Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PN JPR. tanggal 27 Juni2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

No. 2061 K/Pid.Sus/2014 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PNJpr,tanggal 27 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya ; Terdakwa sakitsakitan ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyaitanggungan keluarga ;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/Tipikor.Banding/2013/PTJpr. tanggal 26November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor

No. 2061 K/Pid.Sus/2014November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PN JPR.tanggal 27 Juni 2013 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana penjarayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"KORUPSI SECARA BERSAMASAMBA ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

Perpanjanganoleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Desember2014 s/d tanggal 5 Februari 2015;Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Februari 2015 s/d tanggal 7Maret 2015 ;Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret 2015 s/d tanggal 30Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d 19 April 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 10 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal11 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015 ;Halaman 1 dari 58 Putusan.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015;9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d tanggal 7 September2015 ;10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 7 Sep4 Oktober201511.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015 ;12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Nopember2015 s/d tanggal 2 Januari 2016 ;13.

SYUKRI, S.H., M.H, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sebagai Hakim Anggota ll, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 36/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 1Desember 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandi dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu WIPSAL, Sm.Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanoa

Usaha Negara menentukan bahwa :Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau rehabilitasiBahwa perlu kami sampaikan dalam keputusan perkara a quo, Ir RusmanSolin telah ditetapkan sebagai terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Rusman Solinsebelumnya telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp313.611.000,, (tiga ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah)sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk menolak permohonan penundaan Penggugat atas Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama

suratgugatannya , terlebih pada poin 8, 9, 10, 15 dan 16, namun sayangnyapembelaanpembelaan tersebut hanya bersifat subjektif dan tidakberdasarkan hukum serta tidak tepat sasaran apabila dituangkan dalamgugatan perkara aquo, sebab perlu Tergugat ingatkan bahwa perkaraaquo bukanlah upaya hukum (pembelaan) dalam konteks tindak pidanaumum yang menimpa Suami Penggugat;Bahwa perlu Tergugat ingatkan kembali terkait isi gugatan Penggugat padapoin 17, yang mengutip diktum dari amar putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Rusman Solin yaitu setelah ditetapbkannya sebagai Terpidanadalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:90/Pid.Sus.K/2014/Pn.Mdn tertanggal 02 Februari 2015 dan putusantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) sehinggadapat diusulkan untuk diproses dengan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti T2 & T4 );Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantahTergugat, maka Majelis Hakim akan menguji

Uang sebesar Rp10.088.520,00 (sepuluh juta delapan puluh delapanridu lima ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;78. 1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening Bank BNI 46 tanggal 18September 2013 ke Nomor Rekening 0159893832 Rekening LainLainKejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana FasilitasMenajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesarRp5.788.520,00;Tetap melekat pada berkas perkara;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (

No. 2191 K/PID.SUS/2014Lain Kejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana FasilitasMenajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesarRp5.788.520,00;Tetap melekat pada berkas perkara;8.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 22/TIPIKOR/2014/PT.PBR tanggal 06 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 23 Juli2014 yang dimintakan banding tersebut;

PBR tanggal 23 Juli2014 jo Putusan Perkara Nomor 22/TIPIKOR/201/PTR tanggal 06 Oktober 2014halaman 218 (point 12) dimana aliran atas kerugian negara dinikmati oleh :Saksi Endri;Saksi Basirun;Saksi Jhoni Ilrawan;Saksi Ramsanidar;Saksi Misnarita Sebesar;Edwin Achmad;Bahwa pada halaman 219 point 13 secara tegas bahwa kerugian negara~ 9 29 5 sudah dikembalikan oleh para pihak yang menikmati dimana dengan adanyapengembalian kerugian negara tersebut negara tidak lagi dirugikan;Bahwa melihat kepada hal

Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka sudahseharusnya putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena tidak adapertimbangan yang jelas atau tidak cukup pertimbangannya;Bahwa kekurangan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBRtanggal 23 Juli 2014 jo Putusan Perkara

/Pengacara danKonsultan Hukum JUHARI,SH. dan Rekan yang beralamat di Rumah murah blok K No.4 Komplek BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura dengan Nomor: W.30.UI/188/HK.02.04/IV/2016 tanggal 01 April2016 ;Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM, didampingi Penasihat Hukum B.

WIBOWO, SH dan Rekan di Jalan Ondikleo 18 Waena Kota JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2016 , yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas I A Jayapura denganNomor: W.30.91//HK.02.04/II/ 2016 tanggal 24 Februari 2016: ,3 Terdakwa Drs.

EDISON MUABUAY, M.Si, didampingi Penasihat Hukum YOHANISGERSON BONAY, SH dan ARIS BONGA SALU, SH sebagai Advokat/PenasehatHukum dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Bosnik No. 155, BTN PuskopadTanah Hitam, Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas I AJayapura dengan Nomor: W.30.UI/43/HK.02.04/I/2014;4 Terdakwa LUKAS MRAMRA, SH, tidak didampingi oleh Penasihat Hukumberdasarkan kehendak dan

Advokat berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) YANCESALAMBAUW dan Rekan di Jalan Dotulolong Lasut No.32 Lt.II Kelurahan PinaesaanKecamatan Wenang Kota Menado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapuradengan Nomor W30.VI/41/ HK.02.04/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:A Terdakwa YOHANNES ELUAY, S.H;1 Penyidik

Sus TPK / 2013 / PN Jap tanggal 12 November 2015serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidaksependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannyamenyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaktindak pidana Korupsi secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, makaperbuatan orang tersebut haruslah memenuhi

970 K/PID.SUS/201543. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Pelaksanaan anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 (DPASKPD)Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD : 2.06.01 nama SKPDDinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor DPASKPD :2.06.01/DPASKPD/KOTAJPR/2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 50/TIPIKOR

perkara untuk;Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa GAYUSMANUPAPAMI, S.E. sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 9 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:>Menerima permintaan banding dari Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI,S.E. dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor

No. 970 K/PID.SUS/2015 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr.tanggal26 Juni 2014 untuk selain dan selebihnya;> Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor31/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriJayapura, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11Februari 2015 dengan Tahanan Rutan;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Februari2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 dengan Tahanan Rutan ;6.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jayapura,Halaman 1 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PT JAP.sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 dengan tahananRutan;9. Perpanjangan Penahanan Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Juli2015 sampai dengan 05 September 2015 dengan tahananRutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M.

., M.H.Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Missi No. 10 KelurahanMandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftakan di KepaniteraanPengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura dengan Nomor.

W 30.UI/36/HK 02.04/01/2015 tanggal21 Januari 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :.Surat Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 21/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP, tanggal 20Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;I.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal20 Agustus 2015, tentang hari sidang;Hl.

KEBERATAN PERTAMABahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMakassar Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1Agustus 2013 pada halaman 199 paragraf ke1.58Bahwa jika dicermati lebih jauh pertimbangan hukum judex factiediatas dalam memutuskan perkara aqua amat nyata judex factietidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertaipertimbangan yang cukup atau) memadai (onvoldoendegemotiveerd) untuk sampai pada kesimpulan bahwa apa yangdidakwakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa

KEBERATAN KEDUABahwa keberatan kedua ini masih sangat relevan dan tidakterpisahkan dengan keberatan pertama sebagaimana yang teruraidiatas jika kemudian dihubungikan dengan unsur delik dimanaPemohon Banding/Terdakwa yang diduga kuat telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasisebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan serta putusanaquo.Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal1 Agustus 2013 pada halaman 199

KEBERATAN KETIGABahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMakassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1Agustus 2013 pada halaman 206 paragraf ke1.Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ini amat jelas jikaPemohon Banding/Terdakwa Suparmin,ST.

KEBERATAN KE EMPAT.Bahwa unsur merugikan negara atau Perekonomian Negara yangdiduga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimanapertimbangan judex factie Hakim Pertama dalam putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 padahalaman 213 paragraf ke2.60Bahwa fakta hukum yang terungkap didepan persidangansebagaimana perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan pada proyek jasa pengharum ruangan dan toiletgedung

KEBERATAN KELIMA.Bahwa pertimbangan judex factie Hakim Pertama dalam putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 23/61Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 padaHalaman 220 paragraf ke1.Bahwa judex factie hakim tingkat pertama sangatlah keliru dantidak dapat memaknai maksud dari pasal 55 ayat ke1 KUHPidanadengan menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa telah memenuhisemua anasir dari perbuatan bersamasama dalam melakukanTindak Pidana Korupsi dengan hanya melihat 2 orang

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBY10.11.12.September 2018;Ditahan oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 03 September 2018 sampaidengan tanggal 22 September 2018;Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejaktanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 14 Nopember 2018;Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tipikorpada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Nopember 2018sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal12 Februari 2019;Penetapan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal14 Maret 2019;Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, sejak tanggal

,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim KetuaMajelis, Anang Satriyanto, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanHalamaan 51 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYTinggi Surabaya dan Irwan Rambe, S.H.

Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dansalinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilanhalaman 2 dari 92 halamanNomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMNegeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :1.

Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari2014, No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasinhalaman 18 dari 92 halamanNomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMyang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari2014, No. 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm., dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Pebruarihalaman 79 dari 92 halamanNomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikanmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwasebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ; oonsenene Menimbang, oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, dan takada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan

diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal64 ayat (1) KUHP, ketentuanketentuan dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981)dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota, danputusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggotaserta SETIAWANDI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua,ttdMARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.

Menolak gugatan penggugat untuk dan lebihnya;Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Srgyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Pembanding II/Tergugat II telahmengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serangtersebut;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor 47/Pdt.G/2014/PN Srg yang dibuat oleh jurusita pengganti PengadilanNegeri Serang yang menerangkan bahwa permohonan

banding dari PembandingIl/Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugatpada tanggal 29 Juli 2015;Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Srgyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang yangmenerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Pembanding /Tergugat melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan NegeriSerang tersebut;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor 47/Pdt.G/2014/PN Srg yang dibuat

dengan tanggal 7 Februari2019;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampaidengan tanggal 19 Maret 2019;Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April2019;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 4April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang TigaRedelong, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehuntuk tahap I, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehuntuk tahap Il, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31Agustus 2019;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/PID/2019/PT BNA8.

PUTUSANNOMOR13/TIPIKOR / 2018 / PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : REIKA ZULAEKHA A. Md alias REIKAalias IKA Binti SUMARDI.Tempat lahir >: Indramayu;Umur/ Tgl.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan TinggiJawa Barat sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengantanggal 9 Mei 2018;Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 7 Mei2018 sampai dengan 5 Juni 2018;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 6 Juni2018 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2018Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi Tingkat Banding tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa barat selakuKetua Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Juli 2018nomor 13/TIPIKOR/2018/PT BDG serta berkas perkara tindak pidana korupsipada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 April 2018 Nomor: 98 / Pid Sus TPK / 2017 / PN.

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2011No.91/Pid.Sus/2011/PN.Sby sejak 11 Agustus 2011 s/d tanggal 09 September 2011; 4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2011No. 91/Pid.Sus/ 2011/ PN,Sby. sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 07 Nopember2011 ; ar 5.

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 91/Pid.Sus/ 2011/PN,Sby. sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011 ; Terdakwa di persidangan tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :Andy Firasadi SH.MH., Amir BurhannudinsSH, Wakit Nurochman,SH.

,dan IsyaJulianto,SH.Advokat yang berkantor pada Firasadi & Associates di Ruko Klampis MegahBlok A12 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2011 ; Pengadilan.............Pengadilan TIPIKOR tersebut : Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara terdakwadiatas ; ~ = 22 22 nnn nnn oan nnn on nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn neeTelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di Persidangan ; Telah mendengar keterangan saksi saksi, dan keterangan

NUZULIA, SH. dkk telahdilimpahkan kepengadilan TIPIKOR Makassar pada tanggal 28 Juli 2017dengan nomor pelimpahan perkara No. B120/R.4.16/Ft.1/07/2017;3. Bahwa terhadap harta benda milik penggugat sebagaimana pada point 1telah dilakukan penyitaan oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi SulawesiSelatan guna pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi atas namaHj. A.

NUZULIA, SH.dkk yang mana saat ini perkara nya sedang dalampemeriksaan tahap pembuktian di Pengadilan TIPIKOR Makassar dengannomor perkara 98/PID.SUSTPK/2017/PN.MKS. Sehingga terhadap objekgugatan Penggugat A quo tersebut saat ini sedang dalam atau masihberlangsung pemeriksaannya di Pengadilan TIPIKOR Makassar (underjudicial consideration) sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugatharuslah ditolak, hal ini bersesuaian dengan exceptio litis pendentis.

A.NUZULIA, SH. dkk telah dilimpahkan kepengadilan TIPIKOR Makassar padatanggal 28 Juli 2017 dengan register perkara No. 98/PID.SUSTPK/2017/PN.MKS, sehingga pemeriksaan terhadap objek perkara a quo yangdijadikan sebagai barang butkti adalah masih dalam proses pemeriksaan.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang ekspsitersebut terlebin dahulu dipertimbangkan tentang faktafakta yang ditemukandipersidangan yaitu:Bahwa dalam perkara atas nama tersangka Tindak Pidana Korupsi AndiNuzuliah telah

PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017.Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 22, menurut Tergugat adalahsalah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa yaitu Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 adalahsudah tepat, mengingat tindak pidana yang dilakukan Penggugat tergolong dalamTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.Bahwa mengingat telah terbukti dalam persicfangan tipikor Tindak

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telahsesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketaditerbitkan berdasarkan:1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No.36/Pid.SusTPK/2016/PN Sm.2) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun 2014.3) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.12.2.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telahsesuai dengan Asas Kecermatan, sebab didukung oleh dokumen daninformasi, antara lain:1) Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN Smr.2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalamposisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganHalaman 34 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, dalam jabatan selaku

PeraturanPemerintah No. 11 tahun 2017;7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018, danb) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Snr;Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun 2014 jo.

,MM yang ditujukan kepada Bupati KutaiKartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Pusat Kajian & BantuanHukum (PKBH) Nomor : 02/PKBH/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019,Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH Tipikor yang ditujukan kepada Kepala PPID UtamaKabupaten Kutai Timur;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat permohonanpermintaan salinan putusan TUN dalam perkara PTDH Tipikor tanggal26 Nopember 2019;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PDT/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilanHalaman I dari 76 putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT SBY10.Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4Juli 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 23 Juli 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengantanggal 23 Agustus 2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejaktanggal 23 Agustus 2017

sampai dengan tanggal 21 September 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20November 2017;Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 1 November 2017 sampaidengan tanggal 30 November 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampaidengan tanggal 29 Januari 2018

Yulie BartinSetyaningsih, SH.MM masingmasing Hakim ad hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Anggota dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,Tanggal 18 Januari 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.

NANI tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. als.

P U T U S A NNomor: 7/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat banding, telan menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : NURAINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos als. NANI ;Tempat Lahir : Tanah Merah ;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/07 Mei 1969 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Raya Mandala, Gg.

Tipikor/2013/PNJPR tanggal 29 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4.Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 07 Oktober 2013 seama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November2013 ;5.Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi

pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 04 November 2013 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12Desember 2013 ;6.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan Penetapan Nomor: 93/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR.tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;7.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 104/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumAdvokat bernama: M.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Desember2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan TinggiGorontalo, masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H.sebagai Panitera Pengganti, tanoa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDH.BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.TTDH.