Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-11-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Ptk
Tanggal 30 Juni 2015 — AHMAD ESTI SUHESTI SH SUHARTIMAN SH
594 — 175
  • merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Putus : 16-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013, 16-09-2013
Tanggal 16 September 2013 — KOPDA AFRIANTO
43 — 29
  • menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
923 — 519
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ZURYATI, S.H.
Terdakwa:
1.ISMET Bin SYAHRIAL Pgl.ISMET
2.RIKI SURIANTO Bin YUN DATUK Pgl. RIKI
91 — 12
  • Terdakwa sudahsadar dan mengetahui bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba jenis shabushabu dilarang dan diatur oleh undang undang sehingga tidak secara bebasperedarannya Narkoba dalam masyarakat untuk diperjual belikan secara bebasyang dapat berdampak negative bagi generasi muda bangsa secara komplekdalam masyarakat sehingga bagi pengguna, pengedar dan sebagainya diancamdengan pidanayang sangat tinggi, hal ini dari fakta yang terungkap di persidanganbahwa para Terdakwa menyadari akan akibat dan sangsi
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 02-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA MANADO Nomor 228/Pdt.G/2015/PA.Mdo
Tanggal 9 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 73
  • Sangat disayangkan Wilhelmina Tumbol sudahmeninggal, kalau tidak Wilhelmina Tumbol akan mendapat sangsi dari Negara.Katanya surat/Sertifikat atas nama alm. Bapak Mohammad Sai karenabeliau adalah kepala rumah tangga, dan terbukti memang benar itu uangmemang dari alm. Bapak Mohammad Sai.Mengenai surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat untuk menjagakedua bidang tanah tersebut tertanggal 13 Mei 2008 itu sudah tidak berlakulagi karena alm. Bapak Mohammad Sai sudah meninggal.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 64/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
PUTRA BUDI RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
286 — 449
  • Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBRPratiwi dan pernah melakukan nikah siri pada tahun 2017 dengan wanitalain; Bahwa saksi mengatakan pada saat memeriksa Penggugat danPenggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan istri sirinya; Bahwa saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk kedalam pelanggaranKode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 hurufs dan huruf d; Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah diberi sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN VS FELIFUS MANOGAR, DKK;
103 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara moril;Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh ParaPenggugat tersebut masih dalam batas kewajaran dalam hal mendisiplinkanpara taruna yang telah melanggar disiplin sehingga penerapan sidang ataupenggunaan Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk mengadilisebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) Tatib STIP tidak relevandan tidak memenuhi unsurunsur indisipliner dan pelanggaran berat danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;Bahwa diberikannya sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JERRY MARMEN SIMANJUNTAK VS ABFII PERBANAS
738 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tapi ternyataTergugat setelah tamat kuliah langsung bekerja seperti biasa tidak menuntutsebelum selesai kuliah;Bahwa dalam perjanjian tanggal 4 april 2003, dibuat Antara penggugatdengan Tergugat, tidak diatur masalah sangsi apabila terlambat menyelasaikankuliah (bukan dropout).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Perikanan
Register : 12-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Amb
Tanggal 18 Mei 2015 — Nama Lengkap : CHEN XIANGQI. Tempat Lahir : Zhejiang Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 01 November 1960 Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : China. Tempat tinggal : Zhejiang, USW. Di atas KM. Sino 26 Agama : KongHucu. Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 26. II. Nama Lengkap : FADLAN LATUKAU. Tempat Lahir : Ambon Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 09 Oktober 1986 Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Morella Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah USW di atas KM. Sino 26 Agama : Islam. Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 26. Para terdakwa dalam perkara ini di tahan pada tingkat;
132 — 64
  • penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabut maka pejabatyang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebut kepadaperusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan dan pengawas pantaiseperti TNFAL, POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan kekapal yang dimaksud;Bahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izin penangkapan ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atau Hal.17 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Ambtertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2012 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 573/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2013 — PT.BINA ARDI ABADI >< PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk,Cs
234 — 113
  • :cscecsseee Rp.1.980.000.000,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); KERUGIAN IMMATERIL :Bahwa selama di putusnya Pemberian Kredit Penggugat oleh Tergugatlsemenjak bulan Nopember 2010 hingga Gugatan ini di ajukan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat sangat menderita baik lahir danbathin terkena sangsi moral kepada Para Konsumen dan Calon PembeliHal. 8 Putusan Perdata No.573dt. G/201 WN.Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 20-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 —
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan Undangundang Advokat.Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalamproses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak batal demihukum;11Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 telahdicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannyaseseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetap menjalankan pekerjaannyaseolaholah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapatdikenai sangsi
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt
Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
  • Kalau ternyata nasabah tidak membelibarang maka akad dapat dibatalkan;Bahwa setiap produk syariah maka harus menggunakan fatwaDewan Syariah Nasional, jika tidak bisa dibatalkan.Dalam halterjadinya sengketa dengan nasabah kewenangan ada padaPengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah;Bahwa terkait dengan akta yang telah disepakati, semua yangtercantum dalam akad semua sudah disepakati seperti marginkeuntungan, sudah tawar menawar, termasuk sangsi sudah adakesepakatan sejak awal mengenai
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 29-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM I-02/AD/VI/2016
Tanggal 11 Oktober 2016 — Muhammad Nazir Syahputra Saragih, Pratu NRP 31060835081184
95 — 41
  • Agustus 2015 yang menyatakan jika urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan no.urut61 dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yangmerupakan petunjuk yang mendukung pembuktian.Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 KUHPM dan PrintahPanglima TNI antara lain menyatakan terhadap pelaku penyalahgunaannarkotika agar diberikan sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 12-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176-K/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — SERDA TERDAKWA.
139 — 66
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap Terdakwa melalui pemisahan diriTerdakwa dari lingkungan Keprajuritan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Prkn/2012/PN.PTK
Tanggal 19 Nopember 2012 — Mr. NGUYEN LE HUNG
86 — 15
  • Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jpa
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
297 — 13
  • ., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
172 — 31
  • peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 124/Pid.B/2018/PN Thn
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
82 — 7
  • nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 263-K/PM.II-09/AU/XII/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — TERDAKWA T.T. Nrp. 31970431060875
137 — 106
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dantidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka MajelisHakim akan memberikan sangsi yang tegas dan kerasterhadap pelanggaran yang demikian, yaitu dengan caramemecatnya dari dinas TNIAU.Bahwa oleh karena perbuatan ini pada asasnya dilakukanoleh orangorang/pelaku yang suka sama suka sehinggatidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwasendiri oleh karena itulah Majelis Hakim perlu menimbangadanya keringanan terhadap lamanya pidana yangdijatuhkan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 139/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : HELMI MAULANA Diwakili Oleh : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
  • BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman