NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

NYAKMAD, tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS-TIPIKOR/2020/PTBNA tanggal 2 Juni 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.SusTPK/2019/PN Bna tanggal 17 April 2020, mengenai pidana uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;Hal. dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/20138. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;9.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 18 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2013/PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 5 Maret 2013 Nomor :42/Pid.

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Kasubdit Evaluasidan Pengendalian, Pangkat Eselon V.b, terhitung sejak tanggal 01Januari 1992, melalui surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :UP.26/5/PT1991, tanggal 23 Desember 1991, dan terakhir sebelumtersangkut masalah hukum (Tipikor) pada Tahun 2015, menjabatsebagai Pj. Kepala Bidang Peternakan dengan Pangkat.Ill.b,terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 melalui Surat KeputusanBupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT2011,tertanggal 29 Januari 2011;3.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor43/Pid.SusTPK/2014/PN.PDG tanggal 10 Maret 2015 jo.

Bukti P.7 : Fotokopi Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan resmiPengadilan);Bukti P.7.a : Fotokopi Putusan No: 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg,tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai salinanResmi Pengadilan);Bukti P.7.b : Fotokopi Putusan No: 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG,tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi Sesuai fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan dicap

Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Keterangan saksi Suhermen pada pokoknya:Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BKPSDM KabupatenTanah Datar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai sekarang ;Bahwa saksi menerangkan dihadirkan pada sidang hari ini, yaituberkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telahinckraht terhadap kasus Tipikor saudara Syafri tanggal 10 Juli 2015 ;Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Keputusan

Surat tersebut ditindak lanjuti dandilaporkan bahwa memang ada PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalusaksi meminta pendapat kepada BKN~ untuk mendapatkanpetunjuk/saran apa yang harus dilakukan, dan hasil rekomendasi dariKanreg BKN Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai ketentuan yangbersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian saksimelapor kepada Bupati atas kegiatan konsultasi yang telah saksi lakukandengan BKN Pekanbaru) dan pimpinan = menyetujui untukmembicarakannya dengan MPP (

Materal........0.0.... i: Rp. 6.000,JUMIAN...... 0... cece cee eeeeeeeeeeeees RP.176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/X11/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Kuasa Pemohon (ZAINI, SH).Banda Aceh, 11 Desember 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003 Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 6 dari 6Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 7 dari 6

tamat;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1 PenyidikNovember 2014;sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampaidengan tanggal 5 Januari 2015;3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015;4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbarusejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret2015 ;5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24Maret2015;6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April2015;7 Perpanjangan Kedua olehKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaruke II sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei2015;8 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

sejak tanggal 8 Mei 2015 sampaidengan tanggal 6 Juni 2015;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;10 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru pada sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4September 2015 ;11 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober2015

;12 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TIAR RAMON,S.H.

Batang Hari;Hal mana: di lihnat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang 1aterima, misalnya untuk keperluan sendiri, untuk keperluanorang

Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai denganPutusan pengadilan tipikor jambi Nomor12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 yangmerupakan dasar pertimbangan dalam petitum;Hal mana: dalam putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian status PNSpenggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huduf dUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya Putusanpengadilan tipikor jambi.Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (Satu) tahun 2 (dua)Halaman 52 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIBulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anakanak, tidak ada mendapat

Bukti P21Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor:12/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016Halaman 63 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(Sesuai dengan asli);22. Bukti P22Keputusan Bupati Tebo Nomor: 237 Tahun2018 tentang pembentukan Tim pertimbangan Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun2018 (fotokopi dari fotokopi);23.

,M.H., terdapat pada nomor urut 8 (delapan) (Sesuai denganasli);10, 9 29 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nee nnn neneNota Dinas BKPSDM Nomor: 880/451/BKPSDM/2018 tanggal7 Desember 2018 tentang permohonan persetujuanpelaksanaan SKB tiga menteri Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 terhadap PNS di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo yang dijatuhi hukuman TIPIKOR yangberkekuatan hukum Tetap, kepada Bupati Tebo (SesualHalaman 71 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdengan asli)

Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor /76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei2017 sekedar mengenai lamanya pidana

Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembalidinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebutdikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 tersebut dan

Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:= Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana NOVI HARIANTI binti MOCHTARMARUF tersebut:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor28/PID.SUS/TIPIKOR

Menetapkan agar barang bukti berupa:Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 97,selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 09 Januari 2018:7.

Perpanjangan Penahanan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.10.Perpanjangan Penahanan Il (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18Februari 2014 s/d tanggal19 Maret 2014.11.Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor , sejak tanggal 13 Maret 2014 s/dtanggal 11 April 2014 .12.Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 12 April 2014 s/dtanggal 10

Umum pada 38 tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Kuasa Terdakwa padatanggal 21Maret 2014 ; 292 = nnn no nnn nnn nnn nnn ne nnn nee5.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan , Memori Banding mana telahdiberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;6.Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , tertanggal 04 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor

SR610/D6/02/2013 tanggal Agustus2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlahRp 23.616.001.500, (dua puluh tiga milyar enam ratus enambelas juta seribu lima ratus rupiah)Putusan judex factie berlawanan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan, bukti bukti surat dan asas keadilan;Memohon Majelis Hukum Tingkat Banding menerima permohonanBanding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusanPengadilan Tipikor Medan No.

PUTUSANNOMOR 1734 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES;Tempat Lahir : Plaju (Sumatera Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT. 003, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Argamakmur, KabupatenBengkulu

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurunganpengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amarputusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015 untuk selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;Hal. 39 dari 43 hal. Put.

No. 1734 K/PID.SUS/2015Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 06 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 April 2015, untuk dan atas nama Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012

PENDAHULUANSebelum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan kelemahankelemahan hukum berupa kesalahan / kekeliruan penafsiran dalam penerapanhukum terhadap putusan Judex Facti in casu Putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni2013 dalam a quo, terlebin dahulu hendak dikedepankan ke hadapan yangMulia Majelis Hakim Kasasi berkenaan dengan realitas peradilan di tanah airIndonesia yang sama kita cintai ini, telah menjadi rahasia umum bahwa"praktek mafia

Kepastian hukum dankeadilan dapat dirasakan secara konkrit oleh para justisiabelen / semua orang;Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013

No. 73 K/PID.SUS/2015pidana yang lebih berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuanganNegara akan tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hak sosialmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yangmengubah Putusan

No. 73 K/PID.SUS/2015Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PLtanggal 26 September 2012;MENGADILI SENDIRI1.

Uang sebesar Rp505.800,00, (lima ratus lima ribu delapan ratusrupiah);Dikembalikan kepada saksi Suardi Saari Nur bin Saari.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H.

INDRAANTONI bin Bahadil Usman; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi PengadilanNegeri Bengkulu Nomor: 35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenairedaksi dari barang bukti poin 107.Menyatakan Terdakwa H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid /Tipikor / 2013 / PN.BkI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 56 dari 74 hal.

Tipikor / 2013 / PT.BKLtanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk

Tipikor / 2013 / PT.BKL tanggal 07Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal15 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H. INDRA ANTONI bin USMAN (Alm). terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadakwaan Primair;2.

SUARDI, AM mengajukan banding diPengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan Tinggi Padang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor putusan03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung nomor putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24Juli 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Hal. 9 dari 73 hal. Put.

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaanpenyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan pengadaan tanah untukbangunan kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP058/PW03/5/2010 tanggal 20 April 2010 dan sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor 112/Pid.B/2011/PN.LB.BS tanggal 12 April2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor03/TIPIKOR

No. 2109 K/Pid.Sus/2016objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam sekaligussebagaimana yang diungkapkan oleh Gustave Radbruch, bahwa tujuan hukumitu bukan hanya sematamata untuk mencari dan mewujudkan kepastianhukum, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :1.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 23 Mei 2016 telahdiberitahukan kepada Pemohon tanggal

, dan kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwadinyatakan ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.

mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi BandaAceh sebagaiKetua Majelis,s EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSARYOENAGA, SH masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai HakimHakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutuskan,.............8memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Acah tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PTBNA, danpada hari itu) juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yangterbuka

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

karenanya mohondibatalkan atau dikesampingkan;Ad.4.Unsurunsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomianNegara;Dalam putusan pada halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (22)UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Hal. 173 dari 233 hal.

Volkan diTurki sebesar 485.000 Euro;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atassependapat dengan saya selaku Pemohon Kasasi/Terdakwa;Dalam putusan pada halaman 234 dari 267 putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang;Menimbang bahwa meskipun saksi Andrian Roesly telah membayarsejumlah 485.000 Euro kepada PT.

Dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk menyatakan sayaselaku Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima/menikmatikeuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas,baik dari saksi Adrian Roesly maupun dari saksi Asepto Wulung;Pada putusan halaman 172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari denganseksama

Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor sebagaimana tersebutdi atas saya selaku Terdakwa juga sangat keberatan dan tidaksependapat dengan alasanalasan yang akan diungkapkan pada setiapunsurunsur dari pasal tersebut di atas;Pada putusan halaman 173 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 Ayat (2) (dua) jo.Pasal 5 Ayat (1) (satu) a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan;Akan tetapi sebelum mengungkapkan alasanalasan yang akandiungkapkan pada setiap unsur terlebin dahulu saya selaku Terdakwamengungkapkan kata sependapat/tidak keberatan dengan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengesampingkandakwaan ke 1 primair dakwaan ke 2 subsidair pada putusan halaman172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN., MajelisHakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan