yaitu) pada hari dantanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2009 danpada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib atausetidak tidaknya dalam tahun 2009 didepan PusdikbekangCimahi, atau setidak tidaknya di tempat yang termasukwewenang Pengadilan Militer Il 09 Bandung telahmelakukan tindak pidana : Membeli, menawarkan,menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut,menyimpan = atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya

Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikanmobil tersebut kepada Saksi 2 sehingga Saksi 2 merasadirugikan, selanjutnya Saksi 2 melaporkan perbuiatanTerdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuaihukum yang berlaku.Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsurkesatu. : Menerima gadai atas sesuatu~ benda telahterpenuhi.Unsur ke dua : Yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga diperoleh dari kejahatan.Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelakusudah mengetahui dan menyadari bahwa

dalam perbuatanini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelakutelah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jualbeli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.Yang dimaksud sepatutnya harus diduga diperolehdari kejahatan, adalah walaupun si pelaku telahmengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun padakenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakanatau perbuatan yaitu) membeli, menjual, menggadaikan dansebagainya.Berdasarkan keterangan

Farah karena STNKnyatertulis atas nama orang lain dan Terdakwa dapatmenduga mobil tersebut didapatkan dengan cara tidakbenar karena tidak dilengkapi BPKB sebagai buktikepemilikan mobil, namun Terdakwa tetap menerima gadaimobil tersebut dari Saksi Farah untuk mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)setiap unit mobil yang digadai dan mengharapkankeuntungan sebesar Rp. 5 % dari harga gadai yangdijanjikan Saksi Farah.Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur duaYang sepatutnya

harus diduga diperoleh dari kejahatan,telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atasmerupakan pembuktian yangdiperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapatcukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanaMenerima gadai dan untuk menarik keuntungan menjualsesuatu. benda yang sepatutnya harus' diduga diperolehdari kejahatan.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas yangfakta fakta hukum yangdiperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat' terdapatbukti

Untuk itu sepatutnya gugatan Para Penggugat untukditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.. GUGATAN KABUR (obscuur libel)Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab dalamSurat gugatannya menyebutkan bahwa batas sebelah Barat tanahmilik Marsito, akan tetapi berdasarkan fakta yang sebenarnya batassebelah barat adalah tanah milik MARPIK.

Olehkarena Bunawa dalam gugatan ini tidak diikutkan juga maka gugatanPara Penggugat cacat hukum, maka sepatutnya kalau gugatan ParaHalaman 12dari37 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PNkKrsPenggugat harusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.DALAM POKOK PERKARA.

Oleh karena itu sepatutnya gugata tersebut untukditolak atau tidak bisa dikabulkan.Bahwa adalah tidak wajar kalau) Para Tergugat diwajibkan untukmembayar uang denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)setiap harinya apabila Para Tergugat tidak melaksanakankewajibannya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugatmempunyai etika yang tidak baik.

Olehkarenanya gugatan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)Bahwa terkait dengan batasbatas yang menjadi objek sengketa kaburdan atau tidak jelas.

Dan terdapat kesalahan di dalam obyek sengketa,Tentunya ini dapat menimbulkan kerancuan dalam menentukan obyek sengketa,sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakantidak dapat diterima.Gugatan Penggugat KadaluwarsaBahwa obyek sengketa sudah sejak lama dikuasai oleh Tergugat IIIsejak tahun 1988 an hingga saat ini. Sementara Para Penggugat mengajukangugatan pada tanggal 31 Oktober 2018.

untuk melakukan putusan sertamerta (uitvoerbaar bij vooraad),Bahwa dengan tidak berdasar hukum dalil diatas sudah sepatutnya menuruthukum dalil a quo dinyatak ditolak..

jika perbuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuktapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hakkebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya); Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajibanhukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukumpublik; Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 JoPasal 1337 KUHPerdata); Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya

(lima ratus lima puluh satu juta enam ratus riburupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata, yaknitlap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain,diwajibkan bagi orang yang karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugiantersebut, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang telah Majelisuraian pada Petitum Kedua, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), maka beralasandan sudah sepatutnya

Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat haruslah dihukum secaratanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Penggugat, oleh karena itutuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa kerugian immateriil dapat berupa ketakutan,kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup namunPenggugat di persidangan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwaPenggugat mengalami kerugian immateriil sehingga terhadap tuntutan kerugianimmateriil sepatutnya

bersamasama dengan tuntutan membayar uang;Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN KadiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, makajelas bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan MelawanHukum yang menuntut pula agar Para Tergugat membayar sejumlah uangsebagai ganti kerugian, maka tidak ada syarat dan alasan yang dapat dipenuhiuntuk dapat mengabulkan tuntutan pembayaran uang paksa yang dimintakanoleh Penggugat, maka dengan demikian, sudah sepatutnya

Jadi Penggugat hanya mengadaada saja, dan semuanya sudah jelas.Bahwa Penggugat dalam positanya pada poin 6 mendalilkan. antara Almarhum denganPenggugat memiliki hubungan kekerabatan sehingga tidak pernah diadakan perjanjianmaupun Akta Notaris, melainkan hanya dibuat suatu alat bukti pembayaran berupakuitansi.Bahwa posita Penggugat pada poin 6 tak perlu ditanggapi dan sepatutnya ditolak, karenaposita Penggugat pada poin 6 menegaskan bahwa uang yang telah diterima olehPenggugat dan Almarhum sejumlah

Penggugat hanya memutarbalikkan fakta, dan tidakmelihat fakta yang sebenarnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri,dengan demikian posita Penggugat pada poin 12 sudah sepatutnya harus ditolak.Hal. 15 dari 53 hal.

pada poin 15sangat tidak beralasan dan sepatutnya ditolak, karena Para Tergugat tidak pernahmelakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ParaTergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

diabaikan saja.Bahwa Penggugat dalam positanya pada poin 19 bercerita tentang Yurisprudensi yangmenyatakan : Yurisprudensi seluruh perjanjian jual bell dengan hak membeli kembalipada dasarnya menjadi perjanjian hutang piutang.Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam positanya pada poin 19 sangat berbedadengan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Almarhum, Penggugat tidak melihatnyasecara proporsional dan menghubungkannya dengan Yurisprudensi, untuk itu positaPenggugat sepatutnya diabaikan.

diabaikan saja.Bahwa Penggugat dalam positanya pada poin 23 memohon kepada Majelis Hakim agarmenghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila ternyata ParaTergugat lalai memenuhi isi putusan.Bahwa apa yang dimintakan Penggugat dalam positanya pada poin 23 adalah hal yangberlebihan dan sepatutnya harus ditolak, karena permohonan untuk memintakan uangpaksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sangat tidak relevan dan

Olehkarenanya sudah sepatutnya juga Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard/N.O.).ll. DALAM POKOK PERKARA.1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukan dalam eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkarasepanjang ada relevansinya;2.

Kendar Ali sehingga untuk membuat terangmenderangnya hubunganhubungan hukum maupun dudukpersoalan yang sebenarnya serta untuk membuktikan kebenarandalil Gugatan Penggugat a quo, maka sudah sepatutnya dalamperkara a quo pihakpihak dimaksud yaitu Kadiana, Rebot danalmarhum H. Kendar Ali atau ahli warisnya ditarik atau ditempatkanatau dijadikan sebagai pihak Tergugat.In casu: Penggugat nyatanyata tidak menempatkan Kadiana, Rebot dan almarhum H.

Perdata Nomor 209/PDT/2017/PT.DPSpenggugat maka jelas Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacatformil dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (NietOntvankelijk verklaarad).B.

Bahwa mengenai dalildalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10aquo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dantidak berdasar sama sekali.a.

DenganHalaman 80 dari 112 Putusan Perdata Nomor 209/PDT/2017/PT.DPSdemikian sudah sepatutnya terhadap Putusan Pengadilan NegeriDenpasar dalam perkara No.668/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 5 Januari2017 haruslah dibatalkan..

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

sejak akhir tahun 2006 antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja mencari biaya nafkah kurangkebutuhan rumah tangga dan sejak awal bulan Juli tahun 2017 Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudahpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungansuam1 istri lagi;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegangpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996:Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangHalaman 9 dari 12Putusan Nomor 406/Padt.G/2017/MSTknNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:andl

Unsurmembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsurmembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau. untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa padabulan Desember 2016 bertempat di Kampung Suka Hujan Desa Pondok Ranjangterdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitamkepada saksi

Sehingga sudah sepatutnya terdakwamenduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan namunterdakwa tetap membeli dan menjual kembali kepada saksi Dede Als.Otoy ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke2 ini telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal480 ke1 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu

Penggugatberkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untukkali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secarakompetensi absolut dan relatif Mahkamah Syariyvah berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/MS.Lsmdisebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikanPutusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwadengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg,gugatan Penggugat sudah sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:aid

Yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebutdiperoleh dari suatu kejahatanMenimbang, bahwa perihal terpenuhi tidaknya unsurunsur tindak pidanadalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumdalam Dakwaannya, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimempertimbangkan sebagai berikut;Ad.1.

Unsur Yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwabarang tersebut diperoleh dari suatu kejahatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengungkapkan hargayang ditawarkan kepada Terdakwa oleh orang yang dikenal terdakwa bernama Ardiatas kedua sepeda motor yang hendak dijual adalah Rp.1.200.000 dan terdakwa punmenyetujuinya;Menimbang, bahwa adapun kondisi sepeda motor tersebut pada saat dibeli olehterdakwa adalah tanpa tanpa dokumen dokumen yang sah seperti STNK dan BPKPnamun

dapat menduga atau patut menduga bila kedua sepedamotor yang dibeli terdakwa kemudian bukanlah diperoleh atau setidaknya dimiliki olehArdi dengan cara yang wajar terlebih lagi dengan harga yang sangat miring jauh dariharga pembelian barang sepeda motor bekas sekalipun sehingga patutlah diduga bilabarang itu merupakan hasil dari kejahatan;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsure Yang patutdiketahui atau sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Halaman 9 dari 12Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/MSTknMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat abhlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:aid

terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenangmengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari padatempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itudilakukan , membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikanmengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya

Barang siapa;2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari hasil kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap danmampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika kelak terbuktibersalah;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,Halaman9 dari 13 Putusan Nomor 1785/PID.B/2015/PN Lbpmengangkut, menyimpan, atau. menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolut Pengadilan AgamaPadang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Sejak kejadian tersebut sampaisekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara(pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawabanTergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidakmenyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti, Hukum Pembuktian,Jakarta: PT.

paling pokokyang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atautidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebutsudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akansulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

Bahwa antara Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari tahun 2017 dan sampaidengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukanhubungan suami istri lagi;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat(dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;Menimbang

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegangpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996:Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

tidakmelanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demimempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan NegeriBanjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki diktumnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwaHalaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 209/Padt.P/2019/PN Bjbbiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam riburupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang

uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa unsurtersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yangdidakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalamsurat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP dankepada terdakwa sudah sepatutnya

harus dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; 14Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untukmenghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwaMenimbang, bahwa barang bukti berupa : e 1 (satu) unit sepeda motor

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;Ad. 1.

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa dan diperkuat denganadanya barang bukti, bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat warna

kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan NegeriBanjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanHalaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Padt.P/2018/PN BjbPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki petitum Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan dengan memperbaiki redaksional;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang

Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalamjawabannya menyatakan menolak untuk memberikan uang sertifikasi karenauang sertifikasi telah dibelanjakan untuk keluarga;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembandingtentang uang sertifikasi sebagai hiburan adalah analog dengan mutah, olehkarena mut'ah adalah merupakan suatu pemberian yang harus dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Terbanding yang menceraikan PenggugatRekonvesi/Pembanding dengan masa perkawinan yang sudah lebih 23 (duapuluh tiga) tahun, sepatutnya

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangpembagian gaji untuk isteri yang diceraikan, maka sudah sepatutnya TergugatRekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mutah kepada PenggugatRekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) ;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya hak masingmasing pihak danuntuk memenuhi rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapatsudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar seluruhkewajibannya tersebut diatas dengan