Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan brosur dari Pengembang daninformasi kepada Ayah Penggugat tentang rencana pembelian rumah yangberlokasi di Perumahan Pondok Permai Banguntapan, dan Penggugatmengharapkan kepada Ayah Penggugat untuk hadir di Yogyakarta, untukmelakukan peninjauan lokasi dan membantu proses negosiasi bidang teknisdengan Pengembang, selanjutnya berdasarkan masukan (saran dan pendapat)dari Ayah Penggugat, kemudian Tergugat memutuskan untuk melakukanpenggantian/perubahan kaveling yang

Bahwa selanjutnya Penggugat didampingi oleh Ayah Penggugat pada antaratanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2012, yang ada kalanya diikutioleh Tergugat, melakukan negosiasi dengan Pengembang untuk rumah KavD2/Type70 di bidang teknik untuk pekerjaan tambahan, kualitas dan jadwalkonstruksi; di bidang administrasi/keuangan untuk sistem pembelian dan tahapanpembayaran, kemudian berdasarkan harga di brosur untuk KavD2 sebesarRp.494.700.000, Ayah Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2012 telahmengirim

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2012 Penggugat bersamaTergugat telah melakukan pemesanan kepada Pengembang dengan membayaruang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000, yang berasal dari uang/dana tabunganpada rekening bank dengan No.Rek.02.1930.4751 ;.

Bahwa berdasarkan dana pembangunan/pembelian rumah yang telah tersediapada rekening bank dengan No.Rek.02.1930.4751 kemudian Penggugatbersamasama dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2013 telah melakukanPerikatan Jual Beli dengan Pengembang, KavD2/Type70 (yang telah direvisi)berupa sebidang tanah seluas 146 m2 dan 1 (sutu) unit bangunan rumah diatasnya dengan luas lantai sebesar 96 m2, yang berlokasi di Perumahan PondokPermai Banguntapan, dengan nilai perikatan Rp.647.672.250,;9.

Sumber Baru Land, yaitu sebuahperusahaan pengembang perumahan;Bahwa saksi pernah melakukan penjualan sebuah rumah dari PT. Sumber BaruLand kepada Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Banguntapan Bantul;Bahwa rumah tersebut mempunyai type 96 yang terletak di JI.

Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan brosur dari Pengembang dan informasi kepadaAyah Tergugat tentang rencana pembelian rumah yang berlokasi di PerumahanPondok Permai Banguntapan, dan Tergugat mengharapkan kepada Ayah Tergugatuntuk hadir di Yogyakarta, untuk melakukan peninjauan lokasi dan membantu prosesnegosiasi bidang teknis dengan Pengembang, selanjutnya berdasarkan masukan (sarandan pendapat) dari Ayah Tergugat, kemudian Tergugat memutuskan untuk melakukanpenggantian/perubahan kaveling yang akan

Bahwa selanjutnya Tergugat didampingi oleh Ayah Tergugat pada antara tanggal 2sampai dengan tanggal 8 November 2012, yang ada kalanya diikuti oleh Penggugat,melakukan negosiasi dengan Pengembang untuk rumah KavD2/Type70 di bidangteknik untuk pekerjaan tambahan, kualitas dan jadwal konstruksi; di bidangadministrasi/keuangan untuk sistem pembelian dan tahapan pembayaran, kemudianberdasarkan harga di brosur untuk KavD2 sebesar Rp.494.700.000, Ayah Tergugatpada tanggal 12 November 2012 telah mengirim

(QS.AtThalaq 6)8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2012 Tergugat bersama Penggugat telahmelakukan pemesanan kepada Pengembang dengan membayar uang tanda jadi sebesarRp.5.000.000, yang berasal dari uang/dana tabungan pada rekening bank denganNo.Rek.02.1930.4751,9 Bahwa kemudian pada awal bulan Desember 2012 Tergugat dan Penggugat dimintaoleh Ayah Tergugat untuk melakukan koordinasi dan dilanjutkan dengan proses negosiasiharga dengan Pengembang untuk jenis dan harga pekerjaan tambah, yang menurutestimasi

, dan tindakan Penggugat yang telahmemblokir rekening bank yang menampung dana bersama untuk pembangunan rumah,maka Ayah Tergugat yang menyelesaikan hutang dengan Pengembang, denganmentransfer uang secara langsung pada tanggal 19 Agustus 2013 kepada rekening bankmilik Manajemen Pengembang, untuk melunasi sisa pembayaran sesuai perikatan jual beli,sebesar biaya legislasi yaitu Rp.28.464.500, walaupun belum jatuh tempo,30 Bahwa sejak saat itu, segala upaya dengan jalan kekeluargaan telah ditempuh olehTergugat

teknis, pemilihan lokasi, pemeliharaan bangunan.Bahwa Yang banyak berperan adalah bapak Tergugat pak Supri pada saat prosesbooking hingga perubahan luas tanah ;Bahwa Harga jual belum termasuk pajak sebesar sekitar 28.464.000.Bahwa Yang membayar pajak tersebut adalah bapak Tergugat dengan cara dibayarlangsung ke pengembang ;3.Nama : SUWARTANTI BINTI SUHARYOTO, umur39 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS , tempat kediaman di Jl.

Arta SelarasMandiri Prosperity yakni Pengembang Perumahan Juanda AnggunResidence yang telah membeli Tanah sesuai SHM No. 167/Sedati Gede dariTERGUGAT Ill.

terkesan ditutupi dan disembunyikan olehTERGUGAT III sehingga HakHak PENGGUGAT sebagai Pembeli Rumahyang baik dan tidak mengerti dengan pemasalahan yang terjadi menjaditidak jelas dan terabaikan akibatnya ketidakadilan dirasakan olehPENGGUGAT;14.Bahwa TERGUGAT Ill telah menerima Uang Pembelian Tanah yangberasal dari Pengembang Perubahan yang Notabene juga berasal dari Uangyang dibayarkan PENGGUGAT kepada Pengembang Perumahan.

Pembayaran kepada Pengembang Perumahan Juanda AnggunResidence1) Pembayaran Lunas Rp. 226.000.000,b.

Atas pembelian tersebut Penggugat telahmembayar lunas kepada Tergugat ; Bahwa pada sekitar awal Tahun 2013 PENGGUGAT mendapatkaninformasi bahwa Pengembang Perumahan Juanda Anggun Residence(Tergugat I) telah beralin kepada Pengembang Baru (Tergugat II).

TERGUGAT III telah menerima Uang Pembelian Tanah yangberasal dari Pengembang Perubahan yang Notabene juga berasal dari Uangyang dibayarkan PENGGUGAT kepada Pengembang Perumahan.

Perlu dibentuk tim yang mengkordinir permasalahan lanan fasum fasumyang ada dari setiap pengembang.2. Adanya koordinasi dari pengembang untuk TPT dan BJPT terkait ganti rugifasos fasum yang terkena proyek jalan tol.3. Fasos fasum yang belum diserahkan ke pemerintah daerah, ganti ruginyadiserahkan kepada pengembang.4. Fasos Fasum yang tidak diserahkan ke Pemerintah daerah, ganti ruginyadiserahkan kepada Pemerintah Daerah.5.

Bahwa Ketersediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) padadasamya merupakan tanggung jawab bagi pengembang untuk membangun danmemenuhi kebutuhan masyarakat disekitamya. Untuk meningkatkan kualitashidup masyarakatnya pengembang dapat melakukan pembangunan fasos fasumpada lahan yang telah tersedia, yakni salah satunya membangun perumahanyang layak dan memadai.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah menjadikewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan perumahan yang telahdibangunnya sebagai bentuk pemenuhan ketentuan perundangundangan.Sehingga jika didapati suatu pengembang tidak melakukan ketentuansebagaimana disebutkan delam Pasal 47 ayat (3) UU 1 /2011 maka adapunsanksi yang di dapat olehnya ialah sebagaimana disebutkan Pasal 150 UU 1/2011yakni :1.

dalam hal ini Panorama Wanasari (PT Indah CemaniRaya/ Penggugat) untuk penggantian Fasos dan Fasum;Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijadikan fasos dan fasumsebelumnya milik Pengembang PT Indah Cemani Raya, atau PanoramaWanasari;Bahwa setelah itu yang dilakukan oleh Warga sepakat untuk memintapenggantian Fasos dan Fasum yang terkena jalan tol, karena warga sudahkeluar biaya yang cukup banyak dalam pembangunan fasos dan fasumtersebut dan diganti di tempat yang berbeda oleh pengembang;Bahwa sebagai

dalam hal ini Panorama Wanasari (PT Indah CemaniRaya/ Penggugat) untuk penggantian Fasos dan Fasum;e Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijadikan fasos dan fasumsebelumnya milik Pengembang PT Indah Cemani Raya, atau PanoramaWanasari;e Bahwa setelah itu yang dilakukan oleh Warga sepakat untuk memintapenggantian Fasos dan Fasum yang terkena jalan tol, karena warga sudahkeluar biaya yang cukup banyak dalam pembangunan fasos dan fasumtersebut dan diganti di tempat yang berbeda oleh pengembang;e Bahwa

Citra Karya Serbaguna Pengembang Villa BukitHarmoni diambil alinkan dan dibeli Tergugat pada tanggal 16Februari 2006, maka selurun pemegang saham, pengurus danidentitas yang baru menjadi PT. Citra Karya Serbaguna selakuPengembang Villa Kota Gardenia. Sebagai subjek hukum antara PT.Citra Karya Serbaguna Pengembang Villa Bukit Harmoni dengan PT.Citra Karya Serbaguna Pengembang Villa Kota Gardenia adalahtidak sama. Oleh karenanya tidak benar, jika yang dimaksudkansebagai Tergugat Il adalah PT.

Citra Karya Serbaguna Selaku Pengembang Villa KotaGaedenia Tidak Mempunyai Hubungan Hukum:Berdasarkan alasan sebagai berikut:a. Bahwa subjek hukum perseroan PT. Citra Karya Serbagunaselaku Pengembang Villa Bukit Harmoni dengan PT. Citra KaryaSerbaguna selaku Pengembang Villa Kota Gardenia adalahmerupakan subjek hukum yang sama. Hal ini dapat dibuktikanmelalui Akta No. 7 tahun 2006 yang dibuat Notaris Ali Maksum,SH., yang merupakan bukti hukum di dalam pengambil alihansaham PT.

CitraKarya serbaguna selaku Pengembang Villa Kota Gardeniaadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru) danbertentangan dengan hukum;7. Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Sebagai Pihak YangBeriktikad baik:Hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan PT. Citra KaryaSerbaguna Pengembang Villla Bukit Harmoni sudah ada jauh sebelumterjadinya pengembalian antara para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan PT. Citra Karya Serbaguna selaku Pengembang VilllaBukit Harmoni.

Citra KaryaSerbaguna Pengembang Villa Bukit Harmoni (Tergugat Il) telah diambilalin (take over) oleh Tergugat , kemudian menjadi PT. Citra KaryaSerbaguna Pengembang Villla Kota Gardenia, pengambi alihan (takeover) tidak menjadi bubar subjek hukum Perseroan PT. Citra KaryaSerbaguna, dengan demikian PT. Citra Karya Serbaguna PengembangVilla Bukit Harmoni dengan PT. Citra Karya Serbaguna Pengembang VillaKota Gardenia merupakan subjek hukum yang sama;Hal. 28 dari 32 hal. Put.

Citra Karya Serbaguna Pengembang Villla Bukit Harmoniyang diambil alin (take over) oleh Tergugat kKemudian menjadi PT. Citrakarya Serbaguna Pengembang Villla Kota Gardenea, ternyata tidakterlaksana sebagaimana mestinya, oleh karena itu.

Pengembang (PT. Duta Pertiwi) kepada PPPSRS (PPRSC GCM)selaku wali amanah warga GCM adalah sesaat setelah Penyerahan HakBersama dari Pengembang kepada PPPSRS.25.Bahwa, pada tanggal 22 Desember 1999 PT. Duta Pertiwi selakuPengembang telah menyerahkan Hak Bersama dan Pengelolaan RusunGCM kepada PPRSC GCM sebagai mana tercantum dalam naskahBERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHACEMPAKA MAS yang ditanda tangani oleh Dirut PT.

UndangUndang Rusun Nomor 20 Tahun 2011 pasal 75menyatakan bahwa PPPRS wajib mengurus.Bahwa ketika saksi membeli dari Pengembang semua tanah bersama itu harusbalik nama, milik bersama, bagian bersama harus dibalik nama.Bahwa Pengembang sudah menyerahkannya kepada pembeli tetapi itu dalamdokumen, saksi belum melihat Pengembang sudah menyerahkan tanahbersama, bagian bersama, benda bersama, tanggal 22 Desember 1999.

Sudah berulang kalimembuat surat kepada BPN namun tidak ada respon, selain juga sudahmengajukan untuk balik nama Sertifikat Induk, HGB dan ruanganruangan milikbersama dari PT Duta Pertiwi (Ex Pengembang) namun juga tidak ada respon.

Pertama, P3SRS tidak bisa mengelola assetbersama sesuai dengan amanah undangundang, bahkan sebagai wali amanahpemilik kalau P8SRS karena menjalankan kebijakankebijakan pengelolaanbisabisa dituntut atau dilarang olen Pengembang karena assetasset bersamatersebut masih atas nama Pengembang. Kedua, kalau tidak/belum dibalik namasecara otomatis masih tercatat sebagai asset perusahaan PT Duta Pertiwi TbkHalaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2016/PTUNJKT.

Pintu yang harusnya bisa akses keluar,semuanya digembok, itulah kerugian kami.Bahwa saksi mendengar dari kawasan lain, bahwa untuk memperpanjang HGBmengeluarkan dana ratusan juta karena permintaan pengembang yangnamanya masih belum dibalik namakan seperti terjadi di ITC Mangga Dua.Warga membayar lunas, Pengembang masih pegang SHGB, warga harusmelunasi kembali sesuai harga yang ditetapbkan pengembang, padahalpengembang sudah menjual kepada ribuan pembeli dan sudah lunas lama, danitu warga sangat dirugikan.Bahwa

uji materiil atasPasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/LahanTanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LD Tahun1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76) dan Pengaturan Pertama, Kedua dan KetigaKeputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934Tahun 2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban PenyediaanBangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan Dana OlehPara Pengembang

Putusan Nomor 47 P/HUM/2017Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LDTahun 1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76); dan Pengaturan Pertama, Keduadan Ketiga Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 1934/2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai KewajibanPenyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang DikonversiDengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT fterhadap Pasal149 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 150 huruf c UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang

Menyatakan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor 640 Tahun 1992 Tentang Ketentuan Terhadap PembebasanLokasi/Lahan Tanpa Izin Dari Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta (LD Tahun 1992 Nomor4A Seri D Nomor 76); dan PengaturanPertama, Kedua dan Ketiga Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1934/2002 Tentang Ketentuan Perhitungan NilaiKewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana YangDikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembang

Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 1934/2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai KewajibanPenyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang DikonversiDengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT (Bukti P3);9.

Bahwa dalil Pemohon yang menguji Keputusan Gubernur Nomor 1934Tahun 2002 terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 TentangPajak dan Retribusi Daerah sangat tidak tepat karena apa yang diatur didalam Keputusan Gubernur a quo bukanlah tentang Pajak ataupun RetribusiDaerah, melainkan sanksi atau denda terhadap Pengembang yangmelanggar suatu aturan;.

Monang Indah Nugraha yangsegera akan dipecahpecah ke atas nama pembeli, dalam hal ini adalah Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat.Bahwa dalam kenyataannya penerbitan splitzing/pecahan sertifikat induk atasnama Pengembang, yaitu PT.

Pengembang, yaitu PT.

yang ditutup melalui kredit kepadapengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam halKP lahan).Apabila digambarkan, maka tripartit tersebut akan berbentuk segitiga ataupiramida sbb :BTN (Kreditor) SI PiK(IIT) (1) Pengembang AJB (I) Debitor(Pemilik lahan)Dari gambar tersebut dapat diketahui pihakpihak yang mempunyaihubungan hukum, yaitu :e Hubungan hukum antara Pengembang/Pemilik tanah dengan Debitor,ditandai adanya Akta Jual Beli (AJB)e Hubungan hukum antara BTN (Kreditor) dengan

Ardimansyah (PT Alam Mulia Sejahtera) dan data pribadi berupa KTP danlegalitas perusahaan, setelah mendapatkan semua persyaratan kemudiandari Dinas Tata Ruang Cipta karya dan Perumahan Kota Banjarmasinmelakukan survey perumahan dan melakukan rapat site plan yangdituangkan dalam Berita Acara Hasil pembahasan site plan perumahan yangkemudian disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yaituBKPRD Kota Banjarmasin, Bappeda Kota Banjarmasin, pengembang danDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Apabila ada perubahan terhadapSite Plan, harus dirapatkan terlebin dahulu antara Pengembang denganDinas Perumahan ;Bahwa Letak tanah yang telah diperjual belikan di Blok C No. 76 dan 77 ;Bahwa dalam peta Site Plan tanah Fasum dan Fasos bertanda biru ;Bahwa saksi mengecek lapangan bersama lpda Hotman dan Anggotalainnya. Sore harinya baru Dinas Perumahan mengecek lokasi ;Bahwa Dinas Perumahan mengeluarkan Surat Peringatan ;Bahwa yang saksi lihat dalam Site Plan tanah tersebut adalah tanahFasum.

Bahwa Tanah yang dibangun dan terjual sudah dikuasai pembeli ; Bahwa Tanah fasum yang disediakan oleh Pengembang untuk wargaterserah warga dipergunakan untuk apa Bahwa pada tahun 2008 dibangun blok C kemudian tahun 2010 2011blok yang lainnya; Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Fasum dari Site Plan; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan Site Plan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;5.

;Bahwa Instansi yang berhak merivisi adalah Pemko berdasarkanpermohonan pengembang ;Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian saksi belum mengetahuiadanya perbedaan luas karena pada saat pengajuan Master Plan dataawal kavling pengukuran dari Pengembang seluas 17.276.00 M2 ( Tujuhbelas ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu persegi ) berdasarkan SKTyang dimiliki oleh terdakwa kemudian dengan hasil pengukuran dari BPNseluas 17.000 M2 ( Tujuh belas ribu meter persegi );Bahwa luas tanah Fasum dan Fasos

30 % dari luas tanah keseluruhanBahwa Site Plan dibuat berdasarkan pengajuan dari Pengembang dandisetujui oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan ;Bahwa pada saat mengajukan Site Plan PT.

ANEKA BANGUNAN MULIAJAYA merupakan Pengembang Kompleks Perumahan DharmahusadaMas yang berlokasi dan terletak di Jalan DharmahusadaMas, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, KotaSurabaya; +e r rr errr eee eee eee Bahwa, Pengembangan erkampleks Penmakan.

Bahwa dalihPenggugat tersebut bertentangan dengan ifakta danketentuan hukum yang berlaku;Bahwa kewajiban pengembang perumahan termasuk Penggugatuntuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan telah diatur ber ..27??,,??

Setiap warga RW XH KelurahanMulyorejd, KecamatanMulyorejo yang ingin mengurus' surat ke Kelurahan / Kecamatan harus ada surat pengantar dari RI dan RWsetempat sesuai Perwali No. 42 Tahun 2007;Hal hal yang terkait dengan pengelolaan kebersihan,keamanan dan PJU agar dimusyawarahkan diantara warga(termasuk Pengembang) melalui forum rapat RI / RW;PT.

adalah informasi dariTergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Penggugat dalam dalih gugatannya angka 1 dengan tegasmengakui sebagai Pengembang Kompleks PerumahanDharmahusada Mas yang berlokasi dan terletak di JalanDharmahusada Mas, Kelurahan Mulyorejo, KecamatanMulyorejo, Kota Surabaya;Bahwa setiap Pengembang Perumahan wajio untuk menyerahkanPrasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (fasumfasosPerumahan) kepada Pemerintahan Daerah ~ sesuai denganrencana tapak/site plan berdasarkan:Peraturan

Bahwadalih Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta danketentuan hukum yang berlaku;Bahwa kewajiban pengembang perumahan termasuk Penggugat5556untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahantelah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalanb. N@geatuNm .9 ?7ahuA?

dapatmenerbitkan suatu hak, Suatu perjanjian atau Ssesuatu pembebasan utang atauyang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan denganmaksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mana perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada bulan Maret 2004 saksi Liana Sulaeman selaku Direktur PT.Linsea Prima Interin sedang mengerjakan proyek di Perum Citra GranCibubur dan oleh pengembang

Linsea Prima Interin ;e Bahwa dalam pembuatan Surat Pengikatan Jual Beli saksi LianaSulaeman meminta agar saksi Mirna Cusmarjanti (pihak pengembang)membuat nama Ketira selaku pihak pembeli unit Kavling di Blok G 17/28Perum Citra Gran tersebut ;e Dan oleh Terdakwa mengetahui bahwa Kavling Blok G 17/28 tersebutdibuatkan atas namanya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasairumah tersebut untuk melengkapi administrasi jual beli tersebut Terdakwapada tanggal 6 Maret 2004 mendatangi kantor pengembang

dalam surat tersebutdipalsukan oleh Terdakwa, di mana perbuatan Terdakwa mengisi sendiridan menanda tangani surat pernyataan kesanggupan membayar pajakpertambahan nilai tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksiLiana Sulaeman, di mana hal tersebut dilakukan untuk melengkapiadministrasi jual beli tersebut ;e Bahwa oleh Terdakwa mempergunakan surat pernyataan kesanggupanmembayar pajak pertambahan nilai tersebut untuk kelengkapanadministrasi dalam jual beli Kavling tersebut dengan pihak pengembang

Lembah Kasih Karunia,Pengembang dari Proyek Perumahan Taman Citra Bangkingan ( WismaLidah Kulon), Surabaya; yang Nota bene dalam perkara a quo, Penggugatberstatus sebagai pemilik dan penghuni rumah di dalam wilayah lokasiPerumahan Taman Citra Bangkingan (Wisma Lidah Kulon), Surabaya,tersebut;Bahwa hakhak hukum Penggugat yang dilanggar oleh pihakdeveloper/pengembang, PT. Lembah Kasih Karunia antara lain, dinyatakandalam gugatan perkara a quo. bahwa : Developer/pengembang PT.

/pengembang maka yang harus dilakukanPenggugat adalah mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukumkepada Developer/Pengembang ke Peradilan umum denganpermohonannya adalah ganti rugi; Bahwa H.

Bahwa subjek hukum dalam perkara a quo adalah jelas sengketa antaraPenggugat melawan Developer/Pengembang Perumahan yang nota benebukan H. Muchsin, Bahwa menurut Penggugat pengembang perumahandiduga melakukan pelanggaran yakni membangun perumahan yang tidaksesuai dengan site plan, bahwa halhal yang terkait dengan pelanggaranHalaman 28 dari 51 halaman.

Muchsinbukan pengembang pada saat diajukan gugatan tersebut; sehingga denganfakta tersebut kedudukan Penggugat bukanlah mempunyai /ega/ standingHalaman 29 dari 51 halaman.

Lembah KasihKarunia (PT.LKK) selaku pengembang, akan melakukan kegiatanpembangunan perumahan yang lokasi tempat perumahan dimaksuddibangun, berada di Desa Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, KotaSurabaya yang dikenal dengan Komplek Perumahan Taman Citradalam Kawasan Perumahan Wisma Lidah Kulon;Bahwa sebagai pengembang, PT.

Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Oktober2016 Terdakwa membayar uang booking fee sebesar Rp.5.000.000,(lima juta) rupiah kepada pihak pengembang dan sebagai tandaterimanya dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr.Sabarawidistempel perusahan PT.Setia Graha Nusantara dengan disaksikanoleh Sdr.Guntur selaku pimpinan perusahan.4.

Kejadian bukan halal bihalal tetapi janji pengembang kepadakonsumen dari tanggal 30 Juni 2018 menjadi 4 Juli 2018.3. Bahwa Saksi2 sebagai humas di perusahaan tersebut.Hal .8 dari 32 hal.

Putusan Nomor 42K/PM.1IIO9/AD/III/202010.11.12.karyawan dan di janjikan akan dibangun secepatnya namunkenyataannya baru selesai dibangun sekira 1,5 (Satu setengah)tahun.Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi mau menempati rumahtersebut pihak pengembang perumahan menaikan harga menjadiRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi danTerdakwa menyetujuinya dengan pertimbangan dari pada uang yangsudah dibayarkan hilang dan pihak pengembang perumahanmeminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Wawan dankuasa hukumnya mengatakan akan menyegel rumah tersebut karenatanah yang didirikan rumah yang Saksi dan Terdakwa tempati milikSdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahandengan adanya hal tersebut Saksi menjadi takut beberapa waktukemudian datang beberapa orang konsumen yang merasa tertipuoleh proyek perumahan yang dipimpin oleh Sdr. Guntur dan tidakdapat bertemu dengan Sdr.

Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut pada tanggal 18Oktober 2016 Terdakwa membayar uang booking fee sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pengembang dansebagai tanda terimanya dibuatkan Kwitansi yang ditandatanganioleh Sdr.Sabarawi distempel perusahaan PT. Setia Graha Nusantaradengan disaksikan oleh Sdr.Guntur selaku pimpinan perusahaan.5.

.Penggugatuntuk mengelola Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama,karena sesuai dengan ketentuan pasal pasal. 67 serta PenjelasanPeraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988, menyatakan bahwa Pengembanghanya berwenang untuk mengelola sementara rumah susun paling lama 1tahun dengan biaya pengembang sendiri:Bahwa, . tindakan Tergugat sebagai Pengembang yang juga betindak aadsebagai Pengelola pada Rumah Susun ITC Permata Hijau, sudah sangat 'bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

aqua ditetapkan untuk pemeliharaan, perawatan, perbaikan bendaon PP No. 4 Tahun 1988 menyatakan pengembang hanya berwenang untuk if ae bersama, bagian bersama dan tanah bersama, demi kepentingan bersama.~ seluruh penghuni Mall/Rusun bukan hunian Grand ITC Permata Hijau. a~ Bahwa Tergugat menolak dengan: tegas tidak ada pemerasan untukkepentingan Tergugat, Get tidak ada hubungannya dalam status = Tea Lea sebagai Pengembang.10.a 7 intinya Penggugat. menyatakan . .. belum ada kewajiban Penggugat untukBahwa

Berdasarkan bukti bukti, Tergugat selaku Pengembang ohditetapkan secara proporsional setiap bulannya. Apabila terjadi kelalaian sebanyak 3.

Bahwa, Tergugat menolak dengan keras dali yang dikemukakan lee> Penggugat . pada butir. 17 yang menyatakan oleh karena tindakan eez e pemutusan aliran listrik. yang dilakukan oleh Tergugat sebagai : oe S oe Pengembang, dan Pengelola sementara di. ITC.

Tergugat . belum menyerahkan Akta dual Beli danSertifi kat, maka sangat jelas perbuatan melawan hukum Tergugat baiksebagai Pengembang maupun sebagai Pengelola. aBelum terlaksananya penandatanganan Akta Jual Beli dan Sertifikat kios i7 Penggugat bukanlah merupakan: kesalahan maupun kelalaian dari.

Bahwa rumah tipe 45 di Blok Jasmine 2 Nomor 20 kondisi masih layak huni karenadibangun sesuai Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), tidak mungkin perusahaanPemohon Keberatan membangun asalasalan saja, semua ada aturan hukum yangharus dipenuhi oleh pihak perusahaan / pengembang ; h.

Bahwa terhadap poin 3 huruf e jika yang disebut oleh Pemohon Keberatan tersebut,Termohon Keberatan tidak pernah disampaikan apakah harus membayar adanyaperalihan / administrasi biaya / uang denda, uang finalti dan sanksi administrasilainnya dari perusahan pengembang ( Pemohon Keberatan ), kenapa sekarangdipermasalahkan oleh Pemohon Keberatan ?

Bahwa terhadap poin 3 huruf f, g dan h Pemohon Keberatan sudah sedari awal pem belian rumah a quo di Blok J.220 type 45+, 100 hari pertama sudah dilaporkan /komplen dari Termohon Keberatan, bahwa adanya keretakan baik di dalam maupundibagian pagar belakang, baik secara tertulis, langsung maupun via telepon olehTermohon Keberatan, memang direspon dan akhirnya diperbaiki, namun sudahbaberapa kali telepon baru diperbaiki oleh pengembang / Pemohon Keberatandengan alasan harus antri dan begitu seterusnya

, bila ada komplen keretakan / rusak.Pemohon Keberatan selaku pengembang tidak menginformasikan bahwa tanah untukMEMDANQUN ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeneeeeetees /him.7Putusan Nomor 41/Pdt.SusBPSK/2015/PNTpg.membangun rumah a quo adalah tanah timbun ( Pasal 7 Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ) ; .

Bahwa terhadap poin 9 Pemohon Keberatan masih membalikkan fakta, padahal sudah diterangkan oleh saksi dari pihak pengembang Pemohon Keberatan ( MonikeVisinta ) isteri dari Hendri Yanto alias Ade yang mewakili direktur waktu itu, bahwaCUIMAN 0. eee eeeeececceeeececeeeeeeeceeeeeeeeeeseeeesenes /hlm.810.dengan akal sehat, dimana selama ini + 4 ( empat ) tahun ;Putusan Nomor 41/Pdt.SusBPSK/2015/PNTpg.rumah a quo diambil alih oleh perusahaan dikarenakan saudara Ferizal setelahditunggutunggu selama + 2

PUTUSANNomor : 206 / PDT / 2014 / PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :TUAN AMIRUDDIN, pekerjaan Wiraswasta (Pengembang/Development),beralamat di Kompleks Perumahan CemaraAsri Jalan Peony No. 88L, Desa Sampaili,Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya PARTOHIRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia

disebut sebagai TERBANDINGsemula TERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medanpada tanggal 03 Juni 2013 dibawah register perkara Nomor : 308/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengemukakan daiildalil sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat seorang Pengusaha dalam bidang Property(Pengembang

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat (ic.Yuddy Susanto als Ayu) dengan dalil bahwa Tergugat telahmelakukan Pencemarkan nama baik Penggugat = yangdikwalifikasikan sebagai perobuatan melawan hukum, denganketerangan/ berita Pengembang memperluas lahannya sebanyak70 cm didepannya, dan berita lainnya Pengembang menutup paritdengan riol, yang dimuat di harian Analisa, hal. 15 terbit tanggal 23Mei 2013 ;Bahwa atas dasar dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat

nama baikPenggugat dengan menyebutkan kata Pengembang.

;Bahwa bila dicermati dengan seksama keterangan Tergugat yangmenyatakan : Pengembang memperluas lahannya sebanyak 70cm didepannya, dan berita lainnya Pengembang menutup paritdengan riol, dimana letak katakata Tergugat yang telahmencemarkan nama baik Penggugat yang dikatagorikan Penggugatsebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Keberadaan Taman Kastil sebagai taman bermain telahdinikmati oleh seluruh konsumen yang menjadi warga Perumahan Taman KenariJagorawi sebelum tahun 2000 karena Taman Kastil sudah lebih dahulu dibangunoleh pengembang PT.

kepada konsumensudah meliputi sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengembang,Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan No. 59/G/2012/PTUNBDGtermasuk Taman Kastil tersebut.

Padahal berdasarkan Pasal 11 jo.Pasal 9 PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman PenyerahanPrasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Di Daerahtelah mengatur agar Pengembang dalam hal ini PT.

Untuk ituKomisi A DPRD Kabupaten Bogor telah meminta kepada Jajaran Tergugatuntuk menghentikan pelaksanaan IMB a quo selama proses di Komisi A DPRDKabupaten Bogor, serta meminta agar Kepolisian RI menjaga keamanan diLokasi Taman Kastil tersebut;Bahwa ternyata Pengembang PT. Cibinong Griya Permai berusaha melanggarkeputusan rapat yang dikeluarkan Komisi A DPRD Kabupaten Bogor tersebut,karena ternyata Pengembang PT.

Cibinong Griya Permai (Tergugat IIIntervensi) dalam kapasitas sebagai pengembang PerumahanTaman Kenari Jagorawi;Sebagai pengembang, Tergugat II Intervensi berkewajiban untukmemenuhi kebutuhan masyarakat penghuni Taman KenariJagorawi akan fasilitas dan sarana untuk melakukan aktifitas jualbeli kebutuhan pokok seharihari;Penerbitan Izin mendirikan Bangunan a quo adalah sebagaikelanjutan dari dan adalah rangkaian dari izinizin lain yangterlebih dahulu telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, antaralain

Jallu Jibriel Proland melaluisaksi SUYITNO selaku Marketing Penjualan Perumahan The SunGarden telah menerangkan penawaran sebagaimana dalam brosurHalaman 8 dari 46 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sda.iklan The Sun Garden dengan Pengembang PT.

JJ Proland dengan para pembeli terkaitdengan peralinan pengembang pembangunan Perumahan The SunGarden dari pengembang PT. Jallu Jibriel Proland ke PT. Jaya Terra,yang mana kemudian saat itu saksi yang telah membayar lunaspesananya diwajibkan untuk membayar Penambahan Mutu sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan olehsaudara AGUS NASRONI sebagai perwakilan dari PT.

JJ Proland dengan parapembeli terkait dengan peralihan pengembang pembangunanPerumahan The Sun Garden dari pengembang PT. Jallu Jibriel Prolandke PT.

Jallu Jibriel Proland dengan para pembeli terkaitdengan peralinan pengembang pembangunan Perumahan The SunGarden dari pengembang PT. Jallu Jibriel Proland ke PT. Jaya Terra,yang mana kemudian saat itu mereka yang telah membayar lunaspesananya diwajibkan untuk membayar Penambahan Mutu sebesarHalaman 18 dari 46 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sda.Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan olehsaudara Agus Nasroni sebagai perwakilan dari PT.

Jaya Teraadalah pengembang yang baru terhadap Perumahan The Sun Garden,dalam pertemuan tersebut saksi Nur Qomariah selaku pemesan rumahpada PT. Jallu Jibriel Proland atau PT.

.- ( dua ratus juta rupiah ) sebagaimana telah disepakati dalam angka 1 Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Agustus 2019 ;

-mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan Perjanjian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Memorandum Of Understanding Pemilik lahan dan Pengembang No.001/KJS-AR ROJA/PERORANGAN/XI/2018, tertanggal 1 Nopember 2018 tetap berlaku sah dan mempunyai kekuatan

Bahwa kemudianpada tanggal 19 Agustus 2019 telah diadakan musyawarah secarakekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat yang menghasilkan SuratPernyataan Bersama Pemutusan Memorandum of Understanding Pemilik Lahandan Pengembang Nomor 001/KJSAR ROJA/PERORANGAN/XI/2018 denganpersyaratan sebagai berikut :1. Pihak Pertama (Tergugat) wajib mengembalikan investasi Pihak Kedua(Penggugat) sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) padatanggal 03 Desember 2019;2.

Memorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang nomor001/KJSAR ROJA / PERORANGAN / XI / 2018 (selanjutnya disebutPerjanjian), tanggal 1 Nopember 20182.

Surat Pernyataan Bersama untuk Pemutusan Memorandum ofUnderstanding Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor 001/KJSARROJA/PERORANGAN/XI/2018, tanggal 19 Agustus 2019;Hal mana perjajian tersebut dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P1 dan P9hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.CbiMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakanMemorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang nomor001/KJSAR ROJA / PERORANGAN / XI / 2018 yang dibuat pada tanggal 1Nopember 2018 oleh Endang Supriadi

Oleh karenaTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ingkar janji dan sudah dinyatakanwanprestasi maka dengan sendirinya Memorandum of Understanding Kerjasama Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor : 001/KJSARROJA/PERORANGAN/X1I/2018, masih tetap berlaku sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena Memorandum of Understanding Kerjasama Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor : 001/KJSARROJA/PERORANGAN/XI/2018, masih sah dan masih mengikat kedua belahpihak, maka para pihak yang terikat

nomor 001/KJSARROJA/PERORANGAN/X//2018 tertanggal 01 November 2018 tetapberlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untukmelaksanakan perjanjian dalam Memorandum of UnderstandingPemilik Lahan dan Pengembang nomor 001/KJSARROJA/PERORANGAN/X//2018 tertanggal 01 November 2018; Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaindan selebihnyall.

sesuai dengan atau melanggarSite Plan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il SukoharjoNomor : 503/1158/X/1995 tentang ljin Bangunan Di Kabupaten Dati IISukoharjo yang ditetapkan tertanggal 30 Oktober 1995;17.Bahwa perbuatan Tergugat merubah fungsi fasilitas umum tempatibadah adalah bentuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal4 huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, mengenai tidak adanya jaminan dari Tergugat selaku pelakuusaha dalam hal ini sebagai pengembang

Markis;Bahwa Oleh pak Marno kami hanya diberi janjijanji, nantinantiseperti itu terus;Bahwa Sampai akhirnya ditahun 2005 warga dengan bergotongroyong mendirikan masjid karena masjid yang seharusnya dibangunoleh pengembang tidak segera dibangun;Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa hanya setahu saksikalau ada Fasum itu menurut saksi milik warga;Bahwa Pernah juga minta pada pak Marno agar PI.

) dengan beberapa fasilitasdiantaranya adalah fasilitas umum sarana berupa tempat ibadahsebagaimana dimaksud dalam site plan dalam Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Sukoharjo No: 503/1158/X/ 1995 Namun sarana tempatibadah yang dijanjikan oleh tergugat (selaku pengembang) tidak pernahdirealisasikan (yang mestinya menjadi kewajiban tergugat), sampai padaakhirnya tempat ibadah terbangun atas swadaya dari para penghuniperumahan Waru Surya Indah (selaku konsumen), bahkan hak atas tanahdan lokasi

bahwa telah pula dipertimbangkan diatas bahwa tergugat(selaku Direktur/pengembang Perumahan Waru Surya Indah), dan telah terbuktibahwa tergugat sebagai pengembang tidak memenuhi kesepakatan/janjinyadalam membuat sarana berupa masjid sebagai tempat beribadah d tanah obyeksengketa sesuai dengan site plan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatIl Sukoharjo No.503/1158/X/1995, serta obyek sengketa berupa tanah yangberlokasi di Desa Waru kec.

;Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, obyek sengketayang berupa sara tempat beribadah (masjid) seharusnya menjadi kewajibantergugat/sebagai pengembang tapi belum direalisasikan, dan hak atas tanah yangmenjadi sarana masjid (fasilitas umum ) belum dialinkan atau diserahkan kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.