Menurut Pemohon Banding PBB Terutang adalah Nihil denganperhitungan sebagai berikut: Luas Bumi (m2) 394.120.000NJOP Bumi/m2 (Rp)Luas Bangunan (m2)NJOP Bangunan /m2 (Rp)Total NJOP BumiTotal NJOP BangunanTotal NJOPNJOPTKP 12.000.00NJOP untuk Penghitungan PBBNJKP (40%)PBB Terutang (0,5%) O/O;/O/O/O//O;O O O Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116149.18/2016/PP/M.IVB Tahun 2018

2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.02/2017tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atasSPPT Tahun Pajak 2016 Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2tanggal 25 April 2016, atas nama PT The Best One Unitimber, NPWP01.102.079.9331.000 beralamat di Jalan Orang Kayo Pingai, Nomor 7,RT/RW 005, Talang Banjar, Jambi Timur, sehingga NJOP

PBB dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% Rp 90.635.600.000 36.254.240.000Pajak yang terutang = 05% Rp 36.254.240.000 181.271.200 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 4016/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terkaitpenetapan Klas Bumi dan NJOP Bumi yang menghasilkan penetapanpajak terutang sebesar Rp646.332.800,00 dalam SPPT PBB TahunPajak 2016 NOP 14.04.041.222.2100027.2 yang dibatalkan sebagianoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan

Putusan Nomor 4016/B/PK/Pjk/2019 Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp) Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk menghitung PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)Pajak yang terhutang12.000.00090.635.600.00040% Rp 90.635.600.000 36.254.240.0000.5% Rp 36.254.240.000 181.271.200 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

di kawasan Pelabuhan Balantang tersebut;Bahwa NJOP sebesar Rp200.000/m? ekuivalen dengan nilaiRp2.000.000.000/ha (dua miliar Rupiah per hektar).

Pemohon Banding tidaksetuju NJOP bumi Pemohon Banding 10 kali lebih besar dari NJOP bumilainnya yang letaknya lebih baik dan strategis;Bahwa Pemohon Banding lampirkan fotokopi Bukti Pembayaran sebesarRp153.761.282,00 (yang terbagi dalam 2 kali pembayaran: tanggal 25September 2009 sebesar Rp70.880.641,00 dan 3 Desember 2009 sebesarRp70.880.641,00), seperti jumlah yang tercantum dalam SPPT;Bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka NJOP untukbumi seluas 345.000 m?

Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 30.237.141.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terutang 30.237.141.000,0040% 12.094.856.400,000.5% 60.474.282,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45024/PP/M.1I/18/2013 tanggal 21 Mei 2013, diberitahukan

atas SPPT PBB Tahun Pajak 2009 NOP 73.24.180.013.0030165.0,sedangkan yang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah KlasA35 dengan nilai NJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp20.000,00;6.

NJOP ketiga data pembanding tersebut jauh dibawahRp200.000/m?.

Menerima selurunnya permohonan Banding yang Pemohon Bandingajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding; Luas Bumi (m2) 328.300.000NJOP Bumi/m2 (Rp) 0Luas Bangunan (m2) 0NJOP Bangunan/mz2 (Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001751.18/2018/

Kelas NJOP per m2?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00 NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan45.962.000.000,00 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)12.000.000,00 NJOP untuk menghitung PBB45.950.000.000,00 NUKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00)18.380.000.000,00 Pajak yang terhutang (0,5% x Rp45.950.000.000,00)91.900.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober

Bumi per m* sebesar Rp820,00 (KelasNJOP Bumi 186) untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak ProduktifHalaman 5 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksiatas NJOP Bumi per m? sebesar Rp820,00 (Kelas NJOP Bumi 186)untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak Produktif untuk ArealKehutanan Tahun Pajak 2016 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.

VII/18/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun Pajak 2012Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi NJOP BumiPer m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagai berikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp. 2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut PemohonBanding Rp. 1.000.000.00Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp. 1.779.000.00Menurut bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NOP 31.74.010.005.0180236.0

adalahTerbanding Rp.2.779.000,00 sudah tepat;bahwa Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untukobjek pajak tersebut, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi per m2 sudah benar.

Dengandemikian keberatan Pemohon Banding atas NJOP Bumi tidak dapat diterima;Menurut bahwa tanah di daerah ZNT yang sama, akan diberi harga yang sama bila kondisinya tidakPemohon ada cacat berat.

Sebagai data pembanding disampaikan data NJOP Bumidi sekitar lokasi objek pajak yang diajukan keberatan, yaitu: NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.)0180065 JL Duri Intan Blok HI/191 RT.003/RW.12 053 2.779.000, 00018 0067 VI. Duri Intan Blok HI/189 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 VI. Duri Intan Blok I/189 RT.O11I/RW.8 053 2.779.000,00018 0066 VI.

Duri Intan Blok HI/193 RT.003/RW.12 AJ 053 2.779.000, 00 diketahui NOP Pemohon Banding mempunyai kode ZNT AJ dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2 ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis sependapat dengan pendapat Terbandingyang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untuk objek Pajak( Pemohon Banding, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi sebesar Rp 2.779.000,00/m2,adalah sudah benar dan tetap dipertahankan; menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan

tersebut NJOP Bumi yang disengketakanmenjadi Klas 076 dengan NJOP per m sebesar Rp.200.000,00 sehingga diperoleh hitungan PBB yangterutang sebagai berikut: Obyek Pajak Luas Kelas NJOPPer M2 Jumlah(M?)

atasSPPT PBB Tahun 2011 NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Banding sengketakanadalah atas NJOP Bumi dan Luas Bangunan, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nilaiNJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp.10.000,00 dan Luas Bangunan sebesar 3.977 m; Nbahwutphetagtdpan Terbanding atas NJOP Bumi per m?

(Rp) (Rp)Bumi 281.000 076 200.000 56.200..000.000Bangunan 4.488 021 1.200.000 5.385.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 61.585.600.000NJOP Tidak Kena Pajak ,NJOP untuk penghitungan PBB 61.585.600.00'Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 24.634.240.000 bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP Bumi sebesarRp.200.000,00 per m?

(Rp)PER M2 NILAIBumi 281.000 087 10.000 2.810.000.000Bangunan 3.977 021 1.200.000 4.772.400.000Total NJOP 7.582.400.000NJOP untuk penghitungan PBB (40%) 3.032.960.000PBB yang Harus Dibayar (0,5%) 15.164.800 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumibahwa dalam menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak untuk Bumi, Terbanding mempergunakan datapembanding adalah analisa harga jual tanah yang ada di Perumahan Vila Danau Matano dengan data sebagaiberikut: No Letak Obyek Luas (m2) NJOP Rp/n?

XXX, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang harus dibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP/2 (Rp) Total NJOP(Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00 5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 23.369.600.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% X Rp.23.369.600.000,00 9.347.840.000,00PBB yang terutang = 0.5% X Rp.9.347.840.000,00 46.739.200,00PBB yang harus

Perhitungan PBB Terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Luas Bumi (m2) 328.300.000 NJOP Bumi/m* (Rp) Luas Bangunan (m*) NJOP Bangunan /m* (Rp) Total NJOP Bumi Total NJOP Bangunan Total NJOP NJOPTKP 12.000.00 NJOP untuk Penghitungan PBB NJKP (40%) D/O/OJ/O/O/OsO;/O;oOaOPBB Terutang (0,5%) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001750.18/2018/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal

Kelas NJOP per m?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 45.962.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,00NJOP untuk menghitung PBB 45.950.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00) 18.380.000.000,00Pajak yang terhutang (0,5% x Rp 45.950.000.000,00) 91.900.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober

Dengan demikian, Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan aquo karena in casusubstansi atas penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumidan Bangunan adalah berdasarkan kondisi objek pada tanggal 1 JanuariTahun bersangkutan oleh Terbanding sebesar Rp740,00/m? adalah tidaktepat, sehingga perhitungan NJOP/m? menjadi Rp 140,00/m, sehinggatidak dipertahankan sebesar Rp600,00/m?

Kelas RE m Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 45.962.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,00NJOP untuk menghitung PBB 45.950.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00) 18.380.000.000,00Pajak yang terutang (0,5% x Rp 45.950.000.000,00) 91.900.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

NJOP/m?

Blongkut, Gaya Baru Merbau,Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, sehingga perhitungan Nilai Jual ObjekHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 400/B/PK/PJK/201 7Pajak (NJOP) Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 74.721.800Kelas Tanah 140NJOPTanah(Rp)/m2 14.000,00 NJOPTanah (Rp)1.046.105.200.000,00 Luas Bangunan (m2) 93.099Kelas Bangunan 079NJOP Bangunan (Rp)/m2 480.000,00 NJOP Bangunan

(Rp)44.687 .520.000,00 Jumlah NJOP Tanah & Bang.

NJOP Tanah per m dikonversi berdasarkanPMK No. 150/PMK.03/2010Rp14.000,00/m2 (Kelas 140)Rp14.000,00 x 74.721.800 m?

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi DanBangunan Sektor Perkebunan yang antara lain menyebutkan:Pasal 2 ayat (1):Dasar Pengenaan PBB untuk objek PajakSektor Perkebunan adalah NJOP Sektor Perkebunan yangmerupakan hasil penjumlahan antara perkalian luas arealperkebunan dengan NJOP bumi permeter persegi danperkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per meterpersegi;Pasal 2 ayat (2), NJOP bumi per meter persegi sebagaimanadimaksud pada

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 659.320.000.000,00PBB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp518.000,00/m2, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakHalaman 4 dari 7 halaman.

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.296.600.000,00, dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,0NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 0PBB yang Terutang =0,5% x 659.320.000.000,00 659.320.000.000,003.296.600.000,00PBB yang harus dibayar 3.296.600.000,00 Halaman 5 dari 7 halaman.

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.160.000/m2 X 6200Rp.992.000.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 3500 M2 Berdasarkan Girik No.921 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 3500 =Rp.224.000.000.

JariNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 395 =Rp.17.775.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon,Kec.

SaanBarat : Tanah Milik PurnataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 5012 =Rp.225.540.000.

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.40.000/m2 X 654 =Rp.26.160.000.91 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec.

Andia ; Barat : Batas Desa Curug Kulon/Jalan ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2x 3.960 = Rp.253.440.000.2.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 84.416.917.000,00b. NJOP TKP 8.000.000,00c. NJOP untuk penghitungan PBB 84.408.917.000,00d. NJKP = 40% 33.763.566.800,00e.

Sidoarjo, mempunyai NJOP bumi sebesarRp1.032.000,00/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp595.000,001 m2. Lokasi PT. KudaLaut Mas adalah di Jalan Raya Buduran yang berada pada jalur satu jalan denganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);b Bahwa data pembanding berupa lokasi PT. Japfa Comfeed yang berada di JI.Raya Buduran, satu lokasi dengan PT. Kuda Laut Mas, NJOP buminya adalahRp916.000,00/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp968.000,00 m2 ;c Bahwa data pembanding berupa PT.

Sidoarjo mempunyai NJOP bumi sebesarRp.702.000,00/m? dan NJOP Bangunan Rp.700.000,00/m?. Apabila ditinjau dari segilokasi, lokasi PT. Yana Prima menuju ke arah luar kota Sidoarjo, tetapi merupakanpabrik yang secara fisik hampir sebanding dengan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tetapi secara aksesibilitas bisa dikatakan hampir sebanding,bedanya PT.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan datadata pembanding tersebut diatas, bahwa objek bangunan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah sesuai yaitu masuk dalam kelas A0O5 dengan NJOP/m?2 sebesarRp595.000,00/m2.19.

Bahwa Kesimpulan Majelis mempertahankan NJOP atas Bumi berdasarkan datadata pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menunjukkan bahwa datadata tersebut seharusnya juga digunakanuntuk menentukan NJOP atas Bangunan ;20.Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyebutkan bahwa harga bumi dan bangunan turun akibat bencana lumpurLapindo adalah tidak tepat karena pada tahun 2009 daerah yang tidak terkenaluapan lumpur telah mengalami pemulihan

Nomor: KEP299/WPJ.03/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat KetetapanTahun Pajak 2007 Nomor:00001/273/07/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Direktur PajakKEP007/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 3 Februari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Pajak Pajak Bumi dan Bangunandengan Keputusan Jenderal Nomor Uraian Luas (m2) NJOP

Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP 7.500.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk perhitungan PBB 1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak 458.554.272.260Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 27 Juli 2018 dengan

Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/201901.547.273.1313.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp2.292.771.361,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi DanBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2007 Atas Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur 3 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2007yang tidak dapat

Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP7.500.000 NJOP untuk perhitungan PBB1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak458.554.272.260 Persentase PBB yang terhutang0,5% PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44832/PP/M.VII/18/2013Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagaiberikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp.2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Pemohon Banding Rp.1.000.000.00@ = Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp.1.779.000.00Menurut Terbanding: bahwa

penerapan kode ZNT (Zona Nilai Tanah) untuk objek pajak yangMenurut PemohonPendapat Majelisdiajukan keberatan sudah sesuai, karena sama dengan objek pajak yang lainyang berada di sekitarnya, yaitu kode 053 dengan NJOP Bumi per m2 sebesarRp.2.779.000,00;: bahwa tanah Pemohon Banding terkondisi lain dengan kavling tetangganyayang ada pada ZNT yang sama.

Sebagai datapembanding disampaikan data NJOP Bumi di sekitar lokasi objek pajak yangdiajukan keberatan, yaitu : NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.018 0065 Jl. Duri Intan Blok HI/191 = 053 2.779.000,00018 0067 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 Jl. Duri Intan Blok HI/189 = 053 2.779.000,00018 0066 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00Jl. Duri Intan Blok I/189RT.011/RW.8Jl.

penelitian Majelis atas NOP Pemohon Banding Nomor :31.74.010.005.0180066.0 dan Gambaran Zona Nilai Tanah (ZNT) obyekpajak yang diajukan banding dan obyek pajak pembanding di sekitarnya, yaitu:NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT Kelas Bumi NJOP/m?

, Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan penetapan Terbanding dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2;: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.: 1.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yangbertanggungjawab di bidang bangunan ;c.

No. 377 K/Pid.Sus/2012A.44 sehingga dalam penentuan/penetapan harga ganti rugi Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan dengan mendasarkan harga ganti rugi tanahpada Type tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sebenarnya danberakibat pada terjadinya mark up terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yangsebenarnya dengan perhitungan sebagai berikut :Nilai Ganti Rugi setelah di mark up :Nilai NJOP X Luas TanahRp. 10.000,00 X46.175M?

mengesampingkan Data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No.483/WPUJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang menyatakanpada Lokasi tersebut Tahun 2007 untuk tanah yang tidak produktif(tidak ditanami kelapa) dengan NJOP sebesar Rp. 910,00 per meterpersegi ;Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Facti terhadapTerdakwa Drs.

(Hal. 80 paragraf ke6) ;Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dalam Pasal 15 Ayat(1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa DasarPerhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaianLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;Bahwa dari pasal tersebut telah jelas bahwa NJOP menjadi dasarperhitungan ganti rugi, sedangkan nilai nyata/sebenarnya tersebuthanya

Sedangkan, NJOP yang dituangkan para Terdakwadalam Berita Acara Kesepakatan Harga sebesar Rp. 20.000,00 dengantipe tanah A.35 hanyalah digunakan untuk menutupi perbuatannya agarterlinat seolaholah harga kesepakatan senilai Rp. 10.000,00 tersebutlebih rendah dari NJOP tanah yaitu Rp. 20.000,00 per meter persegi,padahal para Terdakwa jelas tidak mencari tahu NJOP sebenarnyatanah tersebut pada Instansi yang berwenang, sehingga para Terdakwatidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun

96.248.822.342,5 Transhipment 877.014,4 mT425.764.031.675,6 Penjualan FOB Barge 6 = 45689.802.617.7 Biaya pengupasan lapisan tanah15.491.005.68 Biaya pengambilan hasil produksi galian tambangBiaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil9 produksi galian tambang 43.739.459.9Biaya pengangkutan hasil produksi galian10 tambang 169.767.642.1318.800.725.11 Total 12 = 8+9+10+11106.963.306.012 Hasil Bersih Produksi Galian Tambang 13 = 71213 Angka Kapitalisasi 10,14 Nilai Tubuh Bumi 15 = 13x 14 1.096.373.887.294,15 NJOP

16 = 15/luas m2 62.829,16 Kelas NJOP Lamp 150/PMK.03/2010 117 NJOP per m2 Lamp 150/PMK.03/2010 64.000,17.450.000,18 Luas m219 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 20 = 18 x 19 1.116.800.000.000,12.000.000,20 NJOPTKP21 NJOP untuk Perhitungan Pajak 22 = 2021 1.116.788.000.000,22 NJKP 4446.715.200.000,23 = 22 x 40%23 PBB Terhutang 0,52.233.576.000, PBB yang harus dibayar Rp2.233.576.000,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Juli 2016;Menimbang,

Rp 1.645.535.000.000,00NJOPTKP (NJOP TidakKena Pajak) Rp 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB Rp 1.645.523.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) Rp 658.209.200.000,00PBB Terhutang Rp 3.291.046.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 Mei 2018 dengan disertai

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 ~~ sebesarRp1.849.700.000.000; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2019kewenangannya dalam penghitungan NJOP dalam rangka penerbitanSPPT dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang PajakBumi dan Bangunan Juncto Pasal 53 ayat

penurunan/keberatan NJOP.

Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahdan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1).oa fF WwW DNBumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,00)). Bangunan: M2 X = Rp ,). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,00Ms))NJOPTKP = Rp.

Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahOodan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1). Bumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,002). Bangunan: M2 X = Rp ,3). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,004). NJOPTKP = Rp5).

sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Pasuruan;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2000 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;1 (satu) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2001 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2002 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;Hal. 27 dari 72 hal.

,untuk membantu proses keberatan NJOP PT IP tersebut terlebih dihadapan saksi Charles L.

Nilai tanah yang ditetapkan untuk BPHTB berdasarkan NJOP PBB adalahterlalu tinggi dan tidak realistis ;Bahwa nilai tanah perM2 yang ditetapkan sebagai dasar pembayaranBPHTB adalah sebesar NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Rp.1.700,perM2 adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya(tidak sesuai dengan nilai pasar) ;Bahwa untuk harga tanah di wilayah sekitar Kecamatan Seputih Mataramtersebut berkisar antara Rp.7.000.000, sampai Rp.8.000.000, per hektarnyaatau dengan kata lain

hanya Rp.700, sampai dengan Rp.800, perM2,dengan demikian penetapan nilai tanah untuk pembayaran BPHTB denganmengambil dasar NJOP PBB yaitu sebesar Rp.1.700, menurut PemohonBanding terlalu tinggi, seyogyanya nilai jual objek pajak adalah cerminandari nilai pasar ;Bahwa apabila penggunaan NJOP untuk pembayaran PBB PemohonBanding masih dapat menerima, dalam rangka ikut serta dalam memberikankonstribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah Lampung Tengah, tetapikalau penggunaan NJOP PBB tersebut dijadikan

Tanah yang tidak dapat dikelola............ 28.205.700 M2.Bahwa dari kondisi pemanfaatan lahan tersebut, maka seyogyanya penetapanBPHTB selain dengan NJOP yang sesuai dengan nilai tanah saat perolehanoleh Pemohon Banding juga harus mempertimbangkan kondisi pemanfaatanlahan, dimana tidak seluruhnya lahan yang diterima Pemohon Banding dapatdimanfaatkan sebagaimana harapan ;4.

diterima seluruhnya oleh Majelis (bahkan melebihi apa yangdimohon oleh Pemohon Banding) ;Dalam diktum tersebut terdapat kontradiksi, karena dalam surat permohonanbandingnya Wajib Pajak menyatakan bahwa NJOP sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar Rp.850, pe M2 adalah cukup realistisdan sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, selain itu menuntut agarBPHTB yang telah dibayarkan sebesar Rp.3.943.444.550, dapat ditetapkansecara final, namun dalam putusannya Majelis menetapkan NJOP sebagaidasar

;Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf j UndangUndang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2000,bahwa saat terutang pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan untukpemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalahsejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberianhak, maka NJOP PBB yang digunakan adalah NJOP PBB pada tahunperolehan, sehingga perhitungan

Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2020Tahun Pajak 2014 menjadi: Nilai Jual ObjekUraian Luas (m2) Pajak (NJOP) per m2) Jumlah Rupiah(Rp)Bumi 690.500.000 230 158.815.000.000Bangunan 1.198 280.000 335.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 159.150.440.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 159.138.440.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 63.655.376.000PBS terutang (NJKP x 0,5%) 318.276.880Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar

Talang BetutuNo. 11A Jakarta Pusat, dan menetapkan PBB terutang menjadi sebagaiberikut : Luas (m) NJOP (Rp)Objek Pajak 5Kelas Perm JumlahBumi 690.500.000 740 510.970.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 512.527.400.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2020 NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 512.515.400.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 205.006.160.000PBB terutang (NJKP x 0,5%) 1.025.030.800Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 256.257.700Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 1.281.288.500 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP Bumi Pada Perhitungan PBBTerutang Tahun Pajak 2014 yang dipertahankan oleh Majelis HakimHalaman 4 dari 8 halaman.

(Rp)Objek PajakKelas Per m* JumlahBumi 690.500.000 740 510.970.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 512.527.400.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 512.515.400.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 205.006.160.000PBB terutang (NJKP x 0,5%) 1.025.030.800Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 256.257.700Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 1.281.288.500 Menimbang,

Penetapan atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Tahun Pajak 2012bahwa Kode ZNT dan NJOP bumi/m? Pemohon Banding berbeda denganlingkungannya, baik jalan S.Parman maupun perkampungan disekitarnya.Lingkungan disekitar terbagi atas beberapa zona, sedangkan lokasi di pinggirjalan S.Parman termasuk Zona Nilai Tanah AA dengan NJOP Rp12.195.000,00/m?.: bahwa tanah milik Pemohon Banding tersebut sebagai objek pajak secarafaktual tidak menghadap secara langsung ke jalan Letjen S.

Parman Slipi,Palmerah, Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun2012 tidak dikenakan NJOP per M? sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakansama dengan NJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04Slipi, Palmerah, Jakarta Barat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2012dengan Kelas 053 dan NJOP per M?

bahwa Terbanding menetapkan NJOP bumi dengan kelas 041 sebesarRp8.145.000,00/m?

berdasarkan kode Zona Nilai Tanah AP.bahwa Pemohon Banding meminta agar NJOP bumi atas objek pajak denganNOP 31.74.031.002.0130004.0 dipersamakan dengan NOP31.74.031.002.0130125.0 dengan lokasi yang sama di RT.010 RW.04 Slipi,Palmerah, Jakarta Barat yang hanya dikenakan NJOP Rp.2.779.000,00/m2dengan Kelas 053, dengan alasan bahwa tanah Pemohon Banding secarafaktual tidak menghadap secara langsung ke jalan Letjen S Parman, Slipi,Palmerah, Jakarta Barat.bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan

(Rp)Bumi 25.300 041 8.145.000 206.068500.000Bangunan 3.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 213.425.300.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB =NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x Rp213.425.300.000 85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% x Rp85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 426.850.600 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaandalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa

Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak PBBTahun Pajak 2015 untuk Permukaan Bumi yang masih harus dibayarmenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut PenggugatKeterangan (a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 27.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB 27.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 10.832.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%

Benar atas SPPTPBB Tahun Pajak 2015 NOP: 64.05.000.728.3140050.3 tanggal 30November 2015, atas nama PT Bina Insan Sukses Mandiri, NPWP:02.594.772.2728.001 (sesuai Surat Gugatan), 02.594.772.2728.000(sesuai KEP), beralamat di Jalan Gajan Mada Nomor 28 RT 019, KampMelak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; alamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00 PBB yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp230.798.160,00 dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 79.996.100,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 310.794.260,003 Lebih Bayar (230.798.160,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

KEP302/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor:00001/273/10/313/14 tanggal 2/7 Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP006/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Luas (m2) NJOP

Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 952 768.358.353.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 779/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 773.179.353.000 Perhitungan Pajak Terutang; NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 773.179.353.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 773.171.853.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 309.268.741.200Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 1.546.343.706 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 779/B/PK/Pjk/2019industri serta mengklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) antara Bumimelalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman danbangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan,penggunaan serta peruntukannya dengan benar dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan

Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 952 768.358.353.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 773.179.353.000 Perhitungan Pajak Terutang; NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 773.179.353.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 773.171.853.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 309.268.741.200Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 1.546.343.706 Halaman 6 dari 8 halaman.