dengansengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandungunsur kesengajaan melanggar undangundang perkawinan dan peraturanterkait, perouatan mana telah nyatanyata bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusanPengadilan sebagai alat rekayasa social (too/ of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden

merta memberlakukanPasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tanpamempertimbangkan lagi suatu kenyataan atau fakta bahwaTermohon Kasasi telah diterima bekerja pada saat usianyasudah mencapai 44 tahun dan Termohon Kasasi juga secarasewenangwenang dan sepihak sejak tanggal 1 Februari 2011telah tidak masuk kerja dan meninggalkan pekerjaanya tanpaizin;e Oleh karenanya, kalau Majelis Hakim tetap berpendapatmemberlakukan Pasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka ini akan menjadi preseden

of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanHal 6 dari 9 hal.

Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh paraterdakwa tersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan makaakan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supayaPengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan memeriksaserta mengadili perkara atas nama terdakwa DARNO dan terdakwa II DIANPURNOMO serta memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telahkami bacakan di depan persidangan pada Pengadilan

Namun Majelis HakimPemeriksa Perkara a quo tidak cermat serta mengabaikan faktatersebut, maka akan menjadi preseden buruk dalam kehidupanmasyarakat Indonesia karena bisa jadi nanti akan banyak fitnah yangmuncul di masyarakat;ll. TERDAKWA #BUKAN MERUPAKAN ORANG YANGMELAKUKAN PENGERUSAKAN BERDASARKAN FAKTA YANGTERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa a@ guo yangmenyatakan jika Terdakwa adalah orang yang melakukan pengerusakanpagar seng milik PT.

No. 966/Pdt.G/2020/PA.Sbsmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanyaagar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentanglembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebihberhatihati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkanundangundang, permohonan Pemohon sebagaimana diterangkannya

ketupatdi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gorontalo menemui kenalan Terdakwa,kenalan Terdakwa tersebut memberitahukan bahwa saksi korban dan temantemannya pernah datang ke LP dan menemui napinapi lain danmemberitahukan meminta agar apabila atas nama Terdakwa masuk(dipenjara) di LP ini, maka Terdakwa tersebut Ssupaya "dihajar Sampai sakit" ;Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini sengaja direkayasa sebelumnyadan ini menunjukkan adanya praktekpraktek kriminalisasi hukum.Apabila hal ini dibiarkan akan menjadi "preseden

dan PengadilanNiaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyatadan jelas membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah mengakui Penggugat sebagai pemilik satusatunya atas merekmerek terkenal VANS dan variasinya di dunia, termasuk Indonesia;Bahwa, tanpa mengurangai penghargaan kami terhadap kemandiriandan independensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dan memutus perkaraa quo, Penggugat percaya bahwa adanya dua preseden

terdaftar atas nama Tergugatsebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara a quo mempunyaipersamaan secara keseluruhan atau setidaktidaknya persamaan padapokoknya dengan Merekmerek VANS, Merekmerek OFF THE WALLdan Merekmerek lainnya milik Penggugat yang notabene adalah (1)merek terkenal; (2) menyerupai nama badan hukum Penggugat; danbeberapa diantaranya merupakan atau (3) menyerupai nama GeoffRowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncuryang terkenal di dunia;H.2 Tentang beberapa preseden

mengenai penentuan persamaan.44.Bahwa, dalam menentukan persamaan dalam sengketa merek,Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagai preseden, yang akan Penggugatsampaikan di dalam acara pembuktian nanti;4CEH.3 Tentang persamaan antara merekVANS daftar No.

pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon II, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden

No. 1483K/Pid/2010saksi JUMARI yang merupakan tahanan yang ada di RumahTahanan Negara Sampang ; Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu~ ringantersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidupdalam kehidupan bermasyarakat yaitu terciptanyamasyarakat yang aman dan tertib sebab dengan terlampauringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada TerdakwaMUZAYYIN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yangnantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hatimaupun di mata masyarakat ; Bahwa

anakanak tidak peduli dengan nasihat Tergugat, karenaHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.PykPenggugat membela anak ketika Tergugat mesihati anak, Tergugatdibiarkan memasak sendiri;Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 hanya Tergugat yang berusahauntuk damai sedangkan keluarga Penggugat tidak berusaha untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat keberatan untukbercerai dengan Penggugat karena mengingat anakanak, yang belumberkeluarga, Tergugat khawatir akan menjadi preseden

bisa melihat mana yangterbaik buat Penggugat dan Tergugat karena itu saya menyerahkankepada Penggugat dan Tergugat mana yang akan membuat keduanyabahagia;Bahwa saya yakin Tergugat menyayangi kami sebagai anaknya, namunTergugat harus tahu kami terluka dengan sikap Tergugat selama iniTergugat harus berusaha merubah sikap jangan lagi marahmarahkepada Penggugat dan kami anakanak, dan begitu juga Penggugatjanganlah egois, berusaha untuk saling menghargai lagi agar rumahtangga ini rukun dan damai dan preseden

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Badengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan IndonesiaMenimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lainmelakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harustelah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1

of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Halini jelas akan memperburuk preseden buruk yang akan mempengaruhiproses hukum terhadap perkaraperkara lainnya dengan pendapatbahwa saksisaksi tidak ada gunanya disumpah atau berjanji jika akanmemberikan keterangan di bawah sumpah.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengabaikan keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah tetapi lebin memperhatikanketerangan Terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksisaksisementara Majelis Hakim menyadari bahwa fakta di persidangan alibiTerdakwa tidak

Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, Angka Ill huruf A.8, yang menyatakan bahwa permohonan itsbatnikah poligami atas nikah siri meskipun dengan alasan apapun harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapatpermohonan Para Pemohon telah nyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila Putusana quo tetap dipertahankan maka akan menjadi preseden buruk didalamPeradilan Hubungan Industrial karena telah bertentangan dengan UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.B. Gugatan Termohon Kasasi Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).6.

Ketenagakerjaantidak ada kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untuk membayarkompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan bukan Pemohon Kasasi yangmemutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secara sepihakmemutuskanhubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal terbukti secara hukum bahwaPemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasal tersebut untuk memutuskanhubungan kerja dengan Termohon Kasasi.Guna menghindari terjadinya preseden

Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer I12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaanprajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusanpidana yang dijatunkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidanabersyarat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dankeadilan, Oditur mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi IllSurabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan TerdakvaBahwa berdasarkan dengan tanggapan Kami atas keberatanOditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkatbanding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebutdiabaikan/ditolak.KEBERATAN IlBahva menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer Ill12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden

Bahwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwatidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkunganmiliter dan oleh karenanya Terdakwa tidak pantas lagi untukdipertahankan sebagi prajurit TNI karena perbuatan tersebutmenjadi preseden buruk bagi satuan di tempat Terdakwabertugas.5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat dan siifatyang melekat dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNIHalaman 4 dari 13 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ill19 Jayapura tidakmenyadari bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjaratanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan daridinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, bukan saja akanmenjadi preseden buruk dalam penegakan hukum melaluiPeradilan Militer, akan tetapi lebih dari itu akan sangat merusakpembinaan prajurit TNI Ssecara umum.8.

Selanjutnyaperkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun bagipria dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dan 7 UndangUndang Perkawinan jo Pasal 15 dan 16 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakimdalam menetapkan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjaradalah untuk kemaslahatan dan menutup preseden buruk yang

Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.

Fauzan dalambukunya yang berjudul "KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi"sebagaimana dikutip oleh Ali Salmande,S.H. dalam artikelnya yangberjudul "Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden DenganYurisprudensi yang dimuat dalam HukumOnline.com menyatakan:dalam sistem common law mengakui bahwa putusan pengadilanadalah hukum. Dan hakim disebut sebagai pencipta hukum (judgemade law). Jika terdapat pertentangan antara undangundang denganyurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan.

Sungguh tidaknyambung;Bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi prematur tersebutadalah agar ketentuan undangundang dipatuhi, agar jangan sampaikelalaian mediator yang meloloskan penyelesaian perkara a quo sampaike tahapan Mediasi diamini dan diteruskan oleh Judex Facti, sebabapabila kebiasaan tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akanmenjadi preseden buruk yang dapat dicontoh oleh pihakpihak yangberselisin dengan mengabaikan perintah undangundang yangmewajibkan dilaluinya tahapan penyelesaian

Jikalau hal ini dibiarkan, maka tidak tertutupkemungkinan akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakanhukum di Indonesia. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat(2) UU PPHI tersebut di atas, sudah selayak dan sepatutnya putusanJudex Facti tersebut harus dibatalkan;Keberatan Ketiga: Putusan Judex Facti Tidak Membuat DasarPertimbangan Hukum Tentang Bagaimana PemohonKasasi Yang Baru Berdiri Pada Tahun 2005 DihukumHal. 24 dari 37 Hal. Put.

Di sinilah letak kekeliruan fatal yangdilakukan oleh Judex Facti, yang apabila tidak segera diperbaiki akanmenjadi preseden yang dapat merusak sendisendi kebenaran dankeadilan di negeri Indonesia tercinta ini;Keberatan Keempat: Butir 4 Amar Putusan Judex Facti Tidak Sesuai1.Dengan Dasar Pertimbangan Hukum Putusan.Bahwa masih berkaitan dengan keberatan sebelumnya, dalampertimbangan hukum Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 48putusan tersebut, pada rincian tentang jumlah kompensasi yangdiwajibkan

Oleh karenanyaagar tidak merugikan, dan agar tidak menjadi preseden buruk dalammemahami maksud Pasal 58 UndangUndang Ketenagakerjaan,putusan Judex Facti yang memuat pertimbangan hukum yang kelirutersebut harus dibatalkan;Keberatan Keenam: Judex Facti Dalam Pertimbangan Hukumnya TidakDapat Menjelaskan Hubungan Hukum Yang AdaAntara Pemohon Kasasi Dengan PT Bersaudara danPT Global Nindia Prorescue Sebagai Dasar HukumDalam Membebankan Masa Kerja Termohon KasasiSelama Bekerja di PT Bersaudara dan PT GlobalNindia