., M.H.Nip. 195808171980121001Him 13 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Him 14 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSHim 15 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKS

KonaweTahun 2017)Pendidikan : Strata Dua (S2);TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan perintahpenahanan:Penyidik : Sejak 26 Agustus 2019 s.d. 14 September 2019Pengalihnan penahanan menjadi Tahanan Kota: Sejak 5 September 2019 s.d. 14September 2019;Penangguhan penahanan : Sejak tanggal 14 September 2019;Penuntut Umum : Sejak 18 September 2019 s.d. 7 Oktober 2019;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Sejak 24 September 2019 s.d. 23 Oktober 2019;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Kendari: Sejak 24 Oktober2019 s.d. 22 Desember 2019;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara: Sejak 23 Desember 2019 s.d. 21 Januari2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara: Sejak 22 Januari 2020 s.d. 22 Februari2020;Terdakwa Drs.

Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan dalambuku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 466/Tipikor/2019/PN Kendari tanggal 30September 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal

MT SYAHLAN SALEH SARANANI telah mengajukanPembelaan yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 16Januari 2020 yang pada akhir Pledoinya, memohon perhatian dan perkenan MajelisHakim Pengadilan Tipikor Kendari menjatuhkan putusannya dengan Putusan Bebas.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenanuntuk memutus:1.

MT SYAHLAN SALEHSARANANI haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 12 Juni 2017 sampaidengan tanggal 11 Juli 2017;7. Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengantanggal 9 September 2017;8.

Tipikor EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH danH. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR

Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 12 Nopember 2013;4. Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;6. Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014;7.

Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 31 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014;8. Perpanjangan Penahanan ke3 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 02 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;9. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16 April2014 s/d 14 Juni 2014;11. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15Juni 2014 2/d 14 Juli 2014;12.

Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15 Juli2014 s/d 13 Agustus 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: HAYUN SHOBRI,SH. MH., M. BAHRUL HIDYAT, SH. MH., HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

., MH dan M.GUNTUR OHOIWUTUN , SH , MHAdvokad beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Jalan Misi No 10Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke , yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Agustus 2015 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan suratPerintah/Penetapan Penahanan masingmasing oleh :1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d Tanggal 06 September2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus

2015 s/d Tanggal 17September 2015 ;Halaman 1 .Put No: 15/Pid.susTpk/2016/PTJAP4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d Tanggal 16 November 2015 ;5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 November 20152015 ; s/d Tanggal 16 Desember 2015 ;6 Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d Tanggal 15Januari 2016 ;7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan

penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari:I Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura No.15 /Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggotadan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/KuasaHukumnya :Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.HakimHakim Anggota,Ttd. Ttd.1. PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum. 2.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.c.

Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi berlanjut karena banyakunsur delik dalam pasal 3 UU Tipikor yang tidak terpenuhi.Berdasarkan halhal tersebut, Kuasa Hukum memohon kiranya Majelis HakimTinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan:Hal. 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2021/PT.Plga. Menerima permohonan banding dari Pembanding Ibrahim Hamidmembebaskan Terdakwa Bin Puzakal Hamidb.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg yang diucapkan tanggal 16Desember 2021.c. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID tersebutdiatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dalam tindakpidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsiderd. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum(Vrijvraak) dan tuntutan hokum (Ontslaag Van Alle Rechtvervolginge.

Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara aquokarena salah satu unsurunya yaitu memperkaya diri Sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan akibat perbuatanterdakwa telah menjadikan dirinya atau orang lain atau koorporasi menjadi lebihkaya atau bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk membeli benda berhargabaik bergerak maupun tidak bergerak atau bertambah jumlah uang dalamrekening banknya;Menimbang, bahwa oleh karena salah atau unsur Pasal 2 Undangundang Tipikor

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 06 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/7425/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Penggantiuntuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal28 April 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Tanda terima Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangdi buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2020;Halaman 107 dari 117, putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYi4.

Tanda terima Kontra Memori banding dari Penuntut Umum yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2020;6. Relaas penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat HukumTerdakwa yang di buat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;7.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak cermat, dan tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendee gemotieveerd) secara lengkap (Volledig ) terhadap fakta fakta yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quO.2.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh ...........

PUTUSANNomor : 145/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 87 Tahun/18 Pebruai 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008 Kel

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal 31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, TANGGAL 04 PEBRUARI 2015,oleh HASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07Januari 2014;5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejaktanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014; 6.

kepala sekolah dan pihak yang mengerjakan pekerjaantersebut, karena telah ada kontra kerja operasional (KSO) yang di tandatanggani oleh kepala sekolah dan Terdakwa selaku KPA dan yangmencairkan dana dari rekening sekolah kemudian diberikan kepada pihakketiga adalah kepala sekolah ; Bahwa Menurut pendapat saksi apabila dalam pelaksanaan dana DAK olehpihak sekolah dan terjadi tindak pidana Korupsi, maka terlebi dahulu harusdibuktikan adalah bestanding delik (delik inti) sesuai pasal 2 dan pasal 3UU TIPIKOR

dan apabila KPA Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawab dalam pasal 2 UU TIPIKOR harus dinyatakan onslag dan pasal 3 UUTIPIKOR harus dinyatakan frisprag karena pertanggung jawab inti delik adapada kepala sekolah dan pertanggung jawab elemen delik ada pada pihak ketiga yang mengerjakan perkerjaan;Bahwa menurut pendapat saya sesuai JUKNIS (Permen Diknas No. 10tahun 2008) dan KSO maka pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh sekolah,sekolah mengawasi sendiri dan yang harus bertanggung jawab ataspelaksanaan

Tersangka yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP, maka dengan tidakadanya penunjukan Penasehat Hukum oleh Pejabat Penyidik untukmendampingi para Tersangka (Terdakwa) dalam pemeriksaan tingkatpenyidikan, Majelis Hakim berpendapat Pejabat Penyidik tidak melaksanakanketentuan Pasal 56 KUHAP secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap Tersangka (Terdakwa);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini akan di sampaikanpendapat yang berbeda (desenting opinion) dari HERY LILIANTONO, SHHakim Ad Hoc TIPIKOR

Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hariSENIN tanggal 26 Mei 2014 oleh kami HENGKY HENDRADJAJA, SH.MH.Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABsebagai Hakim Ketua Majelis, A B A D I, SH. dan HERY LILIANTONO, SH.Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakanterbuka

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 02 Desember 2014, No. 151/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikoratas nama Terdakwa M. IZZUL KHOTIB Bin H.

ASRORI SALEH ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 03 Maret 2015, No. 151/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg., tentang penggantianHakim Anggota Majelis karena DWI PRAPTI M., SH. pindah tugas ke PengadilanNegeri Surakarta ;Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember2014, No. 151/Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan

KALIMATUL JUMROBH, SH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.CATATAN :Bahwa atas Putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umumsetelah habis batas waktu pikirpikir, masingmasing menyatakan tidak mengajukanupaya hukumSemarang, 07 April 2015.Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil Panitera,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.6869

kerugian keuangan Negara/Daerah dari BPKP PerwakilanJawa tengah Nomor :S236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa sebelum diperiksa di Pengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padahariSelasa , tanggal 26 Juni 2012 oleh Kami, IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum. selakuHakim Ketua, JOHN HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.H serta LAZUARDILUMBAN TOBING,S.H.

(Hakim Adhoc) Tipikor, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Chayat, SHSelaku........... 69/70Catatan:Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Hukum Tipikor padatanggal 29 Juni 2012 tercatat Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2012/PN.TK.Smg.

Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 4 November 2020, Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Smg.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 13Nopember 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa ;3.

Memori Banding tanggal 6 Desember 2020 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 8 Desember 2020 ;Halaman 52 dari 72 halaman, putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT SMG4.

,M.Hum., Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selakuKetua Majelis, Nyoman Karma, S.H.

., M.H.Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hariRabu, tanggal 3 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi NyomanKarma, S,H, M,H., dan Timbul Priyadi, S.H., M.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota dibantu Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti PengadilanTinggi tersebut

, tidak ada kesepakatanantara pemberi dan penerima kemudian maksud dan tujuannya sangat berbedakarena dalam Gratifikasi atau memberikan hadiah maka tujuannya hanyamemberikan saja hanya saja yang diberikan hadiah tersebut adalah PegawaiNegeri.Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP dimanaPenuntut Umum dapat menyusun Dakwaan secara Alternatif sebagai contohsecara eksplisit Dakwaan Alternatif Pasal 5 UU Tipikor (Suap) atau Pasal 13UU Tipikor (Gratifikasi) dimana ketika ada suatu hal

yang belum pasti apakahsuatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 5UU Tipikor atau perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yangmelanggar Pasal 13 UU Tipikor.

ijin tersebut teroenuhi maka perbuatan tersebut tidakmemenuhi unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.Bahwa menurut ahli, dalam Delik Suap yang penting adalah unsur keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan

diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata (1) huruf badalah subyek penerima di mana subyek penerima dalam Pasal 5 Ayat (1)huruf b UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,sedangkan subyek penerima dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah Pegawai NegeriBahwa menurut Ahli, dalam Pasal 13 UU Tipikor, pemberian dilakukan tanpaadanya suatu maksud hubungan

tersebutapakah lebih cocok ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor atau Pasal 13UU Tipikor makanya kemudian dakwaannya disusun secara alternative.

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

., M.H.Panitera Pengganti,MURDANY, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraDrs. EFFENDI. SH. 3/Pid.B/2020/PN BnaNIP. 196612261990031003

Batu Tulis Raya No.30,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya Bony, Yvonne Francina D danMohammad Iqbal, semuanya karyawan PI.VayaTour, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Desember 2008 dari RatihPrabandari dan Muslimin, keduanya DirekturPT.Vaya Tour, dan Surat Izin BeracaraInsidentil dari Wakil Ketua PengadilanNegeri / HAM / TIPIKOR / dan HI JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001.Halaman 14 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS