prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;4.

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yangbersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukumbagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipilyang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :a.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan KepalaBKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang turut melantik Eselon Il (Kepala Dinas DukcapilHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagianumum sekretariat daerah).Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangandengan Pasal 83A ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 perubahan

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rusmiati,S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Rusmiati, S.Pt.;4.

quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P1=T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamHalaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.Keputusan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadidasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yangada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang Isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Alimuddinsaat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun O1 (satu) bulan. Hakim menilai buktiP.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon danHal. 13 dari 21 Hal.

melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pat.G/2021/PN PtsPejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat ataubagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secaratertulis;Menimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut,Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai XXX dengan gaji Rp. 4.291.300, perbulan;2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahrumah, yang pertama sejak bulan Penggugat Rekonvensi pergi bekerjake luar negeri selama lebih kurang dua tahun adalah terkategori bukannusyuz karena Penggugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri dengan izindari Tergugat Rekonvensi.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeberadaan Surat Izin Bercerai dari Termohon tersebut dianggap telahmencukupi dan tidak mengurangi makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon

bukti P4 berupa Surat Tanda TerimaLaporan Polisi NomorSTTLP/740/VIII/2020 Papua/Resta Jayapura Kota tanggal29 Agustus 2020 menunjukkan bukti bahwa setelah berjalannya waktu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penelantaran dan kekeraanpsikis dalam Rumah Tangga menandakan antara Penggugat dengan Tergugatada terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena

tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dinukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/2013/.PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang

Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang