Ditemukan 3107 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sarana sarina sirna sarni sarno
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 7 Juli 2009 — THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER
68 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu)bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayaruang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;Menetapkan Terdakwa ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sarna
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 23-03-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 8 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 28
  • Turut tergugat 11 yang bernama Rismanto dari dulu sampaisekarang hidupnya ketergantungan sarna penggugat karenapenggugat sendiri dari dulu menginginkan Rismanto hidup daritelapak tanganya sesekali Rismato jadi pemulung dan dulupenggugatlah yang sering membantu jadi sekarang Rismantohanya tinggal diam tidak bisa buat apaapa berapapun dibantupenggugat diterimanya dan kadang kala sering juga kelaparau gakada uang.5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/IPid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 Maret 2014 — -SAEFUL MULYANA, ST. BIN SUGINTO
76 — 15
  • Untuk pernbayaran termin prosesnya sarna yangmembedakan hanya dokumen persyaratannya saja yakni :a. Untuk pernbayaran termin pertama dan kedua diperlukan BA Pemeriksaanlapangan Pertama dan Dokumen Laporan kernajuan fisik pekerjaan dimanasetelah saksi RANI mendapatkan BA dan Dokumen laporan fisik pekerjaantersebut kemudian saksi RANI edarkan kepada pihak terkait untukmenandatanganinya.b.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
258 — 155
  • jawabannyatentu. saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil PenghitunganKerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publikharus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidiksehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugatsebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
78 — 22
  • Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepatdan benar dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbanganhukum terhadap Eksepsi Pembanding tentang Gugatan salah pihakadalah termasuk dalam Pokok Perkara:Bahwa tugas dan wewenang Tergugat Ill / Pembanding Ill untukmenyelenggarakan dan menyediakan sarna jual Beli Rumah dalam hal inijelas dan tegas Tergugat Ill / Pembanding Ill sebagai pihak yangmenyediakan sistem jual beli rumah harus bertanggung jawab ataskerugian yang diderita
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 28 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 59
  • Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan dengan dalildalildalam surat gugatannya sarna sekali tidak berdasar hukum, sehinggasudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan dariPenggugat a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, ParaPenggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang padapokoknya Penggugat tetap pada prinsip dalildalil gugatannya;Hal. 94 dari 125 Putusan No. 519 /Pdt.G/2014 /PA.PykMenimbang, bahwa secara teoritis Eksepsi dikualifikasikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
128 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat sarna sekali tidak mempermasalahkan mengenaiperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK danperselisihan antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.13 Tahun 2003, karena dalam dalilnya Para Penggugatsecara tegas menyebutkan telah menerima paket pesangonsebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK.) karena usia pensiun (umur 55tahun) atas nama Para Penggugat;Para Tergugat selaku Direksi PT.Dirgantara
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
234 — 1986
  • jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanyaAudit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan olehBPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu dalamrangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing(kehendak) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan Jikatidak ada permintaan bantuan.Halaman 58 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.16.Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 45/PID.SUS/2012/PT.SBY
Tanggal 24 Mei 2012 — ABDUL AZIS, SH.
49 — 41
  • IMAM alias IMAMSAFIT pergl ke Kelurahan Ngemplakrejo untuk urusan yang sarna memintatandatangan Lurah dalam lembar pengesahan dan surat Permohonan PencairanDana P2SEM Tahun 2008 LSM Jankar;Cc Untuk pengesahan Proposal LSM KARANG terdakwa mengajak saksiMOCHAMAD YUNUS menghadap Lurah Bugul Kidul untuk memintatandatangan pada lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan DanaP2SEM Tahun 2008 LSM KARANG;d Untuk LSM Mapan, saksiM KHUMAIDI,bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaipihak
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 7 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
  • sembunyikan karna saya pikir jangankanuang sebanyak itu sekecil apapun semuanya di kontrol.Berdasarkanpengalaman dalam rumah tangga seperti itulah sehingga saya nekad maumenyembunyikan dengan jalan akan saya kembalikan setelah tanah warisansaya terjual tapi kenyataannya semua itu ketahuan sebelum tanah itu laku tapibeberapa hari setelah itu tanah itu sebenamya dibeli sama pak Wali(Almarhum) karena pada saat itu dua orang yang memberitahu kalau tanah itumau di be1i sama Pak Wali tapi wanti wanti di bantah sarna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-03-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid/2009
Tanggal 19 Maret 2010 —
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2197 K/Pid/2009g.Secara bersamasama dengan sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan barang hancur, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP ;danSecara bersama sarna dengan sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yangmenimbulkan bahaya umum bagi barang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
218 — 142
  • Bahwa oleh karena tidak satupun dalildalil Penggugat yangmampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga tuntutan gantirugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benardan tidak berdasarkan hukum sarna sekali, maka sudahsepatutnya ditolak olen Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo.Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalildalilPenggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebutselain telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
40 — 12
  • rupiah) tersebutdipergunakan untuk Festival Tari Kreasi yang di Laksanakan Di GOR UNIMALLhokseumawe pada tahun 2010, selain itu dipergunakan juga untuk keberangkatanrekreasi bagi anakanak Marching Band dan Tari ke Berastagi, serta pembagian uangmegang idul adha pada tahun 2010 kepada pengurus dan anggota sanggar CutMeutia ;Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk bantuan perlengkapan Tari bagi SanggarKecamatan sebanyak Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan disamping itujuga diberikan bantuan Sarna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bunyi SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di dalam Pasal 1disebutkan : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yangdigunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;Pasal 2 KMK yang sarna menyebutkan bahwa : Imbangan pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antaraDirektorat jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar operasionalPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Besarnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh SUKATWIKANTO. dk ; ACHMAD HIDAYAT. dkk
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perselisihan Antar Serikat Pekerja, yaitu Perselisihan antara Serikat Pekerjadengan Serikat Pekerja lainnya hanya dalam satu Perusahaan, karena tidakadanya kesesuian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dankewajiban keserikatpekerjaan ;Bahwa Para Penggugat sarna sekali tidak mempermasalahkan mengenaiperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihanHal. 75 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2012antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.13
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 29-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kln
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat:
PT BPR Weleri Makmur
Tergugat:
1.ARIS RIYANTO
2.Yunita
25 — 21
  • pemeriksaan pendahulun terhadap surat gugat Penggugat, telah ternyata ditemukan adanya persyaratan yang tidak memenuhi untuk dikatakagorikan sebagai perkara gugatan sederhana, dalam hal ini menyangkut legal standing Penggugat sebagai sunyek hukum yang mengajukan gugatan;

    Menimbang, bahwa didalam PERMA 4 Tahun 2019 khususnya didalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) menyebutkan bahwa :

    (3) Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
60 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor1266/B/PK/PJK/2017e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER27/PJ/2012 tentangBentuk, Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajakserta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak dimana Surat KetetapanPajak Kurang Bayar yang diterbitkan Terbanding isinya sarna denganSurat Tagihan Pajak yaitu hanya berisi Pajak yang kurang/tidakdibayar dan sanksi administrasi, dengan demikian Terbanding telahmencampuradukkan fungsi Surat Ketetapan Pajak dengan SuratTagihan Pajak;Bahwa Hakim
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
NAIS LATORUMO
110 — 73
  • Informasi anggaran Rp. 1.000.000 ada;Pelatinan kader pemberdayaan Desa anggaran,Rp.1.500.000,, Tidak dilaksanakan (Fiktif);Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping lokal desa bahwa pembangunan didesa matabaho dengan menggunakan dana desa PoloPolora tidak dibenarkandan telah merugikan masyarakat Desa polopolora dan menguntungkan bagimasyarakat desa Matabaho.Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di badan permusyawaratan desa (BPD)TA. 2016 /1017 adalah :1) JAINAL ( Ketua BPD)2) SOLON (Wakil ketua)3) SARNA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
90 — 9
  • Peternakan Kabupaten Indramayu dan atas jabatannya itu ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pad a Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012 berdasarkan KeputusanPejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Indramayu Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Januari2012 bersama sarna
    Allin Mandiri untuk melaksanakan atau mengerjakanproyek atau pekerjaan pembangunan JITUT dan JIDES dan JUT padaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran2012; Bahwa saksi tidak termasuk dalam akta notaris atau dalam kepengurusanketiga perusahaan tersebut, dan saksi hanya sebatas kerja sarna usahasaja; Bahwa saksi melaksanakan atau mengerjakan proyek atau pekerjaan diDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu yangdiberitahukan oleh pak Risman dengan menggunakan nama
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
701 — 809
  • jawabannyatentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil PenghitunganKerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntanpublik harus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidiksehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugatsebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaanbantuan.