., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan Eris Sudjarwanto, S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 57/Pen.Pdt/2018/PT BNAtanggal 2 Juli 2018 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Agustus2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto. Dto.Aswijon, S.H., M.H.

Rp.139.000,Jumlah ..........0:.00: Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T. TARM ULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT BNA

menerangkan bahwa awal mula Saksi di panggil bulan lupapada tahun 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2019;Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN PpsBahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menerima surat panggilanKejaksaan pada saat di panggil ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi di selidik di bagian IntelijenKejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2017;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat disurat pemanggilanberkaitan dengan perkara tipikor

bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan adadibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi bertandatangan;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kalipemeriksaan dan menandatangin kelima berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa,Saksi meneragkan pada saat Saksi diperiksa tahun 2017 belum adatersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada saat di periksa pada tanggal 3 Desember2018 bahwa saksi baru ada tersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 Saksi diperiksa terkaitdengan perkara tipikor

Ppsnegara yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang salingKontradiktif ,Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikankerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastianhukum.Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 mencabutfrasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian kKeuangan negarayang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangannegara (potential loss).Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam halmenetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti, kKemudian alat bukti yangdimiliki itu harus relevan dengan tindak pidananya yang ditersangkakan danbahwa

kapasitasnya dengan keilmuannya dan tidak ada di sebutkanadanya nilai kerugian didalm bukti Surat Termohon T1T6 tersebut dan tidakdidukung dengan alat bukti yang dapat menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 Putusan MK Nomor25/PUUXIV/2016 mencabut frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

., supaya membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupunDakwaan Subsidair;2.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu dalam mengadili perkara incasu tidak dilaksanakan sesuai undangundang;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 115 s/d 117(terhadap Unsur melawan Hukum) dan halaman 134 s/d 137 (terhadapUnsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan) menyatakan antara lain:Menimbang bahwa Majelis berdasarkan uraianuraian pertimbangandiatas

Bupatiseperti tersebut diatas, adalah perintah jabatan yang sifatnya luar biasaatau mutlak;Alasan/Keberatan: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu telah salahmenerapkan Undangundang yaitu. tidak memutus berdasarkanketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim yang menjatuhkanputusan bebas kepada Terdakwa hanya berdasarkan satu alat buktisaja yaitu. berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpamempertimbangkan alat bukti lainnya berupa keterangan saksisaksidan alat bukti surat serta barang

diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

20 16kepada masingmasing Gapoktan dan dalam hal ini Gapoktan DesaPangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun,tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa maupun saksi Hari Agus SantaPramono dan mereka menganggap perkara sudah selesai sampai ditingkat Kejaksaan akan tetapi kKenyataannya oleh pihak Kejaksaan NegeriLamongan tetap dilanjutkan hingga Terdakwa dan saksi Hari Agus SantaPramono menjadi pesakitan/Terdakwa yang disidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor

Terdakwa melalui Ali Maksum, S.H., telah mengajukan memori bandingmelalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013, yang dterima oleh H. Soedi, S.H., M.H.,selaku Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013 (vide bukti terlampir).

Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenatidak dikirimnya memori banding/tidak dipertimbangkannya memoribanding Terdakwa dalam perkara a quo oleh Judex Facti Tingkat banding,maka Terdakwa juga mengirimkan surat laporan pelanggaran atas hakhakTerdakwa dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, serta kepadaKetua Komisi Yudicial di Jakarta (vide

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri KL. A Bandung sejak Tgl :23 01 2013 s/dTgl : 21 02 2013 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri KL. A Bandung sejak Tgl : 22 02 2013 s/d Tgl: 22 042013 ;6.

bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkankan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri KL.IA Bandung tersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KL.I A Bandung Nomor04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg,tanggal : 23 Januari2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;=" Penetapan Hakim Ketua Maijelis Pengadilan Tipikor

,M.Hum, Hakim TIPIKOR selaku Ketua Majelis, HeriSutanto,SH.,MH, Hakim TIPIKOR dan Yanuar Anadi,SH.,MH Hakim Ad.Hoc.

TIPIKOR sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh NandangSudjana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

No. 1418 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret2013, Nomor : 34/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sekedar mengenai pidanapenjara yang dijatuhkan pada TerdakwaTerdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan TerdakwaII Ir. Musyawir, MT.

memeriksadan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penjatuhan pidanadenda, dimana terhadap pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu subsidair yang harus dijalani Terdakwa sebagai penggantiapabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut;Alasanalasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :I Keberatankeberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim PengadilanNegeri/ Tipikor

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Acehdalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak cermatdan teliti dalam menilai fakta hukum khususnya terkait adanya kesengajaan dariPara Terdakwa telah menguntungkan PT.

Sehingga aneh dan kelirumenurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalampertimbangan putusannya berkesimpulan Terdakwa II sebagai PPTK telahmelakukan penyalahgunaan kewenangan padahal dalam kenyataannyaTerdakwa II sebagai PPTK tidak memiliki wewenang dalam menyeleksidokumen perusahaan pra sebelum kegiatan dilaksanakan.Bahwa dengan demikian nyatalah Hakim tingkat pertama dan banding telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, menggangap terbukti TerdakwaII menyalahgunakan kewenangan

Terlebihlebih MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannyajuga menyatakan TerdakwaTerdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri.Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalamputusannya tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, padahal secara langsung maupun tidaklangsung dalam pertimbangannya telah mengakui perkara tersebut memenuhikualifikasi Yurisprudensi MA tersebut, maka oleh karenanya

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

kantorkejaksaan Neger Kabupaten Banjar ( Martapura ) melalui Ketua PengadilanNegeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 5 November 2021 nomor W15.U13427/Pid.SusTPK/11/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3516/Pid/Tipikor

TPK/2021/PN Bim dengan Nomor Suratnya W15U1/3517/Pid/Tipikor/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanpa ada keterangan apakah Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal

,MH., HakimAd Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggIBanjarmasin tanggal 19 November 2021 Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh HakimKetua dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal16 Desember 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebutserta H.RAJIDINNOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000, (Limaribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 21November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 30September 2016 sekedar mengenai redaksi dan lamanya pidana

pada keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (limaribu) rupiah;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Pdg tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan bahwa, pada tanggal 20 Desember 2016, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR

kerugiankeuangan negara sebesar Rp914.285.486,00 (sembilan ratus empatbelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluhenam rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

UndangUndangNomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT tersebut:;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

Putusan No. 518 K/Pid.Sus/2017M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugjiarto, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ M.S. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,S.H.

PUTUSANNo. 2293 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama :PUJI HARTONO, S.lp.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 26 September 2013yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Wates.; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.03 /Pid.Sus/2013/P.T pkor.Yk. tanggal 16 Juli 2013yang

No. 03/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, Jo.No. 22/TIPIKOR/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR

H.Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H, ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttid./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,Hal. 62 dari 63 hal.

Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Delegasi apabila: c. merupakan Wewenang pelimpahanatau sebelumnya telah ada.Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN BjnDalam surat penetapan tersangka oleh Termohon menyatakan bahwaPemohon menjadi TERSANGKA dalam perkara Dugaan TindakPidana Korupsi dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaanwewenang.Dalam surat penetapan tersebut terdapat dua hal yang salingbertentangan yaitu tindak pidana korupsi dan Penyalahgunaanwewenang.Didalam UndangUndang Tipikor

di dalam Undangundang lain, selain UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaranatas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindakpidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undangundangtersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDengan demikian maka tidak tepat jika penyalahgunaan wewenangdan sanksi administrasi yang sudah diatur secara khusus dalam UUNomor 30 Tahun 2014 kemudian ditarik kewilayah tindak pidanakhusus (UndangUndang Tipikor

Alasan Pemohon yang menyampaikan bahwa dalam Surat PenetapanTersangka Nomor : Print01/0.5.16/Fd.1/02/2019 tanggal O6 Februari2019, Pemohon disangkakan pada pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jopasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjnsebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menyebutkan pasal dari Undangundang

Korupsi dan Undangundang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Atas alasan Pemohon, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi sesungguhnya mempunyai kompetensi yang berbeda dantidak perlu. disinggungkan karena konteks penyalahgunaanwewenang yang menjadi obyek masingmasing adalah berbeda.Tidak terdapat konflik norma antara pasal 21 UUAP maupun pasal 3UUPTPK, karena baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara maupunPengadilan Tipikor

Unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam UUPTPK memiliki pengertianyang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamUUAP.Selanjutnya untuk dapat mengualifikasikan keputusan dan/atautindakan pejabat pemerintahan sebagai Tipikor apabila telah terjadiperbuatan melawan hukum pidana yang didahului dan diikuti sikapbatin jahat (mens rea) dari Pejabat Publik yang bersangkutan.

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No. 45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil KetuaPT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25April 2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;e Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;e Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.e Telah mendengar keterangan saksisaksi , keterangan Terdakwa dan buktibukti

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :114Nama : KASMURI BIN (alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir: 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

Perpanjangan (ID oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;halaman 1dari 105 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.4. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;5. Penuntut Umun, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober2012 ;6.

Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 11 Pebruari2013 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (1), sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (II), sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei2013 ;12.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :1.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,ROSMALINA SITORUS, SH., MH. dan Dr. NARDIMAN, SH.MH. masingmasing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2013.

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor :W30U7/319/HK.07/3/2017 tanggal 1 maret 2017 Perihal : Pengiriman BerkasPerkara Banding No 11/Pid.SusTPK/2016/PN Mnk a/n : Ir Marthen LutherRumadas,MSi;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS10/MANOK/04/2016tanggal 3 mei 2016, pada pkoknya memuat sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Ir.

Menimbang bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya pada hari selasa tanggal 13desember 2016 demikian juga Permohonan Banding Terdakwa pada hari itu jugadiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masingmasing berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 desember 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

sesuai Akta Tanda TerimaMemori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Mnk, telah diberitahukan dan diserahkanHalaman 23 dari30 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PT JAP.kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari jumat tanggal 3 pebruari 2017 sesuai AktaPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 16 pebruari 2017, yang telah diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR

Surat nomor: W30U7/264/HK.01/II/2017 tanggal 13 pebruari 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara;Menimbang bahwa setelah membaca Akta Telahn Mempelajari Berkas PerkaraBanding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN Mnk kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnyapada hari rabu tanggal 15 pebruari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal16 pebruari 2017;Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan TambahanMemori Banding yangditerima Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

PU TUSANNomor : 06 / TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: PUJLISTINA ;: Bantul ;: Perempuan. ;: Indonesia.;: Islam

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor :46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor. Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 9.

Advocates LegalConsultants ........Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat JalanAdhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ; n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013No.06/TIPIKOR/2013/PTY.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah );40Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015,sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampaidengan 10 Juni 2017;Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihathukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.

Tjkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret2017, dan permintaan bandingtersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret2017.

Atas memori banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut, Terdakwatelah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 10 April 2017;Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan kepada Terdakwa masingmasing tertanggal 18Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKApril2017 No.

Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.susTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhirasa keadilan masyarakat.> Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwaDrs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer.

No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat buktibahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal daritindak pidanakorupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32