Ditemukan 3021 data
61 — 42
penawaranyang isinya berbeda dari sebenarnya/direkayasa antara lain data personilinti artinya PT Rajawali Citra Wahana Pasaman tidak memiliki sumber dayamanusia, tidak memiliki pelaratan dan tidak memiliki modal sehingga PTRajawali Citra Wahana Pasaman telah membuat dan atau menyampaikandokumen atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi syaratpengadaan/jasa yang diperlukan dokumen pengadaan seperti halnya padalelang pertama PT Rajawali Citra Wahana Pasaman tidak lulus disebabkankarena di bawah UMR
HERMANTO. DKK
Tergugat:
1.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
2.CV.PERINTIS LINTANG TALANG DUKU
148 — 147
Pelita Wira Sejahtera sudah + 8 tahunsebagai supir sampai akhir tahun 2016 dan Saksi bersamasama dengankawankawan ke Kantor DPRD untuk mengadukan nasib kami yang tidakpernah menerima upah sesuai dengan UMR, sebelumnya telah datangke kantor untuk menanyakan tentang upah kerja tetapi selalu dijawabnanti saja;Bahwa setelah kami diterima oleh DPRD, kami diberitahu bahwa nantiorang DPRD akan datang ke kantor PT. Pelita Wira Sejahtera. Besoknyadatang orang ke PT.
292 — 79
AJG mulai tahun 1992, sekitar 24 (dua puluhempat) tahun, pensiun tahun 2015 pada usia 50 tahun, mendapat pesangonsebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Nomor 22/Pat.SusPHI/2020/PN GskBahwa Saksi dengan Penggugat (HENDIK MUDIARTO)kenal wajah;Bahwa Saksi mendapatkan pesangon Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empatjuta rupiah) sesuai UMR tahun 2014, dari Jamsostek mendapatkan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Bahwa masalahnya sehingga Para Penggugat
81 — 16
Selanjutnyamengenai Upah/Honor/Gaji yang merupakan janji terhadappekerjaan yang dilakukan pada usaha yang dibangunbersama, adalah berawal dari usaha yang dibangunberazaskan kekeluargaan tanpa adanya Perjanjian Kerja danstandar Upah Minimal Regional ( UMR ) yang berlaku diKabupaten Melawi, dan dapat dipastikan saudara Penggugattelah melanggar UndangUndang dan Peraturan tentangketenagakerjaan karena telah melalaikan hak parapekerjanya.
62 — 67
Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalamberbagai kesempatan, juga mengakui peranan TERGUGAT dalammembantu pemerintah mensejahterakan masyarakat sekitar danmengembangkan potensi daerah Kabupaten Serdang Bedagai.Bahwa pun selama ini TERGUGAT telah berkomitmen terhadapkesejahteraan karyawan dimana TERGUGAT telah memberi upah sesuaidengan standar UMR, selanjutnya mengikutkan karyawan pada berbagaiprogram jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.Bahkan dalam keadaan untung
Bahwa selama ini Tergugat telah berkomitmen terhadap kesejahteraankaryawan dimana Tergaugat telah memberi upah sesuai standar UMR,mengikutsertakan karyawan pada program jaminan kesehatan, kecelakaankerja, kKematian dan hari tua, bahkan dalam keadaan untung memberikanbonus;4.
ADE IRMAHASIBUAN, SH
Terdakwa:
HENDRA NURYAHYA alias ROBIN Bin SUROSO
53 — 16
BNI(persero) Tbk selama 2 (dua) tahun dan sepengetahuan saksi gaji yangditerima oleh Terdakwa HENDRA NURYAHYA als ROBIN setiap bulannyakurang lebih sebesar Rp.3.300.000,(ciga juta tiga ratus ribu rupiah)sesuai dengan UMR saat itu ; Bahwa HENDRA NURYAHYA yang bertugas sebagai pegawalpenagihan kredit macet mengeluarkan kartu monitoring pinjaman hapusbuku palsu yang digunakan untuk mengeluarkan sertifikat jaminan debituratas nama SRI RAHYUNI dan atas nama MUNDANA dan menjualjaminan serifikat tersebut
76 — 7
delapanratus rupiah);Bahwa Kupon Own use digunakan untuk minyak solar Non Subsidi;Bahwa saksi mengetahui ada penjualan solar Non Subsidi setelah adapanggilan dari Polisi;Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Pertamina Patra Niaga;Bahwa saksi mengetahui setelah adanya laporan dari SPBU coco Terastentang adanya penjualan BBM minyak solar Non Subsidi;Hal 11 dari 59 hal Perkara pidana No: 76/Pid.B/2015/PN.Byl12e Bahwa para sopir dari PT Pertamina Patra Niaga mendapat gaji pokokRp.1.175.000, UMR
Terbanding/Penggugat : PT. ADHI KARYA (PERSERO), Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : DEPARTEMEN LOGISTIK DAN PENGAMANAN BANK INDONESIA selaku PEMILIK PROYEK
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. ARTEFAK ARKINDO, selaku KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.selaku Penerbit Bank Garansi No. MBG774025604413N
187 — 99
Oleh karena terjadinya fluktuasi nilaimata uang dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada bulan Desember2013 ;Bahwa dampak lainnya dari mundurnya jadwal serah terima lahan adalahperubahan musim yang mengakibatkan transportasi untuk mendatangkan pekerjadan material menjadi terkendala serta biayabiaya overhead mengalamipembengkakan. Fakta tersebut tertuang dalam surat Penggugat kepada TergugatIl No.
120 — 53
Bdg.Bahwa, benar saksi mengetahui masalah yang dialamai oleh paraPenggugat yaitu pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar upahsesuai dengan UMSK yang nilainya ratarata Rp.2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) sedangkan UMR + Rp.3.100.000, (tiga juta seratus riburupiah) sehingga ada kekurangan gaji +Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) ;Bahwa, saksi menngetahui kalau para Penggugat mendapatkan gajidibawah UMSK dari laporanlaporan dan dari slip gaji yang dipegang olehpara Penggugat;Bahwa, benar
104 — 23
.; Bahwa sesuai dengan lampiran kesepakatan kerja (perjanjian kerja) sesuai denganfakta yang ada gaji yang diterima Penggugat selaku Pekerja Waktu Tertentu sudahdiatas UMR di DIY sehingga dalil Pengugat yang mendalilkan hanya menerimagaji Rp.650.000, (PKWT Februari 2008) dan Rp.700.000, (PKWT Maret 2008 s/d diajukannya gugatan) adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harusditolak.; 222222 nnn nnn nnn nena nnn nnn nnnBahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Dalam Provisi posita nomor 5 yangmendalilkan
155 — 27
Bahwa gaji saksi adalah sesuai UMR. Bahwa setelan Penggugat pergi dari rumah saksi tidak tahu lagiSaksi 4.
86 — 17
BahwaTergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan sehingga meskipunmengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tetap tidak akan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaantinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakanekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangankeadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat besarankesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan
19 — 6
terhutang dari bulanAguastus hinga sekarang 5 bulan x Rp.1.500.000 = Rp. 7.500.000, kepadahalaman 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPenggugat Rekopensi, total sebesar Rp. 22.000.000, dan nafkah anakpaling sedikit Rp. 1.000.000, tiap bulan hingga anak tersebut dewasa,Tergugat Rekonpensi keberatan dengan permitaan jumlah yang fantastismengenai tuntutan nafkahnafkah dari Penggugat Rekonpensi, denganalasan sebagai berikut: Tergugat Rekonpensi adalah karyawan swasta dengan gaji UMR
43 — 9
dengan anaknyabaik langsung maupun lewat telepon; Bahwa saksi belum pernah kerumah Tergugat dan bahkan tidak bisamenghubungi/menelponnya; Bahwa, Tergugat juga tidak pernah menengok anaknya yang ikut bersamaPenggugat; Bahwa anak yang ikut bersama Penggugat sudah sekolah kelas 2 (dua) SDdan Tergugat tidak pernah membiayai anak yang ikut Penggugat dan Tergugat jugatidak pernah menemui anaknya disekolahan; Bahwa, Tergugat bekerja di dealer (karyawan dealer) untuk gajinya saksitidak tau, Kemungkinan UMR
53 — 3
Saat itu Terdakwa mengakui selisih tersebut dansetelah dibuatkan Laporan Hasil Audit dan Berita Acara Audit dibuat,ditandatangani oleh yang bersangkutan rekan kerja Terdakwa yangbernama WIDODO, saksi dan Staf Keuangan Pusat yang memeriksa ;Bahwa benar, gaji saksi dan Terdakwa hampir sama yaitu gaji pokoksaksi sesuai UMR Kota Cirebon ditambah tunjangan uang makan dantunjangan transport, setiap bulan menerima Rp 1.300.000,00 (satu juta33tiga ratus ribu rupiah).
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
92 — 22
Titian Kaltim (Tergugat (Satu)) yang berupa betdan sipper, jika Tergugat sudah memiliki bet dan sipper makaboleh masuk ke Pertamina;Bahwa Penggugat gajinya tidak sesuai UMR;Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa setahu saksi Penggugat melakukan Tuntutan ke Disnakermengenai kekurangan gaji yang tidak seseuai dengan UMK,Penggugat meminta pesangon dll karena terakhir muatan sudahagak berkurang banyak karyawan yang ditelantarkan termasuksaksi jadi kami dengan Penggugat menggugat
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
Tahun2017, besaran upah minimum regional (UMR) di Jabar berkisarRp.1,43 jutaRp.3,601 juta. Adapun UMR di Jateng Rp.1,370 jutaRp. 2,125 juta. Kondisi tersebut memicu penurunan nilai eksporkhususnya manufaktur. Berdasarkan data Badan Pusat StatistikJabar, nilai ekspor pakaian jadi bukan rajutan Jawa Barat padaJanuariJuni 2017 turun 10,01 persen dibandingkan denganperiode yang sama tahun lalu.
Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional(UMR). Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah MinimumRegional (UMR), perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : a.
PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tergugat:
1.Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
509 — 1323
Saksi tidak tahu cara perhitungannya seperti apa sehinggatimbul angka;Bahwa saksi pernah melihat Perjanjian Kerja Laut Secara normative;Bahwa perjanjian kerja ke 74 orang ini sama formatnya dan gaji pokokmereka diatas UMR;Bahwa yang lembur lebih dari 12 jam artinya kekurangan yang normtif 12 jamini sudah dibayarkan pada komponen upah lembur tetap dan yang kelebihan12 jam dibayarkan overtimenya lalu diterbitkan SPKL, bedanya yangkelebihan 12 jam tidak diterbitkan SPKL karena sudah disepakati dari
178 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim BANI pada paragraf 2 halarnan 35putusan Nomor 448/III/ARBBANI/2012 tertanggal 3 Oktober 2012menyatakan "rnenimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanpenyesuaian upah sejak Januari 2008, namun baik dalam perkara335/XII/ARBBANI/2009 maupun suratsurat Pemohon yang memohonperpanjangan untuk waktu 5 (lima) tahun (bukti T6) Pemohon tidakmenyinggung sama sekali tuntutan penyesuaian fee rupiah per kilometerberkaitan dengan penyesuaian kenaikan Upah Minimum Regional (UMR
PT.DUTACIPTA PAKAR PERKASA diwakili oleh J.E. Sendjaja, Ir.,MBA,
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AS. SALINDRI LINTANG HAYU
141 — 69
;Halaman 66 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBY Bahwa keterlambatan pembayaran upah disebabkan perusahaan masihmeminjam atau menunggu transaksi dengan konsumen ; Bahwa saksi sempat melihat dan membaca adanya kesepakatanDireksi dan pekerja tapi HRD tidak dilibatkan dalam pembentukankesepakatan tersebut ; 222 Bahwa penangguhan upah dimulai tahun 2016, 2017, 2018 untuk tahun2017 tidak semua karyawan 5 Bahwa intinya perusahaan tidak mampu untuk menaikkan gaji tahun2018 sesuai UMR