R@dAaKSI oo... cece ccceeeeee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariNarusllah (Pemohon).Banda Aceh, 09 Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Padt.P/2019/PN Bna.

Panitera, PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikutiHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 09 November 2016 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkuluyang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk danatas nama Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu) Nomor 80/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl,

Karena secara Hukum Tata Negara Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) lebih berkompeten daripada Badan Pengawas KeuanganPembangunan (BPKP) ;Bahwa dengan demikian unsur Unsur Yang Melakukan, Yang MenyuruhMelakukan dan Yang Turut Serta Melakukan " tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016 Lampiran (T.2)bersama ini saya sampaikan Permohonan dan alasan Pengajuan PKsebagaimana diamanatkan

Agung Mahkamah Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo tingkat Judex Juris dengan alasansebagai berikut :Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jikakeadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnyaakan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala TuntutanHukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadapperkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;NOVUM/KEADAAN BARU ;1) NOVUM 1 : Keputusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan diatas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri PermohonanPK/dulu Terdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukanJudex Juris dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan di atas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri Permohonan PK/duluTerdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukan Judex Jurisdengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR 19/ TIPIKOR / 2017 / PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : EUIS NURLELA Binti SUGITO.Tempat lahir : Sukabumi;Umur/ Tgl.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenistahanan kota sejak tanggal O08 November 2016 sampai dengan tanggal07 Desember 2016 ;5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal O5 Februari2017;6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi JawaBarat sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret2017;7.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 9 Maret 2017Nomor: 89 / Pid Sus TPK / 2016 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September2016 No. Reg. Perk.

Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingipara Hakim Anggota serta dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H. sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung,tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

yang menjadi Tersangka / Terdakwa dalam Kredit PembibitanSapi Perah adalah hanya kelompok peternak sedangkan pegawai BankJatim sampai saat ini belum pernah ada yang menjadi Tersangka maupunTerdakwa;Bahwa Kredit Usaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim semuanya macetuntuk seluruh Jawa Timur khususnya untuk Kabupaten Pacitan dan diKabupaten Pacitan ada enam kelompok peternak yang menerima KreditUsaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim yang kesemuanya macet, akantetapi tidak semuanya diajukan ke Pengadilan tipikor

, yang diajukan kePengadilan tipikor hanya Kelompok Pacitan Agromilk dan PacitanAgromilk II;Bahwa Pacitan Agromilk II beranggotakan sepuluh orang yang terdiri daritujuh orang Pegawai Negeri Sipil dan tiga orang bukan Pegawai NegeriSipil, tetapi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor hanya delapan oranganggota dan dari delapan orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/Gurusebanyak lima orang tetapi yang diberhentikan dengan tidak hormathanya empat orang yaitu Para Penggugat;Bahwa dua orang yang tidak diajukan

ke Pengadilan Tipikor juga sebagaiPegawai Negeri Sipil tetapi sampai sekarang tidak pernah diajukansebagai Tersangka / Terdakwa;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara tipikortidak ada rasa keadilan dan hal ini diikuti oleh Tergugat yang telahmemberhentikan Anggota Kelompok Pacitan Agromilk Il yaitu ParaPenggugat sehingga Para Penggugat merasa tidak ada rasa keadilandalam perkara ini;.

;Bahwa, saksi mengetahui tentang Putusan Tipikor Nomor 287/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby.tanggal 19 April 2018;Bahwa, saksi terpidana 1 tahun subsidair 2 bulan dan denda 50 juta;Bahwa, saksi mengetahui PNS yang terpidana adalah saksi sendiri (GatotSunyoto), Endro, Setyadi, Sartono, Suwarno;Bahwa, saksi diberhentikan dengan hormat dan dengan hak pensiun;Bahwa, kelompok yang mendapatkan kredit Agromilk ada dua yaitu Agromilk dan Agromilk II;Bahwa, yang memberikan kredit adalah Bank Jatim ;Bahwa, terpidana

Saksi DHENY ADITYA PERMANA;Bahwa, saksi adalah anak dari Bapak Gatot Sunyoto (Saksi pertama dalamperkara ini);Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa, Anggota Agromilk Il adalah Gatot Sunyoto, Suramto, Setyadi,Sartana, Endro Sukmono, Suwarno, Supriyadi, Sugiyanto, Eko Budi ;Bahwa, yang diajukan ke Tipikor ada delapan orang diantaranya yang PNSadalah Setyadi, Endro, Gatot Sunyoto, Suwarno dan Sartono;Bahwa, delapan orang tersebut dijatuhi hukuman selama satu tahun

Sus - Tipikor / 2014 / PN Dps

Sus Tipikor / 2014 /PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Para Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tgl lahir WAYAN BUDIASA, SE. ;Angantaka Badung ;50 Tahun / 10 Nopember 1964. ;Jenis kelamin Lakilaki. ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal Link.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ Tgl.LahirJenis kelaminKebangsanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi ;: Semarang ;: 32 tahun/ 29 Mei 1978 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Jl.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama para terdakwa :1. Nama lengkap : K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.

Menyatakan bahwa Pengadilan TIPIKOR Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini, atau Dakwaan tidak dapat diterima.atau surat Dakwaandinyatakan batal demi Hukum.;3. Menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan TerdakwaI dari Dakwaan ;4. Menyatakan bukan perkara pidana, dan Majelis tidak berwenangmengadilinya ;5.

Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pangadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor98/Pid.Sus/2011/PN,Tipikor Smg atau nama Para Terdakwa 1. K.H.M.115NURUL HUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.MOCHAMAD GHOFAR bin H.HUFRON.3: Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No,Rrg Perk.Pds04/03.31./FT,1/12/2011 atas nama Para Terdakwa ; 1. K.H.M. NURULHUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.

diterima.Bahwa menurut ahl, kewajiban user yang menggunakananggaran dapat dianggap selesai karena sudah melaporkanpenggunaannya kepada pemilik anggaran dalam hal iniEksekutif, karena tidak ada teguran maka sebetulnya tidak adamasalah dan sudah disetujui, dapat disimpukkan bahwapertanggung jawaban disetujui karena tidak ada keberatan daripihak Eksekutif selaku pemilik anggaran.Bahwa menurut ahli, untuk menentukan adanya kekeliruandalam suatu Keputusan Pejabat Negara, maka bukanmerupakan wewenang Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24Oktober 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013 ; 4. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tantggal 31Oktober 2013 sampai dengan 29 Nopember 2013 ; 5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang No. 367/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 25Nopember 2013, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ; Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya H. ArifN.S, SH, MH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara H.

Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Smg jo Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara masingmasing tertanggal 13 Nopember 2013, sehingga dengandemikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatanuntuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakanbanding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7

DJAMIAN, SH.MH.CN sebagai HakimAd Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal18 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi olehhal 56 dari 57 hal Put.No.89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPara Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSTOFA, SH.

MENGADILI : - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014 pada amar putusan Nomor 2 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa I.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Il, sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 (Tahanan Kota) ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.tanggal 4 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos Alias HERMAN danterdakwa Il.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, Terdakwa Herman Sasawe, S.Sos alias Hermanmelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 8 September 2014, sesuai Akta Permintaan

Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal sedangkan Terdakwa Il tidak mengajukan banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 46 dari 60 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PALPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

September 2014;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnyamengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karenapara Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara selama prosespersidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

RUSLI SIBUA,M.Si menyampaikan Permohonan PenundaanPemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap klienkami sebagai tersangka dalam dugaan Tindak PidanaSuap terkait pemenangan sengketa Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi(MK), sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1 KUHP,sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapilangsung ditetapbkan sebagai tersangka dalam dugaanTindak Pidana Suap terkait pemenangan sengketaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP. Untuk itu.

/Prap./2015/PN Jkt.Sel.sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP.

Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu,tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilanbelum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwukberpendapat permohonan pemohon harus dinyatakangugur;10) Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yangdihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yangdiajukan oleh Ir.

T2, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 30 Juli 2015 mengenai hari sidang;. 13, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 76/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2015;. 14, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasatanggal 28 Juli 2015 dari Rusli SibuaT5, Putusan praperadilan Nomor: 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel a.n.Drs. Ir. H.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal55 ayat (1) KUHP;6. Bahwa Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah SulawesiTengah, khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik, sampai denganditerbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerjapengabdian kurang lebih 11 Tahun. Dalam masa kerja Penggugat selamakurang lebin 11 Tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuanbaik,mengabdi terhadap bangsa dan negara;VII.

P101635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama Tiga Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai denganfotokopi);Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd.

Arif, NIP:198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangApartur Sipil Negara (fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (fotokopi);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55ayat (1) KUHP);bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melanggarketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenASN, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap saudara Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55 ayat(1) KUHP), Pengadilan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan dasar yangmengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengatur/atau menentukan dan /atau membedakan apakah

penerimaan honor panitia berikut bend 26 (ASLD;Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir);Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi berikutlampirannya (ASLD;Fotocopy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan Nanggulan KabupatenKulon Progo ;Dikembalikan kepada Pemkab Kulon Progo ;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

No. 02/TIPIKOR/2014/PTY., dan Nomor : 02AKS/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk., jo No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo.

PutusanNomor : 02/TIPIKOR/2014/PTY., terasa menambah berat bebanhidup yang Pemohon Kasasi dan Keluarga alami ;Sejak ditetapkannya Pemohon Kasasi sebagai Tersangka sampai sebagai Terdakwadugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah TPA sampah BanyurotoKecamatan Nanggulan Tahun 2006. Pemohon Kasasi dan keluarga sudah merasakanberatnya beban hidup yang Pemohon Kasasi tanggung.

, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

PADA PENGADILANTINGGI DKI JAKARTA YANG TELAH MENGUATKAN JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATHal. 35 dari 51 hal.

Nomor : 970 K/PID.SUS/201436MENGENAI TERBUKTINYA DAKWAAN SUBSIDIAIR JAKSA/PENUNTUTUMUM ADALAH TIDAK DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMSERTA ALASANALASAN TERLEBIH DAHULU SEPERTI YANGDIWAJIBKAN UNDANGUNDANG SEHINGGA MERUPAKANPERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDEGEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBILALIH BEGITU) SAJA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATTANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SENDIRI.Hal ini dapat dilihat dalam

harusdibatalkan;c Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalamPerkara Pidana Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukuppertimbangannya.3 BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR

Thomas Patriadan Zulvia adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing, jadisama sekali tidak ada bentuk kerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsidalam perkara ini.BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILANNEGERI JAKARTA PUSAT dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuanhukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal185 ayat (6) KUHAP DALAM MEMBUKTIKAN ADANYA KERUGIANNEGARABahwa apa yang menjadi perhitungan dari BPKP mengenai selisih antaraharga dari

Bahwa Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnyadengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keterangansaksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alatbukti.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktafakta

MARLINA MOHA SIAHAAN danlangsung menyerahkan dana TPAPD tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu) Milyar Rupiah), (sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado No. 20/PidSus/2012/PN.Mdo atas nama terdakwa Cimmy Chebby Philip Wua,S.STP.ME dalam kesaksian dari saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal.84 s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksiJasirung Hiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal. 84s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksi JasirungHiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

,MH Hakim Pengadilan Negeri dan EMMA ELLYANI,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umum padahari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakimAnggota di bantu oleh FRANKI W. RUMENGAN,SH. Panitera PenggantiPengadilan Tipikor Manado, dihadiri oleh LUKMAN EFFENDI, SH PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Hj. HALIDJAH WALLY, SH. MH.

PUTUSANNOMOR : 1048/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.PengadilanNegeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnyasebagai berikut :1.Nama lengkap: AGUS WALUYO alias BEDULTempat lahir : TegalUmur/tanggal lahir : 15 Juli 1987Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Karet Pedurenan

Pemohon Kasasi dengan Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana telahPemohon Kasasi uraikan didalam Memori Banding ini.eKemanfaatan Hukum.Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan initerutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perlakuan tidak adil.

Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 tidak mencerminkan rasakeadilan masyarakat karena tidak melindungi hakhak Pemohon Kasasi pihak/orang yang telah melaporkan hilang/terjadinya selisih Pelumas di Gudangdengan buku Stock yang ada kepada atasan Pemohon Kasasi jadi dalam perkaraaquo, Majelis Hakim Judex Facti tidak mengkongkretisasi keadilan masyarakatHal. 111 dari 146 hal.

Tanggal 23 November 2011 Juncto Putusan Judex FactiTingkat Kedua Perkara No. 23/Tipikor/2011/Pt.Pdg Tanggal 24 Januari 2012;3 Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan TelahMelakukan Perbuatan Yang Didakwakan ;4 Membebaskan Para Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum;5 Mengembalikan Nama Baik, Harkat Dan Martabat Para Terdakwa KepadaKeadaan Semula;6 Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 S/D 540 Sebagaimana Terlampir DalamDaftar Barang Bukti:Kesemuanya Dikembalikan Kepada Pt.

No. 689 PK/PDT/2014Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15 Januari 2009, Jalan Gajah Mada Nomor17, Jakarta 10130, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi PutusanPerkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang ditujukan Kepada Yith.

Bahwa oleh Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, melalui DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,dalam suratnya Nomor 048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal:Pemberitahuan Isi Putusan, dengan hormat meminta dan memohon bantuanKBRI Singapura untuk meneruskan surat dari Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, untuk menyampaikan SuratHal 2 dari 60 hal.Put.

Surat = dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor = dan HIJakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15Januari 2009;2. Surat = dari Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler,Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dalam suratnya Nomor048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan IsiPutusan;yang disampaikan kepada Mr.

Surat Panggilan Sidang Pertama yang diberitahukan oleh PengadilanNegerl/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5292.IV.2008.04.BIL, tanggal 23 April 2008, supayaTergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hariSelasa, tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB, yang hanyaberlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24April 2008;3.2 Surat Panggilan Sidang Kedua yang diberitahukan

oleh PengadilanNegeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5877.VII.2008.04.BIL, tanggal 23 Juli 2008, supaya Tergugatdatang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa,tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskanTanda Terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 Juli 2008;Sedangkan ternyata Tergugat (sekarang: Pelawan) tidak pernah menerimakedua Surat Panggilan Sidang

Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggarPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64ayat (1) KUHPIdana;2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum;Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2896 K/Pid. Sus/20183.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur menemukan ada penyimpangan dalam penggunaandana komite sekolah, Block Grant Kota Mediun mengakibatkanterjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp749.138.655,32 (tujuhratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribuenam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh dua sen):Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti tidaksalah dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, serta telah setimpaldengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa apa yang diuraikan oleh Terdakwa tidak mempunyai dasar hukumyang jelas, dalam memori banding terdakwa yang menyebutkan "perbuatanterdakwa tidak pernah

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassarselaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu pula olen Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.H. M. IMRAN ARIEF, S.H.,MH. PANITERA PENGGANTI,Hj. DARMAWATI, S.H.