Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g) Menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik ;i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan DesaAnggota BPD, Anggota DPRRI, DPRDPropinsi, DPRDKabupatendan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;k.Ikut serta dan atau terlibat dalam kempanye pemilihan umum,pemilinan Kepala Daerah, dan/atau pemilinan Kepala Desa;.

kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai

PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.

beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi

Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00

minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;e Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi; Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;e Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;e Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Bahwa pemilik kantor Firma Hukum Victoria selainberprofessi sebagai Advokat / Kuasa Hukum Penggugat dariRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Orang yang sangat sibuk sebagaiKetua Umum Partai PDRIS, sehingga dengan adanya gugatan ini, danharus dibela oleh Pariban / Kerabat Penggugat Rekonpensi / Tergugat IIKonvensi dari Jakarta, maka semakin besarlah nilai kerugian materil &Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi;11.

Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Rakyat IndonesiaSejahtera Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T211;12. Fotokopi Sampel Rapid Antigen atas nama KamarudinSimanjuntak, selanjutnya diberi tanda T212;13.

membuat keputusan yang menguntungkandiri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadapwarga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana;9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugatmemuat dasar hukum ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;10.

DPUPR-LS/2018 tanggal 22 Maret 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Penyedia Jasa PT Alvin Akbar Konstrusindo, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Way Urang Lubuk Dalam (Lanjutan), Kecamatan Kalianda, Biaya Rp.2.964.400.000, Tahun Anggaran 2018.196 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Proyek 15 Paket per 11 Oktober 2018.251 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI

AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilai Rp29.999.999252 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000253 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000254 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000

(dua puluhsembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Swissbelhotel BandarLampung untuk kegiatan acara Partai Amanat Nasional (PAN);Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesarRp700.000.000,00 (tujun ratus juta rupiah) kepada SwissbelhotelBandar Lampung untuk kegiatan meeting room, paket kamar dan untukpeserta acara pelantikan pengurus baru DPW Partai Amanat NasionalLampung yang diketuai Terdakwa ZAINUDIN HASAN;Pada bulan Nopember

Setahu saksi,Saksi AGUS BHAKTI NUGROHO sebagai Staf Knusus Bupati dan samasama di Partai Amanat Nasional (PAN); Bahwa Saksi pendapatan Bupati bersumber dari gaji, tunjanganoperasional dan perjalanan dinas.

Saksi pernah menjadi Advokad dan Pengurus Partai AmanatNasional (PAN); Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Terdakwa majudalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Lampung, saksi menjadi timHalaman 205 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjksukses Terdakwa.

Kejadianitu di akhirtahun 2017; Bahwaatas perintah Terdakwa, Saksi juga ada membayarkan akomodasikegiatan Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung, yang mana saat ituada kegiatan PAN di Swisbel Hotel Bandar Lampung.

AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilaiRp29.999.999 2521 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000 2931 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000 2541 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000 20D1 (

Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.

JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai

Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon

Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif

Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.