Ditemukan 11601 data
98 — 68
No. 582 K/PDT.Sus/2010yang memerintahkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat padaPT.SANDVIK SMC di TimikaPapua, tidak sama sekali mengatur waktu kapanTergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat, sehingga apayang menjadi penekanan dari Amar Putusan tersebut hanyalah untukmempekerjakan kembali Penggugat ;Bahwa oleh sebab itu, dengan telah dipanggilnya kembali Penggugat olehTergugat sesuai surat tertanggal 07 Maret 2014, maka berarti Tergugat telahmemenuhi Amar sebagaimana
43 — 6
pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012, sekitar jam 12.00wita di Mapolres, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dansaat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Bahwa prosesnya tanya jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia,kemudian ia menguraikan, atau cerita kronologisnuya ditemukan barangbukti sabusabu ;Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti itu dan saat pemeriksaan tidakada kesulitan, ceritanya mengalir, serta tidak ada penekanan
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
1.ZULFIKRI
2.SUHARDI
36 — 39
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srhatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalahbentuk pengulangan yang merupakan penekanan dan penegasan ataskewajiban pemberian Uang Penggantian Hak bagi pekerja/oburuh yangmengundurkan diri atas kKemauan sendiri.
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RAHMAT FADILLAH Alias RAHMAT
61 — 16
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakanterhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa,Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu, penekanan
25 — 12
Yang diyadikan rujukan dari pasal 73 (1 ) UU No. 7 tahun 1987 tentangkediaman bersama adalah pasal 32 (2) UU No. 1 tahun 1974 Jadi jelaspenekanannya pada ayat 2 bukan ayat 1 yaitu tentang penekanan adanyakesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bukan pada tempatnya( dimana tempatnya atau setatus tempatnya ) tidak harus ditempatdimana Tergugat berasal dan tidak harus rumah berstatus milk sendiritetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki seperti yang dinyatakandalam pasal 34 (1) UU No. 1 tahun
66 — 18
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI denganberulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikancontoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan danperedaran Narkotika apalagi Terdakwa bertugas sebagai anggota Polisi Militer,namun justru) Terdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwaTerdakwa sudah tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNItentang larangan mengkonsumsi zat terlarang/narkotika yang seharusnyamenjauhi perbuatan
141 — 30
. : Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjekhukum, yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa penekanan unsur ini terletak pada adanya subjekhukum tersebut, sedangkan mengenai benar tidaknya perbuatan itu dilakukansangat bergantung pada unsurunsur materil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang terdakwa bernama GG bin YN yang telah membenarkan identitasnyayang tercantum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : THOMAS, SH
Terbanding/Terdakwa : BASO UPE Bin KASPING Alias ASO
Terbanding/Terdakwa : RAHMAT RASHUNA CANDRA Bin SATRIA YUDHA Alias CANDRA
40 — 20
Nomor1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminology kataBarang Siapa, jadi yang dimaksud setiap Penyalah Guna dalam rumusanpasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilansebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP jJadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
35 — 21
/ Kota,pasal 4, huruf g, dan pasal 5 poin 3, berikut PKPU Nomor 13 Tahun 2013,tentang perubahan atas PKPU 07 tahun 2013, pasal 5 poin 3 huruf b, danPasal 19 huruf d dan e. dianggap keliru oleh Penggugat ;5 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menafsirkan secara parsialbunyi peraturan, khususnya Pasal angka 2 PKPU No.13 Tahun 2013tentang ketentuan perubahan Pasal 5 ayat 3 huruf b yang merujuk padaketentuan Pasal 4 huruf g PKPU No. 7 tahun 2013 sesuai dengankepentingan Penggugat, dengan memberi penekanan
32 — 5
bangunan, yang akhirnyadikenai sanksi diputusnya dari perjanjian kontrak (SPK) dan uang proyek sebesarRp. 200.000.000, tidak dapat ditarik oleh Tergugat dari Pemilik Bangunan ; Bahwa kesempatan Tergugat telah hilang untuk mendapatkan keuntungan danuang pinjaman yang diberikan Penggugat telah hilang begitu saja, sehingga Tergugatmenjadi dirugikan dan sudah tidak punya apaapa lagi ;Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat melakukan segala upaya penagihankepada Tergugat hingga sampai melakukan penekanan
345 — 216
Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada penekanan dari pimpinan diHubdam I/BB pada saat pelaksanaan jam komandan di aula Hubdam 1/BB yaitumengenai larangan hubungan seksual sesama jenis, pengumumantersebutdisampaikan oleh Kahubdam I/BB berdasarkan adanya Surat Telegram dari KepalaStaf Angkatan Darat setelah ramai permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual,Transgender (LGBT) yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sekiratahun 2019.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di
129 — 15
perairan Aceh;e Bahwa mengenai pasal 85 Undangundang Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan juga disangkakan kepada Terdakwaterdakwapadahal alat tangkapnya telah sesuai dengan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) hal tersebut adalah atas petunjuk JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banda Aceh;eBahwa saksi tidak dapat membedakan antara tindak pidanaKejahatan dan Pelanggaran;e Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak BuahKapal (ABK) maupun Terdakwaterdakwa, tidak ada dilakukanpenekanan penekanan
tidak dapat menentukan titik koordinat di wilayahmana Terdakwaterdakwa melakukan penangkapan ikan;eBahwa ada serah terima dari Satgas kepada Gakkum penyidikberupa suratsurat bukti akan tetapi belum ada Berita AcaraPemeriksaan terhadap saksisaksi dan para terdakwa;e Bahwa berdasarkan suratsurat bukti tersebut dilakukan penyidikandan pemeriksaan saksisaksi dan para Tersangka;e Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak BuahKapal (ABK) maupun Terdakwaterdakwa, tidak ada dilakukanpenekanan penekanan
117 — 67
menyatakanbahwa jaksa dilarang memberikan' perintah yangbertentangan dengan norma hukum yang berlaku.Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/1 1/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakanbahwa jaksa dilarang merekayasa faktafakta hukum dalampenanganan perkara.Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/1 1/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanHalaman 20 dari 53, Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT KPG12.13.14.15.16.bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untukmelakukan penekanan
2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakanbahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangandengan norma hukum yang berlaku.1.1.24 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakanbahwa jaksa dilarang merekayasa faktafakta hukum dalampenanganan perkara.1.1.25 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untukmelakukan penekanan
74 — 30
Narkotika sehingga diantar duluanke Denpom 1/4 Padang.Serka Ermanto, Terdakwa dan Kopda Muhlasin atasperintah Dandim 0307/Tanah Datar terlebin dahulumembuat saran staf ke Danrem 032/Wbr, kemudian padatanggal 4 September 2013 Saksi diperintah Dandim 0307/Tanah Datar karena sudah ada Perintah lisan dariDanrem 032/Wbr untuk menyerahkan ke Denpom 1/4Padang, kemudian Saksi membuatkan Surat pelimpahandan memerintahkan kepada Saksi2 Serma MahendriBakti untuk mengantarkan ke Denpom /4 Padang.Bahwa sudah ada penekanan
DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar untukdiperiksa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2013atas perintah Dandim 0307/Tanah Datar Saksi beserta 2 (dua)orang Provost dan 2 (dua) orang Anggota Unit Intel Kodim 0307/Tanah Datar mengantarkan ke Denpom 1/4 Padang untukdilakukan penahanan sementara.Bahwa sudah ada penekanan dan penyampaian dari PimpinanTNIAD tentang larangan bagi Anggota TNIAD khususnyaAnggota Kodim 0307/Tanah Datar untuk tidak melibatkan diridalam penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan
136 — 68
Isi STini Terdakwa dengar sendiri dari Pangdam IV/Dip saat Pangdammemberikan amanat apel pagi di Kodam IV/Dip, bahkan KakesdamV/Dip selalu. mengingatkan dan memberi penekanan saatmengambil apel di Kesdam IV/Dip akan tetapi Terdakwa tidakmengindahkan aturan tersebut.3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati ST PangdamV/Dip tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifatyang tidak mau mentaati perintah atasan dan cenderung sukamelanggar hukum serta berperilaku tidak disiplin.
Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan imagenegatif bahwa penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI ADharus menyediakan sejumlah uang apabila maululus,padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpadipungut biaya sebagaimana penekanan isi ST Panglima TNImaupun ST Pangdam IV/Diponegoro.c.
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
Mahmudin Alias Selin
36 — 24
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2020/PN Srhdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
MUKTI SUPRIYONO Als AMBON Bin SLAMET Alm
23 — 13
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
26 — 6
Alternatif pertamasebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur unsursebagai berikut :1.Barang Siapa.2.Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama.3.Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkanluka berat.1.Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud .Barang Siapa adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan
27 — 20
pesertalainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;6 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan