Ditemukan 367759 data
9 — 0
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz II halaman 405yang berbunyi :Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan namun ita tidak memenuhi panggilan tersebut maka iatermasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Putusan Nomor 1254/Pat.G/2015/PA.Ngj.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab FiqhSunnah juz Il halaman 248 sebagai berikut :Artinya : Uika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan buktibukti istriatau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidakdapat
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
13 — 0
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz Il halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka iatermasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
7 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untukmembayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalamdiktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 1
permohonan Penggugat, sehinggaSurat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudianPenggugat mencabut permohonannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
7 — 1
oleh karena permohonan pencabutan perkaratersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkaradan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor: 50 tahun 2009, Penggugat tetap dibebani untuk membayarbiaya perkara ini;Mengingat, segala peraturan perundang undangan dan peraturan yangberlaku serta dalildalil syar'i
8 — 4
surat gugatan Penggugat, sehinggasurat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudianPenggugat mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
9 — 3
permohonan Penggugat, sehinggasurat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudianPenggugat mencabut permohonannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
10 — 2
penggugatsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat' telah ==menyatakan mencabutpermohnannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, olehkarenanya perkara ini harus dinyatakan telah selesai sebab telah dicabut olehPenggugat (Vide pasal 271 da 272 RV );Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, makasemua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat ;Mengingat dalildalil syar'i
10 — 4
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADLLI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor0176/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;2.
17 — 3
Rbg hendak dicabut adalah cara yangpaling baik dan sangat dianjurkan oleh syari'at Islam ; Menimbang, bahwa sesuai pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo pasal 56 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan pihak yang berperkara telah menyelesaikan perkaranya, maka pencabutanperkara oleh Pemohon dapat dikabulkan ;Mengingat dalildalil syar'i dan pasalpasal dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENETAPKAN1.
11 — 5
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKANI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor:888/Pdt.P/2019/PA.Tbn, dari para Pemohon.;2.
12 — 1
Pasal 153 ayat (2) huruf (b) danPasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
9 — 0
halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri padaamar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Para Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalamdiktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
9 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahuntuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1656/Pdt.G/2016/PA.Tbn,dari para Pemohon.;2.
1.DYANTI AYU SAHPUTRI BINTI SAHLAN
2.DENG CHANGFA BIN DENGYIQUAN
17 — 9
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADLI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor0235/Pdt.P/2018/PA.Tbn, dari Para Pemohon.;2.
1.WAHABI MARTANIO, SH. BIN NUNGKI SABODO
2.EVA ERNAWATI WAHYUNI BINTI MAMIK HARIYANTO
27 — 16
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor0362/Pdt.P/2018/PA.Tbn, dari para Pemohon.;2.
8 — 1
maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugatdapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat,maka perkara tersebut telah selesai ; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukansetelah disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
11 — 5
oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa paraPemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, dan karena itucukup alasan untuk mengugurkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, makaberdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;Memperhatikan dalildalil syar'i
5 — 0
Tergugat maka pencabutan perkara olehPenggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;Menimbang bahwa dengan di cabutnya perkara ini oleh Penggugatmaka perkara tersebut telah selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukan setelahdisidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i