Ditemukan 367759 data
12 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glouwwslb a) wig!
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
52 — 6
bin Sampuri) telah meninggaldunia pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 karena sakit komplikasi,berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor470/97/429.512.07/2016 tanggal 27 Mei 2016;Bahwa dalam pernikahan suami Penggugat (Kartani bin Sampuri) denganMiswati binti Tego terdapat unsure pemalsuan status perkawinan yang tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 1tahun 1974 maupun dengan hukum syar'i
dimana suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) adalah suami sah Penggugat sebagaimana yangtercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/56/I/1980 tanggal 21 Januari1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CluringKabupaten Banyuwangi dengan demikian perkawinan suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) dengan Miswati binti Tegi secara administrasiterdapat unsur cacat hukum dan tidak sah menurut hukum syar'i sehinggaharus dibatalkan;7.
untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan pertama ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang Undangnomor 49 tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat segala ketentuan di dalam Peraturan Perundang undanganyang berlaku dan dalil syar'i
7 — 0
tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalamKitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyicojld le casey gw yo aiSeaoll arg jl asinArtinyaSuami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telahtamkin (berserah diri) kepadanya.Oleh sebab itu) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutannafkah madliyah Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapatdikabulkan dan disesuaikan dengan pekerjaan Tergugat sorangsopir angkutan Kota dengan Penghasilan Rp.30.000
telah tamkin kepada Tergugatdan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusyuz )kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannyapermohonan ikrar talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhikewajiban kewajiban yang yang menjadi hak hak Penggugat,sebagai berikut Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempattinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat selamaPenggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i
ANAK II, umur 12 tahun dan terbukti pula bahwa anak anaktersbut tersebut sekarang tinggal bersamaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)Undang undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesualdengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman177 yang berbunyiCe nig aple Yl a aaj 2 Ig IArtinya : Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkahanaknya Tergugat
anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT: Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989, yang diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor:50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i
31 — 13
yang bernama Wawan dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu Marjaya dan Agus dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat sholat, serta ada ijab kabul;e bahwa status Pemohon dan Pemohon I adalah jejaka dan perawan;Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No 0064/Pdt.P/204 6/PA.Dpk.bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon I adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Pemohon I!
dalam perkawinan antara Pemohon dan Pemohonll yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009:bahwa yang menjadi wali nikah dalam permikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WJawan dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu Marjaya dan Agus dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat sholat, serta ada ijab kabul;bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
dan Pemohon adalah orang lain dantidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i: bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II tidak pernahbercerai; bahwa Pemohon dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai1 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakimberpendapat bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 di wilayah Kecamatan LimoKota Depok telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon dan:Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
12 — 0
tidak hadir, namun saksi merestui pernikahan Pemohon I denganPemohon II;Bahwa,Wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali Hakim bernamaTarjo penduduk Indonesia di Malaysia, menurut pengakuan Pemohon I saksi pada saatitu adalah Muhammad Faizal dan Muhammad Adi;Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda, dan Pemohon II gadis dan mahar padapernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa emas seberat 3 gram;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i
tidak hadir, namun saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan PemohonU;e Bahwa,Wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali Hakim bernamaTarjo penduduk Indonesia di Malaysia, menurut pengakuan Pemohon I saksi pada saatitu adalah Muhammad Faizal dan Muhammad Adi;e Bahwa status Pemohon I saat itu adalah duda, dan Pemohon II gadis dan mahar padapernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa emas seberat 3 gram;e Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i
dlpol cIKL Jdldl PW L5 Jaa,Artinya :" Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki dewasa dan berakal ataspernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isterimembenarkan pengakuan tersebut";3 Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:CISL alalell alll 51,5 lavArtinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Joe
17 — 7
Oktober 1973;e Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama WALI PEMOHON Il,dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama SAKSI NIKAH DAN IIdengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, serta ada ijab kabulBahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan,Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No 0216/Pdt.P/2017/PA.DpkBahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada bulan Oktober 1973;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama WALI PEMOHON Il,dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: SAKSI NIKAH DAN IIdengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, serta ada ijab kabul;Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
telahterjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon Il; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalahayah kandung Pemohon Il yang bernama WALI PEMOHON Il, dan dihadirisaksi nikah masingmasing bernama: SAKSI NIKAH DAN II dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, serta ada ijab kabul; Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan; Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dantidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
8 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesual dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
13 — 9
sebagai berikut:e Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal01 Februari 2005 di kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, denganAkad nikah oleh wali nasab bernama Sayuti selaku Ayah kandung Pemohon II,dengan maskawin Seperangkat alat sholat;e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Parman dan Poniran;e Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2014/PA.BluMenimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
8 — 2
berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
7 — 1
berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gl ww2l ap wig!
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
13 — 9
NUR HUDA dan SULAM;e Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah
;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :Artinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksiyang adil"Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan syarat nikah menurut
Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2014/PA.BluMenimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
20 — 7
faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal28 September 2008 di kecamatan Baradatu, dengan Akad nikah oleh wali nasabbernama Sustro Amijoyo selaku Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawinSeperangkat alat sholat;e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Orci Saputra dan Dedi Hendra; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
PA.Blutersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
16 — 9
dikuatkandengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah didapati faktafakta sebagai berikut:Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada padatanggal 10 Mei 1974 di kecamatan Negara Batin, dengan Akad nikah oleh wali nasab bernama Sanusi selaku Ayah kandungPemohon IJ; Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Wahab dan Ilyas; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda; Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak; Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam; Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 0000/Pdt.P/2014/PA.BluMenimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
9 — 2
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:oll ay wig! 99, 20; SL uo ld ylino bbl!
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
7 — 0
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak dapatmelaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak mau melayani Pemohon baiksecara lahir maupun batin tanpa alasan yang benar sesuai syar'i. hal tersebut sudah dijalanioleh Pemohon selama 14 hari terhitung sejak perkawinan dilaksanakan oleh Pemohondengan Termohon ;Halaman 1 dari 6 halaman5.
sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datangmenghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini diyatuhkan denganVerstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkkan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karenaTermohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak maumelayani Pemohon baik secara lahir maupun batin tanpa alasan yang benar sesuai syar'i
karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuaidengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i
7 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
29 — 7
berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
9 — 2
2tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (3), Wali Nikah Pemohon telah dipanggil untukmemberikan keterangan di depan persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagaimanaterurai tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa dengan ketidak hadiran wali nasab menguatkan tentang keengganannyauntuk bertindak sebagai wali nikah dan terbukti menurut keterangan saksisaksi bahwakeengganan tersebut tidak atas dasar yang dibenarkan secara syar'i
disatu sisi serta disisi lainantara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i jikakeduanya melangsungkan pernikahan dan antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi,lebihlebih Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalis cinta selama+ 2 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapatbahwa dengan terbuktinya keengganan wali disatu sisi dan disisi lain antara Pemohon dengancalon suami Pemohon tidak ada halangan secara Syar'i
8 — 0
dilihat dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya, yang sudahsedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil, makauntuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinandengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan menurut ketentuan Syar'i
bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
yang bersangkutan denganperkara ini;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkaraini;MENETAPKAN1.
38 — 7
An Nisa ayat 7 ) ;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan almarhum SUAMIPEMOHON menujukkan adanya hubungan darah sehingga berhak mewarisi hartawaris kedua orang tuanya, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapanahli waris adalah untuk mengurus harta waris yang menjadi hakhak anak Pemohonsebagai ahli waris, oleh karena itu secara yuridis teknisnya perlu ada penetapan dariPengadilan Agama, hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termaktubdalam alQuran surat al ahzab ayat 6 yang
:Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, dinyatakan terbukti bahwa tidak ada lagi ahli warisyang masih hidup atau ahli waris yang kedudukannya dapat digantikan oleh ahliwaris lain kecuali satu satunya ahli waris dari pewaris ( SUAMI PEMOHON ) yangberhak mewarisi hartaharta peninggalan pewaris adalah anak Pemohonsebagaimana tersebut diatas, hal mana sesuai dengan dalil syar'i sebagaimanatersebut diatas dan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a, oleh karenannyapermohonan
pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkarapermohonan (Volunter), dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 49 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sertasegala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i