Ditemukan 1778 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uran uray uria ura uri
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-10-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Mei 2016 — 1. KASTOMI ALIAS AHUN (Tergugat) 2. M. RASYID POLEN (Tergugat) 3. NENGSIWATY (Tergugat) 4. ONY FEBRIANTO (Tergugat) 5. PRAYOGI DWI PUTRA (Tergugat) 6. CUTTIARA WIDYA NINGRUM (Tergugat) 7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Cq. Camat Tanjungpinang Timur Cq. Lurah Batu Sembilan (Tergugat) 8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Cq. CamatTanjungpinang Timur (Tergugat) 9. SUBAN HARTONO (Turut Tergugat) 10. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Pusat Cq. Kantor Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Kepri Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang (Turut Tergugat)
94 — 11
  • :Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, kepada Kuasa Para Tegugatdan Kuasa Turut Tergugat I dan IT menanyatakan cukup.Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke3dari pihak Tergugat Tergugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama :URAI ARIALahir di Tambelan tanggal, 1 April 1951 Agama Islam ,Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil(Pemsiunan), kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Galang sari Rt/Rw.001/001 KelPinang Kencana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2010 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 23 Juni 2011 — PT. MEDIATE INDONESIA M e l a w a n : 1. PT. OCTOVATE GROUP ASIA 2. BENHARD AGUS SUBIAKTO 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 4. PT. CAPITAL MANAGERS ASIA (CMA) Indonesia
79 — 72
  • Sehingga karena identitas atau personastandi in judicio Tergugat I dalam gugatan Penggugat tidak jelas, makagugatan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat I urai jelaskan di atasdapat dengan mudah terlihat betapa kabur dan tidak jelasnya gugatanPenggugat.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Niko Mardianto, S.Kom Bin Syamsurizal
63 — 35
  • Dari Agus Cik sebanyak 402.000 ekor kami panitia memeriksabarang di Urai dengan cara menghitung sampel kantong sebanyak3 kantong setiap kantong bervariasi antara 450 600 atas dasar itupanitia minta pernyataan dari pak Agus Cik sehingga muncul angkaRp. 165.000 ekor;3.
    Nurjanah, jenis ikan nila ukuran 5 7 cm sebanyak103 (seratus tiga ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyediabenih tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai6000 oleh Nurjanah dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksadan penerima barang sebagai saksi.Pada tanggal 7 Desember 2015 di Desa Urai Bengkulu Utara padapenjual benih An. Aguscik, jenis ikan nila ukuran 57 cm sebanyak165.000.000.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 674PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 27 Februari 2017 — PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DAHULU BANK DAGANG NEGARA CAB.JAKARTA ROXY MAS >< LINDA SANTOSO CS
37 — 30
  • Judexfactie mempertimbangkan bahwa setelah majelis mempelajari danmencermati subyeksubjek dari perkara aquo dengan perkaraNo.218/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Bar. ternyata terdapat penambahan danperbedaan subjek sedangkan hal yang diminta/petitum antarakeduanya juga berbeda sehingga mejelis berpendapat bahwa perkaraa quo tidak nebis ini idem ; Dari urai tersebut maka gugatan Terbanding/Pembanding BankMandiri dalam perkara ini telah melekat unsur nebis in idem dan olehkarenanya haruslah ditolak dan dinyatakan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 14-09-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 6 April 2016 — ROSMIDA melawan NURIADI dkk
156 — 83
  • Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Bkn.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai tanahterperkara tanpa hak adalah perlu Penggugat urai dan rincikan tentangTergugat mana saja yang menguasai tanah tanpa hak, dan berapa luas tanahyang dikuasai tanpa hak ;Bahwa terhadap posita point 5 dengan tegas Tergugat III tolak, karenafaktanya Tergugat III memiliki hak atas tanah, Tergugat II memiliki tanahberdasarkan suratsurat yang diperoteh secara benar dan berkekuatanhokum ;Bahwa asalusul kepemilikan
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA Soreang Nomor 5037/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 60
  • ., pembelian tanahnya uang daripemberian orangtuanya Pewaris, kapan dan dimana memberikanuang tersebut, ada siapa yang menyaksikan, dan semakin tidak jelas,rancu dan kabur tatkala Penggugat menyatakan di atas tanahtersebut Penggugat dan Pewaris membangun rumah tempat tinggaldari uang hasil usaha menghabiskan sekitar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), uraian gugatan Penggugat ini bukan hanya tidakjelas dan kabur tapi gelapgulita, karena tidak di urai kapanmembangun rumah, kapan selesai membangun
    jelas dan kabur seperti padaposita butir. 9. ,, pembelian tanahnya uang dari pemberian orangtuanyaPewaris, kapan dan dimana memberikan uang tersebut, ada siapa yangmenyaksikan, dan semakin tidak jelas, rancu dan kabur tatkala Penggugatmenyatakan di atas tanah tersebut Penggugat dan Pewaris membangunrumah tempat tinggal dari uang hasil usaha menghabiskan sekitar RP.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), uraian gugatan Penggugat ini bukanhanya tidak jelas dan kabur tapi gelapgulita, karena tidak di urai
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 2 Juni 2017 — TUAN AGUS SOPYAN HARAHAP,DKK Sebagai para TERGUGAT Lawan NYONYA ERFI RIDAWANI,DKK Sebagai para PENGGUGAT
41 — 24
  • juga kerugian materil yang didalilkanPenggugat sebesar Rp.38.436,000.000, ( Tiga puluh delapan milyarempat ratus tiga puluh enam milyar rupiah) harus ditolak.Bahwa gugatan Penggugat mengenai uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya haruslah ditolakkarena tidak mempunyai dasar hukum.Hal 33 dari 53 Putusan Nomor 43/ PDT/ 2017 PT PBR Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, harus ditolakkarena tanah perkara adalah sah milik Para Tergugat.Berdasarkan urai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-12-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Desember 2013 —
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • limapuluh juta rupiah);Suatu hal yang sangat aneh, pada petitum angka 4 disebutkan Tergugatmelakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajibanpembayarannya kepada Penggugat sebesar Rp17.450.000.000,00 (tujuhbelas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada petitum5 justru disebutkan oleh Penggugat menghukum Tergugat untukmenerima dengan sukarela pembayaran dari Penggugat sebesarRp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);Sebagaimana telah Tergugat urai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — Dr. H.T MURAD EL FUAD, Sp.A.;
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.Dimana untuk pembelian lembu dan sirup merupakan termasuk dalamjasa pelayanan yang diberikan dalam bentuk barang asalkan tidakmelebihi dari persentase sebagaimana diatur dalam PedomanPelaksanaan Program Jamkesmas 2010 yaitu sebesar 44% dan untukpemasangan wallpaper serta pembuatan ruangan direktur merupakanbagian dari kebutuhan operasional pemeliharaan yang sumber dananyadapat digunakan dari komponen jasa sarana.Bahwa halhal yang telah kami urai
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 13-09-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 51
  • Mtr.19.20.dasmakan para Tergugat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihakpihak manapun dinyatakan tidak sah...Bahwa dengan adanya keinginan posita dan petitum sebagaimanaTergugat urai di atas, maka nampak bahwa para Penggugatmenginginkan agar SHP milik Tergugat dinyatakan tidak sah, melaluiPeradilan Negeri Mataram.Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang mulia majelishakim yang mememeriksa perkara a quo, bukankah terkait dengan sahtidak sahnya suatu prodak hukum yang lahir dari Pejabat
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 47
  • Bahwa memperhatikan urai ketiga point diatas, maka jelas terbukti dantidak dapat terbantahkan secara hukum bahwa gugatan Penggugat patutditolak demi hukum sesuai Putusan MA No.565/ K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1973 jo Putusan MA No.1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April1975 dan Putusan MA No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979karena Penggugat belum mampu membuktikan kebenaran haknya atasapa yang dituntutnya.Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN OlmDALAM REKONPENSI :1)Dalil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1197 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2014 — MUHAMMAD ALYAS, ST. Bin BAHARUDDIN SANGKALA
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitupula jika dikaitkan dengan sejumlah fakta yang terungkap dalampemeriksaan persidangan, di mana kami Terdakwa tidak pernahmenikmati/ memperoeh sejumlah uang proyek tersebut ;MENGENAI POKOK PERKARA ;Bahwa karena semua pertimbangan hukum yang diambil oleh PengadilanTingkat Pertama juga diambil alih menjadi pertimbangan hukum PengadilanTinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini maka dengansendirinya semua keberatan kami pada Memori Banding kami terdahulukami turut urai dan dianggap sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-10-2006 — Upload : 21-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955K/PID/2006
Tanggal 16 Oktober 2006 — ANWAR MAKATI, S.Sos bin HERMAN
38 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Lampiran 4) ;Hasil akhir Hammer Test tanggal 7 Mei saksi akhli Wiharjo, STyang memiliki sertifikat keahlian laboratorium dan beton tidaksetuju karena tidak bisa,disimpulkan atau tidak bisa diterjemahkanuntuk menghitung kerugian negara, dimana seharusnya diadakanuji urai material yang peralatannya belum ada di LaboratoriumProvinsi Sulawesi Tenggara ;Pada kesempatan kali ini kami lampirkan juga Hasil Investigasikhusus dari LOPHA INDONESIA yang pada saat InvestigasiLapangan yang pertama ikut serta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 29 Agustus 2013 —
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang/jasaPemerintah ;Adapun bunyi lengkapnya rumusan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun2003 dikutip sbb :Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yangtelah selesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dalammenugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrakBahwa bunyi rumusan Pasal 32 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003 tersebutsebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jika kita urai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 11 Nopember 2014 — ADI ASMARA,Cs >< BANK INDONESIA
244 — 35
  • Bahwa berdasarkan urai atas faktafakta vide butir 4 s/d butir 31) dandidasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuvide Pasal 13865 Jo.1366 Jo. 1367 Ayat (3) Jo. 1871KUH Perdata Jo. Pasal1 butir (1), (2), (3) dan butir (4) Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal11 dan Pasal 12 UU Hak Asasi Manusia, maka hubungan sebab akibat(kausalitas) antara faktafakta dan hukum berdasarkan uraian ParaPENGGUGAT dalam gugatan ini adalah sebagai berikut;1.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.I WAYAN BUDHI YASA
2.I NENGAH SUARDI ARSANA
3.I KOMANG ARTIKAYASA
4.I KETUT ARSADANA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.KEPALA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.KEPALA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok Barat
2.Ketua Pengurus Pasar Seni Desa Sesela
172 — 78
  • Jika adaHalaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Padt.G/2020/PN Mtrkeraguraguan apakah tanah yang bersangkutan itu sSawah atau tanahkering,maka Kepala Desalah yang memutuskan.Bahwa walaupun secara subtansi hukum yang TERGUGAT urai di atasmerupakan ketentuan yang harus ditaati, akan tetapi yang paling pentingadalah apakah benar kakek PARA PENGGUGAT ( KOMANG GARA)maupun orang tua PARA PENGGUGAT telah melakukan hubungan hukumdengan saudara Hamzah Cs, tentu merupakan hal prinsip yang harusdibuktikan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
236 — 88
  • Selanjutnya diatur lebih lanjutdalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Muna Barat Nomor 4Tahun 2017;Bahwa Peraturan terkait yang Tergugat urai di atas mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota untuk menetapkan pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Terpilih.
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 18-10-2017 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
1.KHAIRIL ANUAR
2.SUGIANTO
3.HUSNI THAMRIN,SE
4.ABANG DAHLAN
5.SELAMAT,SE
6.ANA,S.KOM
7.PARDI SAMOSIR
8.SUKIRNO
9.ABANG SYAIPUL BAHRI
10.SUYONO
Tergugat:
MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang
110 — 15
  • Atas dasar halhal yangtelan di urai tersebut, menunjukkan bahwa Para Pihak yangbersengketa tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihaladanya sengketa terhadap bidang tanah yang dimohon olehTERGUGAT (Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA). Atasdalil PARA PENGGUGAT tersebut mohon untuk ditolak dan tidakmenjadi bahan pertimbangan dan harus dikesampingkan..
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-06-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 43_PID_B_2011_PN-BT
Tanggal 13 Juni 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Akbar
87 — 5
  • kepolisian yang mengatakanbahwa benda yang diperlihatkan oleh KAPAN tersebut adalahasli, sehingga para saksi korban menjadi percaya dengan55benda yang dikatakan keramat tersebut, sehingga kemudianmenyerahkan uang dan perhiasan emasnya kepada KAPAN danterdakwa, sehingga tentunya terdakwa dan KAPAN' (DPO)mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannyatersebut, walaupun sebenarnya benda yang dikatakan keramattersebut bukanlah benda keramat yang memiliki khasiat;Menimbang, bahwa berdasarkan urai
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-07-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ACHMAD RISMADHANI K SH
Terbanding/Terdakwa : KASDILAH S.Pd Bin KADIT
166 — 69
  • Putusan No.12/PID.SUSTPK/2021/PT TJKmelawan hukum dalam pasal tersebut merupakan sarana untuk mencapaiperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;Dengan demikian, hubungan dari ketiga unsur dalam pasal 2 ayat (1)tersebut dapat kita urai sebagai berikut :(a) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi (Sebagai perbuatan);(b) Melawan hukum (sebagai sarana);(c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Sebagalakibat);Berbeda halnya Pasal 3 UUPTPK, memiliki unsurunsur