Ditemukan 2371 data
78 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Ahli menjelaskan pembuktian tes urine adalahpembuktian yang semu dan tidak ada asesment terhadap Terdakwaserta tidak bias dijadikan dasar, hanya sifatnya screening awal saja;e.
25 — 13
Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu danilusi atau non executable, Mejelis Hakim memandang perlu secara khusus untukmempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentangmutah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
165 — 42
Bahwa Selanjutnya gugatan Perkara No.401/Pdt.G/2014/PN.Bdg aquo, terciumaroma adanya indikasi gugatan tersebut adalah gugatan semu atau gugatanakalakalan, hal ini tercermin dari jangka waktu proses persidangan perkaratersebut yang begitu singkat, hanya sekitar 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari(perkara tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKls 1A Khusus Bandung pada Tanggal 1 September 2014 dan diputus padaTanggal 16 Oktober 2014), kemudian juga berkaitan dengan kuasa
hukumPenggugat/Terlawan dalam perkara perdata No.401/Pdt.G/2014/PN.Bdgtersebut yaitu H.Agus Sumarna, SH..MH adalah sebagai kuasa juga dariTergugat /Terlawan Il dalam perkara Pidana No:1030/Pid.B/2014/PN.Bdg,sehingga hal ini makin mematangkan adanya indikasi gugatan perkara perdataNo.401/Pdt.G/2014/PN.Bdg tersebut adalah gugatan semu atau gugatan akalakalan, berupa kerja sama antara penggugat / terlawan dan Tergugat /terlawan II untuk menyerang dan merugikan Pelawan;15.
161 — 58
23 Tahun 201 4; 22 seo nen one noneHalaman 52 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smgbahwa dalam hal ini mengenai mekanisme pemberhentiananggota DPRD yang melakukan tindak pidanaa khusus/tipikortelah terjadi kekosongan hukum;Bahwa jika dikaitkan dengan objek dalam perkara ini, Gubernurtidak mempunyai wewenang yang untuk mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa;Bahwa menurut Ahli berdasarkan hukum administrasiseharusnya Kemendagri mengeluarkan peraturan kebijakan/peraturan perundangundangan semu
, disebut peraturanpeundangundangan semu karena bentuknya tidak menyerupaiundangundang tapi mempunyai daya mengikat seperti undang LIKE ENG jasc rece see rerio eneeieeeeeteeeeeee neebahwa fungsi dari peraturan kebijakan ini adalah untuk mengisikekosongan hukum, jadi akan terjadi kKesamaan antara daerahsatu dengan daerah yang lain;Bahwa seharusnya dalam hal ini seharusnya Gubernur sebelummenrbitkan objek sengketa harusnya diterbitkan dahulu peraturankebijakan oleh Kemendagri, baru setelah terbit peraturankebijakan
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian pertimbangan putusan Judex Facti pada halaman 16putusan yang dikatakan seolaholah Saksi 1 minta tolongkepada Terdakwa untuk menguruskan 2 sertifikat adalah uraianfakta hukum yang semu dan menyesatkan, patutdikesampingkan.Dari fakta hukum tersebut nyatalah bahwa unsur ke 1: dengan sengaja,telah tidak terbukti, karena nyatanya fakta yang terjadi adalah Terdakwapinjam uang kepada Koperasi Arta Puri, untuk pengurusan sertifikat dantanah petok D, bukan menerima titipan uang dari Saksi 1, masalahpengurusan
95 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam semu tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.
18 — 2
Tergugat Rekonpensi,sementara dalam pembuktian Penggugat Rekonpensi juga tidak membuktikan berapakekurangan yang harus dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi, dengan demikian karenatuntutan kekurangan nafkah atau nafkah terhutang yang dituntut oleh PenggugatRekonpensi tersebut tidak jelas atau kabur, maka gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai mutah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sesuaidengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) bahwa semu
46 — 4
.> Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat malas bekerja karenamembangkitkan harapan semu masyarakat menjadi cepat kaya tanpabekerja;> Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untukmemberantas penyakit masyarakat yaitu perudian;Keadaan Yang Meringankan:> Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan;> Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah sebagai alat balasdendam atas kesalahan terdakwa
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sape almarhum (Para Pelawan/ Pembanding);Terhadap uraian tersebut di atas, maka menimbulkan kurangnya pertimbanganhukum serta keliru karena menghendaki dilakukannya eksekusi semu, hal initidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dan lainlain putusan Mahkamah Agung RI;Putusanputusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), harus dibatalkan;16.Keberatan Keenambelas;Bahwa mohon Ketua
137 — 70
Norma Jabaran, 4, Legislasi Semu. Prof.Prajudi Atmosudirjo menyatakan balnva perbuatan tersebut disebutsebagai keputusan administrasi yang bersifat individual, kongkrit,kasual, dan khas. Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwasemua penetapan yang diambil oleh administrasi negara dimuat dalamsuatu keputusan yang pada umumnya dilaksanakan secara tertulisdalam bentuk surat keputusan, surat biasa, surat edaran, ataupundisposisi.
Legislasi Semu. Prof Prajudi Atmosudirjomenyatakan bahwe perbuatan tersebut disesbut sebagaikeputusan administrasi yang bersifat individual, kongkrit,kasual, dan khas. Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo menyatakanbahwa semua penetapan yang diambil oleh administrasinegara dimuat dalam suatu keputusan yang pada umumnyadilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat keputusan,surat biasa, surat edaran, ataupun disposisi.
71 — 23
Sby.matang mengenai kesepakatan harga rumah tersebut, dan bagaimanatehnis pembayarannya, akan tetapi kalau masih belum serius janganmemberi harapan semu (percakapan Tergugat 1 kepada Penggugat).Bahwa selang beberapa hari kemudian Penggugat berunding danmengungkapkan akan keseriusan Penggugat mengenai keinginan untukmembeli rumah Para Tergugat tersebut.
DanTergugat 1 mengatakan kepada Penggugat yang pada intinya, bahveakalau memang Penggugat serius ingin membeli rumah Para Tergugat,mari berunding yang matang mengenai kesepakatan harga rumahtersebut, dan bagaimana tehnis pembayarannya, akan tetapi kalau masihbelum seerius jangan memberi harapan semu (percakapan Tergugat 1 Halaman 35 dari 131, Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2013/PN.
19 — 16
.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkahiddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namunharus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talakbersamaan dengan pembayaran nafkah madliyah, sehingga apa yang dituntutPenggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan danpihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
15 — 8
kaidah usul figih yang berbunyi :ellicoel) Gls cle pais auliall 3Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan danpada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelan perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumPemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Termohon bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
24 — 3
,MH, selaku Hakim Ketua Majelis,JAMUJI, SH serta IMAM SANTOSO, SH masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantuoleh HARYONO, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri SEMU, SH sebagai PenuntutUmum, Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis ,1. JAMUJL SH STYOTO, SH..MH2.
41 — 0
No. 1753/Pdt.G/2015/PA.JBbelum lunas dan mulai utk sekolah di sekolah pelayaran untukmelengkapi dokumen2 yg diperlukan untuk menjadi seorang pelaut.Motivasi saya adalah satu penghasilan yg lbh sehingga bisa menurutikebutuhan rmh tangga;Pada saat itu, uang yg trkumpul bisa dikatakan uang semu, krn mshbyk pinjaman yg hrs dibayar. Saya rundingkan agar istri dan anak2pindah ke padang ke kampong saya dgn pertimbangan hidup akan lbhringan, toh istri jg adalah murni ibu rmh tangga.
24 — 4
perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;oaDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari : SELASA, tanggal 22 JANUARI 2013 oleh kami : WIIDARTI,SH.MH sebagaiHakim Ketua Majelis, BAWONO EFFENDI,SH.MH dan WAYAN GEDERUMEGA,SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terobuka umum pada hari itu juga oleh Hakim KetuaMajelis didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu olehPONIYAH,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh SEMU
39 — 4
Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kulon(0) (0 Bahwa keterangan saksipada waktu diperiksa oleh PenyidikKepolisianResort Kulon Progo sudah benar SemU. 2 2n2 nn renee nnn Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalamperkara perjudian togel jenis Hongkong secara online.
117 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum maupun dalamputusannya, sebab Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat tidakmenanggapi surat dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugattanggal 02 Desember 2013 Nomor : 111/Himbauan/KAG/Ng.Pim/2013Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan (periksabukti P4) dan tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 113/Himbauan ke2/KAG/Ng.Pim/2013 Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan (periksa bukti P5), sehingga Termohon Kasasi telah terbuktimelakukan penolakan semu
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2975 K/Pdt/2009 jo.Nomor 032/2011.Eks hanyalah gugatan semu.
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi, selama tenggang waktu perlawanan masih ada, eksistensiputusan tidak hadir, bersifat relatife semu. Secara formil putusan tidakhadir memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuataneksekutorial selama belum dilampaui tenggang waktu mengajukanperlawanan;15.