NOMESIN NO RANGKA TAHUN1 MHCFVZ34PDJ001632 6HK1637429 20132 MHCFVZ34PDJ001633 6HK1637430 2013d. Kontrak Nomor : 88820140007, tertanggal 06 Maret 2014 5 (lima) unit TRUCKS PR ISUZU FVZ01. DUMB TRUCK FVZ34NO. NOMESIN NO RANGKA TAHUNMHCFVZ34PBJ000159 6HK1612200 2011MHCFVZ34PBJ000169 6HK1612501 2011MHCFVZ34PBJ000171 6HK1612588 2011MHCFVZ34PBJ000172 6HK1612586 2011MHCFVZ34PBJ000180 6HK1612659 201 1a fF wo hNnD =8. Bahwa komposisi sewa guna usaha yang tertera di Lampiran PSGU terdiridari :a.

KlatenAgama : IslamPekerjaan : Swasta1 Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 02 Pebruari 20132 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2013 s/d 14 Maret2013;3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 01 April 2013.4 Hakim Pengadilan sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 April 2013;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 April 2013 s/d 24 Juni 2013Terdakwa tidak dididampingi oleh Penasehat HukumPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Nomor 1481 K/Pdt/20132.

Bengkulu Utara,antara lain:1 Nurlianti : Rp 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah), diberikan pada tanggal 25 Oktober 20132 Sidarsah : Rp 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah), diberikan pada tanggal 31 Oktober 20133 Putri Suryati : Rp 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah), diberikan pada tanggal 30 Desember 20134 Helmi : Rp 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah),diberikan pada tanggal 03 Januari 20135 Wahyu Widodo : Rp 17.500.000, (tujuh

Nomor 2877 K/Pdt/20132 Tergugat I Rekonvensi sebagaimana bunyi Pasal 8 dan Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 083/MRBMP500/M2SKDW/0810 tanggal 24 Agustus 2010 berwenang untuk menyatakan debitur cidera janji dan karenanya berdasarkan Pasal 6 UUNomor 4 tahun 1996:"Apabila debitor (Tergugat Rekonvensi) cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaiui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan

No. 2148 K/PDT/20132. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr.

Dengan Rincian sebagai berikut:Rincian Kerugian Negara Pengeluaran KerugianNo Nomor SP2D Jenis Nilai SP2D (Rp) Sesuai KondisiSebenarnya Negaray:1 2 S 4 5 6=541 0107/SP2D/K UP 36.000.000,00 34.100,00 35.965.900,00BUD/20132 0129/SP2D/K TU 175.575.000,00 39.136.000,00 136.439.000,00BUD/20133 0163/SP2D/K GU 36.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00BUD/20134 0129/SP2DIK GU 36.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00BUD/20135 0396/SP2D/K TU 64.645.000,00 0,00 64.645.000,00BUD/20136 0565/SP2D/K LS 20.000.000,00

Nomor SP2D Jenis Nilai SP2D (Rp) Sesuai Kondisi NSebenarnya egaray'1 2 2 4 5 6=541 0107/SP2D/K UP 36.000.000,00 34.100,00 35.965.900,00BUD/20132 0129/SP2D/K TU 175.575.000,00 39.136.000,00 136.439.000,00BUD/20133 0163/SP2D/K GU 36.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00BUD/20134 0129/SP2D/K GU 36.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00BUD/20135 0396/SP2D/K TU 64.645.000,00 0,00 64.645.000,00BUD/20136 0565/SP2D/K LS 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00BUD/20137 0584/SP2D/K LS 25.363.000,00 0,00 25.363.000,00BUD

Hal itu terungkap dariketerangan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan di hadapan MajelisPeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 002/SP Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 153 K/TUN/20132/Set.Bawaslu/V2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yangmenyatakan menggunakan Surat Nomor 588/XV/KPU/2012 sebagailandasan hukum pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Penggugat.Padahal, secara kronologis dan sebagaimana diberlakukan olehsebagian besar KPU kabupaten/kota, landasan hukum pelaksanaanverifikasi

Oleh karena itu, amar putusan dalam KeputusanSengketa Nomor Permohonan : 002/SP2/Set.Bawaslu//2013 bersifatcacat hukum, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukumapapun;Bahwa, namun demikian, halhal yang dikemukakan oleh MajelisPemeriksa pada bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 77 sampaidengan halaman 91 Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 002/SPHalaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 153 K/TUN/20132/Set.Bawaslu//2013 perlu. mendapat perhatian, mengingat halhaltersebuttelah mencerminkan

No. 69 K/Pid.Sus/20132. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan baiksegi kualitas maupun kuantitas ;3. Membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen daripelaksanaan fisik pekerjaan yang diawasi ;e Namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. GATOTSUHARTO selaku Team Leader CV.

No. 69 K/Pid.Sus/20132 (dua) lembar Schedule Cargo Policy Asuransi Puri Asih,Nomor : 437/05/09/03 tanggal 25 April 2009 atas nama PT.Industri Lift Indo Nusantara ;Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan SistemTrasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI0365732001 ;Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel SafetyRules for the Construction dan Installation of Lifts dan ServiceLifts, Part 1 Electric Lift ;Foto copy Regional Container Lines, B/L NomorFOSCB09000062, Shipper

Nomor 2440 K/Padt/20132. Memeritahkan pihakpihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Intervensi (PT. BankBumiputera Indonesia Tbk.) sebesar Nihil;Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut di atas,para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Tergugat 1.

Nomor 2440 K/Padt/20132. Ir. Hendra Jaya selaku Dewan Komisaris dan/atau Pemegang saham80 % PT. Bank Perkreditan Rakyat Citraloka Danamandiri maupunselaku pribadi sebagai Tergugat Il;3. Mimi Indrawati, baik selaku Pemegang Saham 20 % PT. BankPerkreditan Rakyat Citraloka Danamandiri maupun selaku pribadisebagai Tergugat Il;di Pengadilan Negeri Kls.

Nomor 2440 K/Padt/20132. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) akan tetapi tidak dijelaskan secararinci dalam gugatannya mengenai:1) Pokok gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disisi lainmendalilkan tentang ganti rugi sehingga menjadi kabur pengertiannya,antara perbuatan melawan hukum atau ganti rugi atas perouatanperdata atau pidana ?

Nomor 2440 K/Padt/20132. Mengabulkan gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi untukseluruhnya ;3. Menyatakan menolak dan menyatakan tidak sah serta tidak berharga sitajaminan dan atau sita persamaan yang diajukan oleh para Tergugat Intervensi terhadap barang tidak bergerak/tanah berikut bangunan yangberada di atasnya, milik para Penggugat Intervensi, dengan masingmasingnomor Sertipikat Hak Milik:1.

Putusan Nomor 77 K/TUN/20132.

Putusan Nomor 20 K/TUN/20132. Bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatanatas amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.73/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 23 Juli 2012 karena tidak sesuai denganhukum yang berlaku.3.

Laporan Rincian Neraca, tanggal 7 Juni 20131 (Satu) Rangkap Persyaratan Pinjaman1 (satu) Rangkap Jadwal Angsuran KSP Agung Lestari1 (Satu) Lembar Brosur KSP Agung Lestari6 (lima) Lembar Foto copy Brosur KSP Agung Lestari1 (satu) Lembar Laporan Kolektibilitas KSP Agung Lestari1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Kolektibilitas PerKolektor/II, tanggaltransaksi 19/03/20131 (Satu) rangkap Daftar NasabahLancar, tanggal 21 Maret 20131 (satu) Lembar Laporan Outstanding Per Produk Pembiayaan, tanggal12 Januari 20132

2013, tanggal 01 Agustus 20131 (satu) Lembar Daftar Absen Karyawan/ti KSP Agung Lestari PeriodeBulan AgustusSeptmber 2013, tanggal 02 September 20131 (satu) Lembar Daftar Absen Karyawan/ti KSP Agung Lestari PeriodeBulan SeptemberOktober 2013, tanggal 01 Oktober 20131 (satu) Lembar Daftar Absen Karyawan/ti KSP Agung Lestari PeriodeBulan OktoberNovember 2013, tanggal 01 November 20131 (satu) Lembar Daftar Absen Karyawan/ti KSP Agung Lestari PeriodeBulan NovemberDesember 2013, tanggal 02 Desember 20132

Sri Wahyuni M Arifin, S.Pd,tanggal 29 Agustus 20132 (dua) Lembar Surat Keterangan LulusNomor:0333/UN36.1.MAT/PP/2013, An. Andi Haeriyanti, S.Pd, tanggal 29Agustus 20132 (dua) Lembar Surat Keterangan LulusNomor:0351/UN36.1.MAT/PP/2013, An.

Putusan Nomor 281 K/TUN/20132 Sutardjo, SH., Kepala Sub Bagian Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor,3 H. Temsy Nurdin, SH. MM., Kepala Sub Bagian NonLitigasi, pada Bagian Bantuan Hukum Setda KabupatenBogor,4 Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH., Pelaksana Sub BagianLitigasi, pada Bagian Bantuan Hukum Setda KabupatenBogor,5 Hanny Septianie, SH.

Bahwa memang benar pada tanggal 15 Agustus 2013 telah terjadipernikahan yang sah dengan kutipan Akta Nikah No. 0231/020/VIII/20132. Bahwa benar dalam dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohontelah melakukan hubungan badan (Bada dukhul) dan hasil buahperkawinan tersebut telah dikaruniaisatuorang anak bernamaXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 31 Mei 2018.3.

Nomor 2611 K/Pdt/20132. Bahwa pertimbangan dan keputusan Judex Facti bertentangan Pasal 171ayat 1 dan 2 HIR oleh karenanya telah melanggar Pasal 171 ayat 1 dan2 HIR yang berbunyi sebagai berikut:1. Dalam tiaptiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuansaksi;2. Perasaan atau sangka yang khusus yang terjadi karena akal tidakdipandang sebagai penyaksian;Bahwa Tergugat II/Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi MariaSusilowati Chief Administrasi PT.

Bulan September S/D 5,7% x Rp. 2.100.000 x 4 bin Rp. 478.823,Desember 20132.Bulan januari s/d 5,7% x Rp. 2.690.688 x 12 bin Rp. 1.840.431,Desember 20143.Bulan Januari s/d 5,7% x Rp. 3.110.000 x 12 Bin Rp. 2.127.240,Desember 20154.Bulan Januari s/d 5,7% x Rp. 3.234.000 x 9 bin Rp. 1.831.640,September 2016Rp. 6.278.134, 10.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugatdalam gugatannya pada bagian posita angka 17 yang menyatakan bahwaPHK dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh

Menyatakan gugur perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bimadengan Register Nomor : 1183/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 21 Oktober 20132. Membebaskan penggugat dari membayar biaya yang timbul dalam perkara inikarena miskin;Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 03Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Dra. Hj.AISYAH,SH.MH sebagai Ketua Majelisdengan didampingi oleh Drs.M.RUSLI,SH.MH. dan Drs.

No. 1568 K/PDT/20132 Pihak keII tidak dibenarkan menjual dan mengalihkan kekuasaan kepada oranglain untuk kepentingan lain;3 Bahwa Penggugat telah menempati dan memanfaatkan tanah hibah tersebut sejakpenghibahan sebagaimana dimaksud pada Posita 2 di atas hingga sampai saat inisecara terus menerus, dan selama itu pula Penggugat tidak pernahmenjadikannya jaminan sesuatu hutang atau menyalahgunakannya untukkepentingan lain selain untuk tempat pendidikan, dan tidak ada keberatan/penolakan sama sekali

Putusan Nomor. 02/B/PK/PJK/20132. Alasan Yuridis Pengajuan KeberatanKoreksi yang Dilakukan Pihak Terbanding atas Faktur Pajak Masukan PemohonBanding dari PT. Globalindo Pratama Telah Tidak Didasarkan KepadaKetentuan Perundangundangan Perpajakan yang BerlakuBahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding tidak memilikidasar yuridis fiskal yang kuat dan tepat untuk melakukan koreksi terhadappengkreditan pajak masukan tersebut.