tanggal 9 Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14957/Hk.07/10/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020;Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sby. telah selesaidiminutasi agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari (inzage)berkas yang bersangkuta di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkaaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, dan dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembalidalam waktu yang tidak terlalu lama;Halaman

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14556/Hk.07/10/2020, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat HukumTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pid.Sus

Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalamperkara Nomor 31/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby, yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 November 2020 NomorW.14.U.1/9464/Hk.07/11/2020, yang menerangkan bahwa telahmenerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26Oktober 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara serta syaratsyarat

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istyorini TriTjandrasasi, S.H.

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya bandingPerkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Jember yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 September 2020Nomor W.14.U.1/4034/Hk.07/9/2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaanpemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal22 September 2020, atas Putusan Pengadilan

Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pid.SusTPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal30September Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 30 September 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;6

Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor32/Pid.Sus TPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa padatanggal19 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 12 Oktober 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Halaman

Permintaan Relaas bantuan untuk Memeriksa Berkas yangdibuat oleh Paitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 1 Oktober2020 Nomor W.14.U.1/14559/Hk.07/10/2020 melalui PengadilanNegerl Jember 2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwaberkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 32/Pid.Sus/ TPK/2020/PN

inklusif untukABK, sehingga perkara in casu terkesan dipaksakan mengingatTerdakwa terlanjur sudah dipenjarakan oleh kedua instansi penegakhukum tersebut dan perkara in casu sudah dipublikasikan ke mediamassa secara berulangulang, sehingga aparatur penegak hukumdalam perkara in casu menutup mata dengan persoalan hukum yangterjadi;Bahwa di dalam pembelaanpembelaan Terdakwa di muka persidangandalam perkara in casu, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah berulangkali mengingatkan kepada Majelis Hakim Tipikor

yang antara lain amarnya berbunyiMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg., tertanggal 28 Januari 2016);Bahwa ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor

UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 30Tahun 1999, sebagaimana dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umumdalam perkara in casu, dapat diterima dan dibenarkan oleh PemohonKasasi, karena pertimbangan tersebut sudah bersesuaian dengan asaslegalitas dan hukum positif;Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak keberatan dan dapatmenerima atas segala pertimbangan hukum dari Judex Facti baik ditingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungPinang maupun

di tingkat kedua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru, oleh karenanya dalam kesempatan ini, PemohonKasasi memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia untuk dapat kiranya sependapat dengan pertimbanganpertimbangan tersebut;C.

Bahwa Judex Facti khilaf dan keliru dalam pertimbangannyatentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu korporasi, sebagaimana dapat dilihat dalampertimbangannya pada halaman 110 alinea 2 dan 3 (putusanPengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru) juncto halaman 196 alinea1, 2, 3, dan 4 (putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriTanjung Pinang), yang tertulis pada pokoknya antara lain sebagaiberikut:Halaman 196 alinea 1, Menimbang....keuntungan yang diperolehdari dana bansos

Menimbang bahwa penuntut umum dalam";17.1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";18.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";Hal . 32 Putusan No.23/PidSusTPK/2019/PT.DKI.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu)lembar tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isipasal 1320 KUH Perdata";3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untukmembantu Majelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalamperkara Terdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23April 2018, tertanggal 11 April 2018;1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkanuntuk melakukan penahanan dalam RUTAN atas TerdakwaTamin Sukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal10 Apil 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

Tambahan;3 (tiga) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Menimbang bahwa penuntut umum dalam";1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu) lembartulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isi pasal 1320KUH Perdata;3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untuk membantuMajelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalam perkaraTerdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23 April 2018,tertanggal 11 April 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkan untukmelakukan penahanan dalam RUTAN atas Terdakwa TaminSukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal 10 Apil2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran pinjam dari Tadjuddin SGD 10.000 x10.165;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 822018 sebesarRp102.800,000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.280;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 922018 sebesarRp102.700,000,00 (Sseratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.270;1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Perkara Tipikor

ada;Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada dasarnyaterdakwa/pembanding merupakan korban kriminalisasi yang seharusnya tidakdikembalikan harkat martabatnya oleh karena adanya proses pemidanaan yangmelanggar hak asasi manusia;Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan faktafakta yang terbuktidimuka persidangan justru sekonyongkonyong tidak menjunjung tinggi AzasPraduga Tak Bersalah dalam proses persidangan yang ada;Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor

PelakuTindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yang dibawah dayapaksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas namaSARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan danpembuktian dari jaksa penuntut umum.namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquo syaratkepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

No 1/PID.SUSTPK/2022/PT KDIBahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor:35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI, yang mana fakta dalam perkara aquo terdapatpermasalahan fundamental yaitu bahwa Jaksa telah salah mendakwa perbuatanyang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untukdidakwakan pada terdakwa / klien kami.

karenaPelaku Tindak Pidana adalah Marsiah Bersamasama dengan Mastin yangdibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat EselonIV atas nama SARNELIANTI DASIR nyatanyata telah membantah keseluruhanisi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.Namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksasebagai Tersangka oleh karenanya nyatanyata putusan dalam perkara aquosyarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan;Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor

Muhardin Tasruddin, M.Si baru saksi tandatanganiBahwa kemudian keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsiahsebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendaridalam perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2021/PN KDI menerangkan sebagai berikut:> Bahwa untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif Ke kendari dengan jumlahanggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000, dan untuk 49 orangdengan total Rp.161.600.000, saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP danSPM

Nilakresna, S.H, Advokat pada Law Firm R & R, beralamat di Jalan KartamaNo. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :ds2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7Agustus 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 17Agustus 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampaidengan 15 Desember 2016;7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampaidengan 14 Januari 2017;8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 20179.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan 12 April2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahmembaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.Pbr ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.

Penyidik, sejak tanggal15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014; Perpanjangan Penuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri Majalengka, sejak tanggal 04September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ; Penuntut Umurn sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 19 Nopember2014 sid tanggal 17 Januari 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal18 Januari 2015 sid tanggal16 Februari 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumn"ybemama H.

Bandung ;Pengadllan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadllan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 110IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 20 Oktober 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebutNo.l0IPid.SusffPKJ2014IPN.Bdg, tertanggal 03 Nopember 2014, tentang hariSidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telab mendengar pembacaan surat dakwaan ;Telah mendengar

,M.M., masingmasingHakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, Putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari : SENIN, TANGGAL 02PEBRUARI 2015, oleh Hakim Ketuadengan didampingi Hakimhakimanggota tersebut, dan dibantu olehRA YENDRA SONETA TI,S.H. selakuPanitera Pengganti dan dihadiri olehROMLY SALIJO,s.u. selaku PenuntutUmum serta dihadiri pula olehterdakwayang didampingi oleh Tim PenasihatHukumnya.HakimHakim Aaggota,HAKIM KETUAMARSIDIN NA WA WI, S.H., M.H.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;Q9.

IX Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan Medan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK.PDN/DS&C/III/2016 tanggal 18Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Nomor: 905/SK/Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 18 Agustus2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 5/PID.SUSTPK/2017/PTPBR dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal16

termasuk dalamtahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Kab.Inhuatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan UndangundangRI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 13Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 1157K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara lEksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

13 Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat KasasiNomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 862 PK/Pdt/2018, tanggal 30November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

tanggal 02 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala KantorPertanahan Kota Makassar Nomor: HP.02.02/151373.71/VIII/2019, Hal: Permintaan MenyerahkanSertipikat, tanggal 05 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan koran, Pengumuman di KoranFajar terkait Pengumuman Kantor Pertanahan KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor: 1556/Peng73.71.HP.02.03/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara EksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/ PHI/Tipikor

telah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 13 November 2013(vide Bukti PVII = Bukti T6 = Bukti T.II Int1) junctis Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 89/PDT/2015/PT.Mks, tanggal 26 Mei 2015(vide Bukti PVIII = Bukti T7 = Bukti T.II Int2), dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus2016 (vide Bukti T8 = Bukti T.II Int3) sebagaimana termuat dalamBerita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

Kembali dalam perkara perdata a quo) telah mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali, yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diputusdengan amar putusan menolak permohonan Penggugat (selaku salah satu ParaPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata a quo), tanggal 30 November2018 (vide Bukti T10 = Bukti T.II Int4);Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibagikepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan eksekusi PengadilanNegeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24Juni 2014 s.d tanggal 23 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penahanan Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d tanggal 13 Agustus 2014,Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 12 Oktober 2014, Jenis PenahananRutan;Perp.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat,sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d tanggal 11 Nopember 2014, JenisPenahanan Rutan;7.Perp.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal12 Nopember 2014 s.d tanggal 11 Desember 2014, Jenis PenahananRutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAIMAKSINUDDIN, S.H, M.H dan RUSLI SUBRATA, S.H, Advokat pada Kantor SAIMAKSINUDDIN & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ABandung, di bawah register Nomor : 246/SK/Pid/2014/PN Bdg, tanggal 05 Agustus2014;Pengadilan Tindak

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwaHENDRA GUNAWAN dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor1894/0.2.15/Ft.1/07/2014, tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 15 Juli 2014;.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 15 Juli 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,tertanggal Juli 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Dakwaan

WIDIATI, Babakan Sari Jl Waluku No.12RT.007/010, SD Bbk.Surabaya X Kiaracondong Bandung.Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain.9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Enang Djuana bin Eje bin Jajasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung Nomor : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG. tanggal 22 Oktober 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasehat HukumTerdakwa;e Menguatkan putusan

pada tanggal 08 November 2012 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 08 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tipikor

Bandung dan Pengadilan Tipikor Jawa Barat dalammembuat dan menyusun suatu putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum yangmemiliki rasa keadilan serta kemanusiaan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa selakuPNS pada Bank BRI Unit Riung Bandung telah mengabdikan dirinya kepada Bangsadan Negara sudah semestinya secara hukum mendapatkan hukuman yang seringanringannya di mana Terdakwa sangat yakin dan percaya bahwa hukum dibuat di Negeriini bukanlah sebagai ajang penyiksaan dan balas dendam yang tidak

No. 2384 K/Pid.Sus/2012Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari Terdakwa bahkan telah diputusoleh Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Baratmaupun Mahkamah Agung RI lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umumsedangkan Terdakwa sendiri yang bernama Enang Djuana diputus lebih tinggi dariTuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tipikor Bandung dan PengadilanTinggi Tipikor Jawa Barat padahal antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan ParaTerdakwa yang lainnya

No. 2384 K/Pid.Sus/2012Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.Ketua,ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.ttd./ Sophian Marthabaya, S.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 12Oktober 2014 s.d 10 November 2014. Diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejaktanggal 11 November 2014 s.d 10 Desember 2014. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d 28 Desember2014.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari2015;.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. DEDEN SYUQRON,S.H.,M.H., HARDIAN, SH.,MH., AMALIYAH, S.H. masingmasing selakuAdvokat/Pengacara pada SYUQRON, HARDIAN & PARTNERS, yangberalamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend.Sudirman, Tangerng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Desember 2014Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Dalam bahasaekstrimnya, justru telah terjadi kriminalisasi dengan menerapkanUU TIPIKOR terhadap kontrak konstruksi antara Pengguna JasaKonstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi.Bahwa Terdakwa MUHAJAR BIN MATROuI telah mengembalikan2 (dua) kali kerugian keuangan negara, PERTAMA sebesar Rp.374.000.000,, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tangerang.

Bank BJB cabang Tangerang, maka uangtersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian Negara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yangdisampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kaitannya denganUU Jasa Konsiruksi, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa Ir ARBAIN JUNAEDI, STdapat dikenakan UU Jasa Konstruksi, namun dikarenakan hal inimenyangkut APBN/APBD yang jelasjelas merupakan ranah UU Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari JUMAT tanggal 13FEBURARI 2015 oleh EFIYANTO D,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, SH.M.Hum., dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARDNADEAK, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015, oleh Hakim

Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto(Mantan);Tidak dilakukan penahanan ;ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 08Januari 2012;ditahan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 21Januari 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejaktanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak

Watulawang V No.67Page 1 of 101Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor16/Pid/KKH/2012/PN.Smg tertanggal 09 Januari 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara tersebut ;Telah

mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwokerto tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar MajelisPengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusannya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Teguh Trimurdiono sementara dalampersidangan pihak BNI 1945 Purwokerto menyatakan tidak dirugikankarena adanya jaminan sertifikat tanah.Bahwa apabila dalam kasus ini kalau terjadi kerugian negara atau potensikerugian negara sematamata karena kesalahan saksi dalam pembuatanSPK, melalui pengadilan tipikor ini saksi mohon kebijakan Majelis Hakimbahwa saksi sudah dipenjara, betapa sengsaranya keluarga saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiantaranya adalah 3 SPK dan

Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, KALIMATUL JUMRO, SH., dan AGOESPRIJADI, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at, tanggal 11 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SOEKIRNO, SH., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.Page 100 of 101HakimHakim Anggota

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon10.11.12.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/1 1/2016 tanggal02 November 2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsimemberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksuduntuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili terkait dengan

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBAB PAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara Nomor:10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST .a.n.Terdakwa : M.

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon71.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/11/2016 tanggal 02 November2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi ataumenjanikan sesuatu. kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili terkait dengan sengketa

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBABPAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor: 10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST. a.n.Terdakwa: M.

Akil Mochtar maupun perkara dugaan tipikor PEMOHON;2. Kuantitas dan kualitas alat bukti sah tidak diperoleh TERMOHON dalammenetapkan status tersangka kepada PEMOHON;3. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka bertentangan dengan asaskepastian hukum yang diatur dalam UU KPK; dan4.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum masingmasing pada tanggal 31 Oktober 2018 No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal tanggal 25

Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 5 Desember 2018 bahwaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukandan menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa PenuntutUmum ;V. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember2018 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasinpada tanggal 17 Desember 2018;VI.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U14088/Pid/Tipikor/XI/2018 dan JaksaPenuntut Umum W15.U14089/Pid/Tipikor/XI/2018 masingmasing padatanggal 21 November 2018;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : REG.PERK:PDS09/BURMS/06/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H. KASMAN, M.AP., Bin H.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. Fahmi Nurrahmansebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah Bangun Kencana (ABk); saksiIr. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidak terpisahkan dari PT.ABK,karena saksi Ir. Fahmi Nurrahman mendapatkan Kuasa sebagaiManager lapangan dari saksi Ir. Agus Sumartono sebagai direktur PT.ABK berdasarkan akta notaris Herliena, SH Nomor 29 tahun 2012.d.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. FahmiNurrahman sebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah BangunKencana (ABK); saksi Ir. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidakterpisahkan dari PT.ABK, karena saksi Ir. Fahmi NurrahmanHalaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMmendapatkan Kuasa sebagai Manager lapangan dari saksi Ir. AgusSumartono sebagai direktur PT.

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan atau

, jadi kurang 236 m;Bahwa hasil pengukuran tersebut ada ahli tuangkan ke dalam laporan yangahli tanda tangani adapun yang menandatangani pada lampiran yang adacoretan dilapangan tersebut adalah ahli sendiri, tim tipikor Polisi, darikontraktor yang untuk pembangunan tempat bermain anakanak bernamaAgus Miftah, lalu dari pengawasan konsultan bernama Iswadi sedangkan daripengguna anggaran diwakili oleh PPTK yang bernama Abdullah;Bahwa benar lampiran yang ada coretancoretan ini ditanda tangani dilapangan

ADUN;8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hariKamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh ABU HANIFAH, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, AINAL MARDIAH, SH..MH. sebagai Anggota dan HAMIDI DJAMIL,SHHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli

ABU HANIPFAH, SH.MH.Hakim Ad Hoc/AnggotaDto.HAMIDI DJAMIL, SH.Panitera Pengganti,Dto.YUSNIDAR,SH.Untuk salinan yang sama .Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh,ANWAR, SHNIP. 19630424198203 1002

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGdengan UU Tipikor, satu atau dua unsurnya tidak dipenuhi maka tidakdapat diterapkan pasalnya dan mengingat yang diuntungkan adalahpesertanya;Bahwa pungutanpungutan tersebut berbeda dengan gratifikasi, karenagratifikas merupakan hubungan pemberian dengan apa yang telahseseorang lakukan, beda pasal dengan pungli, kalau pungli ada korelasiantara uang yang diberikan dengan hasil yang dinilai;Bahwa perbedaan sumbangan sukarela dengan pungli, yakniSumbangan tidak memaksa

dan tidak ada akibatnya atas perbuatannya,hanya hubungan dengan tuhannya, sedangkan pungli ada kalimatmemaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor;Dr.

artinya bahwaseseorang yang akan dijatuhi sanksi tidak perlu ada laporan sepanjangada bukti yang cukup, jadi tidak harus sampai ke Pengadilan, terkaitdengan Pengadilan harus ada laporan terlebih dahulu;Bahwa dalam konteks kepegawaian, kalau ada ASN yang ditahan olehpihak berwajib, ada unsur pidana yang kemudian ditahan, makamekanismenya berbeda, jadi bukan mekanisme hukuman disiplin.Mekanismenya adalah ASN/PNS tersebut harus diberhentikansementara pada saat ditahan pihak berwajib, baik itu kasus tipikor

Yang satu konteksnya pembinaan, yang satu (tipikor)adalah hukuman. Kalau tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormatjika sudah inkract dan dalam putusannya terbukti, namun untukpembinaan harus melalui proses pemeriksaan (pembinaan) danprosedur pemeriksaan sama semua, hukuman disiplin apapun harusdiperiksa;Bahwa pungli harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, tetapidalam tatanan pungutan liar yang disampaikan dalam gugatan ini ituHalaman 64 dari 76.

kerja,terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31Oktober 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTanggi Medan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancaracara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama setelah MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 19 Oktober 2012 Penuntut Umum telahmengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan95Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Banding No.48/AktaPid.Sus.K/2012/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PNMdn. tanggal 19Oktober 2012

memori banding Penasehat Hukum Terdakwatertanggal 07 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukanoleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding dariPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmempelajari perkara atersebut, salinan resmi Pengadilan Tipikor

6.709.999.900, (EnamMilyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh SembilanSembilan Ratus Rupiah), yang setiap kantor luasnya hanya 120 m2 yangberarti lebin sempit dari luas setipa kantor sesuai kontrak semula, akan tetapibesaran pagu anggarannya tetap;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hartabenda atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggarantersebut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

MKn. masingmasing sebagai Hakim TinggiTipikor Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 DESEMBER 2012 Nomor : 204/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari RABU, tanggal 30 JANUARI 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi HakimHakim Anggota

PUTUSANNomor : 142/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 37 Tahun/18 Pebruari 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang padahari RABUTANGGAL 04 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

Bahwa UndangUndang Tipikor sebenarnya tidak secara tegasdan terang benderang memberikan pemisahan antara suap dengangratifikasi, apalagi yang disebut dengan pungutan liar (pungli);Hanya saja, jika jenis delik korupsi itu hendak dibedakan makaperbedaan utamanya, suap terjadi dalam hal pemberi suap danpenerima suap berada dalam kehendak yang sama.

Jika tindakan tersebutdilakukan makaaturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 5, Pasal6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (6), (c), (d), dan Pasal 13 UndangUndang Tipikor.Gratifikasi adalan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan jika tindakan tersebutdilakukan maka aturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 12 Bdan Pasal 12 C UndangUndang Tipikor;Pungutan Liar adalah pemberian atau pembayaran

Pasal 1 ayat 2 UNDANGUNDANG Tipikor menegaskan bahwapegawai negeri meliputi: (a) Pegawai negeri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Kepegawaian; (b) Pegawainegeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yangmenerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau daerah; (d)Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangHalaman 63 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

Teluk Bintunidalam hubungannya dengan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANGTipokor yaitu. memaksa seseorang (MUHAMAD RIZAL selakuPenerima Kuasa permohonan penerbitan sertifikat dari WILLIAMHAOSANA) dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan untuk membayar biaya penerbitan sertifikatlebih dari biaya yang sesungguhnya, sehingga kepadanya layak untukdikenakan dengan Pasal 12 huruf (e) undangundang Tipikor;Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

sudah terpenuhi semua unsur tindak pidananyaberdasarkan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANG Tipikor, TerdakwaRIDOLOP KAMBU, S.