2.000.000,(dua juta rupiah);Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensitelah menyampaikan kesimpulannya masingmasing secara tertulis tertanggal 21 Februari2012 dan untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidanganperkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsiagar permohonan Pemohon ditolak dengan alasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor: 1462 K/Pid.Sus/2010ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,dalam pertimbangannya disebutkan :"Tuntutan Pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifatmendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Terdakwa danTerdakwa sudah lama mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang saat ini pemikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan untukmembangun daerahnya sehingga Majelis Hakim akan memberikanpengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa

Bahwa Selanjutnya ke empat warga sipil tersebut masukke dalam diskotig, setelah mereka masuk kemudian Terdakwamengajak Saksi, Praka Idul Juwanto Liti dan Kopda LuckyPrasetyo (Alm) untuk masuk kembali ke ruang diskotiq ClubAltitude, selanjutnya bergabung dengan keempat warga sipilyang telah terlebin dahulu masuk ke dalam ruang diskotiq danduduk disalah satu meja sambil minum minuman berakoholjenis Jackdanils.22.

Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada warga sipilyang berbaju pink dengan berkata abang ini (Saksi1 SerdaHerdin Herianto) sudah cukup dan mau pulang dijawab orangyang berbaju pink mari jo tidak lama mo kasih habis iniHal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59K/PM. III17/AD/X/2019minuman satu botol, sehingga Saksi1 Serda Herdin Heriantoduduk lagi dan minum minuman jackdaniles tersebut.5.

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/110/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/353/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/110/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/353/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Walidah;3.

(bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telahmenyatakan keberatannya namun tidak seluruhnya dibebankan kepadaPemohon dengan alasan Tergugat rekonvensi juga masih mempunyaltanggungan 2 orang anak dengan perkawinannya terdahulu sertaPengggat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka bagi Terbanding / dahulu Penggugat berlakuPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983pada Pasal 3 ayat (1 ) telah tegas dinyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian WAJIBmemperoleh izin atau SuratKeterangan lebih dahulu dari Pejabat dalam penjelasannya dinyatakan : Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian

Kantor Cabang Yogyakarta No tanggal 11 September 2009; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai44Pegawai Bank BNI hanya cukup dengan surat keterangandari atasannya tersebut saja, sehingga tidak diperlukanizin sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipilyang lain, oleh karena itu Majelis menganggap suratketerangan tersebut sudah cukup, sehingga pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa terlebih dahulu' berdasarkanketerangan Penggugat yang telah diakui sepenuhnya olehTergugat

BIN (ALM)SUKIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSL Menimbang, bahwa sesuai dalam penjelasan Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatuHalaman 34 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGtindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan

MH dan mediator dalamlaporannya tanggal ................. menyatakan bahwa mediasi antara PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Temohon Konvensi/Pengugat Rekonvensitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/083/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/291/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/083/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/291/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmat Ningsih ;3.

No. 224/Pdt.G/2019/PA.Blpdengan dalil uraian dalam rekonpensi ini;Bahwa oleh karena kemauan keras atau keinginan TergugatRekonpensi/ Pemohon tetap ingin menceraikan PenggugatRekonpensi/ Termohon dan segala tanggung jawab hukumnya,sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi/ Termohon, karena kita ketahui bersamabahwa Pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh penghasilan yang

SebabPemohon tidak mentaati peraturan kedinasan selaku Pegawai Negeri Sipilsebagaimana pasal 3 angka 4 dan pasal 10 angka 13 PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dapat dikenai Sanksi Berat berupa Pemecatan Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 5 dari 356.

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum memperoleh surat izindari atasannya, maka Majelis Hakim telah memperingatkan kepada Pemohontentang sanksi seorang Pegawai Negeri Sipilyang tidak memperoleh izin untukbercerai, sehingga telah teroenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1984dan Pemohon telah pula membuat surat pernyataan siapmenanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yangditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 09

majelismempertimbangkan kemampuan atas penghasilan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dipersidangan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai penjual kue dan sebagaitukang ojek yang dijalaninya sejak tahun 2016, hal ini pula bersamaan sejakadanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehinggamajelis hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi tidak pernah adanyanafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/086/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/294/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/086/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/294/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rif an;3.

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/082/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/290/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/082/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/290/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurkomalasari;3.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calonPenata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.Ahmad Rusdi Lubis;36.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.

Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.

Anmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.

Kemudian pasal 8 ayat (2) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangperkawinan secara tegas pula menyatakan bahwa : pembagian gajisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawaiNegeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk berkas istrinya dansepertiganya untuk anak atau anakanaknya;Hal demikian pula lebih dipertegas dengan adanya PeraturanPemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 jo Surat Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara No. 08/1983 yang mengatur Pegawai Negeri Sipilyang ingin

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiNurbayani;3.

September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama kaKurniawati;3.