) ditambah dengan bunga sampai denganBulan Agustus 2010 sebesar Rp. 2.175.090, (dua juta seratustujuh puluh lima ribu Sembilan puluh rupiah), sehingga total pokok+bunga sebesar Rp. 8.709.090, (delapan juta tujuh ratus Sembilanribu Sembilan puluh rupiah); dan uang tersebut sekarang ini masihtersimpan di LPD Desa Kekeran ;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara,sebagaimana dinyatakan

Setiap orang;2. dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atauSuatu korporasi ;3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap Orang:Menimbang, bahwa subyek pelaku dalam tindak pidana korupsi(undangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwakata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi jugamerupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka katadapat berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyatanyataberakibat terjadinya kerugian

Bahwa sebagaimana dinyatakan Ahli Wayan Jumena,SE, MM, yaitu: apabila proses/mekanisme tentang program CBD yangbersumber dari APBD Propinsi Bali tersebut disalahgunakan sehinggaprogram tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal tersebutdikategorikan dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah karenaBerdasarkan UndangUndang R.I.

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwaterhadap unsureunsur tindak pidana tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Unsur ke 1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang pada pasal 1 ayat (3) UndangundangRI.

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwaterhadap unsurunsur diatas akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :Ad. 1.

total harga keseluruhan adalah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa kepadaKepala Desa Olor (MOH SAPI).Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan unsur ke 3 diatas, maka Majelisberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi rumusan unsur ke 3 yaitu :Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena JabatanAtau Kedudukan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ke 3 pada dakwaan SUBSIDAIRterbukti ;Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .1213Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan Negara dansegala hak dan kewajiban yang timbul karena :1.

Keuangan Negara ;Menimbang, bahwa pada fakta di persidangan telah terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwabersama dengan MOH SAPI selaku kepala Desa Olor, oleh karena subsidi raskin disediakan olehDIPA APBN Tahun 2011, maka Negara telah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 36.375.000,(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :subsidi pemerintah adalah Rp. 4.850beras yang dijual adalah 500 sak (per sak 15 Kg)maka total kerugian negara adalah 7.500

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empatrupiah) ; 222 nne nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.