farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sejak tahun2005 sampai dengan sekarang ;Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.Rtapelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat (3) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, suratizin sebagaimana dimaksud diatas berupa:o SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanan kefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitasproduksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

/ PER/V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik danijin kerja Tenaga Kefarmasian (BabV bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES /PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izin kerja tenagakefarmasian ;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan

Test tidakmempunyai keakuratan yang pasti tetapi hanya70% sehingga menimbulkan suatu keraguraguan akan hasil tes yang dilaksanakan olehSaksi1.Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 44K/PM.105/AL/1X/2021Bahwa Diskes Lantamal XII dimana pada saat ituSaksi1 mengambil sample urine Terdakwa tidakmempunyai dasar hukum karena bertentangandengan yang ada telah mengatur Petunjukteknis laboratorium pemeriksa narkotika danpsikotropika projustitis yaitu Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/MENKES

/SK/X/2009 dan PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yaitu Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012.

Bahwa di dalamKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika untuk Provinsi Kalbartelah disebutkan lembaga yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan atas dugaan Narkotikaadalah:(1) Unit Laboratorium Kesehatan ProvinsiKalimantan Barat.(2) Balai Besar Pengawasan Obat danMakanan di Pontianak.(3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium UjiNarkoba Badan Narkotika Nasional (BNN).Tanggapan atas keterangan Saksi2 Serda

Berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang PenunjukanLaboraturium Pemeriksaan Narkotika DanPsikotropika telah dinyatakan dengan tegasInstansi atau badan hukum yang berwenanguntuk melakukan pemeriksaan uji Narkotika danPsikotropika di selurun Negara Indonesia. RSBhayangkara Pontianak dimana dr.

/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.2) Terhadap barang bukti berupa barang, PenasihatHukum berpendapat bahwa barang bukti tidak sahmenurut hukum dan harus dkesampingkan karenabertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Projustitis dan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Lipgloss 48 15.000 720.000521 661.500 9.981.000 Bahwa Terdakwa memperoleh beberapa produk kosmetik tanpa izin edaratau tidak legal sebagaimana tersebut diatas dari Pasar Asemka dankeuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan setiap produkkosmetik sebesar 100% (Seratus persen); Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual, menyimpan beberapa produkkosmetik sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar yang dikeluarkanoleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

harga total Rp. 320.000,30) Kiss Beauty 30 Tint Lipgloos 48 Rp. 15.000, harga total Rp.720.000, Menimbang, bahwa selanjutnya bahanbahan kosmetik tersebutdibawa oleh para saksi ke Kantor Balai POM Sorong, selanjutnya dilakukanpanggilan terhadap Terdakwa Hasnia untuk lakukan proses hukum, karenabahanbahan kosmetik yang dijual tidak memilik izin edar dari Balai POMsebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakniBadan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor1176/Menkes

Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES

/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo

Wajo pernah melakukanpermohonan anggaran Dana APBNTP Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.15.000.000.000, ke Kementrian Kesehatan yang diperuntukkan untukpengadaan AlatAlat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulantersebut diproses oleh Kementrian Kesehatan dan berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/2015, tanggal 30 Maret 2015, Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten/ Kota

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015;12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri KesehatanNomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasKesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 157/ Menkes/SK/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010Halaman 83 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid.

2365 /Menkes/SK/XI/2011 Tanggal 22 NovemberHalaman 84 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid.SusTPkK/2015.

RepublikIndonesia Nomor : 434/ Menkes/SK/IX/2009 Tanggal 1 September 2009Tentang Penerimaan Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan KesehatanMasyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1028.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1006 /Menkes/SK/XI/2009 Tanggal 12 November2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Keempat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1029.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1205 /Menkes/SK

: 1036 /Menkes/SK/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011Tentang Penerimaan Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan KesehatanMasyarakat Tahun 2011 (dilegailisir);1037.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1783 /Menkes/SK/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus2011 Tentang Penerimaan Dana Tahap Ketiga PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2011 (dilegalisir);1038.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1937 /Menkes/SK/IX/2011 Tanggal 13 September2011

Nomor : 1006 /Menkes/SK/XI/2009 Tanggal 12 November2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Keempat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1029.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1205 /Menkes/SK/XII/2009 Tanggal 14 Desember2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Kelimat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1030.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 157/ Menkes/SK/I/2010 Tanggal

PEIRANTO T.BAR HSaksi Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes Ri No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksidalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No5960/Menkes/Petr/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkanrekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia PenilaiKhasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet Il tersebut mengandung trihensifenidil HCLdan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek.Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutpermenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintahsesuai dengan perundang undangan yang berlaku.Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar .Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

COLEKEBIN PARYANTO sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknyamenyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikutdi bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Iqbal als.Memble selaku pemilik uang yang telah diterima oleh terdakwa sebelumnya yakni uangsebesar Rp. 20.000, , maka menurut hakim adalah merupakan perbuatanpemindahtangan seperti yang dimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan danpertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yakni :dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terbuktisecara

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tujuh)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntungHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Smnrokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalampuntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang

irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB 600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118Halaman 3 dari 10 Putusan No. 303/PID.SUS/2020/PT SMG(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

NNF/ berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

2005 sampai sekarang ;Bahwa Ahli tidak memilki hubungan darah atau keluarga denganTerdakwa ahmad saidi als. bagong bin majeri ;Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) Undangundang No.36tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekrjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 /MENKES / PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik danijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasiannya berupa toko obatharus memilki ijin dan penanggungjawabnya seorang tenagateknis kefarmasian yang mempunyai SIKTTK.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.

RtaBahwa tidak semua orang diperbolehkan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011, tentangRegistrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian;Bahwa memang ada untuk obat dan bahan obat digolongkan atas 5(lima) jenis golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obatkeras, narkotika dan psikotropika;Bahwa Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas padaumumnya berupa suplemen vitamin, obat gosok, beberapa

didistribusikan ke toko obat; Untuk Pelayanan Kefarmasian : Toko Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh dijualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan ataruan pakaindalam lamanya 1 siklus pengobatan; Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlahtertentu/terbatasberdasarkan ataruan pakain dalam lamanya 1 sikluspengobatan, untuk obat keras bisa dijual langsung kepasiensepanjang memenuhi ketentuan Permenkes No.924/Menkes

KP.04.01/MENKES/330/2014 tertanggal 09 Oktober 2014; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat di persidangantelah mengajukan buktibukti sebagai berikut :I SURATSURAT1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxyang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSalatiga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,Bukti2 Fotocopy Kutipan Akta

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyatapecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tujuanperkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undangundang Nomor tahun 1974dan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21 yaitu membentuk keluarga sakinah,mawaddah, warohmah, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/330/2014 Tentang Izin Untuk Perceraian

terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggledahan benar dirumahterdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir TRIHEXPHENIDYL / THREX yangtergolong obat keras yang perolehannya hanya dapat dibeli di apotek denganresep dokter dan boleh diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan bolehdiulang dan yang berhak untuk menyimpan, mengedarkan obat obat jenissebagaimana yang dimiliki terdakwa adalah Apotik, pedagang besar farmasi,Dokter dan unit pelayanan Kesehatan sebagai mana diatur atau dimaksud dalamSurat SK Menkes

SUPRATIKNO, Apt., memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian.Bahwa jenis obat Threx yang dimiliki terdakwa sebagaimana ditunjukandipersidangan termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat jenis tersebut harusdengan resep dokter.Bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat jenis Threxadalah Apotek, pedagang besar Farmasi, dokter dan unit pelayanan kesehatansebagaimana diatur dalam surat Keputusan Menkes

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinyang dikeluarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.02/MENKES/744/2018tertanggal 31 Desember 2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1.

Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan, NomorKP.04.02/MENKES/744/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas namadrg. ISMAR, M.Kes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup, serta diberi kode P1;2.

atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintan Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintahn Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintah Kabupaten Tegal RSUD

TeguhPrinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Si dan Nur Taufik S.T,menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1283/NNF/2021 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertas dengan jumlah total 10(sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No.4Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Teguh Prinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Sidan Nur Taufik S.T, menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1283/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertasdengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peratu ran Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mengeluarkanisinya yang ternyata ada 1 (satu) plastik klip warna hitam yang didalamnyaberisikan tembakau .Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang ,Nomor Laboratorium : 669/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun yang disita dariterdakwa MUHAMMAD IBNU Bin DALIM SUSANTOadalah benar POSITIFmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

plastik klip warna hitam yang didalamnyaberisikan tembakau.Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang SemarangNomor Laboratorium : 669/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun yang disita dariterdakwa MUHAMMAD IBNU Bin DALIM SUSANTOadalah benar POSITIFmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam GolonganHalaman 5 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2020/PT SMG (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Bahwa Klinik Pratama disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RINo. 028/Menkes/Per/I/2011 tertanggal Jakarta 4 Januari 2011, dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014tertanggal Jakarta 11 Februari 2014, dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: KlinikPratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klinikyang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupunkhusus;5. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);6.

HK.02.02/Menkes/1 48/1/2010 Tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Perawat, tertanggal Jakarta, 11Maret 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl,dalam pasal 3 ayat (1) mengatur: Setiap Perawat yangmenjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanankesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki Surat IzinKerja Perawat (SIKP);8.

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izindan Penyelenggaraan Praktik Perawat.Bukti T. 8. a.36Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.9. Bukti T. 9.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.Bukti T. 9.a.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Tergugat telahmengajukan 3 (dua ) orang saksi yang bernama Dr.

BPJS maka perawatnyaharus mempunyai STR;Jika Klinik tidak memiliki ijiin dari Dinas Kesehatanakan dikenakan sangsiKlinik Pratama merupakan Klinik = yangmenyelenggarakan pelayanan medik dasar baikumum maupun khusus;Penamaan Klinik Pratama tidak ~ ~wajibmenggunakan nama Klinik pratama;Sesuai dengan Undangundang No.36 Tahun2014 tentang Kesehatan yang mempekerjakanprofesi Dokter dan Perawat tanpa ijin maka akankena sangsi.Pengaturan Klinik telah di atur dengan PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 028/Menkes

SPU. 119.05.20.09.16.0006 tanggal 22 September2020, telah menerima contoh barang bukti dengan No. 20.119.11.16.05.0088 KContoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang di bungkusamplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0, 12 gramyang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah

SPU. 119.05.20.09.16.0006 TGL 22 September 2020telah menerima contoh barang bukti dengan No. 20.119.11.16.05.0088.k contohbarang bukti tersebut di terima dalam plastic klip yang di bungkus amplopcoklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,12 gram yang di gunakan untukpengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap

Merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni 2015, tentang Daftar LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Lingkungan KementerianKesehatan Republik Indonesia, huruf A angka 5 "UPTD Balai BesarLaboratorium Kesehatan, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam di JalanTengku HM.

Serma DikdikSetyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil02/SK, Kesatuan Kodim 0112/ Sabang dengan hasil test urine positif daripengguna Marijuana (THC) merupakan surat resmi yang dapat dijadikanalat bukti berupa surat dan Pro Justisia terlepas dari bagaimana standaroperasional maupun prosedur Laboratorium yang dilakukan oleh UPTDBalai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh karena itu merupakankewenangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam KepmenkesRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes

dari contoh beberapa perkara tindak pidana Narkotika tersebut diatas yang disidangkan di Pengadilan Militer 101 Banda Aceh MajelisHakim dalam amar putusannya tidak pernah ada yang menyatakanpemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium KesehatanHal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapaRumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh yangtidak tercantum dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor194/Menkes

.20.275.000,00 Rp.18.795.000,00 Rp.23.049.000,00 Rp.32.980.148,00 Rp.4.934.000,00 Rp.100.033. 148,0012) Desember 459 Rp.19.060.000,00 Rp.17.290.000,00 Rp.28.948.000,00 Rp.35.558.250,00 Rp.4.836.000,00 Rp.105.692.250,00 Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Klinik ANANDA mengajukanklaim harga obat dengan menambah harga obat sebesar 40% dari hargayang tercantum dalam Lampiran Il Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Nomor:445/SK.0125/BPJSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Peraturan MenteriKesehatan Nomor: 069/Menkes

35.093.850,00 25.882.321,00 9.211.529,00JUMLAH 6.036 480.323.742,00 353.787.387,00 126.536.355,00 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran dengan menambahharga obat sebesar 40% sehingga terdapat kelebihan pembayaran hargaobat sebesar Rp221.321.174,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratusdua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)telah memperkayadiri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatantersebut bertentangan dengan :1.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes

sebagaimana mengacu pada Lampiran Ill pedomanpelaksanaan (manlak) Nomor 445/SK/0125/BP JSD/VI/2010 tanggal01 Juni 2010, sebagaimana dalam surat dakwaannya dan telahmenjadi fakta hukum dalam perkara ini bahwa telah menimbulkankerugian Negara sebesar Rp221.321.174,00 (dua ratus dua puluh satujuta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) ; Bahwa kerugian Negara tersebut timbul dikarenakan Terdakwa telahmelakukan penambahan harga obat sebesar 40% dari ketentuanPermenkes Nomor 069/Menkes

Terdakwa bukanlah Penanggungjawab pada Klinik Ananda,Terdakwa hanya penanggung jawab medis klinik yang adaberdasarkan rumusan Pasal 15 Permenkes Nomor920/Men.Kes/Per/XIV86 tanggal 17 Desember 1980 tentangUpaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telahdirubah dengan Permenkes Nomor 028/Menkes/PER/V/2011tanggal 4 Januari 2011. berdasarkan Permenkestersebut,pimpinan klinik haruslah seorang Dokter atau Dokter Gigi,sehingga Terdakwa duduk sebagai Penanggung Jawab Klinik danmerangkap sebagai

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 069/Menkes/SK/I/2006 dan Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008, sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum ;d.