Ditemukan 11433 data
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340 — 236
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Ramli Ahmad
Tergugat:
KEPALA DESA BATUJAI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
235 — 140
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Ir. ADOLFIEN SUPIT
Tergugat:
WALIKOTA TOMOHON
260 — 119
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai polituk dan ;d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana ;Dalam hal ini walaupun telah ada putusan Kasasi yang bersifat mempunyaikekuatan hukum yang tetap akan tetapi putusan tersebut menurutPenggugat Terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum bagi Penggugatyang pada saat persidangan di Pengadilan Umum
84 — 49
Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, pada tahun 1965tanah seluas 5 Hektar dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumiuntuk digunakan sebagai lahan garapan mempekerjakan TahananPolitik (TAPOL) Partai Komunis Indonesia (PKI), hal inidinyatakan dengan Surat Pernyataan DANRAMIL 0607 Sukabumidi Pelabuhanratu) yang menyatakan tanah tersebut telahdigunakan sejak tahun 1964; (Bukti lampiran Il);5.
64 — 35
Afandi (Tergugat II) selanjutnya lagi dijual kepadaSdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) ;e Bahwa yang saya tau hanya nama Ibrahim saja tidak pakai marga Rakib Simin ;e Bahwa seingat saya waktu Ibrahim masuk peenjara Ibu Sabtu Majira sudahmeninggal dunia ; Bahwa ia masuk penjara karena terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI)dengan masa tahanan sekitar 20 Tahun penjara ;e Bahwa saat itu saya tidak pernah melihat atau bertemu Ibrahim dikebun ikutmengelola kebun, dan saya hanya melihat Bapak
326 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Advokat;(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan olehpara Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap denganpimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah;Bahwa dengan diaturnya organisasi Advokat sebagai satusatunyawadah profesi Advokat, maka yang sepatutnya dapat mewakili danbertindak mengatasnamakan profesi Advokat hanya organisasi Advokat;Bahwa karena Para Pemohon dalam permohonannya tidakmenyebutkan
66 — 6
NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
257 — 168
lelangoleh Bank Danamon tanpa adapemberitahuan kepadanya ;Bahwa saksi pernah diminta tolongoleh Penggugat Hilda untuk menjualtanahnyatersebut ;Bahwa setahu saksi uang yangdiambil oleh Penggugat Hilda adalah+ Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) ;Bahwa harga jual yang ditawarkanPenggugat Hilda atas tanahnyaadalah sebesar Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sudah ada yang mau bellitapi sesuai penyampaian PenggugatHilda tanah tersebut sementara31dipegang Ibu Nurbaya ditempatiKantor Partai
123 — 31
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan,keduanya mempunyai usaha wiraswasta, Penggugatmempunyai usaha buka toko jual busana muslimLembar ke 8Dari 33 halamaneceran dan partai besar, begitu juga Tergugatmempunyai usaha jual kayu dan klinik dibidangkesehatan, sehingga baik Penggugat dan Tergugatmempunyai pekerjaan dan mendapatkan hasil kerja,hasil kerja Penggugat dipegangsendiri;.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
204 — 70
DN12 M 0069404 atas nama Saksi Jupri menjadiatas nama Terdakwa, kemudian Saksi Yuni Suwondo memberikan Asli ljazahPaket C atas nama Terdakwa dan fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional(SHUN) Nomor: DN12 M 0069404 yang dilegalisir kepada Terdakwa,selanjutnya ljazah Paket C atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Saksi YuniSuwondo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadiAnggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenLampung Barat melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai
50 — 50
Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.
275 — 69
Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.
122 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli
60 — 16
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
141 — 34
tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin
102 — 20
2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
127 — 35
dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/
122 — 67
(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.
TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.
242 — 67
10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai
SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai