Ditemukan 4983 data
29 — 3
mengenal persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan kelahirannyayang telah melampaui (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
ASMAR MARTUA HASIBUAN
20 — 7
ini;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehbukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang
Farhan Ibrahim
40 — 2
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya akta pencatatan sipilyang hilang maka Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilharus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu barukemudian Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipildan merekam ke dalam database kependudukan dan
26 — 4
Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama : MUHAMMADISNAN ZAKARIA, lahir pada hari Senin tanggal 01 September 2008 di DesaMerden, Kecamatan Puwanegara, Kabupaten Banjarnegara, anak lakilaki darisuami isteri sah bernama SADILI dengan FATAYATUN TU AH ; 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang
17 — 4
mengabulkan permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon yang bernama SUPERMAN, lahir diDesa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, pada hariSelasa Wage, tanggal 22 Oktober 1981, anak lakilaki dari suami isteri sahbernama SUMITO dengan KARNI ; 3.Memerintahkan eee3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar Pencatatan Sipilyang
25 — 3
Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama KISMAN, lahirpada hari Rabu Kliwon, tanggal 26 Pebruari 1992 di Desa Prendengan,Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara anak laki laki dari suamiistri sah bernama ROCHMANI dengan NISEM :SMS TST as cet aur3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang
60 — 5
2016/PN MtpKabupaten Banjar maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Ruslan Efendi
26 — 14
Pemohon untukmerubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesiahalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgbNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang
63 — 28
Natuna karena Kelalaian Pemohon sehinggaanak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan AkteKelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaituPengadilan Negeri Ranai ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan aturan lebih lanjut dari UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang didalamnya
Aldo Ricardho
26 — 4
25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendafaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahannama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syaratberupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan AktaCatatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Fotokopi KK,Fotokopi KTP;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipilyang
NURHIDAYAH HANDAYANI
22 — 21
diartikan,bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkanperubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipildemi hukum atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatanpinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
29 — 9
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkanPenetapan No.24/Pdt.P/2015/PN.Sgl Halaman 56perubahan nama Pemohon yang bernama ADE HOTMAN LIHARDO menjadi ADEHOTMAN LIHARDO SAGALA;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
MUHAMMAD ROSID
55 — 2
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen untukmencatat tentang Penggantian nama kecil Anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta KelahiranNo: 3314LU030420170057 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:.
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
185 — 103
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PenggunaanAparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/ SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadapPegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati Seluma yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan suratundangan tanggal 28 Desember 2018 ;Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait ; 1.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PenggunaanAparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/ SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karene melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadapPegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi
(fotokopi sesuai denganaslinya) 222722222 Surat Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Seluma Nomor840/1965/BKPSDM.IV/X1I/2018 perihal Telaah SKPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Tersandung Hukum Pidana An. Drs. Sohardi Safri, MMNIP. 19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluhlima) orang, tertanggal 06 November 2018.
2017 tentang Manajemen PNS diketahui bahwaPenggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildikarenakan Penggugat pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor40/Pid.SUS.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 22 Mei 2018 (vide Bukti P5 = T1) ;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
8 — 6
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Nomor 180/85/VII/DISBMPR tanggal 1Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan PenataanRuang Provinsi Sulawesi Tengah;Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Rizal Tenggar
15 — 2
dan Pencatatan Sipil Kotamalang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Muh Aminudin Zuhri alias Mohammad Aminuddin Zuhri
13 — 2
Kelahiran yangbersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
12 — 1
/Perkara Perdata Nomor 566/Pdt.P/2016/PN Mlgperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkanlaporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, oleh karena
Ni Kadek Putri Ulandari
16 — 11
52 ayat 2 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akanmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari,kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untukHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Padt.P/2019/PN.Srpmencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipilyang
MUHAMAD LUTFI
12 — 9
penetapan ini yaitu Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahanidentitas (nama) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang