Ditemukan 2371 data
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
29 — 17
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
260 — 362 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
67 — 44
Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
93 — 26
itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
21 — 8
No. 0903/Pdt.G/2020/PA.BmsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mutah dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terjadisetelah perceraian, namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga
118 — 65
YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
91 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut BagirManan, Surat Edaran (Pemohon menganggap Objek Sengketasebagai Surat Edaran), merupakan aturan kebijakan (legislasi semu),yang tidak termasuk kategori Peraturan PerundangUndangan (BagirManan. DasarDasar PerundangUndangan Indonesia. Jakarta: INDHILL.CO, 1992.)
742 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624 K/Ag/201715.16.17.yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapatmenumbuh suburkan pelanggaran asasasas yang berlaku dalam kontrakyang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas salingmenguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetapberada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukumdan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan olehJudex Juris Mahkamah Agung RI;Bahwa pembenaran semu yang dilakukan
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa Judex Juris dalam hal mempertimbangkan terhadap kasus a quo,yaitu para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tanpamemberikan pertimbangan yang lengkap dan sempurna terhadap semu
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana dapat dibuktikan denganadanya Laporan Polisi Nomor Pol: LP/55/II/2012/Polres Malang, tanggal18 Pebruari 2012 yang telah menempatkan Penggugat selaku tersangka,sedangkan Para Tergugat lainnya belum pernah melaporkan yangtentunya hanya dikategorikan sebagai korban semu. Dengan demikianseharusnya Fuad Razak dalam gugatan perkara a quo ditempatkansebagai Tergugat bukanlah pada posisi Turut Tergugat yang nantinyahanya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;.
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPN berwenang untuk17mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakanhukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutangnegara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yangmerupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu
29 — 11
Dengankata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandungfaktafakta konkret dan relevan atau bersifat prima factie, yaitu membuktikansuatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkarayang sedang diperiksa, bukan fakta yang abstrak atau yang dikategorikansebagai hal yang semu.
58 — 50
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.
188 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 49 PrpTahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPNberwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu
36 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarenanya transaksi jual beli yang terjadi antara Penggugat denganTergugat adalah jual beli semu/purapura;12.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) pertahunmenurut undangundang dari jumlah kerugian Penggugat semu biaya yangdikeluarkan selama tugas belajar Tergugat (6 % x Rp.44.706.242,50)terhitung sejak tahun 1992 hingga lunas ;6.
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat dR/Tergugat dK selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat dK/Tergugat dRmembayar biaya yangtinggal timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.081.000, 00 (satujuta delapan puluh satu ribu rupiah);Bahwa Alasan Keberatan/Penolakan Pemohon Kasasi/semu la Penggugat/Pembanding atas Pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti PengadiianTinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls IABandung adalah :Keberatan Pertama:Bahwa, Judex Facti
Pembanding/Penggugat IX : Yayah Rokayah Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VII : Ika Candra Dwi Martini Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat V : Yuyun Yuningsih Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat III : Agoes Roesmansyah Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat I : Edi Mulyadi bin D. Djumadi Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VIII : Aa Jaelani Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VI : Hardi Purwanto, SH Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat IV : Dedi Suryadi, ME Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Terbanding/Tergugat : Komandan Komando Distrik Militer KODIM NOL ENAM SATU DUA Tasikmalaya
116 — 70
Kesepakatan yang terjadi hanyalah kesepakatan semu karenaadanya keterpaksaan.b.
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dewasa ini, oleh karenanya Para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moril yang diderita dandikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugian materil sebesar +Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas beban moril(immateril) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitungdengan uang dinilai sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);16.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
86 — 54
Notarisdi Medan) sebab hal tersebut tidak terbukti dan tidak dalam Pembandingbuktikan pada fakta persidangan, oleh karena Akta Perikatan Diri UntukMelakukan Jual Beli Nomor 66 tanggal 26 Juni 2008 dan Surat Kuasa Nomor67 tanggal 26 Juni 2008 adalah Perjanjian Semu/purapura yang akandigunakan Pembanding untuk membalik namakan tanah tersebut pada saatpembayaran angsuran Kredit Perbankan atas Tanah tersebut telah selesaidilaksanakan oleh Pembanding.Bahwa tidak benar atau keliru Terbanding pada tanggal