Ditemukan 61387 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Putus : 09-10-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 91/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr
Tanggal 9 Oktober 2012 — PIDANA :JUNAIDI bin YUSUF
8944
  • Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM042/T.Selor/Euh.2/08/2012tertanggal 06 Agustus 2012 yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaiberikut :Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI bin YUSUF pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012sekira jam 21.00 WITA atu setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni2012, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Manggis Ill, Rt. 05, Rw. 02 Nomor : 29,Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    terdakwa berpurapura untuk membeli obat lagi dan saat itu lah anggota polisimenggrebek terdakwa;e Bahwa sekali membeli obat dari terdakwa ;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukankepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan 1 orang Ahioleh Penuntut Umum yaitu AZIS ZAELANI bin ABIDIN, dibawah sumpahmemberi keterangan sebagai berikut :e Ahli adalah petugas kesehatan yang saat ini bertugas di DinasKesehatan Kabupaten Bulungan;e Ahli mengetahui hal berkaitan dengan farmasi
    Mengedarkan Farmasi;4. Tidak memiliki ijin Edar;Unsur 1. Barang Siapa Bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat setiap orang identik dengankalimat barang siapa barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata gantiorang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkanperbuatannya.
    Mengedarkan Farmasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakanseseorang dalam mengedarkan dengan cara menjual, sediaan farmasi = obat(penjelasan UU 36 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini nantinya haruslahdibuktikan apakah terdakwa ada menjual obat, maka hal tersebut dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 14.00 wita diRumah Terdakwa di
    Tidak memiliki ijin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin Edar adalah adanya suratberupa kewenangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perudangundangan yang berlaku kepada orang tertentu yang memenuhisyarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan sesuatu usahaniaga dan lanilain ;Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor : 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat di
Register : 22-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 24/PID.SUS/2019/PT KDI
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ADI, SH
Terbanding/Terdakwa : ANDI MUSDALIFA Binti H. ANDI SYAMSUDIN
3235
  • Yunusdi jalan Belibis Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka KabupatenHal 2 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDIKolaka selanjutnya menemukan beberapa jenis Obat danKosmetik milik terdakwa sehingga petugas Balai POM(Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara danpetugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengamankanterdakwayang mana telah mengedarkan farmasi berupakosmetika yaitu dengan cara menjual kosmetika tanpa izin edarsebanyak 27 (Dua puluh tujuh) macam yaitu :Hal 3 dari 12 hal Putusan
    Andi Syamsudintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Musdalifa binti H. AndiSyamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;3.
    berupa kosmetik, pangan dan obat tradisional,sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Penuntut Umumbahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Terdakwasangatlah ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidupdimasyarakat mengingat bahwa perbuatan Terdakwa dapatmenimbulkan kerugian bagi khalayak pengguna sediaan farmasitersebut, apabila sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa tersebutmengandung bahan dan/atau zatzat yang
    dapat merusakkesehatan, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pelaksanaan pengawasan, pendaftaran dan atau notifikasisediaan farmasi:;Hal 9 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDI Bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang antaralain sebagai pembinaan atau untuk memperbaiki diri terdakwa(korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifatpreventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi khususnya bagi pelaku maupun masyarakat
    padaumumnya, sehingga pidana penjara yang dijatunkan terhadapterdakwa sudah seharusnya menjadikan pengingat bagimasyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding JaksaPenuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri
Register : 28-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mkd
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
IRMA RAHMAWATI,SH
Terdakwa:
DANDY SETIAWAN Alias LENO Bin SUROSO
11810
    1. Menyatakan Terdakwa DANDY SETIAWAN Alias LENO Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda
    baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan atau pemindahtanganan; Bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualanobat tersebut adalah sarana yang telan memiliki izin dan kewenanganyaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Pedagang Besar Farmasi untukpenyaluran ke sarana pelayanan;Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mkd Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhipersyaratan keamanan yaitu aman dikonsumsi / digunakan pada takarandosis yg telah ditentukan, persyaratan
    sediaan farmasi terutama yang masukdalam daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkanharus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, Apotek, RumahSakit, Klinik, Puskesmas), yang kedua harus dilakukan oleh tenagakefarmasian yang memiliki Kewenangan sesuai dengan kompetensinya,yang ketiga obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter danterdokumentasi peredarannya; Bahwa semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar diIndonsia harus memiliki izin edar yang
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan Peredaran sediaanfarmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, atau pemindahtanganan
    Menyatakan Terdakwa DANDY SETIAWAN Alias LENO Bin SUROSOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 58 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mkddengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;2.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 496/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 27 Januari 2016 — SUTAMI Binti JUMAER
243
  • dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;6.
    PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa, SUTAMI Binti JUMAER, pada hari Sabtu tanggal 10Oktober 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Terminal Kesamben,Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi
    /PN.Blt..bahwa sewaktu terdakwa berada di tempat tersebut di atas sedangmelakukan kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan kemanfaatan mutu, terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba PolresBlitar, sewaktu di lakukan penggeledahan petugas mengamankan barang buktiberupa 200 (dua ratus) butir pil tablet dobel L, 48 (empat puluh delapan) butir piltablet dobel L dan uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).
    196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa, SUTAMI Binti JUMAER, pada hari Sabtu tanggal 10Oktober 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Terminal Kesamben,Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    /PN.Blt..bahwa sewaktu terdakwa berada di tempat tersebut di atas sedangmelakukan kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba PolresBlitar, sewaktu di lakukan penggeledahan petugas mengamankan barang buktiberupa 200 (dua ratus) butir pil tablet dobel L, 48 (empat puluh delapan) butir piltablet dobel L dan uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).
Register : 31-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN AMUNTAI Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt
Tanggal 23 Agustus 2017 — SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.MURSID, Cs
418
  • MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.
    sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.
    Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.
    HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk
    dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,
    Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,
Putus : 12-05-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 12 Mei 2011 — WAHYU ENDRO CAHYONO bin BIBIT RIYANTO
234
  • Atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanPebruari 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mojoroto Gang IV No.16 Rt.07, Rw.03,Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, bahwa terdakwa yang dengansengaja telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana
    dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;10Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    tanggal 16 Pebruari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0930/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka11Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 13-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 10 Mei 2017 — MURDI Bin MUKRI (Alm).
3420
  • dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
    Menyatakan terdakwa MURDI Bin MUKRI (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2.
    Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Perouatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksiHASAN ALAMSYAH bersama
    Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).
    Hulu Sungai Selatan dan melihat terdakwa didalam rumahbesama istri terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan melakukanpemeriksaan dimana ditemukan obat sediaan farmasi jenis carnophensebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dibalik dinding rumah yangdibungkus dalam palstik klip dan di simpan didalam dompet merk LV warnacoklat dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 356.000, (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang
    secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHal 10 dari Hal 13 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn11sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum olehkarenanyaterdakwa patutlah dinyatakan
Register : 03-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 266/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kesehatan)
Tanggal 4 Desember 2018 — Enden Sunandar Bin (Alm) Usman
10819
  • Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.
    Apt. sebagaiPengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandungmenerangkan bahwa obat Tramadol adalah obat keras sesuai denganKeputusan Meneteri Kesehatan RI No.633/Ph/62/o tanggal 25 Juni 1962tentang Daftar Obat Keras dan berdasarkan UU Obat Keras St.
    Saksi Julaila Karim Dahibu, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat diBerita Acara Penyidikan;Bahwa saksi adalah saksi penangkap dalam perkara tindak pidanamengedarkan obat sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Mei2018, sekitar jam 20.00 wib di rumahnya yang berada di Kp. BabakanCikundul rt 01 / 17 ds. Sukanagalih kec. Pacet Kab.
    (Kesehatan)(tiga) box atau sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dirinya tersebut tidakmempunyai ahli atau kKewenangan dalam bidang farmasi serta tidakmempunyai jin dari pihak pemerintah; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperihatkan PenuntutUmum didepan persidangan.
    Obat ini tidak boleh diedarkan secara bebas olehsetiap orang karena berdasarkan UU obat keras penyerahan obat kerashanya dilakukan pedagang besar farmasi, apoteker dan dokter;Bahwa menurut keterangan Ahli dapat dilihat dari riwayat pendidikanterdakwa yang hanya mempunyai ijazah sekolah dengan lulusan SMP,mengingat untuk menjadi Apoteker atau tenaga Kesehatan harus memilikiizin dari Instansi terkait dan terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/kotasetempat.
    Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.
Register : 23-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERMAN DERMAWAN,SH
Terdakwa:
RULLY RIZKI MAULANA Bin TION SOPANDI
287
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terkawa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu
    Menyatakan terdakwa RULLY RIZKI MAULANA Bin TION SOPANDI(Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin mengedarkansediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin), sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itusebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal 197UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP sesuai
    penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaktidaknya masih termasukbulan Juli Tahun 2019, bertempat Kampung Nagot Rt 01 Rt O02 DesaMekarluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut atau setidaktidaknyamasih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiaporang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi
    Terdakwa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi (Alm)bersamasama dengan saksi Muhammad Hilman Ardiansyah Bin Wahyono(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019sekira jam 16.00 Wib, atau setidaktidaknya masih termasuk bulan Juli Tahun2019, bertempat Kampung Nagot Rt 01 Rq 02 Desa Mekarluyu KecamatanSukawening Kabupaten Garut atau setidaktidaknya masih di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiap orang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan Terkawa Rully Rizki Maulana Bin Tion Sopandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin), sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanpertama ;2.
Register : 20-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Rbg
Tanggal 23 Nopember 2016 — M. FADHOL Bin SUDIRAN
10314
  • FADHOL Bin SUDIRANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan; 3.
    FADHOL Bin SUDIRAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana pada pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaaan Pertama Primair Penuntut Umum; ane.
    Fadhol yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksimelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
    Fadhol yangHalaman 7 dari 24Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PNRbgdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksimelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
    Fadhol yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obatsejenis pil yang salah satu sisinya bertuliskan LL (double L) yang tidakmemiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib para saksiHalaman 9 dari 24Putusan No.131/Pid.Sus/2016/PNRbgmelakukan penyelidikan diwilayah Kec. Kragan dan Kec.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 26 April 2011 — RIKI SUPREDI bin SUTAR
224
  • : 78 butir pil LL dan 1 buah HP merk Nokia type 1600watna hitam ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 April 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RIKI SUPREDI bin SUTAR terbukti bersalah melakukantindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
    dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    tanggal 19 Januari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0332/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 26-07-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 20 September 2016 — PRIYO WAHONO bin KASPANI
6142
  • Menyatakan terdakwa PRIYO WAHONO bin KASPANI, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja dan tnpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan padaDakwaan Pertama kami ;2.
    Kelud Desa Tawang KecamatanWates Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, , setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
    AZIS SAMSURIZAL, keterangannya dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuaipasal 98 U.U.
    RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilarangmengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanbagi setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan ; Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obatdan bahan baku obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan sesuai pasal 108 UU RI.
    No.36 Thun 2009 tentangKesehatan ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangpengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan danmengedarkan diperbolehkan adalah yang sudah memenuhisyaratFarmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudahmendapat ijin dari Pemerintah ; Bahwa menurut saksi barang bukti pil warna putin dengan logo LLtersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh di edarkan apabila dimeasannyawajib diberi
Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1010/Pid.Sus/2017/PN Sda
Tanggal 30 Nopember 2017 — BANJAR SUSANTO
472
  • Menyatakan Terdakwa BANJAR SUSANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,-- ( lima ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan ;
    1010/Pid.Sus/2017/PN Sda tanggal :5Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BANJAR SUSANTO secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Mojokerto yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjoberwenang mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Sdr.
    CEKER (DPO) dengan harga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkankeuntungan dalam jual beli pil dengan logo LL sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya.Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengertidengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) dilarang oleh undangundang yang berlaku.Berdasarkan Pemeriksaan LABKRIM : No.LAB6925/NOF/2017 yangdibuat
    Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar;Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui artikesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yangte temengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki danmengetahui (willens en wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengajaberarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segalaakibatnya.
    Menyatakan Terdakwa BANJAR SUSANTO tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAVIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 ( sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,( lima ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu )bulan ;3.
Register : 07-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Brb
Tanggal 29 Maret 2017 — - MISRANI als ICAN bin SARAWANI
3811
  • Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer;2.
    Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI bersalahmelakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam dakwaan Primair Penuntut Umum.2.
    berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair :aon Bahwa terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI, hari Sabtu tanggal 14Januari 2017 sekitar jam 11.45 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2017,bertempat di depan penyedotan Pasir tepatnya di Desa Penggambau HuluKecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, denganHalaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Brb.sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    ; Bahwa, benar terdakwa telah menjual sediaan farmasi yaitu berupa obatCarnophen yang positif mengandung Parasetamol ,kaffein dan Karisoprodolsesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer;2.
Register : 09-02-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg
Tanggal 1 Maret 2017 — ACHMAD SAMSUL HAKIM BIN HAMBALI
345
  • Menyatakan Anak ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Indo Vice Blok A Nomor A20, kota Samarinda selama 6 (enam) bulan;3.
    Menyatakan Anak Bermasalah Hukum ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimanadakwaan ke satu pasal 197, jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.
    KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI bin SAMAJI bersama Saksi I DEWA GEDE KARANG (AnggotaPolisi Sektor Tenggarong
    Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL tersebuttanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undangundang.
    KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memnuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI
    Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IISamarinda yang pada pokoknya, sebagai berikut:KESIMPULAN:1.Achmad Syamsul Hakim bin Hambali berlatar belakang dari keluarga yang utuh,diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, jo. pasal98 ayat (2) dan (3), jo. pasal
Register : 22-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 23 Mei 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4724
  • Jufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
  • Menjatuhka pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  • Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar
    Maros, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan denganCaracara atau keadaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKSBahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar
    Maros, atau setidaktidaknya di Suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, dan mutu, yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00Wita Lelaki
    , kemudianterdakwa juga bukan seorang dokter, apoteker ataupun orang yang bekerjadibidang Farmasi serta terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun toko obat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab :4646/NOF/X1/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatanganiberdasarkan sumpah jabatan oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANIADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd. selaku pemeriksa dandiketahui oleh Drs.
    JUFRI terbuktibersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengandakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMMAD Alias ACO BinM.
    Jufri tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Ijin Edar;Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS. Menjatuhka pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);.
Register : 02-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wno
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.NUR RAHMAT SUTRISNO, SH
2.NIKEN RETNO WIDARTI, SH
Terdakwa:
PRIYO PRASETYO Bin MARIJO
495
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan;
    2. Menjatuhkan pidana pidana terhadap Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo sebesar Rp.3.000.000
    Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) dalam surat dakwaan kedua, yang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan
    , D3 Farmasi,Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang BesarFarmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai jin dariinstansi berwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
    , D3Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PedagangBesar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansiberwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian.
    , D3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerjadi fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanankefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin)yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.
    Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpakeahlian dan tanpa kewenangan;2.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PN JEMBER Nomor 92/Pid.B/2012/PN.Jr
Tanggal 7 Maret 2012 — MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM
263
  • Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu) bulan kurungan ;
    dakwaan penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dipersidangan :Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagaiberikut :PERTAMA :Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM pada hari Selasa tanggal 22 Juni2010 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di toko milik terdakwa yaitu toko Apoteka di KomplekPasar Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa terdakwa yang dihadapandimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yangdidakwakan dan sesuai dengan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwaserta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Dengan demikiantelah terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelakunya dan dapatdipertanggungjawabkan ;Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memenuhi Persyaratan Penandaan Dan Informasi ;Ad. 2.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi, yang dimaksudadalah terdakwa telah menjual obatobat atau sediaan farmasi tidak memilikiizin edar ; Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempatditoko miliknya yaitu Apoteker di komplek pasar Desa Karang AnyarKecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengedarkan sediaan farmasiberupa obat keras, obat tradisional dan kosmetika sebanyak 177 macam yangdiperoleh
    Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama :2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu)bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti berupa : 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) macam obat, dirampasuntuk dimusnahkan ;Membebankan
Register : 03-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YUSNIKAR, SH.
Terdakwa:
Muh. Akbar Bin Sappe
1087
  • AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.
    AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.
    (Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta
    AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 763/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LILIS ERNIYATI,SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HIDAYAT Alias SARPEN Bin MOCH. SUBCHAN
389
  • SUBCHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda
    Bahwa benar ahli menerangkan mengerti maksud diperiksa dandidengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya TindakPidana Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atauyang tidak memiliki izin edar.
    Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud dengan izin edar adalahnomor yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dalam bentuk persetujuanpendaftaran yang berisi nomor registrasi dari sediaan farmasi yangbersangkutan. Bahwa benar ahli menerangkan bahwa sisa barang bukti berupa butiranpil warna putin yang sudah terbungkus dan sudah di lak tersebuttermasuk dalam kategori sediaan farmasi yaitu obat dalam bentuksediaan tablet.
    Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa oleh karena kata Dengan Sengaja terletak didepan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan., makaperbuatanperbuatan
    secaramutlak semua perbuatan yang dilarang tersebut harus terpenuhi.Dengan demikian apabila terpenuhi minimal salah satu perbuatan yangdilarang tersebut, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa
    Menyatakan Terdakwa IRFAN HIDAYAT Alias SARPEN Bin MOCH.SUBCHAN tersebut diatas, terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 UndangUndang RI Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana dalam dakwaanalternatip pertama;2.