sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;2.

Virora Cipta Indonusa;Bahwa menurut Mejelis Hakim perbuatan perpajakan dilakukan oleh PT.Virora Cipta Indonusa, bukan oleh Terdakwa.

Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 UndangUndang Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pidana dendasebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluhdua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidair6 bulan penjara. Keberatan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.

Terungkap fakta dipersidangan, awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat buruk/niat jahatuntuk melakukan tindak pidana Perpajakan dengan modus operandiTerdakwa melakukan pemalsuan identitas di dalam Akta PendirianPerusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan menggunakan nama ANDRYKURNIAWAN dalam kedudukan selaku Komisaris;Hal. 23 dari 37 hal. Put.

No. 2628 K/Pid.Sus/2016Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT Virora Cipta Indonusa dalammelakukan aksinya dengan cara Kartu Tanda Penduduk (KTP) milikTerdakwa diganti namanya menjadi ANDRY KURNIAWAN, sedangkan fotoyang dipajang atau ditempelkan dalam KTP adalah foto wajah Terdakwa.Nama Terdakwa yang sebenarnya adalah DJOKO PRANGGONO aliasANDRY KURNIAWAN;Bahwa niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukantindak pidana perpajakan dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr.

Galang Kreasi Sempurna;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 2007

No. 2115 K/PID.SUS/2019(1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:1.

Judex facti juga telahmelaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undangundangdan judex facti tidak pula melampaui batas kewenangannya; Bahwa putusan judex facti / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahMenyuruh melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, telah tepatdan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya

No. 2115 K/PID.SUS/2019Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun = 1983,sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun

, terakhir kali diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;ATAUHal.1 dari 10 hal.

No.2486 K/Pid.Sus/2018KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Ketentuan Umum

Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali dirubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndangJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI RISDIANTI denganpidana penjara selama 3 (tiga)

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebagai perbuatan berlanjut, tidak salah dan telahmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta caramengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;2.

CiptaGemilang, yang berwenang mengurusi masalah perpajakan, pembuatanPPN, membuat SPT, membayar kekurangan pajak dan melaporkan SPTke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwatelah membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya, yang dipesan oleh beberapa perusahaan seperti PT.Bintang Fajar Transportindo, PT. Multikarya Nindya Utama, PT. BetsindoTrans Sejahtera, PT. Sinarindo, PT. Raja Manunggal Perkasa, PT. BomaVipta Citra dan lainlain;3.

RONOWATI TJANDRA, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:No Nama Barang Bukti Jumlah Nomor BB1. Nota Beban tahun 2016 12 Set E.12. Nota Penjualan tahun 2016 12 Set E.23. Rekapitulasi Pembelian 2016 1 Buku E.34. Laporan Keuangan 2016 1 Buku E.45. Rekapitulasi Nota Beban 2016 1 Buku E.56. Rekapitulasi Nota Penjualan 2016 1 Buku E.67. SPT PPh Badan tahun 2016 PT. PAS 1 Set E.78. Eksternal Harddisk Putih SEAGATE 1 TB 1 Unit E.89. CPU Dazumba 1 Unit E.910.

(Perpajakan)(kode setoran: 510).

(Perpajakan)Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal masalah perpajakan dariCV.

(Perpajakan)13.

(Perpajakan)h.

(Perpajakan)

Shields Indonesia termasuk untukpembayaran perpajakan dilakukan yaitu :a. Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya tidakmelebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015dilaksanakan oleh GM Finance and Accounting danb.

Sebab baik di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidanamaupun di luar Kitab UndangUndang Hukum Pidana Cq UndangUndangtentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengenal delik yang disebutTindak Pidana Perpajakan tanpa kualifikasi. Bahwa sama halnya suatuputusan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi yang hanya menyatakan,terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa menunjuk pada kualifikasidelik korupsi yang terbukti itu ;Hal. 44 dari 67 hal. Put.

Sebab ada banyak kualifikasi delik dalam Undangundangtentang Ketentuan Umum Perpajakan, oleh karena itu cara merumuskandelik yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa/ Pemohon Kasasibukanlah delik menurut Undangundang.Majelis hakim Judex Facti telahmelampaui kewenangannya dengan menciptakan delik baru.

No. 2184 K/Pid.Sus/2015(delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah);Perbuatan Terdakwa Christin Marliana NPWP 14.172.310.6913.000sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Jo.

Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat(1) huruf d UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang PerubahanKeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa Besar tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:1.

Pasal 39 Ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;2.

Kejahatan dalam bidang perpajakan inimerupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunanmasyarakat bangsabangsa di dunia, baik masyarakat yang sudahmaju / modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arahmodernisasi, karena kejahatan ini sangat luas dan dapat melampauibatasbatas teritorial.

Bahwa seandainya Terdakwa baru pertama kali memberikanketerangan tidak benar dalam kaitannya dengan perpajakan yangmerugikan Negara, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak melunasikewajibannya untuk membayar kewajiban pajaknya sebesarRp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua jutalima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan setelahHal. 43 dari 53 hal. Put.

Kristen Protestan ;: Wiraswasta ;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kalliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

SUTANTO Bin EDDYSUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turutserta dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, dan perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat(1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Jkt.Utr., tanggal 6 Maret 2018 harus diperbaiki mengenaipengganti pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun

Pramuka, Jakarta Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindi mana Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang mengadili perkaraTerdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut, maupun secarasendiri, sebagai pihak lain yang turut serta melakukan atau yang membantumelakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya

, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa INDRA IFITRIANTO yangmengetahui tentang ilmu akuntansi dan perpajakan, dan berprofesi sebagaikonsultan pajak, dihubungi oleh seseorang yang bernama KUATGUNAWAN yang menginformasikan bahwa PT RAJAWALI MITRASELARAS membutuhkan bantuan tenaga konsultan pajak.

RORINGalias JOHNNY selaku pemilik dan direktur PT RAJAWALI MITRA SELARASdimana pada akhirnya untuk perpajakan PT RAJAWALI MITRA SELARASditangani oleh Terdakwa INDRA IFITRIANTO.Bahwa kemudian JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY seringmengeluh kepada Terdakwa INDRA IFITRIANTO mengenai masalah bebanPPN yang besar, dimana kemudian Terdakwa INDRA IFITRIANTOmenawarkan agar PT.

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana.Halaman 18, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Semarang Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:TeMenyatakan terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.

Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 jo.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Semarang tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa INDRA IFITRIANTO, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.

Gajah Mada V Nomor34 B, RT.001 RW.007, Kelurahan BenuaMelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,Kota Pontianak;Agama : Budha;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 23 Januari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianakkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPontianak tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:1.

Putusan No. 2310 K/Pid.Sus/2018perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat(1) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dalam dakwaan;2.

Barang bukti yang disita dari KPP Pratama Pontianak:Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karenadiusulkan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan);Berkas yang disusun dalam kertas kerja pemeriksaan;Surat Permintaan Keterangan Perpajakan (S1237/WPJ.13/2013,tanggal 18 September 2013)1 set;Analisa Resiko Wajib Pajak;Profil WP: Identitas Wajib Pajak;Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI

MAYA PERKASA ABADIuntuk menyetor ke kas Negara;Bahwa menurut saksi dalam system administrasi perpajakan, pelaporanterdakwa pun termasuk WP yang tidak patuh antara lain : ps 21 (pajakpenghasilan pribadi), ps.25 (Badanbulanan), ps 23 (badan) tidak membuatSPT tahunan tahun 2008 tahun 2009, padahal sebelum tahun 2008 berdasarkansystem perpajakan saksi ketahui terdakwa / Direktur PT.

MAYA PERKASAABADI tahun 2008 dan tahun 2009 dianggap data perpajakan, dan dianggaptidak disampaikan karena PT.

sesuai denganketentuan atau peraturan perpajakan.

No. 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU.

.6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Lahir : Cirebon;Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/17 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 4, RT 31, Gatot SubrotoIll atau Jalan Garuda Nomor 69, RT 31, GatotSubroto, Banjarmasin;Agama : Khatolik;Pekerjaan : Direktur CV Hasrat;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBanjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39Ayat (1) huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu Dengansengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT MasaPPN Tahun 2001 yang isinya tidak benar serta memungut PPN tetapi tidakmenyetorkan ke kas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1)huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanHal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 208 PK/Pid.

Sus/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTUS IRWAN TJAHJADIOEDI selama 4 (empat) tahun dengan perintan Terdakwa supayaditahan: Denda Rp52.734.882.276,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tigapuluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuhpuluh enam rupiah); Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar Rp10.683.720.569,00 (sepuluhmiliar enam ratus delapan

Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wiliam Suliawan Bin Edy Suliawan dan Terdakwa II Edy Suliawan Bin Harnen Suliawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak menyampaikan surat pemberitahuan PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 DAN kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.;2.

Bgl (Perpajakan)

Kapten Tendean Km.6,5 RT/RW. 005/002Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan GadingCempaka Bengkulu;Halaman 1 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)14. Agama : Islam;15. Pekerjaan : Kuasa Direktur PT.

Menyatakan terdakwa WILIAM SULIAWAN BIN EDY SULIAWAN DanEDY SULIAWAN BIN HARNEN SULIAWAN J terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan KESATU pasal 39 ayat (1)huruf c, jo pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2009 dan KEDUA pasal39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1). 2.

IYUSHARGANDASAPUTRA, S.E.Pjs KepalaUrusan PajakPT.PERKEBUNAN NUSANTARAVII (Persero) Halaman 7 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)DUN TF OMeIIITIaall OUlALLOr !

Renno Putra dapat dibatalkan demi hukum atau hasil penelitianpemeriksaan tidak benar;Setelah mendengar nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum ParaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Para Terdakwa olehPenyidik perpajakan sudah menyalahi ketentuan perpajakan danterlalupremature karena Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan SKP danperhitungan pajaknya berbedabeda antara Kantor Pajak Bengkulu, KanwilPajak Lampung dan terdakwa sendiri, sehingga Penasihat Hukum ParaTerdakwa memohon :e Menyatakan

Tahun 2011 :Halaman 41 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)10.11.12.13.14.15.Invoice No. 025/ABRM/RGT/VIII/11 tgl. 09082011, PPn. Invoice No. 019/ABRM/RGT/II/11 tgl.08022011, PPn30,578,500.