Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0310/Pdt.G/2021/PA.Prob
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
404
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 01-01-2015 — Putus : 01-02-2015 — Upload : 23-01-2018
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Skhh
Tanggal 1 Februari 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
5311
  • menerus yang tidak bisadidamaikan lagi bahkan antara Penggugata dan Tergugat telah pisah tempat tinggalselama 3 bulan dan tidak berhubungan lagi sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun kembali, dengan demikian rumah tangga mereka sudah tanpa ruh lagi, olehkarena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab HurriatuzZaujaini fith Thalaq Juz halaman 83 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim, yang berbunyi :Gly jNAbay Marae Cyn galua Y gai Lead Yudeibonsal plies jl Shall
Putus : 08-03-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 528/Pdt.Plw/2011/PN.SBY
Tanggal 8 Maret 2012 — QUADRA COMMODITIES SA melawan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cs
11534
  • PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa,secara tegas disebutkan bahwa :The Goods sold pursuant to the Contract shall remain the Sellers property until theBuyers have paid all sums due from it to the Sellers on any account whatsoever.
Register : 10-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PA BATULICIN Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn
Tanggal 20 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2719
  • Bukhari, no. 6749 danMuslim, no. 1457).Selain itu Hakim menyandur pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya AlMughni (9:123) yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Hakim, yang menyatakan:Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pat.P/2022/PA.Blicn53 lee iV: U6 Hi. dss Gh Le pole by Ye 55357 : Lb JBSh Hy aly (ple Fuss WA ps WS Gl By Class shall eslYang artinya: /bnu Qudamah rahimahullah berkata, Ali binAashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah mempermasalahkanjika ada seorang lakilaki yang berzina
Register : 10-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Bwi
Tanggal 20 April 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
173
  • Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yang tersebutdalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yangberbunyi sebagai berikut:Anh ose Ge lb a Lilac gl Sill 5 Gl) ae at YY Aaa jl Shall ObsEl jill Waa Gilusl GS: Lagey
Register : 04-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 26-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • penuh kasih sayang meskipun Termohon selama ini memelihara danmerawat anak a quo, sedangkan kedua Saksi menerangkan anakanakPemohon dan Termohon tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan danketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Pemohon, sebagaimanatersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanyaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dan hanyasemata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentinganterbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Register : 26-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Mtp
Tanggal 30 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
140
  • Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Fiqhiyyatu Al Islamiyyatuwa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi:21pry 5 Lee Ang Sl Shall cme ing El ji lade pg call of GLa Gy plArtinya : Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanyakemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehinggadengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dandbencana.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal39 Undangundang Nomor Tahun 1974 beserta
Register : 02-04-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Wtp
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1610
  • , "Tidak bolehada mudarat dan memudaratkan" serta "Menolak mudarat lebih diutamakandaripada mengambil manfaat'.Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yangsangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (very bad thing),tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki(irreparable marriage breakdown) sesuai dengan pendapat ulama fikin dalamKitab Hurriyatuz Zaujah, Juz , halaman 83 yang berbunyi:ches V5 colai led ait sey aly ci SM Shall
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — 132/B/PK/PJK/2015 vs PT. Kolon Ina
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dokumen Distributorship Agreementdinyatakan bahwa :Clause 3Price"The price of products shall be agreed upon between FIRSTPARTY and SECOND PARTY from timeto time, with theconsideration of prevailing market conditions at the time";Sesuai dengan Clause 3 Distributorship Agreement tersebutdinyatakan bahwa harga produk disepakati oleh kedua belahpihak, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pihak pertama dengan PT Inamulti IntipackHalaman 18 dari 25 halaman
Register : 27-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6249/Pdt.G/2015/PA.Bwi
Tanggal 17 Maret 2016 — PEMOHON
140
  • UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yangtersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yangberbunyi sebagai berikut:NM yy ype ge AIS GE Late gL jill y GLA ae ASS Y digg Il shall
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CompanyIndonesia, sehingga antara TVS Motor Company Indonesiadengan TVS Motor Company India memiliki hubungan istimewaberdasarkan kepemilikan saham;Bahwa berdasarkan Product Development Agreement tanggal26 Februari 2007 antara TVS Motor Company Limited Indiasebagai Developer dengan PT TVS Motor Company Indonesiasebagai Beneficiary, dinyatakan bahwa hak kekayaanintelektual atas produk yang dikembangkan merupakan milikDeveloper atau Perusahaan Induk, sebagaimana disebutkandalam Article 1 Definitions : Products shall
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 16 April 2013 — PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBHIPAR) vs 1. PT. PARAZELSUS INDONESIA, 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
453350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hak imunitas arbiter atau Majelis Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal21 UU Arbitrase tersebut, dalam praktik hukum juga telah diterima oleh duniainternasional secara tegas dan mengakui sebagai suatu prinsip umum yang harusdihormati, seperti tercantum dalam Pasal 34 International Chamber of CommerceRules of Arbitration yang menyatakan:"Neither the arbitrators, nor the court and its members, nor the ICC and itsemployees, nor the ICC National Committees shall be liable to any person for anyact
Putus : 05-05-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA
19651 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dokumen Distributorship Agreementdinyatakan bahwa:Clause 3Price"The price of products shall be agreed upon between FIRSTPARTY and SECOND PARTY from timeto time, with theconsideration of prevailing market conditions at the time"Sesuai dengan Clause 3 Distributorship Agreement tersebutdinyatakan bahwa harga produk disepakati oleh kedua belahpihak, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pihak pertama dengan PT Inamulti IntipackHalaman 18 dari 25 halaman.
Putus : 28-04-2008 — Upload : 28-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8PK/PID/2008
Tanggal 28 April 2008 — Dr. EDHY SUDJONO MULIADI ; PEMERINTAH NEGARA RI QQ KEPOLISIAN NEGARA RI. QQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA QQ SATUAN II JATANRAS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
265170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Article 204 lf a petition presented by a party or his legal representativeor his near relative conforms to any of the following conditions , thePeoples Court shall retry the case ;.
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PA PELAIHARI Nomor 605/Pdt.G/2014/PA.Plh
Tanggal 7 Januari 2015 — - Pemohon dengan Termohon
138
  • keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensiterus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yangberkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Sawdalam alJamiu ashShagir Juz 5 halaman 203:hoa Yg pone YArtinya: Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh dimadharatkan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuandalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:ced Guns che Ys ai les ath se oly Guns Sil shall
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pid/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — DEXTER LEOPARD .> 9255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.112 PK/Pid/2011agreement will, at the time of rede/ivery, be free from defects inworkmanship for a period of twelve (12) month from the date of redelivery ofthe engine or of instalation of the engine or 1.000 flight Hours of operationengine wichever shall first occur....;Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut dan guna melaksanakankewajibannya PT. GMF Aero Asia melakukan pemeriksaan dan beberapaperbaikan (overhaul & penggantian bearing) terhadap kedua mesin pesawattersebut.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — CEAT LIMITED VS 1. SULARSO ANGGODO, DK
134101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingkan dengan Pasal 6 bis ayat (3)Konvensi Paris, yang menyatakan bahwa no limit shall be fixed for seekingcancellation of the mark registered in bad faith;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarHalaman 6 dari 22 hal. Put.
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 0283/Pdt.G/2014/PA.Smg.
Tanggal 5 Nopember 2014 — Pemohon lawan Termohon
338
  • Majelis Hakim berpendapatmemberi izin kepada Pemohon untuk menceraikankan Termohon merupakanjalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukankehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masingmasing dan tidakterbelenggu dalam ketidak pastian, karena itu sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil athathalaq juz halaman 83, yang telah diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangberbunyi :cai Guns che Vy clei Let ath oe oly Gees SI Shall
Register : 05-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.DumIn all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus