PUTUSANNO. 174/PID.SUS/TPK/2016/PN.SURABAYADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikordengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :TERDAKWA:Nama Lengkap : SUGENG MUJIADI, ST;Tempat lahir : Kediri;Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Februari 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal

Sidoarjo Kab.Sidoarjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai BUMD / Direktur Utama PDAMDelta Tirta Kabupaten Sidoarjo;Pendidikan : Strata 1 (Sarjana Teknik).Penahanan dan jenis penahanan :Penyidik : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 29 April 2016 s/d.18 Mei2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh Penuntut Umumsejak 19 Mei 2016 s/d. 27 Juni 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juni

2016 s/d. 27 Juli 2016; Perpanjangan penahanan Il dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juli 2016 s/d. 26 Agustus 2016;Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d.12September 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 13 September 2016 s/d. 12 Oktober 2016;Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak

Perkara : PDS07/SIDOA/Ft.1/08/2016 tertanggal O9Januari 2016 yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukuman sebagaiberikut :1.

Putusan tersebut dibacakan pada sidang terouka untukumum pada hari KAMIS' tanggal 26 Januari 2017 dengan dibantu oleh BUDIMULYONO, SH., MH., Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Sidoarjodan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA TTD TTDKUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., MATHEUS SAMIAdI, S.H., M.H.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, PP (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 01/TIPIKOR/2011/PT. BDG. tanggal 14 April 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :82Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 02 Agustus 2010 No.505/Pid/Sus/2009/PN.

kejahatan maupun pelanggaran ;Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti berupa uang sejumlahRp832.460.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh riburupiah), oleh karena tidak disertakan/dicantumkan (tidak ada Berita Acara SerahTerima) maka tidak dapat ditentukan statusnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/ TIPIKOR

TB.TATANG MUCHTAR, BSC., SH. tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/TIPIKOR/2011/PT. BDG tanggal 14 April2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 505/Pid/Sus/2009/PN.Ber. tanggal 02 Agustus 2010 ;MENGADILI SENDIRI :1 Menyatakan Terdakwa H. TB.

Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktusebagaimana ditetapkan oleh Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, sebelum berkas perkaara tersebut dikirim kePengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya.Halaman 161 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBY5. Pengiriman memori banding a.n.

Sby kepada Panitera PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 September2020 Nomor W.14.U.1/7711/ Hk.07/9/2020, yang menerangkanbahwa memori banding tanggal 28 Agustus 2020 a.n. TerdakwaSupriyono telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 2 September 2020 yang disampaikan oleh PenasihatHukumnya pada tanggal 28 Agustus 2020.6. Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum a.n.

Supriyono dalam Perkara Tipikor Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.

Sby kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayayang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2020 Nomor W.14.U.1/8157/Hk.07/ 07/2020, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tanggal 21September 2020 Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 September 2020 yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telahdiajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SriWahyuni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttd Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

tingkat pertama yang oleh JudexFacti telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasiTerdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkandi atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi ;Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi l/Penuntut UmumBahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakanputusan Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tipikor

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) terbuktisalah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Factitelah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi tidakterbukti Judex Facti telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti telahmelanggar undangundang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;2.

Subrotolangsung membuka cek dan diserahkan kepada Terdakwa dan olehTerdakwa cek tersebut langsung dicairkan dan uangnya dipergunakan ataudinikmati oleh Terdakwa sendiri; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah membaca memori kasasidan putusan Judex Facti knususnya atas fakta persidangan, maka perbuatanTerdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor telah terbukti dan merupakan perbuatan melawanhukum dan Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas

Negeri Sipil, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidakdapat dijadikan dasar hukum Keputusan Bupati Nias Selatandimaksud ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal diundangkan (7 April 2017)dan tidak berlaku surut serta bersifat prospektif, di lain pihak PutusanPengadilan Tipikor

46/PID.SUS/K/2013/PN.MDNditetapkan 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehinggapenerapan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Keputusan Bupatidimaksud telah memberlakukan surut (retroaktif) sehingga tidaksesuai dengan objek keputusan ;Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pemberhentianditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memilikikekuatan hukum tetap, di lain pihak Putusan Pengdilan Tipikor

SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang hubungannya dengan jabatan,berlaku sejak tanggal ditetapkan (13 September 2018), di lain pihakPutusan Pengadilan Tipikor

MajeNasal bulanAprilJuni 2009 oleh Bendahara UPTD MajeNasal (copy) ;Digunakan dalam perkara lain ;Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 05/Pid.SusTPK/2014/PT.BGL, tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa SEPTIMUDA,SPd binTAMRIN ALI AMRAN ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/Tipikor

Kaur;Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru yang menerima danaKJM tahun 2009;BPKP Bengkulu yang salah dalam mengunakan acuan hitungan kerugiannegara;Karena pihak yang Terdakwa sebutkan di atas merupakan subjek hukumyang menyebabkan kerugian Negara atau korupsi karena sudah menyalahikewenangannya memenuhi unsur korupsi, sehingga merekalah yangbertanggungjawab dan harus diproses secara hukum serta ditetapkansebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR), kalau ingin

terciptakepastian hukum, keadilan, serta kesamaan setiap orang didepanhukum/tidak ada yang kebal hukum tapi saat ini Majelis Hakim PengadilanTinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menciptakanitu sehingga terlihat sekali kalau banyak orang yang kebal hukum dalamkasus KJM di Kabupaten Kaur saat ini;Bahwa selama ini Terdakwa merasa terzalimi dan tidak ada keadilandalam proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di POLRES Kaur,KEJARI BINTUHAN, dan PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI(TIPIKOR

Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara aquo, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri

Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwauntuk Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No 51/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bdg,terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober2021, selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama;Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat

PUTUSANNomor 2713 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ABDULLAH BADJA;Tempat lahir : Donggala ;Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Lebo, Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor);Terdakwa ditahan dalam Rumah

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsurunsurlainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti,maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor telah cukup terpenuhi, sehingga Dakwaan Subsidair tidakperlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa..HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H.

Garut).S1.Terdakwa ditahan di Rutan bedasarkan surat perintah penahanan loleh: Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal, 07 Mei 2013 s.d 26 Mei2013; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal, 16 Mei 2013 s.d 14 Juni2013 Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 15 Juni2013 s.d 13 Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 14Agustus 2013 s.d 12 September 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding

TITI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/201 7/ PNPdg.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal 20 November 2018dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal30 November 2018 ~~ dibawah Register Nomor:565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUTe Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl tanggal 9November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal20November2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal 30November 2018 dibawahRegister Nomor : 565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 27/Pdt.SusPHI/2018/ PN BglMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

27 Juli 2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6Agustus 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal5 Oktober 2014;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014;7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5November 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014;Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri

PASARIBU, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,SAZILI, SH.M.Si. dan H.

LEXSY MAMONTO, SH.MH. masingmasing HakimAd Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 30 April 2013 Nomor : 166/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dengandibantu. oleh

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal9 Januari 2012 s/d. 7 Pebruari 2012, Rutan ;4. Perpanjangan Ketua Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal8 Pebruari 2012 s/d. 7 April 2012, Rutan ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 April 2012 s/d 7 Mei 2012, Rutan ;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012, Rutan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik sendirisendiridan atau bersamasama, yaitu : AGUSNASRI, S.H., ISNAWARDI, S.H.MH.,AFRIZAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS NASRI, SHISNAWARDI, SH.MH & Rekan beralamat di JI.

Puspanjolo Selatan No. 357Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011,yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor Semarang ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2011 No. 104/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2011No

MUR ARISSUTOTO (telah dipidana oleh Penadilan Tipikor Semarang), yangberkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan TerdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN sebagai berikut :e Bahwa untuk menggunakan anggaran Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di Rumah Tangga Gedung Keuangan NegaraSemarang , pada Tahun 2008 senilai Rp 1.559.450.000,00.

kegiatan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Lift Rumah Tangga GKN Semarang l,tahun 2008 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 268.493.874, (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratusSembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah),137dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu,bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atasperan serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Ir MURARIS SUTOTO (telah dipidana oleh Pengadilan Tipikor

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 20134. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;6. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;7.

rupiah) itulah yangakan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dariketerangan saksisaksi, sSurat/dokumen yang membuktikan berapasebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggungjawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 12 Juni 2017 sampaidengan tanggal 11 Juli 2017;7. Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengantanggal 9 September 2017;8.

Tipikor EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH danH. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR