Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Sim
Tanggal 27 Agustus 2015 — RENNI ASMI MARPAUNG lawan IJONNI ALOFDIN SARAGIH
515
  • 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan "Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keteranganterlebin dahulu dari pejabatMenimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;menyebutkan "Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-02-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN MAUMERE Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10043
  • tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-01-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Abdul Jalal
66105
  • Hairin Jariyah (Saksi5) sedang berjalan mondarmandir.Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah ruangandengan pintu tertutup, karena merasa curiga maka Saksimencoba melihat isi ruangan, kemudian Saksi melihatmelalui celah bagian atas dari pintu dan melihat ada 2(dua) warga sipil berada di dalam ruangan sehingga haltersebut Saksi beritahukan kepada rekanrekan Saksikemudian rekanrekan Saksi menuju keruangandimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang warga sipilyang kemudian diketahui namanya Sdr.
    (Saksi2) langsung menuju kearah gudang tersebut dan melihat ada Serma AronLingga (Saksi1), Pabandya Pam Mayor Inf BudiHamdani Damanik (Saksi10) dan 2 (dua) orang anggotaIntel, sedang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipilyang sedang duduk di sudut gudang tersebut sambilmerokok, saat itu juga Saksi melihat Saksi1 memegangsebuah tas yang berisi alat untuk menggunakannarkotika jenis sabusabu dan menurut pengakuan dariketiga orang sipil tersebut saat ditanya bahwa merekabaru selesai mengkonsumsi narkotika
    Setelah selesai dilakukan pemeriksaan,pada malam harinya, Saksi, Terdakwa dan ketiga orangSipil tersebut disuruh pulang ke rumah masingmasing.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ketiga warga sipilyang bernama Sdri. Rumansyah, Sdr. Legiono (Saksi7)dan Sdr.
Register : 10-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 528/Pdt.G /2012/PA.Ska
Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
203
  • No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018
Tanggal 20 September 2018 —
3519
  • Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.
Register : 06-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 16 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
188
  • Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal
Register : 02-01-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Tmk
Tanggal 3 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
554
  • ) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pms
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
538
  • sering tidak ada dirumah danapabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat selalu marahmarah dan begitu seterusnya sikap Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar,maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
IRYUDI, SE
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
9056
  • prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ppg
Tanggal 19 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
151
  • kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Sgm
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1912
  • sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — RIDHANA BINTI RUSDI, vs Dra. Hj.SURIANI, Dkk
3324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 September 2019 — FERIYANTO, S.E., M.M. bin SAMIRI
16585 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PA KENDARI Nomor 664/Pdt.G/2015/PA Kdi.
Tanggal 23 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
179
  • telahmemberikan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknyatetap pada jawabannyadan tidak mau bercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA FAK FAK Nomor 10/Pdt.G/2011/PA. FF
Tanggal 12 Juli 2011 — PEMOHON vs TERMOHON
5312
  • Pemohon danTermohon ;e Bahwa pemohon dan termohon seringkali bertengkar disebabkantermohon berselingkuh dengan perempuan lain ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ;e Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensidan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membenarkannya ;Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/MIL/2014
Tanggal 30 September 2014 — RIO WINDRATMO
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uswir alias Sawir, kKeduanya yang merupakan masyarakat sipilyang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yangdia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambiloleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebutdan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksitersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n.
Register : 17-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sgn
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11323
  • siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akantetap yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapatdipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996tanggal 18 Juli 1996 );Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PA TENGGARONG Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Tgr
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1510
  • TgrDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kKedua yang diajukan olehPemohon telah diperiksa satu persatu di muka
Register : 28-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 180/Pdt.G/2018/MS.Bna
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4716
  • Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ataumengabulkan gugatan Penggugat, karena telah memenuhi maksud Pasal 70ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
5336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap dan mendasarinya;Yang kemudian dipertegas di dalam Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990yang berbunyi :Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajid memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang