Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT0810201001441 atasnama FARIKA ALYA INDRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Oktober 2010 yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkandengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Bukti Surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/Kua.025/PW.01/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.;B. SaksiSaksi1. Muhammad bin Darlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,bertempat tinggal di Jalan.

Adil binIdrus Tanjeng dengan istrinya Barliang binti Sennung.e Bahwa anak tersebut adalah kemanakan Pemohon I.e Bahwa saudarasaudara dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui anaktersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II agar teijaminkehidupannya.e Bahwa Pemohon I dan Pemoohon II telah siap dan mampu mengasuh,memelihara serta mendidik anak tersebut.e Bahwa saksi yakin Pemohon I dengan Pemohon IJ tidak akan menter antarkananak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap

bernama DIKYDWWI KUSUMA BIN KUSNAN HADI dengan Wali Hakim yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

pribadi maupun status hukum seseorang Penetapan Nomor 365/Pat.P/2021/PA.Bpp 7 dari 10harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama dantanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yangsebenarnya sebagaimana tertera dalam identitasidentitas resmi lainnya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, makaalasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

Penggugatmemenuhi kriteria yang dimaksud danseyogyanya mendapatkan prioritas untukmendapatkan hak sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut ;2010.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka penerbitanSertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, 195dan 196/Bencongan atas nama Tergugat , TergugatI, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI oleh Tergugat VII adalah tidakberdasarkan data yuridis dan data fisik dan tidaksesual dengan Peraturan Menter

i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 dan Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 yaitu) : untuk keperluan penelitiandata yuridis bidang bidang tanah dikumpulkanalat alat bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah baik bukti tertulis maupun tidaktertulis berupa keterangan saksi dan keteranganyang bersangkutan yang ditujukan oleh pemeganghak atas tanah atau kuasanya/pemilik lain yangberkepentingan kepada Panitia Ajudikasi (

Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istnataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan)

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/KUA.17.024/PW.01/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.4.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon jugamengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:1.

Pemohon dan Pemohon II berkaitandengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali denganNomor : 221/7/22/X/80 tanggal 02111980 (bukti P.3), maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali untuk dilakukanperubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter

Olehkarena Penggugat merupakan seorang tenaga kesehatan yang saat ini bekerjadi Puskesmas, maka untuk mengetahui siapa yang secara hukum bertanggungHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sdkjawab dan berwenang dalam mengeluarkan izin bercerai bagi Penggugat, makaperlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 Peraturan Menter!

Tahun 2008,tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan telahditandatangai oleh pejabat yang berwenang, dan pernyataanKeputusan Rapat Luar Biasa para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. COLUMBINDO PERDANA No.160 di hadapan NotarisHarus Kamil ,SH.

Menteri adalah menter yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan.12.Bahwa Pemohon dalam permohonan aquo mengajukan buktibukti terkaitdengan Pemohon, sehingga layak untuk dikabulkan.Berdasarkan alasanalasan hukum yang didukung dengan buktibukti tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,berkenan memberikan penetapan dengan amars ebagaiberikut :1.

gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugatuntuk bercerai, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitas namaPenggugat yang telah pula mencantumkan nama alias dalam posita gugatandan petitumnya karena terjadinya perbedaan penulisan nama dalam dokumenKutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya seperti KTP, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter

Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM AnakDari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol.

RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Hal10 PUTUSAN Nomor 885/Pid.Sus/2018/PN PtkU Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.

hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsisepertie Pajak kendaraan bermotor;e Dan lain lain; Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunanAngaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBDP tahun angaran 2008 adalah> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuangan111antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraanbermotor;> Dan lain lain; Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan = AngaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBDPtahun anggaran 2008 adalah;> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentang125pengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

saksi untuk mencairkan dana di BankBNI sebanyak Rp.1.250.000.000, (satu) milyar duaratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahunanggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah(sekda)(MaRuf Kari )Kabupaten Kerinci bahwakalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNIsudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dantelah diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah:> Peraturan Menter

25;Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraan bermotor;> Dan lain lain;Bahwa, yang menjadiAnggaranAPBDPPendapatantahun angaran> Undang undangdasarhukum dalam penyusunanBelanja Daerah (APBD) dan2008 adalah32tentangnomor2004pemerintah Daerah ;tahunUndang nomor33peinbanganundangtahun 2004 tentangKeuanganPusatantara Pemerintahdan Pemerintah Daerah;180> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

September 2008S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRDKabupaten Keinci;Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaranAPBDP Kabupaten Kerinci;Bahwa, saksi sekarang bertugas di DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sungai Penuh;Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif203pada waktu itu adalah:MAARUF KARI,SYUKUR KELABARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL ; Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah: Bahwa, sumber danaPerubahan APBD berasalPeraturan Menter

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas namapara Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dandengan adanya kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaian nama paraPemohon yang tercantum dalam ijazah, dan Dokumen lain yang dimiliki oleh paraPemohon, maka berdasarkan Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 jo.Pasal 34 Peraturan Menter!