Ditemukan 2144 data
12 — 4
Pasal 4, 5 dan 7 Peraturan Menter!Sosial RI nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan anak jo.Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
LASMINAH
20 — 7
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
84 — 33
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Perpres No 30 tahun 2015 tentang perubahanketiga atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentngan umum jo Perpres No 148 tahun 2015 tentang perubahankeempat atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Peraturan kepaia BPN No 5 tahun 2012 tentangpetunjuk teknis pengadaan tanah Jo Peraturan Menter
' Agrara dan Tataruang/ Kepala BPN No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala BPN No 5 tahun 2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanahjo Peraturan Menter' Agrara dan Tata ruang/ Kepala BPN No 22 tahun2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan kepaa BPN No 5 tahun2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanah:Bahwa roses peniaian ganti kerugian sudah sesuai dengan yangdiamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diurakan pada angka 3 tersebut diatas dan dilakukanoleh
10 — 5
Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalanpersoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut.Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungandengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragama Islaminclude ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007
15 — 0
sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohonuntuk ijin cerai talaknnya, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitasnama Pemohon yang telah pula mencantumkan nama alias dalam identitaspermohonan dan petitumnya karena terjadinya perbedaan ejaan penulisannama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon dan dalamdokumen lainnya yaitu KTP tertulis nama Pemohon, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
213 — 6
Bahwa disamping itu peralihan Sertifikat Hak Miliktanggal 31 Maret 1998 No. 265 seluas lebih kurang219 M2 sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 1311Maret 1998 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 4 ayat 1 Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang menegaskan sebelum mengajukanpermohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan datafisik
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) berlaku sejaktanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitungsejak tanggal 1 Januari 2007, dimana Pos Tarif 8509.40.0000(BM 8%) ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang diajukan,PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding mohon kepada MahkamahAgung Rlyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauankembali ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonanPemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan Peraturan Menter
82 — 26
Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.
161 — 69
KURNIAWIDHI, KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Karanggan MudaRT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBoger, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PTHoneymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, danKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AH U0016285. AH. 01. 02 Tahu nPatwsan Nomor 237/B/2021/PTTUNS pxHalaman!
4 — 0
(Kutipan Akta Nikah) adalah akta yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, olehkarenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah dan belum dikaruniaianak;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masingmasing bernamaSUMILAH binti BUANG dan SUYANTO bin MENTER pada pokoknyamenerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon
17 — 3
Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanPerkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Keputusan Menter
28 — 25
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca peneiapan)
18 — 2
yang dijadikan dasar Pemohonmengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yangtertulis Majuri Sahari bin Munir, yang seharusnya adalah Madjuri binMunir, dimana nama tersebut ternyata tidak sesuai dengan namaPemohon yang tercantum dalam suratsurat lain yang dimiliki olehPemohon, sehingga Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anakkedua akan mengalami kesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
9 — 0
Acara Sidangpemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namayang semula PEMOHON, seperti dalam buku kutipan akta nikah PemohonPenetapan Nomor.0618/Pdt.P/2019/PA.CIpHalaman 4 dari 9 halamanmenjadi Pemohon untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anakanakPemohon serta mengurus keperluan lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
12 — 1
Penetapan No.0521/Pdt.P/2016/PA.Bwisehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!