permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

Permohon mengenai penetapan perubahan biodata(identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus administrasi persyaratan ibadah Haji dan untukkeperluan administrasi umum lainnya;hal. 7 dari 9 hal.

negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwakelebihan penyetoran PPh Pasal 21 PNS Daerah oleh PemerintahDaerah sebagai akibat diberlakukannya UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPTsehingga kelebihnan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002Hal. 2 dari 52 hal. Put.

Yasin &Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaianperubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkanSurat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman KeuanganRepublik Indonesia Nomor 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 ;b.

Perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :1.Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran DirekturJenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia NomorSE49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggungpemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi pejabat negara,pegawai negeri sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b.

yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara atau yang dapat merugikan perekonomiannegara tertera pada penjelasan umum di Undang Undang No,31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UndangUndang No. 30100Tahun 2002 yaitu) bahwa yang dimaksud Keuangan Negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karenaa) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusatmaupun daerah;b) Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri

Negara adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu) Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa atas pengajuan 2 ( dua ) buahproposal bantuan dana oleh Terdakwa kepada Gubernur JawaTengah, yang telah disetujui namun ternyata fiktif, danayang telah diterima oleh terdakwa secara keseluruhanberjumlah Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) namunyang masih tersisa yang disita dari saksi Priyadi sebesarRp. 1.000.000, ( satu) juta rupiah ) dan yang masihtersisa di rekening terdakwa dan berhasil disita sebesarRp

pertimbangantersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaanini ;Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum di UndangUndang No, 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UndangUndang No. 30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan KeuanganNegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena, salah satunya yaituberada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusat maupundaerah ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang termasukkeuangan Negara adalah segala bagian kekayaan Negara dan113segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatNegara yang tingkat pusat maupun di daerah , dalam kasusini Pejabat Negara yang dimaksud adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan didalam unsur secara melawan hukum

YUDI ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenangdalam mengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisishabu, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratberupa

YUDI ;= Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalammengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;= Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCab. Surabaya No.

ketentuan UU Nomor: 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 88 point (b) PNS diberhentikansementara, apabila diangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural dan PP Nomor: 11 tahun 2017 pasal 277 ayat 3 PNS yangdiangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural diberhentikansementara dari PNS serta pasal 278, pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlakusejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainyamasa tugas sebagai pejabat

negara, komisioner, atau anggota lembagaPFGE ELI FD et 5 nnn en4.

Pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejakyang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugassebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonsitruktural ; Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dan Surat Pembebasan Sementaradari Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 26 Juni 2013 tersebut Penggugat diangkat menjadi AnggotaKPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Surat Keputusan KeputusanKomisi

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SFApt, selaku Plt.

Satu) buahkorek api gaS warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.

YULIRAHAYU,selanjutnya Sdra.JUNAIDI Als JUN sendiri yang menyimpan,menyembunyikan barang itu di Samping rumah tempat kejadian danakhirnya ditangkap petugas polisi; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN membeli, menerima 2 (dua) paket plastik beningberklip berisi narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atauInstansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, memiliki

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menyerahkan, menjual, mMenyimpan, menguasai 2 (dua)plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan Saksi dalam perkara ini adalah :Saksi yang membeli, menerima shabu dari Sdra.

Bahwa perbuatan yang dilakukan olehTergugat I adalah perbuatan selaku pejabat negara dan bukan perbuatanpribadi dari Tergugat I sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan terhadap hartabenda dari Tergugat I. Selain itu juga tidak bisa dilakukan penyitaan terhadapasetaset dari Tergugat I selaku pejabat negara karena asetaset tersebuttermasuk dalam aset negara.

Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi : 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 234 Gubernur

1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwa pegawai negeri tersebutterdiri dari : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 48492 Anggota Tentara Nasional Indonesia ; dan ; 3 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi : 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; Menteri ; 2

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena5657e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara

dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 danP3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon (bukan atau tidakmengenai data pelaksanaan perkawinan

+ 97 m2 sertifikat Hak Milik Nomor2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel.Kecamatan Serengan Kota Suakarta/Solo Propinsi Jawa Tengahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14082009;Bahwa Tergugat I dan II perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat Isebagai Pejabat

Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan / balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak melakukan dan tidak melayani segalabentukpermohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hakkepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yangberkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanyaputusan

bertanggal 30 Januari 2014 , yang pada pokoknya sebagaiberikut :Jawaban Turut Tergugat ITDALAM EKSEPSI1 Bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadiliGugatan Penggugat dalam Register Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.Lmjkarena Penggugat telah salah memilih tempat Pengadilan yang berwenangmemeriksa perkara IN CASU, dikarenakan hubungan hukum Penggugat danTurut Tergugat IJ merupakan hubungan Hukum Admnistrasi Negara, sehinggasemua keputusan yang dikeluarkan merupakan Keputusan Pejabat

Negara atau11Publik, maka apabila ada pihak yang dirugikan akibat dikeluarkanya keputusanTurut Tergugat II dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara (Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;2 bahwa Penggugat keliru dalam menyebutkan subyek hukum dari Turut TergugatII dengan menggunakan format Cq. yang pengertiannya merupakan

tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Iserta Kuasa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenaikompetensi absolute yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :e Bahwa Penggugat telah salah memilih tempat Pengadilan yang berwenangmemeriksa Perkara In casu, dikarenakan hubungan hukum Penggugat dan TurutTergugat II merupakan hubungan Hukum Administrasi Negara, sehingga semuaKeputusan yang dikeluarkan merupakan Keputusan Pejabat

Negara atau Publik,maka apabila ada Pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TurutTergugat II dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara(Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha15Negara Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;e Bahwa Proses pemilihan Kepala Desa Randuagung telah selesai dan KepalaDesa Terpilih telah disahkan dan dilantik oleh Bupati Lumajang

+ 97 m2 sertifikat Hak Milik Nomor2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel.Kecamatan Serengan Kota Suakarta/Solo Propinsi Jawa Tengahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14082009;Bahwa Tergugat I dan II perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat Isebagai Pejabat

Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan / balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak melakukan dan tidak melayani segalabentukpermohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hakkepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yangberkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanyaputusan

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.3. Menteri.4. Gubernur.5. Hakim.6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.7.

Toing, yang pertama pada BulanDesember 2018 tapi sudah lupa tanggalnya, yang kedua pada tanggal 8Januari 2019 dan yang ketiga pada tanggal 14 Februari 2019;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu ;Bahwa untuk pembelian shabu yang pertama hanya Terdakwa bersamaTerdakwa Riski gunakan saja tidak ada yang dijual, pada pembelian tanggal8 Januari 2019, Terdakwa bersama Terdakwa Riski membeli narkotika jenisshabu seharga Rp

Toing, yang pertama pada BulanDesember 2018 tapi sudah lupa tanggalnya, yang kedua pada tanggal 8Januari 2019 dan yang ketiga pada tanggal 14 Februari 2019;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu ;Bahwa untuk pembelian pertama hanya Terdakwa bersama TerdakwaDimas gunakan saja tidak ada yang dijual, pada pembelian tanggal 8Januari 2019 Terdakwa bersama Terdakwa Dimas membeli narkotika jenisshabu seharga Rp 55.000, (lima

ratus ribu rupiah) dan untung pakai shabu sedangkanpada pembelian tanggal 14 Februari 2019, Para Terdakwa membeli shabuHalaman 26 dari 37, Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sagsebesar Rp 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dapatdipecah menjadi 6 (enam) paket, Para Terdakwa memperoleh keuntunganRp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan untung pakai shabu dikarenakanbelum semua shabu laku, Para Terdakwa telah diamankan oleh anggotaKepolisian; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat

Negara atau InstansiNegara yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Para Terdakwa membeli shabu secara patungan dari Sdr.

Bahwa sehubungan dengan dapat dikualifikasikannya Yayasan StellaMaris sebagai Badan Tata Usaha Negara dikarenakan pula dalamperjalanannya tentang unsur Pejabat Negara terjadi perluasan, dirnanakarena perluasan tersebut membuat yayasan yang adalan Badan Hukumjuga dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana yang disampaikan oleh Mr. Drs. E.

Sehingga dikarenakanadanya Pejabat Negara yang terlibat yaitu Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia maka Surat Keputusan Rektor yang dibuat olehbadan atau orang yang ada kaitannya dengan Pemerintah termasukHalaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.SusPHI/2017dalam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dan.

Dalam perjalanannya tentang unsur Pejabat Negara terjadi perluasan,dimana karena perluasan tersebut membuat yayasan yang adalanBadan Hukum juga dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana yang disampaikan oleh Mr. Drs. E.

fakta pada huruf a sampai huruf d di atas juga didukung dandiperkuat dengan adanya Yurisprudensi dan "Preseden" yang manapada pokoknya melegitimasi bahwa Yayasan pun adalah "kepanjangantangan dari Pemerintah", sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/1996 yang padapokoknya menyatakan bahwa suatu Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Rektor yang adalah suatu lembaga yang pendiriannyaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,sehingga dikarenakan adanya Pejabat

Negara yang terlibat yaituMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Surat Keputusan Rektoryang dibuat oleh badan atau orang yang ada kaitannya denganPemerintah termasuk dalam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;danb) Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya ("preseden"), yang jugamenggunakan Yurisprudensi Nomor 269K/TUN/1996 tanggal 5 Juli1996 ini dalam memutuskan bahwa Suatu Surat Keputusan Rektoratau Yayasan termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negaraantara lain:1) Putusan Nomor 11/Pdt./2011/PT.TK

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehinggadapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / nama ayah(bin) Pemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam AktaKelahiran dan Kartu Keluarga (bukti P2 dan P3) tersebut, karena buktitersebut Samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah Fotokopi AktaKelahiran dan Kartu Keluarga atas nama

kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon Il yang sebenarnyaharuslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikahdengan apa yang tercatat dalam bukti P2 tersebut, karena bukti tersebutsamasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah /pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon II dan tanggallahir Pemohon II yang tertulis

gugatanPenggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi secara arif dan bijaksanaserta menyeluruh, contohnya dengan tegas dalam petitum gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi dengan tegasmeminta kepada Badan Pertanahan Nasional/Tergugat I untuk menghukumTergugat Il untuk memperpanjang kepemilikan Penggugat atas bangunandiatas SHGB Nomor 595, dari hal tersebut jelas dalam gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi masuk dalamwilayah hukum Tata Negara, mengenai kewajiban pejabat

Negara untukberbuat sesuatu;.

sebagai alasan menolak eksepsikompetensi absolute adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karenatindakan penerbitan maupun perpanjangan adalah samasama suatutindakan dari pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II, KepalaKantor Pertanahan Nasional Kota Semarang;14.Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat/Pembanding dansekarang Termohon Kasasi pada intinya adalah mengenai perpanjanganSertifikat HGB Nomor 595, dengan Tergugatnya adalah Kantor PertanahanKota Semarang sebagai pejabat

Negara, karena itu berdasar hukum yangberhak dan berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 20 September 2016 dankontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan