:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

Penangkapan 10.11.Penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres TTU tanggal 17Desember 2011 j n+ nn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nen nnnPenahanan oleh Penyidik Polres TTU dari tanggal 18 Desember 2011sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 7 Januari2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 16 Februari 2012 sampai dengatanggal 16 Maret 2012 ;

"Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ;Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampaidengan tanggal 30 Juni 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 JuliDOG paseearer eee senreeeee ese rece eeeeeereeneennneeeromeeenoemmememeneneemenainPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengantanggal 28 September

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengantulisan putusan Nomor 167/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tertanggal 09Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor sedangkan halamanberikutnya Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PTBNA dimanapenomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertamaHal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanyapidana biasa.

PUTUSANNo. 101 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.

,MH., dan SophianMarthabaya, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Sophian Marthabaya, SH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA. bin H

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 187 PK/Pid.Sus/2018.

KEBERATAN PERTAMAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI;Bahwa Judex Facti Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan

KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG' UNSURMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANJudex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimanapertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut

KEBERATAN KETIGAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPATMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telahsalah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 93 dari 110 hal. Put.

No. 2953 K/Pid.Sus/2015berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugiannegara, maka unsur dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara tidak terpenuhi.IV.KEBERATAN KEEMPATJUDEX FACT SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANGMELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN PERBUATANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada PengadilanNegeri Banjarmasin telah salah

KEBERATAN KELIMAPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa dan nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT.

PRINT05/0.5.10/Ft.1/12/2011 tanggal 24 Nopember 2011, sejaktanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 52/Pen.Pid.Sus/XII/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 iHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember2011 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengan tanggal 20 Januari 2012 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal19 Januari 2012 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 21 Januari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 4Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 126/PN.K/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby,sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;8 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 16 April 2012 Nomor : 126

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :12/Pid.Sus/2011/PN. Sby, tanggal 1 Maret 2012 ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ; Telah mendengar keterangan para terdakwa ; Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1.MENUNTUT:Menyatakan terdakwa I.

Ambon, yaitu pada tanggal 18Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

M.Si..Keberatan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut adalah mengenai: putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukumTerdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesarRp.89.000.000,00 (delapanpuluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh JaksaPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPDS05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus MengenaiPEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADATERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:Ill

M.Si;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra MemoriBanding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapatdengan alasanalasan yang disampaikan JPU/ Pembandingputusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama

Oleh karena ituKepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohonHalaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBkeringanan hukuman. Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan danmerupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam.Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkanJPU kepada KOmisi Kejaksaan atas dugaan pemerasan.

PASAL 12 HURUF ADAN HURUF B UU TIPIKOR? BUKANKAH SEMUA ORANGBERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM ?

Nomor 45/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSmelanggar asas legalitas dalam proses penegakan hukumnya dengantidak adanya tindakan atas diri Penyuap sebagaimana di maksud dalamUU TIPIKOR, sehingga Terdakwa Faisal, SH alias Ical harus di bebaskandalam perkara ini;Bahwa mengenai Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim halaman 42yang menyatakan:Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim kwitansi itu baru dibuat beberapa jam setelah terjadi OperasiTangkap Tangan, bukan dibuat pada tanggal 2 Nopember

tidak mendasar mengingat Pasal 185KUHAP ,semua saksisaksi yang kami hadirkan beserta barang bukti yangkami hadapkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatanterdakwa sesuai dengan pasal yang kami dakwakan tersebut serta judexfactie sudah tepat dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksisaksiyang kami hadirkan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).Bahwa keberatan terhadap status saksi Mardwita Bayulestari yang tidakdipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 Huruf A danhuruf B UU Tipikor

Sesuai dengan Pasal 5 JoPasal 12 huruf A dan huruf B UU Tipikor adalah bukan menjadikewenangan kami, karena pasal tersebut tidak termuat dalam suratdakwaan kamiBahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalamperkara ini , timbulnya penyerahan uang pembayaran batu permata jenispharos biru oleh saksi MARDWITA BAYULESTARI, SKM, dihubungkandengan pengurusan sertifikat , yang kemudian terungkap dalampersidangan adalah bahwa permohonan alas hak yang diajukan olehSAHARINA DAENG BAU

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriMedan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquotelah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimanaperkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antaraTerdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalampembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbahosekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuangdalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN

perselisinan antara keduabelah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan ArbitraseNasional Indonesia (Vide Bukti T5) dan saat ini sedang tahap prosesJawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkaraaquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuhmelalui gugatan/Permohonan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) dan bukan diselesaikan melalui proses perkarapidana, sehingga Pengadilan Tipikor

Terdakwa telah mengajukangugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan RegisterNomor: 16/X/ARB/BANIMdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide BuktiT5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawabmenjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yangpremature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukanbuktibukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi danNota Pembelaan (Pledoi) yakni :1.1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T1);1.2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T2);1.3.

PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010(Bukti T2), dan jika seandainyapun (quod noon) Pembanding bersalah atasketerlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Niastersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkarjanjijwanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata danbukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tipikor