,SIK selaku Penyidik, untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariJumat tanggal 24 Juni 2016 jam 10.00 Wita untuk diminta keterangansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayahKelurahan Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 KUHPidana.

,SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Bripka Husain Noho diruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 jam 10.00 Wita untuk dimintai keterangan tambahan sebagaiSAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baikmelalui media elektronik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.

,SIK selaku Penyidik untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariKamis tanggal 11 Agustus 2016 jam 10.00 Wita untuk dilakukanpemeriksaan Tambahan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan TindakPidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik yang terjadipada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam rumusanpasal 310 KUHPidana atau Pasal 27 (3) UU No.11 Tahun 2008 tentangInformasi

Kalengkongan No.31 Gorontalo di ruang Unit Il (tipikor) pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 09.00 Wita untuk dimintai keterangan Tambahansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 (3) UUNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik jo pasal 310 KUHPidana.

pernahmengarahkan PEMOHON untuk meminta maaf melalalui Koran danmembuat pernyataan akan tetapi ditolak oleh PEMOHON sebabPEMOHON merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencemarannama baik yang disangkakan tersebut.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 PEMOHON menerima SuratPanggilan Nomor : S.Pgl/55/I/2017/ResGtlo Kota dari TERMOHON yangditandatangani Ajun Komisaris Polisi Tumpal Alexander Sillagan, SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Brigadir Adi Junaidi Botutihe,SH di satuan reskrim unit TIPIKOR

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T.22) ;23 Foto copy Penghargaan Adiwiyata Sekolah Peduli dan BerbudayaLingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan MenteriPendidikan Nasional kepada SMKN Losarang (Bukti T.23) ;SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

No. 1450 K/PID.SUS/201138Jadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, makahalhal di atas adalah merupakan alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapatdihukum atas perbuatannya ;Apabila SK No. 972/Kep.09.A.Disdik/2008 tersebut tidak berdasarkan denganPermendagri No. 13 Tahun 2006, maka kesalahan Terdakwa tersebut hanyalahkesalahan administratif belaka dan tidak dapat dipidana ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan Pengadilan TinggiBandung No. 13/TIPIKOR

Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah jelas menunjukan tidak dilaksanakannya caracara mengadili menurut undangundang ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan putusan PengadilanTinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 14 Februari 2011layak dan patut serta berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;C PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYABahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya

tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelistelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

NAWAWI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal14 Februari 2011 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.)

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding sependapatdengan Petimbangan hukum Majelis hakim Tipikor yang menyatakanbahwa unsur Secara Melawan Hukum* pada dakwaan Primair tidakterpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakantidak terbukti dan karenanya Terdakwa Drs. ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;2.

menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis HakimTipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni DenganTujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasidari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secarahukum;Bahwa Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa tidak sependapatdengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut di atas yang menyatakan bahwa menurut hemat MajelisHakim Tipikor

Konwe Utara,sehingga berdasarkan tanggungjawab tersebut Terdakwamenganggap bahwa pertanggungjawaban yang telah dibuat olehBendahara sudah benar sehingga Terdakwa menandatanganinya;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman89 dari 103 halaman, pada paragraf ke 6 yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) MenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya telah terpenuhi

S.Sos sebesar Rp. 20.000.000,dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada BendaharaPengeluaran untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuaidengan anggaran sebagaimana yang teruang dalam DIPA;Dan Terdakwa tidak pernah menyetujui dan atau membuatpersetujuan baik secara tertulis dan ataupun lisan kepadaBendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban yangtidak sesuai dengan semestinya, dan hal tersebut tidak dapatdibuktikan selama dalam proses persidangan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor

PenggunaAnggaran, makanya rekomendari BPK adalah TPTGR dan bukanTGR ;dan banyak lagi faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bersalah, namun SARMIATIH,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnyamempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimanapengakuannya yang telah dituangkan dalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 008/TPTGR/LHPBPK/2019, tanggal 11 Desember 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor

Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00~ JUIMMAN ooo. ceeeeeeeeeneceaeeeeeeeaeeaaeneeeeeeeeeaaeaeeeeeeeesaaae Rp. 196.000,00(Sseratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Siti Balgis Rizky Muzar (Pemohon).Banda Aceh, 3 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Redaksiocc eeeecaeeceaueeaueeeaueeeseeeeaeeesaees Rp. 10.000,seca aaeaaaeaeaeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PN Bna

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

., yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

ApakahMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Kupang hanyamemikirkan hubungan antara penegak hukum (Pengadilan dan Kejaksaan)?.

(Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakniSolusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untukmerevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinanrapat untuk menyiapkan bahan revisinya).

Tipikor TingkatBanding tetap menyatakan Terdakwa terbukti Ssecara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmembaca dengan cermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim TipikorTingkat Pertama, membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baikdari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Pengadilan TipikorTingkat Banding tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang perludipertimbangkan dan

semua hal yang dikemukakan oleh Penasihat HukumTerdakwa maupun Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan baik olehMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikantambahan pertimbangan sebagai berikut berkaitan dengan sifat melawanhukumnya perbuatan, yaitu : Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapaoknum pihak Bank NTT Cabang Surabaya berserta pihakpihak lain untukmemenuhi syarat Perjanjian Kredit, telah melakukan perbuatan

;Menimbang, bahwa pertimbangan selain dan selebinnya karena telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, makadiambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sehinggaberalasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020Halaman 269 dari 272 halaman Putusan

berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yangditentukan dalam undangundang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

IGB.Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaandump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehinggamenurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslahdibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang

Sph/I/12 tanggal 3 Februari 2013.Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskanterdakwa dari dakwaan primair ;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor

Tipikor/2016/PN.Amb ;Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor06/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut,telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2016,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor06/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas PutusanPengadilan

tidakmenimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetapmelanggarnya, dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yangtelah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 16/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH.

No. 821 K/PID.SUS/2016Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT BinMADDAN;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 26Nopember 2015, Nomor 168/Pid.Sus/2015/PNKsp, sekedar lamanya pidanayang

No. 821 K/PID.SUS/2016Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,Nomor: 21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, sekedar mengenai AmarPenjatuhan Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MADDANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

., bin (Alm)RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal24 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusustanggal 29 Maret 2017 Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, sekedarmengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa

MM., bin(Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017,tanggal 1 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs.ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.LskTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Kelolatama Putera Mandiridan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya...yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? .Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima3.

Kelola Utama Putera Mandiri danhanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? . Dankarena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .3.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05Oktober 2011 ; 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn ene9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal O6 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;10.

Penggugat/Pembandingdibebastugaskan dari jabatan struktural dan fungsional pada STAIN SultanQaimuddin Kendari, untuk menjalankan tugas sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam masa jabatan20132018 dengan ketentuan antara lain setelah masa keanggotaan KPUberakhir diwajibkan kembali menjalankan tugas sebagai dosen pada STAINSultan Qaimuddin, Kendari ; Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, oleh Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR

PUTUSANNOMOR 201/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE;Umur/ Tanggal LahirTempat Lahir : P. Brandan; Ss: 40 Tahun / 29 Nopember 1976; YWJenis Kelamin : Lakilaki; YKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Muaru Kec.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwariberdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;4.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap berdasarkan Penetapan Nomor51/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2018/PT.JAPtanggal 14 Mei 2018 terhitungsejak tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal 14Juni 2018;5. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.6.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3September 2018;7. Diperpanjang Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 7 September 2018 oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ANYFITRIYATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasehat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota Ketua Majelis ,TTD TTD1. (SUKADI, SH. MH.)