M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ELI SUTRISNO bin SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI SUTRISNO bin SUKRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

   Krs.bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obatobatan danMakanan dan tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasiansebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta PeraturanPemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 11141/NOF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat danditanda tangani oleh IMAM MUKTI,

   Menyatakan terdakwa ELI SUTRISNO Bin SUKRI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam Dakwaan Pertama ; 2.

   ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi,halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.

   Krs.berupa 35 (tiga puluh lima) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlahkeseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil warna kuning jenis Dextroternyata bukan merupakan kemasan aslinya tetapi dikemas ulang dengan tidakdilengkapi label/oenandaan yang lengkap, hal ini melanggar UU 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (2), PP 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 77 Jo.

   Menyatakan terdakwa ELI SUTRISNO bin SUKRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR? 7 $22 n one nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nce2.

Ucil bin Bejan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1

Menyatakan terdakwa Redi Sugondo Als Ucil Bin Bejan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum;2.

Trenggalek atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya saksi Paryono.

Trenggalek karena telah mengedarkansediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar; Bahwa awalnya anggota Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasidari masyarakat jika di seputaran wilayah Kota Trenggalek sering terjadiperedaran Pil Dobel L kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan,hinnnga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.30 wib TuguBrawijaya Taman Basuki Trenggalek di Kelurahan Ngantru Kec.

,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan KabupatenTrenggalek, yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang buktiberupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensikbenar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisonal dan kosmetika; Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putihberlogo

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1 Unsur: Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahmenunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatanyang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan RediSugondo Als.

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Putri Indriyani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Menyatakan Terdakwa KETUT PUTRI INDRIYANI bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Ngaayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalamdakwaan Pertama surat dakwaan kami.2.

Kawasan Laut Glk tertanggal 20 Februari 2018dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut diatasmengandung Triheksifenidil.Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil yang mengandungTriheksifenidil tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakandengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa jin yangdikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaanfarmasi.

Begitu pula dengan sediaan farmasi (Pil) yang diedarkan olehTerdakwa dikemas dengan tidak mencantumkan nomor pendaftaran dariBadan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidakterdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor jinedar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki jin yang dikeluarkan olehBadan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Menyatakan Terdakwa Ketut Putri Indriyani tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;2.

1.Menyatakan Anak Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan dan Keamanan ;

2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana dipandangsebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undangundang RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagaimana

Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekirajam 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian DepunKecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaktidaknyamasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yangberwenang memeriksa dan mengadili, dipandang sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Farm, Apt Binti Azwin Syukur dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, danbersedia memberikan keterangan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Kph Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian; Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara danmenandatanganinya; Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah sarjana farmasi profesiapoteker dan pekerjaan Ahli sebagai Apoteker Ahli Pratama pada

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang bahwa sedia farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang bahwa standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi diatur berdasarkan Pasal 98 ayat(1) dan (2) yakni, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat

Dengan demikian Hakimberpendapat Anak ANAK dengan Saksi Riky secara bersamasama telahHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Kphmelakukan mengedarkan sediaan farmasi yakni obatobatan terlarang jenis pilhexymer yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamananberdasarkan Ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh UndangUndang ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakimberdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat

MENGADILI:Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHAN alias IKI bin DADUN MUSADAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHAN Als IKI Bin DADUNMUSADAD iterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu, yang diatur dan diancam pidana menurutPasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternativ PERTAMAPenuntut Umum.2.

setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun2020 atau setidaktidaknya dalam tahun 2020, bertempat di KampungGunungguruh Rt.014/004 Desa Babakan Kecamatan Cisaat KabupatenSukabumi atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan NegeriSukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa benar Dinas Kesehatan memiliki tugas pengawasan terhadapsediaan farmasi dan semua sediaan farmasi harus memiliki ijin. Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Kantor DinasKesehatan Kota Sukabumi terkait mengedarkan/memperjualbelikan obatjenis Tramadol HCI tersebut.

Bahwa benar Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidangKesehatan salah satu dari tugasnya memberikan rekomendasi perizinankepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana Kesehatan yangmendistribusikan sediaan farmasi. Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obattersebut.

Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHAN alias IKI bin DADUN MUSADADtersebut diatas, teroukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2.

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Ilham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMABahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Marettahun 2021 atau setidaktidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan SungaiTangka Kel.Balangnipa Kec.Sinja Utara Kab.Sinjai atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSinjai dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

,S.Si, Apt Binti Sirajuddin dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Snj Bahwa Ahli lulus perguruan tinggi UNHAS pada tahun 2001 danmendapat gelar Sarjana Farmasi, kemudian pada tahun 2003 melanjutkanpendidikan profesi apoteker dan lulus pada tahun 2005 dan pada tahun 2006terangkat menjadi PNS dan bekerja pada Dinas Kesehatan Kab.

Sinjal,sebagai staf gudang farmasi kemudian pada bulan juni tahun 2008,ditugaskan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada kantor Dinas KesehatanKab.

warna putin merek Y yang terdaftar dalam obat daftar G(keras) tersebut memang menjadi tujuan yang dikehendaki Terdakwa dandilakukan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasmaka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN SnjAd.3.

Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Ilham tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalamdakwaan alternatif pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN Bin WAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menjual obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan terdakwa DEDEN BIN WAYAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan kami;2.

Apt Bin NURMATIAS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menjadi Sarjana Apoteker sejak tahun 2003, keluaranUniversitas Andalas Padang, menjadi Staf Farmasi Dinas Kesehatan KabBrebes sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang, dilakukan ataskebijaksanaan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahliselaku tenaga Ahli dibidang Kefarmasian atau dibidang Obat Kesehatan;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Bbs Bahwa Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut

Brebes;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN BbsBahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkanobat Dextromethorphan tanpa ijin dan tanpa memiliki keahlian dankewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau obat kesehatan;Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalandesa bersama dengan sdr. AHMAD JAELANI Bin WARID dan saksiAGUS SADIKIN Bin KARSA;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;3. Tidak memiliki Keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahul bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22Maret 2019 sekira pukul 16.15 Wib di pinggir jalan desa termasuk Desa LosariLor Rt 01 Rw O1 Kec. Losari Kab.

Menyatakan Terdakwa TUMPAK MANIK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMPAK MANIK oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan ;3.

penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 44 Putusan No.1129/Pid.Sus/2016/PN BksSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TUMPAK MANIK secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Eriza Pahlevi, Apt bahwa produksediaan farmasi yang disita dari PT Mahar Dharma Putri Jalan RayaHankamBojong Nangka Sat Rudal TNI AU Rt.02 Rw.07 No.53Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok MelatiBekasi adalah tidakmemiliki izin edar karena berdasarkan data di Badan POM sediaanfarmasi tersebut belum pernah didaftarkan, selanjutnya kegiatan produksidan mengedarkan kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan olehterdakwa adalah merupakan kegiatan produksi kosmetika tanpa izin edarkarena berdasarkan data

Eriza Pahlevi, Aptbahwa produk sediaan farmasi yang disita dari PT Mahar Dharma Putri JalanRaya HankamBojong Nangka Sat Rudal TNI AU Rt02 Rw.07 No.53 KelurahanJatirahayu Kecamatan Pondok MelatiBekasi adalah tidak memiliki izin edarkarena berdasarkan data di Badan POM sediaan farmasi tersebut belum pernahdidaftarkan, selanjutnya kegiatan produksi dan mengedarkan kosmetika tanpaizin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kegiatan produksikosmetika tanpa izin edar karena berdasarkan data

Produk sediaan farmasi yang dihasilkan oleh terdakwa tidak ada efeksamping dan hanya tidak melengkapi administrasi izin edar;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa TUMPAK MANIK telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMemproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMPAK MANIK oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaanselama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rica Sopanjaya Bin Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta standar mutu pelayanan farmasi;

2.

Menyatakan terdakwa RICA SOPANJAYA Bin SUDARMAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan

Ayat (3) Ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayananfarmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 tahun2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum2.

Sleman atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang

Setiap orang2. dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutuserta standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa Rica Sopanjaya Bin Sudarman telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajatanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu serta standar mutu pelayanan farmasi;2.

Menyatakan Terdakwa HADI Bin (Alm) AMBRI bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar DAN melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.pasal106 ayat (1) DAN pasal 198 Jo pasal 108 UndangUndang RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan KESATUDAN KEDUA Jaksa Penuntut

yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itu pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,14pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional ;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalahorang

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan

Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan kedua yang dilakukanoleh Terdakwa, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut terbuktitidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dari tindak pidanayang diatur dalam Pasal 198 jo.

Menyatakan Terdakwa HADI Bin (Alm) AMBRI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar DAN tidak memiliki keahlian sertakewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;2.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehhalaman 12 dari 20, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN SdwIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapatdilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit

Pasuruan karena terdakwa ditahan dantempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yangdidalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat 2KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana

yang ditunjukkan oleh penyidikadalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa ; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp 40.000,diantaranya ada uang yang dipakai untuk membeli saksi ; Bahwa terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun asisten apoteker 11Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksiahli yang bernama NELY MARIDA,S.Si, Apt, menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan sekarangmenjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi

Makanan dan Minuman;Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasandistribusi obat ;Bahwa obat keras jenis Triheksipenidil adalah termasuk obat keras yangkegunaannya untuk penyakit parkinson Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras jenis Triheksifenidilharus melalui apotek dan menggunakan resep dokter ; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras jenis Triheksifenidiltersebut harus di apotek resmi; Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa pertimbangan unsurunsur Pasal 196 UU Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut: Ad. 1.

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutudilarang keras oleh undangundang; 22Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Menyatakan terdakwa Arif Hidayatullah alias Ngantuk bin Sobirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.

Warungasem Kecamatan WarungasemKabupaten Batang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yangberhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa sebagai berikut

, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwasebagai berikut:Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 WIBterdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan serta keahliandalam bidang kefarmasian

Unsursediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;4. Unsuryang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatizin edar.Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN BtgMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN BtgMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang UndangNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan SediaanFarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menyatakan terdakwa Arif Hidayatullah alias Ngantuk bin Sobirin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar;2.